HUKUM PERDATA (HKUM4202)

 


DAFTAR ISI


TINJAUAN MATA KULIAH
MODUL   1 : PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA
MODUL   2 : HUKUM ORANG / PRIBADI
MODUL   3 : HUKUM ORANG / PRIBADI LANJUTAN
MODUL   4 : HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN
MODUL   5 : HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN LANJUTAN
MODUL   6 : HUKUM BENDA
MODUL   7 : HUKUM JAMINAN
MODUL   8 : HUKUM WARIS
MODUL   9 : SISTEM PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA
MODUL  10: HUKUM PERIKATAN
MODUL  11: ANEKA PERJANJIAN 
MODUL  12: ANEKA PERJANJIAN LANJUTAN



TINJAUAN MATA KULIAH

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain yang bergantung, baik dalam kehidupan sosial budaya maupun hukum. 
Manusia juga tidak dapat melepaskan diri dari kaidah apakah itu kaidah moral, agama, atau hukum.
Dalam pengaturan kehidupan manusia ketika berhubungan satu sama lain membutuhkan adanya satu kaidah hukum yang dapat mengatur kehidupan manusia sejak ia lahir, dewasa, melakukan perkawinan, memiliki harta, melakukan transaksi misalnya jual beli, dan lain-lain dan kemudian hukum pun mengatur peralihan harta apabila seseorang manusia itu meninggal dunia.
Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan tenteram apabila manusia tersebut mematuhi semua ketentuan hukum yang mengatur kehidupannya.

Kaidah-kaidah hukum yang disebutkan diatas adalah kaidah hukum perdata atau private. Secara garis besar kaidah hukum dibagi atas dua bagian besar yaitu hukum publik yang mengatur hubungan antara manusia sebagai warga negara dengan negaranya, dan hukum private yaitu ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya sebagai anggota masyarakat dalam satu negara. Hukum perdata (private) terbagi lagi atas hukum perdata formil dan hukum perdata materiil.

Hukum Perdata Formil mengatur mengenai tata cara untuk mempertahankan norma hukum perdata materiil apabila ketentuan hukum materiil tersebut dilanggar.
Hukum Perdata Materiil adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana manusia tersebut berinteraksi. 

Hukum perdata materiil terdiri dari;  
Hukum orang (hukum pribadi) yang mengatur mengenai manusia sebagai subjek hukum, perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri dan melaksanakan hak-haknya dan hal yang mempengaruhi kecakapannya itu; 
Hukum Keluarga mengatur perihal hukum hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga yaitu perkawinan, beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri, hubungan orang tua dan anak, perwalian, dan pengampuan;
Hukum Kekayaan mengatur perihal hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak yang diwajibkan demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan dibagi lagi atas hak-hak yang berlaku bagi tiap-tiap orang karenanya dinamakan Hak Mutlak; Hak mutlak yang diberikan atas kekuasaan suatu benda yang juga bernama Hak Kebendaan; Sementara hak lain adalah Hak Perorangan yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu saja. Karena hak tersebut timbul dari suatu perjanjian yang hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.
Hukum Waris mengatur hal ihwal peralihan harta kekayaan seseorang jika ia meninggal dengan perkataan lain peralihan hak atas kekayaan seorang pewaris kepada sekalian para ahli warisnya.



MODUL   1 : 

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA

" Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain "

Sampai dengan saat ini masih berlaku pluralisme di bidang hukum perdata yang menjadi sumber pengaturan hukum perdata. Pluralisme hukum perdata disebabkan pengaturan hukum perdata selain bersumber pada KUH Perdata, juga bersumber pada Hukum Islam dan Hukum Adat sepanjang belum diatur dalam ketentuan baru yang merupakan produk legislasi nasional dan berlaku secara nasional.

Ketentuan hukum perdata yang merupakan produk legislasi nasional antara lain UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Adapun ketentuan hukum yang masih bersifat plural disebabkan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional adalah hukum waris; Hukum Waris pengaturannya masih bersifat plural yang bersumber pada hukum waris perdata yang diatur dalam KUH Perdata, hukum waris Islam yang diatur dalam Hukum Islam, dan Hukum Waris Adat yang diatur dalam Hukum Adat.

Pemberlakuan Hukum Perdata yang bersifat plural tersebut berlaku hingga saat ini tergantung dari golongan penduduk yang tunduk pada peraturan tersebut.
Untuk golongan penduduk Eropa dan Timur Asing Tionghoa, tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Untuk yang beragama Islam tunduk pada Hukum Islam. Sedangkan pribumi yang bukan beragama Islam dan masih terikat pada Hukum Adat maka berlaku Hukum Adat setempat.

Untuk mengatur ruang lingkup hukum perdata maka dapat mengacu pada pendapat para ahli hukum (doktrin) maupun sistematika pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).


KEGIATAN BELAJAR 1 :

PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM PERDATA

A. PENGERTIAN HUKUM PERDATA DAN SISTEMATIKA MENURUT KITAB UU HUKUM PERDATA

1. Pengertian Hukum Perdata

Prof. Soebekti; Pokok-Pokok Hukum Perdata; Hukum Perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perseorangan.
Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, SH; Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.

Kendati mengatur perseorangan tidak berarti semua hukum perdata secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan, dsb.

Perkataan "Hukum Perdata" adakalanya dipakai dalam arti sempit , sebagai lawan dari hukum dagang. Seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negeri kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil, dan hukum pidana militer, hukum acara perdata, acara pidana, dan susunan kekuasaan pengadilan.

Salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah dikodifikasikan atau disusunnya suatu norma hukum secara sistematis dalam suatu kitab peraturan perundang-undangan. Ciri tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bugerlijk Wetboek) yang mengatur norma hukum perdata secara sistematis yang terdiri dari empat buku : Buku Ke-satu berjudul tentang Orang, Buku Ke-dua berjudul tentang Kebendaan, Buku Ke-tiga tentang Perikatan, dan Buku Ke-empat tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Sistematika tersebut berbeda dengan apa yang dianut oleh para ahli hukum.


2. Sistematika Hukum Perdata

Hukum Perdata menurut Ilmu Pengetahuan sekarang ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu Hukum :
a. Tentang diri seseorang (Hukum perorangan)
b. Kekeluargaan 
c. Kekayaan, terbagi atas hukum kekayaan yang absolut dan hukum kekayaan yang relatif
d. Waris

Penjelasan :
a. Hukum Perseorangan; Memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum; peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan.
Merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang mengenai manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran, dan domisili. Termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata.
b. Hukum Keluarga; merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan.
c. Hukum Kekayaan; merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.
Hukum Kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang.
Hukum Kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang tombul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. 
d. Hukum Waris; merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya.


3. Sistematika Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Buku I tentang Orang

Mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga, hal tersebut mengingat menurut pembuat undang-undang pengertian hukum orang dalam arti luas, juga meliputi hukum keluarga.
Berkaitan dengan ketentuan Buku I KUH Perdata dewasa ini dengan telah diundangkannya UU No 1 Th 1974 tentang perkawinan maka segala ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang sudah diatur dalam UU tersebut maka ketentuan perkawinan dalam KUHPerdata tidak berlaku lagi.

b. Buku II tentang Benda

Mengatur tentang hak-hak kebendaan yang merupakan bagian dari hukum kekayaan sebagaimana diatur dalam doktrin. Menurut doktrin hukum kekayaan dibagi menjadi dua, yaitu hukum kekayaan yang absolut yang merupakan hak kebendaan yang diatur dalam Buku II tentang Benda, Dan hukum kekayaan yang relatif merupakan hak-hak perseorangan yang diatur dalam buku III tentang perikatan

Berkaitan dengan ketentuan Buku II tentang benda, KUHPerdata tidak diberlakukan lagi yaitu dengan berlakunya UU NO 5 Th 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Berdasarkan UU tersebut semua ketentuan hukum menyangkut bumi (tanah), air, dan kekayaan alam lain yang terkandung didalamnya yang telah diatur dalam UU No 5 Tahun 1960 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Selain itu berkaitan dengan jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dulu menggunakan ketentuan hipotik sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdata dengan berlakunya UU No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam buku II tentang benda KUHPerdata tersebut juga diatur ketentuan hukum waris berdasarkan 2 alasan yang menurut pembuat UU melalui ketentuan Pasal 584 KUHPerdata yang menyebutkan mewaris adalah salah satu cara memperoleh hak milik. selain itu, ketentuan dalam Pasal 528 KUHPerdata ditentukan hak waris merupakan hak kebendaan.

c. Buku III tentang perikatan

Hukum  perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari Hukum Kekayaan yang relatif (menurut doktrin).
Hukum perikatan mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat dalam dalam ruang lingkup hukum kekayaan yang bersumber dari UU maupun perjanjian.
Khusus tentang hukum perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), dalam hal ini setiap pihak diperbolehkan mengatur sendiri perjanjian yang mengikat di antara mereka bahkan boleh menyimpangi ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdata.

c. Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa

Dalam Buku IV KUHPerdata diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka pengadilan.
Sealin itu Buku IV KUHPerdata juga mengatur tentang daluwarsa atau masa jangka waktu tertentu yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak-hak keperdataannya atau mendapatkan hak-hak keperdataan, misalnya jangka waktu kapan seseorang kehilangan hak untuk menuntut hak miliknya atau jangka waktu yang menyebabkan orang dapat memperoleh hak milik.

Berkaitan pengaturan yang termuat dalam buku IV KUHPerdata, para ahli hukum (doktrin) berpendapat seharusnya itu tidak dimasukkan dalam hukum perdata materiil, tetapi dimasukkan dalam hukum perdata formil (hukum acara), tetapi pembuat UU beranggapan bahwa berkaitan dengan alat bukti dan daluwarsa merupakan hukum acara materiil sehingga dimasukkan dalam hukum materiil.
Pembuat UU membedakan antara hukum acara materiil yang masuk dalam ruang lingkup hukum materiil dan hukum acara formil yang masuk dalam ruang lingkup hukum acara (formil).



B. SEJARAH TERBENTUKNYA KUHPERDATA

Keberadaan dan keberlakuan hukum perdata di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Sebelum bangsa penjajah atau Kolonial Belanda masuk ke Indonesia, Bangsa Indonesia yang ketika itu terdiri dari kerajaan besar dan kecil telah memiliki sistem hukumnya sendiri-sendiri. Sistem hukum tersebut dikenal dengan hukum adat yang umumnya berupa hukum tidak tertulis.

Di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya Islam ketika itu tidak dapat dipungkiri terdapat ketentuan hukum adat yang berlaku banyak diwarnai oleh ketentuan hukum Islam. Di Wajo, misalnya hukum waris menggunakan hukum Islam dan hukum adat, keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam.
Pada waktu itu untuk daerah tertentu Aceh misalnya atau pada zaman pemerintahan Sultan Agung hukum Islam diberlakukan sebagai hukum resmi Negara. Dengan demikian, sebelum Belanda menginjakkan kakinya di Bumi Indonesia telah berlaku dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam.

Ketika Belanda menginjakkan kaki dan menjajah Indonesia keberlakuan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia tetap dipertahankan, hal tersebut tercermin dari politik hukum pemerintah Kolonial Belanda ketika itu yang tertuang dalam Pasal 131 I.S. Ketentuan tersebut memuat berikut ini :

1. Hukum perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, harus diletakkan dalam Kitab UU atau kodifikasi.
2. Terhadap golongan Eropa harus diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Negeri Belanda dalam hukum perdata sebagai penerapan asas Konkordansi.
3. Bagi orang Indonesia Asli dan Timur Asing, ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan apabila kebutuhan mereka menghendaki.
4. Orang Indonesia Asli dan Timur Asing diperbolehkan menundukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun seluruhnya.
5. Hukum adat yang masih berlaku untuk orang Indonesia asli dan Timur Asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam UU.

Pemberlakuan ketentuan Hukum Belanda di Indonesia tidaklah menghapus sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan politik adu domba devide et ampera yang dijalankan Pemerintah Kolonial Belanda.
Dengan pemberlakuan politik Hukum Belanda tersebut maka terjadi pengotak-ngotakan hukum dan golongan penduduk di Indonesia. Hal ini tercermin dengan pemberlakuan Pasal 163 IS yang berasal dari Pasal 109 RR baru yang menyatakan bahwa dalam hubungan berlakunya BW di Indonesia, penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 3 golongan berikut ini :
1. Eropa
2. Timur Asing
3. Bumi Piutera

Termasuk dalam golongan Eropa adalah orang-orang Belanda dan orang-orang yang berasal dari Eropa dan orang Jepang beserta keturunannya. Mauknya orang Jepang ke dalam golongan Eropa didasarkan adanya perjanjian antara Nederlands dan Jepang dalam mlapangan perdagangan dan perkapalan, yang memberikan harapan kepada Jepang bahwa bangsa Jepang akan dipersamakan dengan orang Eropa di Hindia Belanda.
Termasuk dalam golongan Eropa juga adalah mereka yang memiliki asas-asas hukum yang sama sebagaimana diatur dalam BW, yaitu Amerika, Kanada, Afrika Selatan, dan Australia berikut keturunannya baik yang sah maupun yang disahkan berdasarkan UU.

Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan Tionghoa dan orang Asia lainnya termasuk pada India, Pakistan, dll. Bagi mereka berlaku KUHPerdata yang berkaitan dengan hukum kekayaan diatur dalam Staat Blad No 79 Tahun 1855. Dengan Staat Blad No 129 Tahun 1917, bagi golongan timur asing Tionghoa berlaku seluruh KUHPerdata kecuali bagian 2 dan 3 titel IV Buku I KUHPerdata mengenai upacara-upacara yang mendahului perkawinan. Untuk golongan timur asing non-Tionghoa tetap berlaku ketentuan tersebut diatas.

Bagi golonngan pribumi yaitu orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku hukum adat sementara dalam hal dikehendaki golongan pribumi tersebut dapat menundukkan diri kepada KUHPerdata berdasarkan Staat Blad 1917 No 12.
Pada masa pemerintahan Jepang KUHPerdata tetap berlaku hal tersebut dimungkinkan atas dasar ketentuan UU No 1 Tahun 1842, karena ketentuan KUHPerdata tersebut tidak bertentangan dengan pemerintah bala tentara Jepang.



KEGIATAN BELAJAR 2 :

KEADAAN HUKUM PERDATA SETELAH ZAMAN KEMERDEKAAN

KEADAAN HUKUM PERDATA SETELAH ZAMAN KEMERDEKAAN

Berdasarkan Pasal II aturan peralihan yang menyebutkan :
"Semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini"

Ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh Peraturan Pemerintah RI No. 2 tertanggal 10 Oktober 1945, yang menyebutkan :
"Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada sampai berdirinya UUD masih tetap berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut "

Dengan demikian, setelah Indonesia merdeka ketentuan Hukum Adat, Hukum Isklam, dan Hukum Perdata Barat (KUHPerdata warisan Kolonial) masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut oleh ketentuan yang baru. Berkaitan dengan berlakunya ketentuan KUHPerdata sebagai hukum positif di Indonesia para ahli hukum memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Prof. Saharjo, S.H.

Berpendapat karena pembentukan KUHPerdata didasarkan kepada alam pikiran penjajah yang diskriminatif beliau mengeluarkan gagasan untuk menurunkan KUHPerdata tidak lagi sebagai kitab UU (Wetboek).
Berdasarkan alasan tersebut maka KUHPerdata tidak lagis sebagai UU tetapi hanya merupakan kumpulan hukum kebiasaan, kemudian para hakimlah yang akan menilai apakah pasal-pasal dalam KUHPerdata tersebut masih sesuai di alam kemerdekaan.

Gagasan tersebut kemudian didukung oleh Ketua MA pada saat itu Prof. Wiryono Prodjodikoro dengan mengeluarkan suarat edaran MA No. 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia.

Sebagai konsekuensigagasan tersebut maka MA menganggap tidak lagi berlaku 8 buah pasal yang termuat dalam KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pasal 108 dan 110 KUHPerdata, yang mengatur mengenai seorang perempuan bersuami (isteri) tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan maju dalam sidang pengadilan.
b. Pasal 284 ayat 3 KUHPerdata, dengan dihapuskannya pasal tersebut maka pengakuan anak luar kawin oleh ayah tidak mengakibatkan putusnya hubungan perdata antara si anak dengan ibunya.
c. Pasal 1238 KUHPerdata, pasal ini mengahpuskan ketentuan untuk menagih hutang harus didahului dengan penagihan tertulis (somatie), hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum adat.
d. Pasal 1460 KUHPerdata, dengan dihapuskannya ketentuan pasal  ini maka risiko atas musnahnya barang yang diperjanjikan untuk dijual tetap berada di tangan penjual. 
e. Pasal 1679 KUHPerdata, dengan dihapuskannya ketentuan ini maka orang yang menyewakan dapat menghentikan penggunaan barang yang disewakan dengan meminta persetujuan orang yang menyewakan.
f. Pasal 1602x ayat 1 dan 2 mengenai perjanjian perburuhan, pasal tersebut mengandung unsur diskriminatif antara orang Eropa dan orang Indonesia.
g. Pasal 1682 yang menghapuskan ketentuan dalam penghibahan tidak perlu lagi dilakukan melalui pembuatan akta notaris karena notaris tidak dikenal dalam konsep hukum adat.

2. Prof. Mahadi

Mendukung gagasan tersebut tetapi tidak secara utuh, karena beliau berpendapat pasal-pasal KUHPerdata tidak berlaku sebagai kitab UU dalam satu ikatan kodifikasi, tetapi apabila berdiri sendiri-sendiri tidak terikat dalam satu sistem kofifikasi pasal-pasal tersenut tetap sebagai UU.

3. Dr. Mathilda Sumampouw, SH.

Tidak sependapat dengan Dr. Saharjo dan Prof. Mahadi karena beliau tetap menghendaki adanya kepastian hukum apabila KUHPerdata dianggap sebagai kumpulan hukum kebiasaan maka akan terdapat kekosongan hukum yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

4. Prof. Soebekti

Beranggapan Surat Edaran MA No. 3 Tahun 1863 tidak mempunyai kekuasaan hukum untuk mencabut pasal-pasal KUHPerdata, adalah merupakan kewenangan hakim untuk menafsirkan dan kemudian memutuskan apakah ketentuan Pasal 2 KUHPerdata yang dicabut oleh surat edaran tersebut masih tetap berlaku atau tidak, sehingga yurisprudensial yang akan mengesampingkan pasal-pasal KUHPerdata tersebut.



MODUL   2 : 


HUKUM ORANG / PRIBADI

" Hukum perdata merupakan hubungan hukum antarpribadi atau hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya "

Subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dengan demikian, yang dapat memiliki hak dan dibebani dengan kewajiban adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum dapat berupa orang atau manusia itu sendiri atau badan hukum yang memiliki harta kekayaan terpisah dari pengurusnya.

Kedudukan manusia sebagai Subjek Hukum muncul sejak dilahirkan dan berakhir ketika meninggal dunia. Namun demikian tidak setiap manusia yang dilahirkan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. 

Hanya mereka yang telah dewasa saja dan tidak berada dibawah pengampuan saja yang berhak melakukan perbuatan hukum misalnya menikah, membuat warisan, melakukan jual beli, dan lain-lain. Sedangkan mereka yang belum dewasa atau berada dibawah pengampuan harus diwakili oleh orang tua, wali, atau pengampunya dalam melakukan perbuatan hukum.

Mereka yang belum dewasa diwakili oleh orang tuanya dalam melakukan perbuatan hukum, jika orangtuanya masih hidup. Jika orang tua sudah meninggal dunia maka orang yang belum dewasa diwakili oleh walinya.Sedangkan mereka yang telah dewasa, tetapi tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri disebabkan boros, sakit ingatan atau lemah ingatan maka diwakili oleh pengampunya dalam melakukan tindakan hukum.


KEGIATAN BELAJAR 1 :

PENGERTIAN SUBJEK HUKUM DAN KECAKAPAN BERTINDAK

A. PENGERTIAN SUBJEK HUKUM

Hukum perorangan dalam arti sempit hanya meliputi ketentuan orang sebagai subjek hukum saja, sedangkan dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum dan keluarga. Subjek Hukum adalah pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum.

Lahirnya manusia sebagai subjek hukum adalah saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal dunia. Terhadap ketentuan tersebut terdapat pengecualian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 KUHPerdata yang mengatur mengenai seorang bayi dalam kandungan dianggap sebagai subjek hukum dengan syarat ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan hidup.

Manusia sebagai subjek hukum mempunyai wewenang hukum, tetapi tidak semua subjek hukum mempunyai wewenang bertindak, hal tersebut didasarkan pada syarat kecakapan untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum. Selain manusia sebagai subjek hukum, juga dikenal adanya badan hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum atas nama badan hukum tersebut termasuk dituntut dan menuntut di muka hukum melalui perantara pengurusnya, misalnya melalui direksi pada perseroan terbatas.

Ciri sebuah Badan Hukum menurut Prof. Meyers adalah ada :
1. Kekayaan sendiri
2. Tujuan tertentu
3. Kepentingan sendiri
4. Organisasi teratur

Status menjadi Badan Hukum publik diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang badan hukum khusus mengenai badan hukum publik misalnya pembentukan propinsi atau kabupaten. Sementara untuk badan privat yang didirikan oleh masyarakat maka status badan hukum diperoleh sejak pengesahan dari instansi yang berwenang, Misalnya pengesahan badan anggaran dasar yang dibuat dihadapan notaris yang kemudian diumumkan dalam tambahan berita Negara oleh Menteri Hukum dan HAM.

 

B. KEWENANGAN DAN KECAKAPAN BERTINDAK

Orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata adalah mereka : 

1. yang belum dewasa 
2. wanita bersuami 
3. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdata orang yang telah mencapai 21 tahun atau telah menikah adalah mereka yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian ataupun melakukan perbuatan hukum lainnya.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak dijumpai satu ketentuan pasal pun yang mengatur mengenai kapan seseorang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tetapi melalui ketentuan Pasal 47 dan 50 UU tersebut menyatakan bahwa anak yang berusia belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tua atau berada dibawah kekuasaan wali.

Maka ditafsirkan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dan tidak dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian dapat ditafsirkan sudah dewasa dan dapat melakukan semua perbuatan hukum.

Mengenai keadaan dewasa ternyata UU memberikan kemungkinan bahwa orang yang belum dewasa dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat dismakan dengan orang yang sudah dewasa, tindakan hukum ini dikenal dengan pendewasaan (handlichting)

Pendewasaan adalah suatu lembaga hukum agar orang yang belum dewasa, tetapi telah memenuhi syarat tertentu dapat memiliki kedudukan sama dengan orang dewasa. Ada dua macam pendewasaan yaitu sebagai berikut :

1. Pendewasaan penuh; dalam hal telah dipenuhi syarat usia 20 tahun dan diajukan permohonan kepada Presiden RI kemudian Presiden akan mengeluarkan surat pendewasaan (Venia Aetatis)
2. Pendewasaan Terbatas; dapat diajukan oleh mereka yang berusia 18 tahun permohonannya diajukan kepada ketua pengadilan negeri untuk kemudian yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu.

Kedudukan Isteri yang dimaksud oleh Pasal 1330 KUHPerdata tersebut tidak lagi berlaku dengan adanya ketentuan Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami isteri mempunyai kedudukan seimbang, isteri cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan maju didepan sidang pengadilan.

KUHPerdata mengatur pula mengenai orang yang sudah dewasa, tetapi tidak cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum karena alasan-alasan tertentu, alasan yang dimaksud adalah lemah akal (idiot), dan hilang ingatan (gila). Lembaga ini disebut sebagai Pengampuan (curatelle)


KEGIATAN BELAJAR 2 :

PENDEWASAAN DAN PENGAMPUNAN

A. PENDEWASAAN

Pendewasaan dalam sistem KUHPerdata adalah mereka yang belum dewasa tetapi harus melakukan perbuatan hukum seorang dewasa terdapat lembaga hukum pendewasaan (handlichting) yang diatur dalam ketentuan Pasal 419 s/d Pasal 432 KUHPerdata.
Pendewasaan merupakan suatu cara untuk meniadakan kedaan belum dewasa terhadap orang-orang yang belum mencapai 21 tahun. Dengan demikian, akan diberikan kedudukan hukum yang terbatas atau penuh terhadap orang-orang yang belum dewasa tersebut.

Pendewasaan penuh dapat diberikan kepada mereka yang telah mencapai usia 20 tahun. Permohonannya diajukan kepada presiden dengan melampirkan surat kelahiran atau lain-lain bukti yang menyatakan telah mencapai umur tersebut.

Presiden akan memberikan keputusannya setelah mendengar nasihat dari mahkamah agung yang untuk itu mendengar orang tua anak tersebut dan anggota keluarga lainnya yang dianggap perlu.

Apabila permohonan diluluskan maka si pemohon tersebut akan memperoleh kedudukan yang sama dengan seorang yang sudah dewasa. Hanya dalam soal perkawinan terhadap orang tersebut masih berlaku Pasal 35 dan Pasal 37 KUHPerdata mengenai pemberian izin untuk melakukan perkawinan.


Permohonan untuk disamakan dengan seorang dewasa secara terbatas cukup diajukan ke pengadilan negeri dengan syarat sudah mencapai usia 18 tahu. Pernyataan dewasa tersebut hanya dapat meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan suatu perusahaan saja.
Pada masa sekarang ini ketentuan lembaga pendewasaan tersebut tidak lagi relevan karena dalam ketentuan UU No 1 Tentang Perkawinan Pasal 47 Ayat 1 dan Pasal 50 Ayat 2 menentukan bahwa seorang yang sudah berusia 18 tahun tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian. Hal ini ditafsirkan bahwa yang bersangkutan sudah dewasa.

B. PENGAMPUAN

Orang yang sudah dewasa yang menderita sakit ingatan menurut UU harus ditaruh dibawah pengampuan atau curatele. Begitu pun seorang yang terindikasi mengobralkan kekayaannya atau lemah akal, ketiga hal tersebut yang menjadi alasan seseorang harus ditaruh di bawah suatu pengampuan.

Dalam hal alasannya adalah sakit ingatan maka permintaan pengampuan dapat dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Sedangkan apabila alasannya adalah mengobralkan kekayaan (boros) maka permintaan hanya dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang sangat dekat.

Sementara apabila alasannya adalah lemah ingatan atau kurang cerdas sehingga tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri yang bersangkutan dapat mengajukannya sendiri untuk ditaruh dibawah pengampuan.

Jika alasannya adalah gila atau sakit ingatan yang akan membahayakan masyarakat umum permintaannya dilakukan oleh jaksa.

Permohonan untuk menaruh seseorang dibawah pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri dengan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang menguatkan adanya persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan, dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim.

Pengadilan akan mendengar saksi-saksi itu, begitu pula anggota keluarga dari orang yang diminta pengampuannya. Akhirnya, orang itu sendiri akan diperiksa jika dianggap perlu hakim berwenang untuk mengangkat seorang pengawas untuk mengurus kepentingan orang tersebut.

Putusan Pengadilan yang menyatakan orang tersebut dibawah pengampuan harus diumumkan dalam berita Negara. Kedudukan seseorang yang telah ditaruh dibawah pengampuan sama dengan seorang yang belum dewasa, dia tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun.



MODUL   3 : 

HUKUM ORANG / PRIBADI LANJUTAN

" Subjek Hukum tidak hanya Manusia tetapi dikenal pula Badan Hukum "

Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan merupakan Subjek Hukum Mandiri sebagai pengemban Hak dan Kewajiban , serta dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan melalui perantaraan pengurusnya. Badan Hukum memiliki harta kekayaan yang terpisah dari pengurusnya, sehingga tanggung jawab badan hukum terbatas pada harta kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum tersebut.

Disamping badan hukum, dalam kaitannya dengan hukum orang atau hukum pribadi, penting untuk dipahami mengenai domisili, catatan sipil dan keadaan tidak hadir

Domisili seseorang atau badan hukum menentukan di mana tempat dan kedudukan seseorang atau badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu termasuk menentukan wilayah pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan hukum.

Sedangkan Catatan Sipil penting dalam kaitannya dengan status hukum seseorang, misalnya status anak yang dilahirkan, status perkawinan dan lain lain.

Selain permasalahan badan hukum, domisili dan catatan sipil, penting juga untuk dipahami pengaturan tentang keadaan tak hadir. Hal ini penting khususnya untuk menentukan bagaimana kelanjutan tentang hak dan kewajiban seseorang, apabila seseorang tidak diketahui keberadaannya perlu diatur mengenai kapan hak-haknya dapat beralih kepada ahli waris dan siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab tentang kewajiban-kewajiban orang tersebut.


KEGIATAN BELAJAR 1 :

BADAN HUKUM DAN DOMISILI

A. BADAN HUKUM

Sebagaimana halnya Subjek Hukum Manusia, Badan Hukum pun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban serta dapat pula melakukan hubungan-hubungan hukum, baik antar badan hukum maupun antar badan hukum dengan orang/manusia. Dengan demikian, badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa (manusia).

Pembentukan suatu badan hukum dikaitkan dengan tujuannya ada dua macam; Pertama adalah badan hukum yang sengaja dibentuk dan didirikan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengejar tujuan negara yang bersifat ideal, misalnya badan atau organ pemerintah. Kedua adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan, baik Warga Negara indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang mendapat pengakuan dari pemerintah guna mengejar kepentingan yang bersifat ekonomi atau ideal.

Prosedur pendirian badan hukum ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk PT misalnya berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk Koperasi berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Yayasan berdasarkan UU No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

B. DOMISILI

Domisili adalah tempat dimana seseorang dalaim kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajibannya setiap waktu dapat dicapai sekalipun dalam kenyataannya orang tersebut tinggal di tempat lain. Jadi, yang dimaksud dengan domisili adalah tempat dimana seseorang oleh hukum dianggap selalu hadir. Domisili ini diperlukan demi kepastian hukum.

Domisili dibutuhkan untuk menentukan perbuatan hukum yang akan dilakukan, misalnya calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan harus menentukan domisili tempat dimana dilangsungkan perkawinan. Dalam menentukan pengajuan gugatan dibutuhkan adanya domisili untuk memastikan kompetensi relatif pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Berikut ini dua macam domisili :

1. Domisili yang sesungguhnya; yaitu dimana seseorang atau badan hukum melakukan kewenangan perdata pada umumnya. Domisili sesungguhnya dibedakan atas domisili wajib dan domisili sukarela. Domisili Wajib maksudnya adalah adalah domisili yang sesungguhnya dari seseorang atau domisili yang ditentukan oleh jabatan. Misalnya, presiden wajib tinggal di istana kepresidenan. Domisili sukarela adalah bergantung kepada kehendak yang bersangkutan untuk berdomisili.

2. Domisili Pilihan; adalah domisili yang dipilih oleh yang bersangkutan untuk menentukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya, Pada Pasal 11 Ayat 1b UU NO 4 Tahun 1996  tentang hak tanggungan yang mensyaratkan bagi mereka yang tinggal di luar negeri dalam hal akan melakukan perjanjian jaminan hak tanggungan mereka harus mencantumkan domisili pilihannya di Indonesia. Jika hal itu tidak dicantumkan maka kantor PPAT di mana pembebanan hak tanggungan dibuat dianggap sebagai domisili yang dipilih.

Rumah Kematian dianggap terletak pada domisili yang terakhir. Hal ini berkaitan dengan penentuan penetapan warisan dan penuntutan hak-hak para ahli waris dalam menentukan di pengadilan mana hal tersebut dapat diajukan.


KEGIATAN BELAJAR 2 :

CATATAN SIPIL DAN KEADAAN TIDAK HADIR

 

A. CATATAN SIPIL 

Manusia sejak lahir sampai meninggal mengalami peristiwa-peristiwa yang secara hukum memiliki arti penting. Oleh karena peristiwa tersebut memiliki akibat hukum berkaitan dengan statusnya sebagai subjek hukum.

Peristiwa yang diamaksud adalah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Peristiwa-peristiwa tersebut penting untuk dicatat berkaitan dengan status hukum seorang untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Peristiwa kelahiran perlu dicatat untuk menjamin status seorang anak sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya. Sementara untuk perkawinan pencatatan perkawinan akan membawa akibat hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai suami isteri terhadap harta dan terhadap anak yang dilahirkan. Perceraian juga perlu dicatatkan untuk menentukan status dari pasangan itu dalam hal akan menikah lagi. Sedangkan kematian perlu dicatatkan karena berkaitan dnegan peralihan hak dan kewajiban orang yang meninggal kepada ahli warganya.

Lembaga yang bertugas untuk mencatatkan peristiwa hukum tersebut dan memberikan salinannya pada yang bersangkutan adalah catatan sipil (bugerlijk stand). Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya lembaga catatan sipil secara struktural berada dibawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Untuk memudahkan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa hukum yang dialaminya maka kantor catatan sipil terebar pada setiap kabupaten dan kotamadya.

Khusus untuk mereka yang beragama Islam maka pencatatan nikah talak rujuk berada di kantor catatan sipil di bawah Kementerian Agama. Sebelum diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 lembaga catatan sipil menggunakan ketentuan yang berlaku pada zaman Kolonial Belanda yang menganut sistem diskriminasi dengan adanya penggolongan penduduk dan penggolongan hukum sehingga terdapat beberapa ketentuan catatan sipil yang berbeda yang berlaku pada masing-masing golongan penduduk. Misalnya, Staat Blad 1849 No. 25 yang berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan tersebut Staat Blad No. 130 berlaku bagi keturunan Tionghoa.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/66 yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Kantor Catatan Sipil di sleuruh Indonesia untuk tidak menggolongksn penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 IS. Hal tersebut dipertegas dengan Instruksi Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri No. 51/I/3/J.A:2/2/5 tanggal 28 Januari 1967 yang isinya menghilangkan adanya penggolongan penduduk tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan catatan sipil yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia baik WNI maupun WNA dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka semua ketentuan lama tidak berlaku lagi. Dengan demikian hapuslah sudah diskriminasi dan penggolongan penduduk sebagaimana diatur dalam ketentuan yang lama. Pengecualian khusus bagi penduduk yang beragama Islam, pencatatan nikah talak rujuk diatur oleh UU No. 23 Tahun 1954 di mana lembaga pencatatanya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama.


B. KEADAAN TIDAK HADIR

Jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya maka kepentingan-kepentingan tersebut harus diwakili oleh orang yang berkepentingan. Dalam hal ini hakim untuk sementara dapat memerintahkan balai harta peninggalan untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang pergi tersebut. Jika kekayaannya tidak terlalu besar maka hakim dapat menunjuk anggota keluarganya. Balai harta peninggalan berkewajiban untuk menyegel harta kekayaannya dan membuat catatan menurut peraturan yang berlaku bagi pengurusan harta benda seorang anak di bawah umur.

 Setiap tahun balai harta peninggalan harus membuat pertanggungjawaban kepada kejaksaan negeri setempat. Setelah lewat 5 tahun terhitung sejak hari kepergian orang tersebut dengan tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingannya dan selama itu tidak ada kabar apakah ia masih hidup maka orang-orang yang berkepentingan dpat minta kepada hakim agar ditetapkan bahwa orang tersebut "dianggap telah meninggal" tentu saja diawali dengan pemanggilan melalui media massa paling sedikit 3 kali beturut-turut dan kemudian hakim akan memanggil saksi yang mengetahui mengenai orang yang pergi meninggalkan tempat tersebut.
Jika dianggapnya perlu, Hakim dapat menunda pengambilan keputusan hingga 5 tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum. Apabila orang yang pergi meninggalkan tempat tinggal tersebut meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingannya maka dibutuhkan waktu selama 10 tahun sejak diterimanya khabar terakhir dari orang tersebut, barulah dapat dilakukan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa orang tersebut "meninggal dunia".

Setelah dikeluarkan pernyataan "telah meninggal" tersebut oleh hakim maka para ahli waris, baik menurut UU maupun karena surat wasiat berhak untuk memperoleh kenikmatan terhadap harta kekayaan orang yang pergi meninggalkan tempat tersebut dengan catatan mereka tidak boleh menjual harta kekayaan tersebut. Mereka menguasainya dengan hak memungut hasil saja atau hak pakai atas benda-benda tersebut. Selanjutnya mereka berhak untuk meminta agar membuka surat-surat wasiat yang ada.

Setelah lewat 30 tahun sejak hari dan tanggal surat pernyataan bahwa orang itu meninggal dan apabila dia masih hidup diperkirakan akan berusia 100 tahun maka para ahli waris dapat melakukan pembagian harta warisan. 
Sementara untuk perkawinan dari orang yang meninggalkan tempat tinggal tersebut maka istri atau suaminya yang ditinggalkan setelah lewat 10 tahun dapat meminta kepada hakim untuk melakukan perkawinan baru. Perkawinan lama dihapuskan sejak saat perkawinan baru berlangsung.



MODUL 4 :

HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN


Hukum Keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedarah dan keluarga akibat perkawinan. Dengan demikian hubungan kekeluargaan timbul didasarkan pada hubungan darah maupun hubungan perkawinan.

Guna memahami hukum keluarga maka penting untuk dipahami terlebih dahulu mengenai hukum perkawinan beserta akibat hukumnya. Dalam modul ini dibahas mengenai pengertian perkawinan, syarat perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan serta akibat perkawinan terhadap hubungan suami isteri, terhadap harta, maupun terhadap anak yang dilahirkan.

Perlu dijelaskan bahwa berkaitan dengan hukum perkawinan telah diundangkan ketentuan hukum nasional, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya dalam modul ini dijelaskan pengaturan tentang perkawinan baik menurut KUHPerdata maupun UU No. 1 tahun 1974.
Dibahasnya kedua peraturan tersebutdisebabkan ketentuan peralihan dalam pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa  "Ketentuan KUHPerdata masih berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang ini". Selain hal tersebut masih terdapat ketentuan dalam KUHPerdata yang memberlakukan ketentuan hukum masing-masing seperti sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 . Pasal tersebut misalnya Pasal 37 UU No. 1 Thaun 1974 yang menyebutkan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".


KEGIATAN BELAJAR 1 :

HUKUM KELUARGA, PERKAWINAN SERTA SYARAT-SYARAT

A. PENGERTIAN HUKUM KELUARGA

Dalam KUHPerdata Hukum Keluarga diatur dalam Buku I yang berjudul tentang orang (van personen). Buku I KUHPerdata judul dan isinya tidak sesuai karena tidak memberi gambaran yang lengkap mengenai isi atau materi hukum perseorangan, sebab dalam Buku I selain diatur mengenai kedudukan orang sebagai subjek hukum, diatur pula mengenai Hukum Kekeluargaan termasuk pula didalamnya Hukum Perkawinan, pengampuan, pendewasaan, keadaan tidak hadir, dsb.
Hal tersebut disebabkan karena pengertian hukum orang atau pribadidalam arti luas meliputi pula Hukum Keluarga. Istilah Hukum Pribadi atau Hukum Perorangan dalam ilmu pengetahuan hukum kadang-kadang dipakai dalam arti luas atau juga dalam arti sempit. Hukum Pribadi dalam arti luas artinya meliputi ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum dan hukum keluarga. Sedangkan Hukum Pribadi dalam arti sempit artinya hanya meliputi ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum.

Hukum Keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan. Keluarga sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai hubungan darah, sedangkan kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena adanya perkawinan.
Pembedaan antara pertalian keluarga antara mereka yang memiliki hubungan darah dengan mereka yang memilki hubungan perkawinan disebabkan dalam perdata dikenal adanya keturunan yang timbul diluar hubungan perkawinan. Hal ini dikenal dengan anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.
Hubungan kekeluargaan ini sangat penting karena ada sangkut pautnya status yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak dan kewajiban serta hubungan hukum yang menyertainya seperti hubungan kewarisan dan harta benda perkawinan.

B. PENGERTIAN PERKAWINAN

Meskipun hukum keluarga lebih luas dari hukum perkawinan, tetapi tidaklah dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pengaturan tentang hukum keluarga berasal dari hukum perkawinan, untuk itu penting disini untuk membicarakan masalah perkawinan.
KUHPerdata tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga perkawinan. Perkawinan menurut KUHPerdata dipandang dari segi keperdataannya saja sehingga perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan ketentuan UU (KUHPerdata).
UU tidak memeprhatikan mengenai motif perkawinan, unsur agama, sosial, keadaan biologis suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dan lainnya, sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan UU maka perkawinan dianggap sah. Hal ini berdampak negatif pada lembaga perkawinan itu sendiri. 

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan menurut/berdasarkan KUHPerdata, adalah sebagai berikut :
1. UU tidak mrncampuri upacara-upacara yang mendahului adanya suatu perkawinan atau atauran-aturan lainnya. Dengan demikian, prosedur, syarat, dan tata cara perkawinan baik menurut agama dan adat istiadat tertentu sepanjang tidak diatur dalam UU tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan.
2. UU tidak memperhatikan larangan untuk kawin seperti ditentukan dalam peraturan agama. Agama menentukan larangan-larangan dalam perkawinan seperti larangan perkawinan diantara mereka yang berbeda keyakinan, larangan perkawinan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu (kawin kontrak), larangan perkawinan diantara mereka memiliki hubungan sesusuan dan sebagainya. selama larangan tersebut tidak dilarang oleh UU maka perkawinan tersebut dibenarkan.
3. UU tidak memperhatikan dan memedulikan faktor-faktor biologis calon atau pasangan suami istri, misalnya kemandulan. sehingga kemandulan atau gangguan fungsi-fungsi biologis yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memperoleh keturunan tidak bisa dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian.
4. UU tidak memdulikan motif-motif atau tujuan-tujuan yang medorong para pihak untuk melangsungkan suatu perkawinan, misalnya menikah untuk jangka waktu tertentu saja karena ingin memperoleh kewarganegaraan.

Walaupun terdapat segi negatif dari perkawinan menurut KUHPerdata, terdapat juga segi positifnya. Adapun segi positif dari lembaga perkawinan menurut KUHPerdata/BW adalah sebagai berikut :
1. Perkawinan pada hakikatnya berlangsung abadi, artinya hanya diperbolehkan cerai mati. Ini dapat dilihat dari pengertian lembaga perkawinan itu sendiri yang mana dikatakan bahwa perkawinan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi dan karenanya maka orang hanya diperbolehkan cerai mati. Hal ini menutup kemungkinan terjadinya perceraian karena alasan diluar yang telah diatur dalam ketentuan UU.
2. Pemutusan perkawinan selain dari kematian, misalnya karena perceraian, oleh UU dibatasi secara limitatif, hal ini selain mencegah mudahnya terjadinya perceraian seperti disebutkan sebelumnya, juga untuk memberikan adanya suatu kepastian hukum.

Disebabkan KUHPerdata tidak memberikan definisi tentang perkawinan, sebagaimana dapat dilihat berdasarkan Pasal 26 KUHPerdata yang memandang perkawinan dari segi perdatanya saja maka apa itu perkawinan, siapakah yang dapat melangsungkan perkawinan, apa posisi masing-masing pihak dalam perkawinan dan yang lebih mendasar lagi apa tujuan dari perkawinan tidak disebutkan dalam KUHPerdata.
Guna mencegah terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum maka ketika itu sarjana memberikan definsi perkawinan yang dikenal sebagai doktrin. Salah satu pendapat sarjana ketika itu adalah Prof. Subekti yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

"Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama"

Berbeda dengan KUHPerdata yang tidak memberikan definsis tentang perkawinan, Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan secara jelas tentang definisi perkawinan, Pengertian Perkawinan diatur dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 yang isinya :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seornag pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Berdasarkan pengertian tersebut kita bisa mengambil beberapa kesimpulan :
Pertama. Perkawinan adalah ikatan lahir maupun batin sehingga tidaklah dimungkinkan adanya suatu perkawinan yang hanya dilandasi ikatan secara batiniah saja berlandaskan cinta, tetapi secara fisik terpisah antara pasangan yang satu dengan pasangan lainnya.
Demikian juga sebaliknya tidaklah mungkin adanya suatu pernikahan meskipun secara fisik mereka bersatu tanpa dilandasi cinta dan kasih sayang diantara mereka layaknya pasangan suami isteri.
Kedua, Perkawinan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Dengan demikian UU tidak memungkinkan adanya perkawinan antara pasangan sejenis, misalnya perkawinan antara pria dengan pria dan wanita dengan wanita sebagaimana dimungkinkan oleh beberapa negara di dunia seperti di Belanda.
Ketiga, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga, sedangkan keluarga inti minimal terdiri dari ayah, ibu dan anak sehingga seseorang yang menikah memiliki tujuan dan komitmen untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan.
Ketiadaan seorang anak diakibatkan kemandulan tidak boleh menghalangi pihak yang tidak mandul untuk memperoleh keturunan dengan jalan menikah lagi. Hal ini tentunya dapat berakibat pada perceraian yang tidak boleh dilarang kalau memang berdasarkan alasan kemandulan tersebut, meskipun hal ini seharusnya merupakan jalan terakhir yang ditempuh. 
Demikian pula para calon suami istri tidak dapat membatasi perkawinan mereka dengan membuat perjanjian perkawinan bahwa selama mereka menikah tidak ingin mempunyai anak. Hal ini jelas melanggar tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk sebuah keluarga.
Keempat, keluarga yang