HUKUM ACARA PIDANA

HUKUM ACARA PIDANA



DAFTAR ISI :

TINJAUAN MATA KULIAH
MODUL 1   : PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA
MODUL 2   : PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
MODUL 3   : PRAPENUNTUTAN, PENUNTUTAN, DAN DAKWAAN
MODUL 4   : PRAPEADILAN, GANTI RUGI, DAN REHABILITASI
MODUL 5   : PEMERIKSAAN SIDANG ACARA CEPAT DAN ACARA SINGKAT
MODUL 6   : PEMERIKSAAN SIDANG ACARA BIASA
MODUL 7   : MUSYAWARAH HAKIM DAN PUTUSAN
MODUL 8   : UPAYA HUKUM BIASA
MODUL 9   : UPAYA HUKUM LUAR BIASA
MODUL 10 : HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
MODUL 11 : BANTUAN HUKUM
MODUL 12 : SISTEM PEMASYARAKATAN


MODUL 1   
PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA
KEGIATAN BELAJAR 1 : PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA
A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA
Dalam Bahasa Belanda "Strafvordering"; Bahasa Inggris "Criminal Procedure Law"; Bahasa Perancis "Code d'instruction Crimonelle"; Amerika Serikat "Criminal Procedure Rules".

Simon; Hukum Acara pidana; Hukum Pidana Formal; Yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya.

Berbeda dengan Hukum Pidana Material atau Hukum Pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaa; mengatur pada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Van Bemmelen; Ilmu Hukum Acara Pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggarana undang-undang pidana.

Van Hattum; Hukum Pidana Formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata.

Satochid Kertanegara; Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Pidana dalam arti "Concreto" yaitu mengandung peraturan mengenai bagaimana hukum pidana in abstracto dibawah kedalam suatu in concreto.

Andi Hamzah; Memiliki ruang lingkup lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.

Wiryono Prodjodikoro; Berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Samidjo; Rangkaian peraturan Hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi; dengan kata lain Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur tata-cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran.

R Abdoel Djamali; Mengatur cara Pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material.

Bambang Poernomo; Pengetahuan tentang Hukum Acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana.

KUHAP merupakan Karya Agung Bangsa Indonesia, KUHAP adalah ; Hukum Pidana Formal atau Hukum Acara Pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan Hukum Pidana materiil; Berisi tata cara atau prosesterhadap seseorang yang melanggar Hukum pidana.

KUHAP di undangkan dengan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdiri 22 Bab dan 286 Pasal :
1. Bab I tentang Ketentuan Umum
2. Bab II tentang Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang
3. Bab III tentang Dasar Peradilan
4. Bab IV tentang Penyidik dan Penuntut Umum
5. Bab V tentang Penangkapan, Penahanan, Penggledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat
6. Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa
7. Bab VII tentang Bantuan Hukum
8. Bab VIII tentang Berita Acara
9. Bab IX tentang Sumpah atau Janji
10. Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili
11. Bab XI tentang Koneksitas
12. Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi
13. Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian
14. Bab XIV tentang Penyidikan
15. Bab XV tentang Penuntutan
16. Bab XVI tentang Pemeriksaan Sidang Pengadilan
17 .Bab XVII tentang Upaya Hukum Biasa
18. Bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa
19. Bab XIX tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan
20. Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
21. Bab XXI tentang Ketentuan Peralihan
22. Bab XXII tentang Ketentuan Penutup

KUHAP tidak memberikan pengertian Yuridis tentang Hukum Acara Pidana yang hakikatnya memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan  keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan.
Maka pengertian  Hukum Acara Pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan  keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan didalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.

B. SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
Pada masyarakat tradisional sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial, pemerintahan raja-raja, namun belum dibuat dalam bentuk tertulis dan masih merupakan Hukum Adat. Dalam setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan atau hubungan harmonis kehidupan yang terjadi saat itu, yang merupakan pelanggaran Hukum (adat) maka penegak hukum akan berusaha mengembalikan keseimbangan yang sudah terganggu disebabkan pelanggaran tersebut.

1. Hukum Acara Pidana di Indonesia pada zaman Penjajahan Belanda
Pada 1 Agustus 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal 3 Desember 1847 Staatblaad No 57 maka di Hindia Belanda berlakulah Inlands Reglements (IR).
IR (Inlands Reglements Staatsblaad No 16) untuk orang Pribumi dan Asia Asing (Cina, Arab, dll).
Reglements of strafvordering (Hukum Acara Pidana) dan Reglements of the burgelijke recht vordering (Hukum AcaraPerdata) untuk Bangsa Eropa.
Nama Pengadilannya adalah Raad Van Justitie yang sekarang menjadi Pengadilan Tinggi.
IR masih memuat Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Rancangan IR tersebut penyusunannya diketahui oleh Mr. Wichers dan mendapat tanda tangan dari Gubernur Jenderal Rochussen sehingga mengalami perubahan. Akhirnya, setelah mendapat pengesahan Raja Belanda melalui firman Raja tanggal 29 september 1849 diumumkan dan disebarluaskan dalam Staatblaad 1849 No 63. setelah itu IR dirubah beberapa kali terakhir Staatblaad 1941 No. 44 diumumkan denga Het Herziene Inlands Reglement disingkat HIR diberlakukan untuk orang-orang pribumi dan asia asing (Cina, Arab, dll)  nama pengadilannya Landraad yang sekarang menjadi Pengadilan Negeri.

2. Hukum Acara Pidana di Indonesia pada zaman Penjajahan Jepang
Tidak terjadi perubahan mendasar tentang hukum, UU 1/1942 tanggal 7 Maret 1942 Pasal 3 : Semua Badan Pemerintah tetap diakui asal tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Miliiter Jepang.

3. Hukum Acara Pidana setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi : "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini".
Dengan aturan peraliha ini maka secara sah HIR masih tetap berlaku, Tetapi tahun 1948 HIR diganti namanya menjadi Reglement Indonesia yang diperbaharui dan disingkat RIB.
Dengan UU Darurat No 1 Tahun 1951 HIR/RIB diunifikasikan dan berdasar Pasal 6 ayat 1 maka HIR/RIB dipakai sebagai pedoman Hukum Acara Pidana samapai dengan tahun 1981.

4. Riwayat Penyusunan KUHAP
Semasa berjaya HIR dikecam warisan pemerintah kolonial Belanda dan karenanya tidak cocok lagi dengan kehidupan Bangsa Indonesia merdeka. Juga pendapat karena HIR menganut sitem inkuisitur yang menganggap tersangka sebagai objek, dan sistem ini dipertentangkan dengan sistem akusatur.

Rancangan KUHP sudah dibuat tahun 1965 dan diajukan ke DPR, namun ditarik kembali karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prosedur atau dikatakan belum sempurna. Adanya kegiatan perubahan dan penyempurnaan kembali Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP) sebagai berikut.
a. Tahun 1967 dibentuk panitia intern Departemen Kehakiman. Tahun 1968 di semarang  diselenggarakan Seminar Hukum II yang membahas tentang Hukum Pidana dan HAM.
b. Tahun 1973 panita intern Departemen Kehakiman menyusun naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP), namun mengalami jalan buntu.
c. Tahun 1974 Menteri Kehakiman Prof Oemar Seno Aji digant oleh Prof Moechtar Kusuma Atmaja beliau mengintensifkan pembuatan RUUHAP, menyimpan draf V (karena sebelumnya telah terjadi perubahan draf sebanyak empat kali) dan menyerahkannya ke kabinet.
d. Tanggal 12 september 1979 draf ke V RUUHAP diserahkan ke DPR untuk dibahas dan mendapat persetujuan.
e. Tanggal 9 September 1981 RUUHAP disetujui sidang gabungan (SIGAB) Komisi I dan III DPR RI
f. Tanggal 23 September 1981 RUUHAP disetujui DPR RI untuk disahkan oleh Presiden.
Tanggal 31 September 1981 RUUHAP disahkan oleh Presiden menjadi UU No 8 Tahun 1981, dan dimasukan dalam lembaran Negara No 76 tahun 1981. UU ini dikenal dengan nama Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

5. Perbedaan antara HIR dan KUHAP
Tidak sesuai lagi dengan pembangunan di bidang hukum dan cita hukum nasional, maka HIR diganti dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat kodikatif dan unifikatif serta dianggap dapat memberi perlindungan kepada hak-hak manusia seimbang dengan kepentingan umum.

Letak Perbedaan Pokok antara KUHAP dan HIR :
a. Dalam sistem tindakan; HIR menonjolkan kekuasaan dari pejabat pelaksana hukum, sedangkan KUHAP mengutamakan perlindungan terhadap HAM.
b. Dalam sistem Pemeriksaan; HIR memberi perhatian lebih diutamakan pada fungsionalisasi pejabat yang diserahkan kekuasaan dan menempatkan terdakwa sebagai objek, sedangkan KUHAP memberi perhatian yang lebih besar ditujukan kepada pembinaan sikap petugas pelaksana hukum dengan pembagian wewenang dan tanggungjawab secara tegas dan tersangka/terdakwa dilindungi oleh asas-asas "praduga tidak bersalah" serta perangkat hak-hak tertentu.
c. Dalam Sistem Pengawasan; HIR memiliki pengawasan secara vertikal (dari atasan pejabat yang baru), sedangkan KUHAP memiliki pengawasan secara vertikal sekaligus horizontal (dari sesama instansi dan atau unsur-unsur penegak hukum lainnya, misalnya penasihat hukum melalui lembaga pra peradilan)
d. Dalam Tahap Pemeriksaan; HIR memiliki proses pidana terdiri atas pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan sidang pengadilan (dan upaya hukum), lalu pelaksanaan putusan hakim. sedangkan KUHAP memiliki proses pidana terdiri dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, kemudian pemeriksaan pengadilan (dan upaya hukum)


C. TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA
Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undnagan baru terutama sejak zaman orde baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehdupan hukum di Indonesia , termasuk didalamnya adalah disusunnya KUHAP.

Beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP, secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan :
1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka dan terdakwa)
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan
3. kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai Tujuan Hukum Acara Pidana yaitu :
" Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidna dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujr dan tepat, dengan tujuan untuk mencapai siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang telah didakwa itu dapat dipersalahkan "

Berdasarkan rumusan diatas dapat dirinci Tujuan Hukum Acra Pidana :
1. Suatu Kebenaran Materiil; yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melali penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur.
2. Menentukan Subjek Hukum berdasarkan alat bukti yang sah; Hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana
3. Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

Van Bemmelen ; Tujuan Hukum Acara Pidana sejalan dengan Fungsi Hukum yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan.


D. SUMBER HUKUM ACARA PIDANA
1. UUD 1945; Ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai Hukum Acara Pidana adalah :
a. Pasal 24 ayat (1); Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
ayat (2); Susunan dan Kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
Pasal 25; Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang
Penjelasan kedua pasal ini ; Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yaitu terlepas dari kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan ini harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukannya para hakim.
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945; segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No.8 Tahun 1981, LN 1981 No 76, Tambahan Lembar Negara No 3209

3. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No 48 Tahun 2009, LN 2009 No 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5076)

4. Peraturan Pemerintah (PP) No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

5. UU No 5 Tahun 1986 Tentang Mahkamah Agung.


KEGIATAN BELAJAR 2 : PROSES-PROSES DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN BEBERAPA ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA
A. PROSES-PROSES DALAM HUKUM ACARA PIDANA
Proses Pembagian tugas dan kewenangan yang bertujuan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi fokus, sehingga tidak terjadi duplikasi kewenangan, namun tetap terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan yang lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa didalam proses penyelesaian perkara pidana, dikenal juga dengan integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu).

Sistem Peradilan pidana terpadu dalam KUHAP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia.

Sistem peradilan pidana berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. dikarenakan sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh karena itu setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secaara garis besaar hampir sama, namun memiliki karakter sendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut.
Secara sederhana sitem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana.

Cavadino dan Dignan ; Sistem peradilan pidana "A term covering all those institution which respond officialy to the commission of offences, notably the police, prosecution authorithies and the court". Dengan kata lain sistem peradilan pidana tidak hanya mencakup satu institusi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa instusi negara yang menurut Feeney pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada penegak hukum yang lain.

Feeney ; " .... What once criminal justice agency does likely to affect and affected by other agencies and .... a detailed knowledge of the kinds of interactions that are likely to take is essential for undertaking system improvement"; Sistem peradilan pidana adalah bagian dari ilmu hukum pidana dalam pengertian luas yang berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yang melibatkan sejumlah institusi.

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari beberapa subsistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, subsitem penyidikan dilakukan oleh kepolisian, subsistem penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, subsitem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan, dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Untuk mengembangkan tugas menegakan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), keempat institusi pelaksana dalam sistem peradilan pidana tersebut lazimnya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparat penegak hukum.

Muladi ; Integrated Criminal justice System; adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :
1. Sinkronisasi Struktural (structural syncronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum:
2. Sinkronisasi Substansial (Substantial syncronization) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
3. Sinkronisasi kultural (curtural syncronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Proses dalam Hukum Acara Pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri atas tingkat penyelidik/penyidik (Kepolisian) dan pada tingkat penuntutan umum.
Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengrim BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan menunjuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan negeri.
Ketua Pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan.

Tahap yang mengawali proses Hukum Acara Pidana adalah diketahui adanya tindak pidana (delik). Perkara Pidana disebut ada jika diketahui adanya tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.
Berbeda dengan perkara perdata, ketika inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan, maka dalam perkara pidana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh negara.
Mengajukan perkara pidana ke pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan. Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan yaitu :
1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 angka 19 KUHAP)
2. Karena Laporan (Pasal 1 angka 24 KUHAP)
3. Karena pengaduan (Pasal 1 angka 25 KUHAP)
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita, dll.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada watu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diseruka oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannnya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 angka 19 KUHAP).

Melakukan tindak pidana artinya si pelaku dipergoki oleh orang lain sewaktu pelaku sedang beraksi melakukan tindak pidana pencurian misalnya. Sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
Soesilo memberikan contoh seorang bhayangkara mendengar suara orang berteriak minta tolong, saat itu terlihat olehnya ada orang yang lari keluar dari rumah dengan tangannya berlumuran darah. Setelah orang itu ditangkap dan diperiksa ternyata bahwa orang tersebut baru saja menganiaya seseorang. Tindak pidana penganiayaan ini kedapatan sesudah dilakukan (tertangkap tangan).

G. Duisterwinkel ; sejak zaman romawi telah dikenal delik tertangap tangan yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain.
Romawi menyebutnya "delictum flagrans", Belanda Kuno menyebutnya "handhaft(ig)edaet" dan "versche daet", Prancis menyebutnya "flagrant delit", Jerman menyebutnya "frische tat".

Penyelidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah beberapa waktu berselang. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak menjadi kabur, jika penyidikannya dilakukan sama-sama dengan delik biasa maka diatur secara khusus. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada penyidik yang lebih membatasi Hak Asasi Manusia daripada delik biasa.

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, kententraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan, segera datang ke tempat kejadian, dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan ditempat itu belum selesai. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai (Pasal 111 ayat 1,2,3,4 KUHAP)

Kemungkinan lain untuk mengetahui terjadinya tindak pidana ialah laporan yang diajukan, baik oleh korban maupun orang lain.
Pengertian Laporan dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP :
" Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga aan terjadinya peristiwa pidana "

Pengertian Pengaduan dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP :
" Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya "

Pihak-Pihak dalam Proses Hukum Acara Pidana :
1. Tersangka dan Terdakwa
Tersangka dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP :
" Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana "
Terdakwa dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP :
" Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan "
Kesimpulan: Tersangka masih pada tingkat pemeriksaan penyidik (kepolisian), sedangkan terdakwa sudah pada tingkat jaksa (penuntut umum) dan pemeriksaan pengadilan.

2. Penyelidik
Penyelidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 anga 4 KUHAP).

3. Penyidik
Penyidik, adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia / Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP)

4. Penuntut Umum / Jaksa 
Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP menjelaskan Penuntut Umum :
" Pejabat yang diberi wewenang oleh UU ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap "
Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP menjelaskan Jaksa :
" Jaksa yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim "
Kesimpulan : Pengertian Jaksa adalah menyangkut Jabatan, Sementara Penuntut Umum menyangkut funsi.

Wewenang Penuntut Umum (Bab IV KUHAP Pasal 14) :
a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidian dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan dari penyidik
c. melakukan penahanan, memberikan perpanjangan penahanan, atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
d. membuat surat dakwaan
e. melimpahkan perkara ke pengadilan.
f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
g. melakukan penuntutan
h. menutup perkara demi kepentingan umum
i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan UU ini.
j. melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa/Penuntut Umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara dalam tindak pidana umum, misalnya pembunuhan, pencurian dan sebagainya dari permulaan atau lanjutan. Jaksa/Penuntut Umum di Indonesia tidak dapat melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap tersangka/terdakwa.

Ketentuan Pasal 14 ini disebut sistem tertutup; artinya tertutup kemungkinan Jaksa / Penuntut Umum melakukan penyidikan, meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat. Pengecualiannya adalah Jaksa atau Penuntut Umum dapat menyidik perkara dalam tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana subversi, korupsi dan lain-lain.

5. Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum
Istilah Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum dalam KUHAP lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela.
Istilah pembela sering disalahtafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan, walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu.
Padahal fungsi pembela atau penasihat hukum adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak dari sudut pandang subjektif yaitu berpihak pada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Penasihat Hukum dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan kriteria pengangkatannya dan izin  menjalankan tugas tersebut :
a. Advokat; merupakan penasihat hukum yang bergelar sarjana hukum dan diangkat secara resmi oleh pemerintah (Menteri Kehakiman dengan persutujuan Mahkamah Agung); Mereka bukan pegawai Negeri.
b. Penasihat Hukum Resmi; Mereka adalah pengacara yang diangkat oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No.1 Tahun 1975, setelah mengikuti ujian. Mereka adalah Sarjana Hukum  dan Bukan Pegawai Negeri. Izin yang diberikan terbatas di wilayah Pengadilan Tinggi yang memberikan izin tersebut.
c. Penasihat Hukum Insidentil; Mereka adalah pengacara yang diberi izin insidentil oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama.
Mereka ini dapat terdiri dari Sarjana Hukum, Bukan Sarjana Hukum, Pegawai Negeri, bukan Pegawai Negeri atau siapa saja yang sudah dewasa, dan memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum. Izin ini terbatas wilayah operasinya, hanya di wilayah pengadilan perkara tersebut, dan izin tersebut diberikan kepada setiap perkara yang ditangani.


B. BEBERAPA ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA
Mark Constanzo; Hukum Acara Pidana memiliki asas-asas yang abstrak sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu :
(1). Asas Legalitas; Bahwa setiap perbuatan pidana harus di tuntut. Penyimpangan azaz ini dikenal dengan azaz oportunitas; Bahwa demi kepentingan umum Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana
(2) Asas Diferensiasi Fungsional; Setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain
(3) Asas Lex Scripta; bahwa Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenang yang ada harus tertulis
(4) Asas Lex Stricta; bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan secara ketat; Ketentuan dalam Hukum Acara Pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis

Terhadap asas ketiga dan keempat dapat dipahami karena karakter dari Hukum Acara Pidana pada hakikatnya adalah mengekang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, di satu sisi negara diberi kewewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi yang lain kewenangan itu harus dibatasi oleh UU secara ketat.
Demikian pula setiap warga negara yang berurusan dengan hukum dapat melakukan gugatan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum sepanjang gugatan tersebut secara expresiv verbis tertuang dalam UU.

Indonesia adalah Negara Hukum ; Rule of Law. Konsep Rule of Law bersifat universal bersendi kepada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.
Konsekuensi logis dari konsepsi negara hukum yang demikian berarti bahwa semua produk legislasi hendaknya mencerminkan sendi-sendi tersebut, terutama Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
Pencerminan sendi-sendi tersebut dalam bidang Hukum Acara Pidana terlihat dari asas-asas yang dijadikan dasar bagi Hukum Acara Pidana, yang diakomodasi oleh KUHAP dari berbagai sistem hukum, baik sistem Civil Law yang dianut oleh negara-negara eropa Kontinental, maupun sistem common law yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon.

Untuk mencapai tujuan memberi perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia maka asas-asas penegakan hukum yang telah dirumuskan dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan lagi dalam KUHAP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap HAM. Asas-Asas tersebut:
1. Asas Legalitas dalam upaya paksa (Perintah tertulis dari yang berwenang) penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh UU dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam UU

2. Asas Legal Assistance (Tersangka dan Terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum)
Pasal 54 KUHAP berbunyi :
"Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini"

Dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa asas ini diberikan semata-mata untuk kepentingan pembelaan tersangka/terdakwa. Maksudnya yaitu untuk menghindari kemungkinan bahwa terdakwa diperiksa dan diadili disidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya, tidak dimengerti olehnya. Karena memang ia tidak mempunyai pengetahuan tentang strategi dan taktik untu membela hak-hak pribadinya, serta tidak tahu bagaimana seharusnya berbicara di pengadilan. Asas ini diatur dalam Pasal 69 - 74 KUHAP.
Dalam Pasal tersebut tersangka atau terdakwa ditentukan mendapat kebebasan-kebebasan yang sangat luas, misalnya :
a. Bantuan Hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan
b. Bantuan Hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan
c. Penasiihat Hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu
d. Pembicaraan antara Penasihat Hukum dan Tersangka tidak didengar oleh penyidik atau penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara
e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan
f. Penasihat Hukum berhak mengirim atau menerima surat dari tersangka atau terdakwa.

Pembatasan-Pembatasan tersebut hanya boleh digunakan apabila penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Semua kebebasan dan kelongaran-kelongaran ini hanyalah berasal dari segi yuridisnya semata-mata, bukan dari segi politis, sosial dan ekonomisnya. Segi-segi lain tersebut yang juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata.

3. Asas Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan.
Pemeriksaan dalam Sidang di Pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung disini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi.
Berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh Hakim dapat juga secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa.
Dasar hukum mengenai ketentuan diatas diatur dalam pasal 154-155 KUHAP. Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian ialah kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa sendiri yaitu putusan verstek atau in absentia.
Perlu digarisbawahi bahwa ini merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP berbunyi :
" Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang"

Begitu pula ketentuan yang ada dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang acara pemeriksaan verstek tersebut.
Ada pula dalam Hukum Acara Pidana khusus seperti UU No 7 (Darurat) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal dengan pemeriksaan pengadilan secara in absentia atau tanpa hadirnya terdakwa.

4. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption on innocence)
Asas Praduga tidak bersalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan internasional maupun nasional berkaitan dengan HAM. Dokumen internasional terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights 1948 yang menyatakan :
" Everyone change with a penal offence has the right to be persumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has all quarantees necesarry for his defence"


Diatur dalam Pasal 14 ayat (2) International Convenant On Civil and Political Rights 1966 yang menyatakan :
" Everyone Change with a criminal offence shall have the right to be persumed innocent untill proved guilty according to law "

Dengan demikian asas praduga tidak bersalah bersumber dari HAM yang bersifat Universal.
Dalam Perundang-undangan nasional asas praduga tidak bersalah telah diatur dalam Pasal 9 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP dinyatakan bahwa :
" Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adaanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap

Dalam Perundang-undangan  Pidana Khusus terutama UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 17 dan 18 UU No ...... (Karena saat ini sudah ada juga UU No 31 tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001) ada ketentuan yang sepertinya mendesak asas tersebut. Terutama dalam Pasal 17 ayat (1) dan (4) perlu diperhatikan, berikut :
Ayat (1) : " Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi "
Ayat (4) : " Apabila terdakwa tidak memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi "

Senada dengan itu, Pasal 18 ayat (1) dan (2) berbunyi :
Ayat (1) : " Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda suami/isteri, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh Hakim "
Ayat (2) : " Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi "

Kedua pasal tersebut membuktikan bahwa terdakwa telah korupsi dengan tanpa membutuhkan beban pembuktian. Dalam hal ini masih menganut asas "presumption of innocence".

Dengan perisai hak-hak yang diakui oleh hukum, secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka/terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang ditegaskan dalam KUHAP :
a. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya ditujukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1)
b. Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat 2 dan 3)
c. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat 1)
d. Berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat 2)
e. Berhak memberi keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 52)
f. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan, juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, jika tersangka/terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 177  ayat 1)
g. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
h. Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya (Pasal 55)
i. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selam ia dalam tahanan (Pasal 58)
j. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh Pejabat yang bersangkutan (Pasal 59)
k. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain guna mendapat jaminan  atas penangguhan penahan atau bantuan hukum (Pasal 60).
l. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan atas sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkutpautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa (Pasal 61)
m. Berhak mengirim surat dan menerima surata setiap kali diperlukannya yaitu kepada dan dari penasihat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62 ayat 1)
n. Surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat tersebut (Pasal 62 ayat 2)
o. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64)
p. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan bagi dirinya, saksi a de charge (pasal 65)
q. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)
r. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum (Pasal 68)

Berikut ini contoh kasus dari asas presumption of innocence :
Jakarta - Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan pihaknya akan terus memberi dukungan moril kepada kadernya, Wa Ode Nurhayati. Ia pun mengatakan tetap akan menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. "saya rasa itu sudah jelas arahan dari Ketum atau Keputusan dari Majelis Permusyawaratan kita. Kita sangat menghormsti proses-proses hukum yang sudah berjalan . Secara fisik kita tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dengan beri dukungan moril dan tim advokasi dari DPP untuk mendampingi proses hukum" Kata Taufik. Hal itu disampaikannya usai sidang pleno Rakernas PAN di PRJ Kemayoran Jakarta, Minggu (11/12/2011). Taufik pun menjanjikan akan terus memberikan kejelasan terkait tim investigasi yang dibentuk PAN untuk mengawal kasus Wa Ode. Ia pun membantah adanya aliran dana ke kas PAN terkait kasus yang melilit anggota Banggar dPR tersebut."Enggak ada itu karena buktinya belum ada" Imbuh Taufik. Wa Ode ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dugaan korupsi pembahasan anggaran 2011 tentang Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) hari Jumat (9/11). Wa Ode juga sudah dicegah ke luar negeri.

5. Asas Remedy and Rehabilitation (Pemberi ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut)
Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan UU dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum  yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan konsekuensi sanksinya bagi para pejabat penegak hukum tersebut apabila dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.
Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang sah menurut UU atau kekeliruan terhadap hukum yang diterapkan.
Dapat diajukan dalam sidang praperadilan apabila perkaranya belum atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, tetapi apabila perkaranya telah diperiksa di Pengadilan Negeri maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan ke Pengadilan negeri yang memriksa perkara tersebut baik melalui penggabungan perkara maupun gugatan perdata biasa baik ketika perkara pidanaya diperiksa maupun setelah ada putusan yang telah memperoleh kekutan hukum tetap terhadap perkara pidana yang bersangkutan.

Mengenai ganti rugi yang disebabkan oleh penangkapan atau penahanan dapat diajukan apabila terjadi :
a. Penangkapan atau Penahanan secara melawan hukum
b. Penangkapan atau penahanan tidak berdasarkan Undang-Undang
c. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
d. Penangkapan atau penahanan salah orangnya (disqualification in person)

Berdasarkan peraturan pelaksana yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agusutus 1983 pada Bab IV PP No 27/1983 ditegaskan, ganti rugi dibebankan kepada negara cq Departemen Keuangan dan untuk itu Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 1983 telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No.983/LMK.O1/1983.

Bentuk-Bentuk Ganti Kerugian :
1. Tunggal; tuntutan ganti kerugian dalam penghentian penyidikan atau penuntutan yang dibarengi dengan pennagkapan atau penahanan yang tidak sah, didalamnya harus tergantung satu tuntutan ganti kerugian. Karena semua tindakan yang dialakukan aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara merupakan satu kesatuan proses penegakan hukum yang tak terpisahkan.
2. Alternatif; tuntutan ganti kerugian ini dibuat pemohon agar tuntutan itu mencakup semua alasan sesuai dengan jumlah tindakan yang dikenakan aparat penegak hukum kepadanya. Misalnya, dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan dibarengi dengan penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak berdasarkan UU. Disamping tuntutan ganti kerugian atas alasan penangkapan atau penahanan sebagai tuntutan primair, pemohon dapat lagi mengajukan tuntutan alternatif berupa tuntutan subsidair atas alasan penghentian penyidikan atau penuntutan.
3. Kumulatif; terhadap kasus penghentian penyidikan atau penuntutan yang dibarengi dengan penangkapan atau penahanan atau tindakan lain yang tidak berdasarkan UU, dapat diajukan tuntutan ganti kerugian secara kumulatif. Terhadap semua tindakan yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diajukan tuntutan ganti kerugian dengan jalan menggabungkan dan menumlahkan  ganti kerugian atas masing-masing tindakan yang tidak sah tersebut.

Putusan yang diberikan Pengadilan sehubungan dengan gugatan ganti kerugian berbentuk penetapan (Pasal 96 ayat 1 KUHAP).

Rehabilitasi (Pasal 97 KUHAP) :
Yang dimaksud Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka ke-23 KUHAP adalah :
" Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini "

Tujuan Rehabilitasi; adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat sesorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, padahal tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut UU.

Lembaga yang berwenang memberikan rehabilitasi adalah pengadilan, baik melalui proses persidangan biasa, maupun melalui proses persidangan praperadilan. Putusan pemberian rehabilitasi diberikan kepada terdakwa apabila ia oleh pengadilan diputus bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging) apabila perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 97 ayat 1 KUHAP).
Sedangkan yang melalui proses praperadilan ialah apabila perkaranya tidak dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 97 ayat 3 jo Pasal 77 KUHAP), Rehabilitasi dapat diajukan oleh Tersangka, terdakwa, ahli warisnya (Keluarganya) maupun kuasanya.

Permintaan Rehabilitasi atas penangkapan atau Penahanan yang tidak sah dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

Apabila pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila permohonan pemohon dalam praperadilan dikabulkan oleh pengadilan maka dalam amar putusan harus dicantumkan pemberian rehabilitasi yang berbunyi " memulihkan hak terdakwa/pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya ". Jadi bagi terdakwa yang diadili dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak perlu mengajukan permohonan rehabilitasi karena pemberian rehabilitasi tersebut dengan sendirinya harus diberikan oleh pengadilan yang memutus sekaligus mencantumkan dalam amar putusannya.
Bagaimana  jika pengadilan lalai mencantumkan amar putusan tersebut, padahal putusan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata KUHAP tidak memberikan jalan keluar untuk mengajukannya permohonan yang bersifat yudisial secara tersendiri.
Namun demikian karena hal tersebut merupakan kewajiban pengadilan untuk mencantumkan amar pemberian rehabilitasi dalam putusannya dan merupakan hak asasi terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi terhadap nama baiknya maka tidak tertutup kemungkinan dalam praktik peradilan terdakwa/pemohon dapat memperoleh hak tersebut melalui jalur hukum/yudisial.

Berikut beberapa contoh Keputusan MA yang berupa putusan pembebasan (putusan kasasi tersebut telah membatalkan putusan judex facti), akan tetapi putusan ini tidak mencantumkan amar pemberian rehabilitasi kepada terdakwa :
a. Putusan tanggal 28 Januari 1983; No 597 K/Pid/1982
b. Putusan tanggal 6 Juni 1983; No 298 K/Pid/1982
c. Putusan tanggal 4 Agustus 1983; No 1982 K/Pid/1982
d. Putusan tanggal 15 Agustus 1983; No 932 K/Pid/1982


6. Asas Fair, Impartial, Impersonal, and Objective (Peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak)
Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 UU No 48 Tahun 2009 ; Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa :
" Peradilan dilakukan dengan Sederhana, cepat dan biaya ringan"
Sederhana; Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya Ringan ; Biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Cepat ;  berarti segera.
Peradilan cepat sangat dibutuhkan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan HAM.
Begitu juga dengan peradilan yang bebas dan jujur, tidak memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam UU tersebut.
Walaupun dalam praktiknya asas ini sulit dicapai, Berikut ini adalah contoh kasusnya :
Pada umumnya orang yang berperkara di pengadilan buta hukum, oleh karena itu mereka biasanya menguasakan perkaranya kepada pengacara untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan perkaranya di pengadilan. Apabila hal ini terjadi, biaya perkara yang ditanggung tidaklah murah sehingga "biaya ringan" tidak akan tercapai.


7. Asas Keterbukaan ( Sidang/Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum ).
Pada prinsipnya semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam UU. Perlu digarisbawahi sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.

Selanjutnya dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

Pada dasarnya, Keterbukaan dari suatu proses peradilan diperlukan guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri. Bagaimanakah halnya jika sidang tidak dilakukan demikian? Hal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP, dan Pasal 13 ayat (3) UU No 48 Tahun 2009, karena terhadap semua perkara pidana, putusannya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009, Pasal 15 KUHAP)


8. Asas Pengawasan 
Pemeriksaan dimuka umum sidang pengadilan bersifat akuator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai "pihak" yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu Penuntut Umum. Seolah-olah kedua belah pihak itu sedang "bersengketa" di muka hakim, yang nanti akan  memutuskan "persengketaan" tersebut. Pengawas disini adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Adapun pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang diajukan sah atau tidak, apakah pasal dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindak pidana yang telah terjadi itu.

Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali kalau peraturan penentuan lain, misalnya dalam hal pemeriksaan kejahatan kesusilaan dan lain-lain.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa dan kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan.

Dalam praktik, seorang hakim tersebut lazim disebut sebagai " Hakim Wasmat " atau " Kimwasmat" (Bab XX Pasal 277 ayat (1) KUHAP,  Bab VI Pasal 55 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009, SEMA RI No 7 Tahun 1985 tanggal 11 Februari 1985).

Dalam Pasal 280 KUHAP juga ditegaskan :
(1) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
(2) Pengawas dan Pengamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 277 KUHAP berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Informasi yang dimaksud dengan pasal ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan (Pasal 281 KUHAP).

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim Pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidan tertentu (Pasal 282 KUHAP).

Hasil Pengawasan dan Pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 283 KUHAP).
Setelah semua pemeriksaan pendahuluan selesai, Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri akan menyerahkan surat-surat itu serta bukti-buktinya dalam perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa, dengan permintaan supaya perkara diserahkan kepada pengadilan.
Setelah Ketua atau Hakim telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan itu dan menganggapnya cukup, maka ia menentukan suatu hari sidang, dengan memerintahkan kepada Jaksa untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi di muka sidang.

Pada waktu menerima panggilan si terdakwa akan diberikan salinan dari surat tuduhan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri yang disalin dari tuduhan yang telah diajukan oleh Jaksa. Dalam surat tuduhan termuat suatu penguraian tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh si terdakwa yang dipandang sebagai pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan diterangkan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan-perbuatan itu dilakukan, dengan menyebutkan pasal-pasal UU yang dilanggar.

Setelah pemeriksaan selesai Penuntut Umum (Jaksa) membacakan tuntutannya (requisitor) dan menyerahkan tuntutan itu kepada Hakim. Dan setelah Hakim memperoleh keyakinan dengan alat-alat bukti yang sah akan kebenaran perkara-perkara tersebut, maka ia mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkannya.

Menurut R.I.B. Keputusan Hakim (Vonnis) dapat berupa :
a. Pembebasan dari segala tuduhan; apabila sidang pengadilan menganggap bahwa perkara tersebut kurang cukup bukti-bukti.
b. Pembebasan dari segala tuntutan hukum; apabila perkara yang diajukan dapat dibuktikan akan tetapi tidak merupakan kejahataan maupun pelanggaran.
c. Menjatuhkan Pidana (Hukuman); apabila tindak pidana itu dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan dan hakim mempunyai keyakinan akan kebenarannya.


9. Asas Equality before the Law / Asas Isonamia / Asas Persamaan dimuka Hukum.
Adalah Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya.
Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa didepan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama.
Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetukan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh Pejabat Negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan sanksi hukum yang berlaku.
Ada juga untuk asas ini sering dipakai bahasa Sansekerta " Tan hana dharma manrua " yang dijadikan Motto Persaja (Persatuan Jaksa)


10. Asas Presentasi (Hadirnya Terdakwa)
Pelaksanaan Pengadilan yang memeriksa perkara pidana dengan menghadirkan terdakwa.


11. Asas "Miranda Rule"
Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan pennagkapan dan atau penahanan terhadap dirinya, ialah wajib diberitahu yang jelas mengenai dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan terhadap terdakwa, dan juga wajib diberitahukan hak-haknya termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum yang dimiliki tersangka/terdakwa.

12. Asas Opurtunitas
Dalam Hukum Acara Pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum (Jaksa).
Wewenang penuntut dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, yang artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan hal itu, biasa disebut dengan dominus litis ditangan penuntut umum/Jaksa. Dominus (Latin: pemilik).
Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya, Jadi Hakim hanya menunggu saja penuntuttan dari penuntut umum.
Dalam hubungan dengan penuntutan dikenal dua asas yang disebut asas legalitas dan opurtunitas (het legaliteits en het oppurtuniteis beginsel). Adapun pendapat dari Supomo yang mengatakan sebagai berikut "Baik di Negeri Belanda maupun di Hindia Belanda berlaku yang disebut asas "Opurtunitas" dalam tuntutan pidana itu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak melakukan  suatu penuntutan, Jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak "Opurtun" guna kepentingan masyarakat.

13. Asas Akusator dan Inkisitor (Accusator dan Inquisitoir)
Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukan bahwa dengaan KUHAP telah dianut asas akusator ini. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada asasnya telah dihilangkan.
Asas Inkisitor berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan  pendahuluan dalam arti terbatas, yaitu pada pemeriksaan perkara-perkara politik, berlaku asas inkisitor.
Asas Inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dalam pemeriksaan selalu pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan.


MODUL 2   
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
KEGIATAN BELAJAR 1 : PENGERTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
A. PENGERTIAN PENYELIDIKAN
Definisi Penyelidikan dijelaskan oleh UU No 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 5 KUHAP yakni yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.
Penyelidikan dilakukan sebelum Penyidikan, Penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan permulaan penyidikan.
Ketika suatu perbuatan itu dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan Penyerahan berkas kepada penuntut umum.

B. PIHAK YANG MELAKUKAN PENYELIDIKAN
Pasal 1 angka 4 KUHAP menyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penyelidikan.
Penyelidikan diatur dalam KUHAP pada pasl 5, pasal 9, pasal 75, pasal 102, pasal 103, pasal 104, pasal 105 dan pasal 111.
Dalam Pasal 4 KUHAP mengatur lebih spesifik lagi mengenai penyelidik, yang berbunyi sebagai berikut :
" Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ".

Melihat Pada Pasal 1 angka 4 KUHAP dan Pasal 4 KUHAP maka dapat disimpulkan bahwa penyelidik adalah setiap Pejabat POLRI. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan sebagai berikut :
1. Menyederhanakan dan memberi wewenang kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
2. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak terjadii tumpang tindih.
3. Merupakan efisiensi tindakn penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan

C. WEWENANG PENYELIDIK
Pasal 5 Ayat 1 KUHAP; Wewenang Penyelidik :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
Jika menerima pemberitahuan atau laporan, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti; Laporan berupa sedang atau akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyelidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku tindak pidana aduan yang telah merugikan.

2. Mencari Keterangan Saksi dan Barang Bukti;
Penyelidikan sebagai langkah pertama  (Tak terpisahkan dari penyidikan); guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan barang bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.
Penyidikan tanpa persiapan memadai mengakibatkan penydikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang di sidik.

3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
Tidak mungkin dapat melaksanakan kewajiban penyelidikan jika tidak diberi wewenang menyapa dan menanyakan identitas seseorang.

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4; Tindakan lain adalah Tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :
a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
c) Harus patut dan masuk akal dan termsuk dalam lingkungan jabatannya.
d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
e) Menghormati HAM

Adapun  Kewenangan lain bagi penyelidik adalah berdasarkan perintah penyidik antara lain :
1) Penangkapan, Larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
2) Pemeriksaan dan Penyitaan Surat
3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Setiap Penyidik selain memiliki kewenangan melakukan penyidikan berwenang juga melakukan penyelidikan, Sedangkan seorang Penyelidik kewenangannya terbatas pada penyelidikan saja. Yang bertugas melaksanakan penyelidikan adalah Pejabat Polri yang oleh atasan/pimpinannya selaku penyidik ditugaskan melakukan penyelidikan.
Kegiatan Penyelidikan Polri dinamakan sebagai Penyelidikan Reserse, petugasnya dikenal sebagai penyelidik/reserse (detective).


D. TATA CARA PENYELDIKAN
Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya (Pasal 105 KUHAP). Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan terjadinya peristiwa patut diduga tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan.
Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan diperlukan dalam rangka penyelidikan, terhadap tindakan ini penyelidik wajib membuat Berita Acara dan melaporkannya kepada Penyidik sedaerah hukum (Pasal 102 ayat (1), (2), (3) KUHAP).
Laporan pengaduan tertulis harus ditandatangani pelapor atau pengadu, Laporan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani pelapor atau pengadu atau penyelidik.Pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal ini harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan pengaduan (Pasal 103 ayat (1), (2), (3) KUHAP).

Perbedaan antara Laporan dan Pengaduan :
1. Pengaduan dilakukan orang-orang tertentu saja tersebut dalam UU dan keadaan tertentu saja (Dilakukan siapa saja terhadap semua macam delik)
2. Pengaduan dapat ditarik kembali, Sedangkan Laporan tidak dapat bahkan jika tidak benar dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHAP), sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.
4. Pengaduan berisi bukan saja laporan, tetapi juga permintaan supaya yang melakukan tindak pidana dituntut.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik  Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 106 KUHAP); Penyelidik adalah polisi terdepan atau paling utama yang utama yang ditugaskan untuk melakukan tugas mengungkapkan suatu tindak pidana.
Pangkat polisi penyelidik tidak ditentukan dalam KUHAP, tetapi dalam PP No 127 Tahun 1983 Pasal 2; Penyelidik adalah Polisi yang berpangkat dibawah Pembantu Letnan Dua melainkan hanya berpangkat bintara; Maka penyelidik adalah berpangkat dibawah bintara.

Penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana, tingkat acara pidana  dibagi dalam 4 tahap :
1. Tahap Penyelidikan; dilakukan oleh Polisi Negara
2. Tahap Penuntutan; dilakukan oleh Jaksa atau Penuntut Umum
3. Tahap Pemeriksaan; didepan disang pengadilan oleh Jaksa
4. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan; oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dibawah pengawasan Ketua Pengadilan bersangkutan.

Penyelidikan dilakukan untuk mendapatkan keterangan2 tentang; 1).tindakan pidana apa yang dilakukan 2).kapan tindakan dilakukan 3).dimana tindakan itu dilakukan 4).dengan apa tindakan itu dilakukan 5).bagaimana tindakan itu dilakukan 6).mengapa tindakan itu dilakukan 7).siapa pelaku tindakan tersebut

E. PENGERTIAN PENYIDIKAN
Penyidikan; Pasal 1 angka 2 KUHAP; adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perbedaan antara Penyelidikan dan Penyidikan :
1).Pada Penyelidikan Tindak Pidananya belum diketahui, Sedangkan Pada Penyidikan tindak pidananya sudah diketahui.
2).Segi Kewenangan; Pejabat Penyelidik memiliki wewenang terbatas  sedangkan Penyidik memiliki wewenang lebih luas.
Pasal 21 UU No 26 Tahun 2000; Tugas Penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung; Ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan.
M Yahya Harahap; Penyidikan adalah tindak lanjut dari penyelidikan dengan persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa.
Penyelidikan dan Penyidikan berasal dari kata yang sama yaitu Sidik yang artinya terang; Penyidikan adalah membuat terang atau jelas; Opsporing (Belanda) dan Investigation (Inggris)
de Pinto; menyidik adalah pemeriksaan permulaan oleh Pejabat yang ditunjuk UU segera setelah mereka mendengar terjadinya pelanggaran hukum.

Istilah dan Pengertian Penyidikan terbagi menjadi dua :
1. Secara Gramatikal; KBBI; Adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh UU mencari dan mengumpulkan bukti pelaku.
2. Secara Yuridis; pengertiannya adalah seperti tertulis dalam Pasal 1 dan 2 KUHAP.

F. PIHAK YANG MELAKUKAN PENYIDIKAN
Pasal 1 angka 1 KUHAP pengertian penyidik; "Pejabat Polisi Negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan."
PP 27/1983 Psl 2 ayat 1; pangkat penyidik polisi sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi; sedangkan penyidik PNS adalah sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b); Penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen setelah meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri.
Pasal 10 KUHAP dikenal adanya Penyidik Pembantu; adalah Pejabat Kepolisian Negara RI yang diangkat oleh Kapolri.
PP 3/1983 Psl 3 : Penyidik pembantu adalah pejabat POLRI berpangkat Sersan Dua dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat Kepala Kepolisian Negara atas usul Komandan atau pimpinan kesatuan.
Kekuasaan dan Wewenang (Power and Authorithy) polisi sebagai penyidik berlaku seantero dunia.

G. WEWENANG PENYIDIK
Wewenang Penyidik Polri (Psl 7 ayat 1 KUHAP) : (1) Menerima laporan atau pengaduan adanya tindak pidana (2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian (3) Menyururh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (7) Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersanka atau saksi (8) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (9) Mengadakan penghentian penyidikan (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab
Wewenang yang tidak dimiliki oleh Penyidik Pembantu adalah hanya Wewenang Penahanan.

H. TATA CARA PENYIDIKAN 
Tujuan Penyidikan Perkara Pidana : adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang dibebankan kepadanya.
Penyidikan dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang; Penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa telah dimulainya penyidikan.
Berkas Perkara hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum untuk diperiksa sudah lengkap atau belum selama empat belas hari sejak diterima.


KEGIATAN BELAJAR 2 : UPAYA PAKSA DALAM PENYIDIKAN
Upaya Bersifat Memaksa (Dwang Middelen) ; Kewenangan untuk  melakukan tindakan-tindakan tertentu (disesuaikan secara Kasuistis) termasuk untuk melakukan tindakan ditempat kejadian.

A. PENANGKAPAN
1. Definisi Penangkapan
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan serta dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
Pelaksana Tugas Penangkapan adalah Petugas Kepolisian dengan memperlihaktan Surat Tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penagkapan dengan mencantumkan Identitas tersangka dan menyebutkan alasannya.

2. Alasan Penangkapan
Perintah Penangkapan berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup dan dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari (Psl 17 jo Pasal 19 KUHAP)
Pasal 17 KUHAP; yang dimaksud dengan Bukti Permulaan yang cukup; adalah Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP.
Psl 1 angka 14 KUHAP: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Rapat Kerja Mahkamah Agung Kehakiman Kejakasaan Polisi (MAKEHJAPOL-I) tanggal 21 Maret 1984; Bukti Permulaan yang cukup; minimal Laporan Polisi ditambah satu alat bukti lainnya.

3. Tata Cara Penangkapan; Psl 18 KUHAP berbunyi: (1) Pelaksanaan Tugas Pennagkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian negara RI dengan memperlihatkan surat tugas ... (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, ... (3) Tembusan Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarganya ...


B. PENAHANAN 
1. Definisi Penahanan; salah satu bentuk tindakan yang bersifat membatasai atau mengurangi kebebasan dan hak asasi manusia seseorang; Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam peradilan.
Hak atas Kemerdekaan seseorang dirumuskan dalam Psl 9 DUHAM (The Universal Declaration of Human Rights); Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

2. Masa Penahanan; Penyidik berwenang melakukan penahanan dan berlaku paling lama 20 hari, dan dapat diperpanjang oleh penuntut umumpaling lama 40 hari (Psl 24 ayat 2 KUHAP)
Dalam Tingkat Penuntutan Penuntut umum berwenang menahan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua PN palin lama 30 hari (Psl 25 ayat 1 KUHAP)
Terhadap terdakwa anak-anak hanya dapat ditahan 10 hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari (Psl 46 UU 3 / 1997)

3. Alasan Penahanan; Psl 21 Ayat 1 KUHAP; (a) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri (b) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti (c) tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana.

4. Syarat Penahanan; 
Syarat Objektif; Absolut; Hanya kepada tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan tindak pidana ancaman penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Psl 21 ayat 4 huruf b KUHAP 
Syarat Subjektif; Relatif; Penahanan juga dapat dilakukan untuk kepentingan penyidik, penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, serta didasarkan kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan BB dan atau menhulangi tindak pidana.

5. Jenis Penahanan; dapat berupa Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Penahanan Rumah, Penahanan Kota.  Jika tidak ada RUTAN penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kantor Kejaksaan Negeri, LP, Rumah Sakit dan keadaan memaksa di tempat lain.

6. Penangguhan Penahanan; Atas permintaan tersangka/terdakwa dengan jaminan uang atau orang; Syarat Penangguhan :
Syarat Umum : (1) Wajib Lapor  (2) Tidak keluar rumah/kota
Syarat Khusus : (1) Jaminan uang atau orang  (2) Besarnya jaminan yang disepakati dititipkan ke panitera PN (3) Bukti setoran rangkap tiga (penyetor, arsip, instansi yang menahan)  (4) Uang jaminan akan menjadi milik negara  apabila melarikan diri setelah 3 bulan dicari  (5) Uang jaminan akan dikembalikan bila penangguhan dicabut  (6) Pengambilan dan perampasan  ditetapkan oleh PN.
Prosedur Penahanan : Setelah permohonan diajukan disetujui maka dibuat Surat Perintah Penangguhan Penahanan yang terlebih dahulu dibuat kesepakatan bersyarat dipatuhi tersangka/keluarga/PH dituangkan dalam Berita Acara ditandatangani dua belah pihak.




C. PENGGELEDAHAN
1. Definisi Penggeledahan; M Yahya Harahap : adalah adanya seorang atau beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang dilanjutkan memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh.
KUHAP; Penggeledahan Rumah; adalah tindakan penyidik untuk masuk rumah tinggal atau tempat tertutup untuk memeriksa dan atau menyita dan atau pennagkapan menurut UU.
Penggeledahan Badan; Pemeriksaan badan atau pakaian tersangkamencari benda diduga keras ada pada badannya untuk disita.

2. Pihak Pelaku Penggeledahan; Penyidik dapat melakukan Penggeledahan rumah, pakaian, atau badan menurut ketentuan KUHAP; "Penggeledahan Rumah" mencakup memasuki rumah, kecuali tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki ruang sedang berlangsung sidang MPR/DPR/DPRD, tempat manakala sedang berlangsung ibadah / upacara keagamaan, serta tempat berlangsung sidang pengadilan.

3. Tata Cara Penggeledahan 
Dalam keadaan tidak tertangkap tangan; Penggeledahan Rumah sebagai berikut : (a) Membawa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN)  (b) Pemilik Mengizinkan / Harus ada dua saksi dari lingkungan setempat (c) Pemilik tidak mengizinkan / Tidak hadir , harus ada dua saksi dan ketua lingkungan setempat  (d) Berita Acara paling lambat 2 hari setelah penggeledahan  (e) Penjagaan di sekitar tempat penggeledahan  (f) Mendesak dapat tanpa izin KPN; setelah dua hari BA dilaporkan ke KPN untuk diminta perstujuan.
Dalam Keadaan sangat perlu dan Mendesak; (a) Halaman tempat tinggal tersangka, berdiam, dan yang ada diatasnya  (b) Setiap tempat lain bertempat tinggal, berdiam, atau yang ada diatasnya   (c) Tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya  (d) Tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
Diluar wilayah kerja (Hukum) penyidik: a. Melakukan Sendiri: 1) Izin tetap dari KPN di wilayah hukum penyidik  2) Memberitahukan kepada KPN setempat  3) Didampingi penyidik setempat  ; b. Penggeledahan didelegasikan; 1) Penyidik mengirimkan permintaan dan surat izin dari KPN  2) Penyidik setempat melap[orkan adanya permintaan dan menunjukan surat izin penggeledahan  3) Penydidik pelaksana membuat BA dan diserahkan kepada penyidik yang mendelegasikan penggeledahan
Dalam Hal Penggeledahan Badan; (a) Terdapat alasan kuat terdapat benda yang dapat disita, disimpan, atau terdapat dalam tubuh tersangka  (b) Khusus untuk pemeriksaan rongga tubuh dilakukan yang sama jenis kelamin dan ditempat tertutup.


D. PENYITAAN
1. Definisi Penyitaan : Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
DUHAM Psl 17 ayat (1) dan (2); Hak Milik orang dilindungi : Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama orang lain dan tiada seorang pun boleh merampasnya dengan semena-mena.
Pembeslahan atau Perampasan benda atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana.
Membeslah sama dengan Menyita; yaitu mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda untuk pemeriksaan dan pembuktian.
Perampasan ; adalah tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok (Psl 10 KUHP) yakni pencabutan Hak Kepemilikan.

2. Tata Cara Penyitaan 
a. Biasa : (1) Seizin Ketua PN setempat (2) oleh penyidik dengan menunujukan  tanda pengenal (3) menunjukan barang yang akan disita  (4) disaksikan dua saksi serta kepala lingkungan (5) Dibuat Berita Acara (6)Membungkus benda sitaan.
b. Mendesak (Psl 34 ayat 1 KUHAP) : (1) Dikhawatirkan barang yang akan disita dilarikan, dimusnahkan atau dipindahkan (2) Dapat dilakukan tanpa izin KPN  (3) 2x24 jam harus melaporkan ke KPN untuk dimintakan persetujuan  (4) Petugas menunjukan surat pengenal (5) Menunjukan barang yang disita kepada kepada pemilik/yang menguasai atau keluarganya (6) Disaksikan 2 warga dan ketua lingkungan setempat (7) Dibuat berita Acara penyitaan (8) Benda yang disita dibungkus (9) Laporan / tembusan kepada : a) KPN untuk persetujuan b) pemilik/penguasa barang atau keluarganya c) Kepala Lingkungan d) Atasan petugas
c. Tertangkap Tangan : (1) Benda untuk melakukan kejahatan (2) patut diduga hasil kejahatan (3) Benda lain yang dapat dipergunakan sebagai barang bukti (4) Terhadap paket/surat yang dikirim melalui jasa pengiriman
d. Tidak Langsung : (1) Penyerahan oleh pemilik/penguasa kepada penyidik (2) Penyidik menegluarkan surat perintah menyerahkan secara sukarela (3) Penyerahan dibuat Berita Acara
e. Surat, dana atau tulisan : (1) atas persetujuan yang menyimpan (Menguasai) (2) Jika ada keberatan harus izin khusus KPN (3) Rahasia Negara tidak dapat disita (4) Izin majelis pengawas daerah, minut akte notaris dapat disita (5) Izin khusus memperhatikan urgensi dan relevansi

3. Benda yang dapat disita (Psl 39 KUHAP) : (a) Benda atau tagihan tersangka/terdakwa  seluruh atau sebagian diduga hasil tindak pidana (b) dipergunakan untuk mempersiapkan tindak pidana (c) dipergunakan untuk menghalangi penyidikan (d) secara khusus digunakan untuk tindak pidana (e) berhubungan langsung dengan tindak pidana (f) dalam sitaan pailit perkara perdata

4. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan; (a) Disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) (b) Tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan (fisik>Rupbasan, Yuridis.Penegak Hukum)  (c) Belum ada Rupbasan, ditempatkan di :  1.Kantor Kepolisian,2.Kantor Kejaksaan,3.Kantor Pengadilan,4.Bank Pemerintah,5.Keadaan memaksa; tempat khusus atau tempat semula

5. Lelang Benda Sitaan
Pada waktu perkara belum berkekuatan tetap dilakukan apabila : (a) mudah rusak dan busuk (b) biaya penyimpanan tinggi/mahal.
Pejabat yang dapat menjual lelang; (a) Penyidik dalam tingkat penyidikan (b) Penuntut Umum pada tingkat penuntutan (c) Penuntut umum atas izin hakim PN atau hakim PT atau hakim agung  (d) Dilakukan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara   (e) disaksikan oleh tersangka/terdakwa/kuasa hukumnya  (f) Hasil lelang disimpan di rupbasan sebagai pengganti barang bukti  (g) disisakan sedikit lampiran alat bukti di pengadilan (h) Bukan benda terlarang
(i) Pengembalian benda sitaan apabila : 1. Pemeriksaan perkara tidak memerlukan lagi  2. Perkara bukan merupakan tindak pidana  3. Perkara dihentikan demi hukum 4. Perkara tidak dilanjutkan demi kepentingan umum.  (j) Peminjaman barang dapat diberikan: 1. Penyidik / penuntut umum  2. Orang lain kepada siapa benda itu disita  3. Dilaporkan ke KPN  (k) Penyitaan diluar wilayah hukum PN ; 1.Dilakukan sendiri;  a)Ada izin dari KPN b)Memberitahukan kepada penyidik dan KPN setempat c)penyitaan didampingi penyidik d)disaksiskan dua saksi dan kepala lingkungan e)Surat perintah penyitaan f)menunjukan tanda pengenal  2.Didelegasikan kepada penyidik setempat; a)Penyidik mengajukan permintaan kepada penyidik setempat b)Penyidik setempat Melaporkan ke KPN  c)Penyidik setempat Melaksanakan penyitaan  d)Hasil penyitaan diserahkan ke penyidik yang berkepentingan dan dilaporkan ke KPN 


MODUL 3   

PRAPENUNTUTAN, PENUNTUTAN, DAN DAKWAAN
KEGIATAN BELAJAR 1 : PRAPENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN
A. PENGERTIAN PRAPENUNTUTAN

Pra Penuntutan (Preprosecution); Amir Hamzah; adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyelidikan oleh penyidik.
M Yahya Harahap; Tidak mempergunakan istilah Prapenuntutan; "Hubungan antara penyidik dan penuntut umum" adalah : (1) pemberitahuan dimulainya tindakan penyidikan kepada penuntut imim (Psl 109 (1));  (2) Pemberitahuan penghentian penyidikan (Psl 109 (2));  (3) Perpanjangan Penahanan.
Lilik Mulyadi; bahwa keadaan pada tahapan antara penyidik dengan penuntut umum;
Psl 110 ayat (3) dan (4) KUHAP : Setelah Penyidik menyerahkan BAP, maka penuntut umum memperlajarinya selama 7 hari, jik tidak lengkap dikembalikan untuk diperbaiki selama 7 hari juga disertai dengan petunjuk dari penuntut umum.
Psl 30 ayat (1) huruf a UU Pokok Kejaksaan No 16/2004; Prapenuntutan adalah tindakan jasa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk untuk dilengkapi penyidik untuk dapat ditentukan dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Pasal 1 Butir 3 UU Kejaksaan; Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara  ke PN untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

B. BERKAS PERKARA
Koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum sering menimbulkan polemik menyangkut prapenuntutan meliputi : (1) Pemberitahuan dimulainya penyidikan (Psl 109 ayat 1 KUHAP);  (2) Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidik (Psl 24 ayat 2);  (3) Penghentian penyidikan (Psl 109 ayat 2);  (4) Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum (Psl 110 ayat 1);  (5) Penyidikan tambahan berdasarkan penuntut umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap
Berkas Perkara; tidak diatur dalam KUHAP; Psl 107 ayat 3 dan Psl 139 KUHAP berkas perkara sinonim dengan hasil penyidikan; Berkas perkara/hasil penyidikan dilimpahkan ke pengadilan jika memenuhi kelengkapan formil dan materiil.
Kelengkapan Formal; (1) Setiap tindakan dituangkan dalam Berita Acara (Psl 75 jo 121 KUHAP);   (2) Syarat kepangkatan penyidik pembantu; (3) Tindakan Penyidik harus berdasarkan izin pejabat berwenang;  (4) Delik aduan harus ada pengaduan dari korban  (5) Identitas Lengkap (Psl 143 ayat 2 sub a); (6) BB yang diserahkan sukarela dibuat berita acara penerimaan; (7) Keadaan fisik korban, Lampiran hasil pemeriksaan laboratorium; (8) Pemusnahan BB dibuat Berita Acara
Kelengkapan Materiil; (1) Adanya perbuatan melawan hukum; (2) Adanya Kesalahan (Kesengajaan atau Kelalaian) yang didukung 2 alat bukti; (3) Alat Bukti menunjukan tempus delicti dan locus delicti

C. PENGERTIAN PENUNTUTAN
Wirjono Prodjodikoro; Menuntut Seseorang; adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutuskan.
Psl 1 angka 7 ; Penuntutan; adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim dalam sidang pengadilan

D. TUGAS DAN WEWENANG PENUNTUT UMUM
Psl 270; Jaksa ditetapkan hanya meliputi untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Psl 13; Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Psl 1 UU Pokok Kejaksaan / UU 16 tahun 2004; Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang UU sebagai penuntut uimum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Psl 14; Wewenang Penuntut Umum; (1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan; (2) Mengadakan Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan; (3) Memberi perpanjangan penahanan, penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan; (4) Membuat Surat Dakwaan (Letter of acussation); (5) Melimpahkan perkara ke pengadilan; (6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dan saksi baik panggilan ataupun waktu persidangan; (7) Melakukan Penuntutan (to carry out accusation); (8) Menutup perkara demi kepentingan hukum; (9) Mengdakan tindakan lain (meneliti identitas tersangka , barang bukti); (10) Melaksanakan penetapan hakim.

E. PENGHENTIAN PENUNTUTAN
Perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan jika tersangka meninggal dunia (Psl 77 KUHAP) atau hak menuntut telah gugur kadaluwarsa (Lewat waktu / verjaring lost by limitation) (Psl 78 KUHAP) atau karena tersangkanya tidak dapat dituntut / diadili untuk kedua kalinya (asas ne bis in idem) (Psl 76 KUHAP).
Penghentian Penuntutan dengan cara perkara tgersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (Psl 140 ayat 2).
Penuntutan dapat juga dihentikan berdasarkan alasan tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan tindak pidana.

KEGIATAN BELAJAR 2 : DAKWAAN
A. PENGERTIAN DAKWAAN 
Dakwaan dasar penting Hukum acara Pidana karena berdasarkannya hakim akan memeriksa suatu perkara.
Nederburg; Pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui , namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.
Surat Gugatan (Perdata) dan Surat Dakwaan (Pidana); Persamaan Keduanya karena dengan itulah hakim akan memeriksa dan hanya dalam batas-batas gugatan/dakwaan hakim akan memutuskan; Perbedaannya Surat Gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, sementara Surat Dakwaan dibuat Penuntut Umum tidak tergantung kemauan korban (kecuali delik acuan).

B. PENGERTIAN SURAT DAKWAAN 
Surat Dakwaan; Surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwaan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.
Psl 140 KUHAP; Hasil penyidikan penyidik sudah dapat dilakukan penuntutan maka Penuntut Umum membuat surat atau akte yang memuat rumusan dari tindak pidana yang didakwakan.

C. PEMBATALAN DAN PERUBAHAN SURAT DAKWAAN
Psl 143 (3); Bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Psl 143 (2) huruf b (syarat materiil) adalah batal demi hukum (van rechtswege nietig/null and void); Surat dakwaan diubah inisiatif penuntut umum maupun atas saran hakim; Surat Dakwaan hanya dapat dirubah sebelum pemeriksaan persidangan dimulai.

D. SYARAT SURAT DAKWAAN
Psl 143 (2); Syarat Formil: identitas tersangka yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersngka.  Syarat Materiil: Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana dilakukan.

E. BENTUK ATAU FORMULASI SURAT DAKWAAN
(1) Tunggal ; Didakwakan hanya satu tindak pidana, tidak terdapat dakwaan baik alternatif maupun sebagai pengganti; Misalnya hanya tindak pidana pencurian (362 KUHP) atau hanya penipuan (378 KUHP) atau hanya penggelapan (372 KUHP)
(2) Kumulatif; Didakwakan beberapa perbuatan dan beberapa tindak pidana dan setiap perbuatan dan beberapa tindak pidana tersebut satu persatu harus dibuktikan, dibedakan :
(2.a). Dalam perbarengan peraturan (Concursus idealis); Diperuntukan jika melanggar lebih dari satu peraturan (Psl 63 KUHP)
(2.b). Dalam perbarengan perbuatan (Concursus realis); Jika lebih dari satu kejahatan dilanggar (Psl 65 KUHP)
(2.c). Tindak Pidana umum dengan Tindak Pidana umum, Tindak pidana umum dengan Tindak pidana tertentu; Dakwaan diterapkan apabila perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana berbeda kualifikasi deliknya.
(3) Alternatif; Didakwakan beberapa tindak pidana, akan tetapi hanya satu tindak pidana yang harus dibuktikan; Tindak pidana yang dianggap telah berhasil dibuktikan tanpa tyerkait pada urutan tindak pidana yang didakwakan.
(4) Subsidair; Didakwakan beberapa tindak pidana dimulai dari yang terberat (primair), lalu yang ringan (Subsidair), seterusnya yang lebih ringan (Lebis Subsidair); Akan tetapi hanya satu dakwaan dalam praktik yang harus sungguh-sungguh dibuktikan didepan sidang pengadilan
(5) Kombinasi/Gabungan; Kombinasi terdiri dari dakwaan Kumulatif dan dakwaan Subsidair



MODUL 4   
PRAPERADILAN, GANTI RUGI, DAN REHABILITASI
Terlahirnya lembaga Praperadilan terinspirasi prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya Hak Habeas Corpus dalam sistem Peradilan Anglo Saxon; yang memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya Hak Kemerdekaan.

Habeas Corpus Act; Memberikan Hak pada seseorang untuk melalui sutau surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (Polisi atau Jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum (Ilegal); benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan HAM.

Surat Perintah Habeas Corpus dikeluarkan oleh Pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun.
Bunyi Surat Habeas Corpus (The writ of Habeas Corpus) : " Si tahanan berada dalam penguasaan saudara. Saudara wajib membawa orang itu didepan pengadilan serta wajib menunjukan alasan yang menyebabkan penahanannya"

Didalam HIR Praperadillan bertujuan; untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindak upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, disamping adanya pengawasan intern bagi aparat sendiri.

Perbedaan Mendasar antara Habeas Corpus dengan Lembaga Praperadilan yaitu :
1. Pada Praperadilan; hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan, 
Pada Habeas Corpus; Hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.
2. Dalam Praperadilan; Kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana.
Dalam Habeas Corpus; Kewenangannya adalah lebih luas; Permohonan dikeluarkannya adalah ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan.


KEGIATAN BELAJAR 1 : PENGERTIAN PRAPERADILAN DAN KOMPETENSI PRAPERADILAN
A. PENGERTIAN PRAPERADILAN
Lembaga Praperadilan muncul dalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP; Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan diatur dalam Pasal 9 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : (1) Ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa berdasarkan UU atau kekeliruan penerapan hukum berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi;  (2) Pejabat melakukan pada ayat (1) dipidana sesuai UU;  (3) Tata cara penuntutan ganti rugi, rehabilitasi diatur UU.
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan memeriksa tentang : (1) sah tidaknya penangkapan dan penahanan, permintaan tersangka, keluarga atau kuasa tersangka;  (2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;  (3) ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Praperadilan merupakan tiruan dari Rechter Comissaris di Belanda; Hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan; Mempunyai kewenangan upaya paksa (dwang middelen), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat.

1. Praperadilan Menurut HIR
Sebelum berlakunya KUHAP (UU RI No 8/1981) tentang Hukum Acara Pidana tanggal 31 Desember 1981, maka Hukum Acara Pidana sebagai pedoman untuk peradilan umum adalah HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) Stb. Tahun 1941 No 44 yang produk kolonial.
Pada Masa HIR; Pengawasan dan penilaian terhadap proses penangkapan dn penuntutan sama sekali tidak ada.

2. Praperadilan Menurut KUHAP
Lembaga Praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana.
Ciri dan Eksistensi Lembaga Praperadilan : (a) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap PN;  (b) Bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan PN:  (c) Administratif Yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan PN;  (d) Merupakan bagian dari fungsi yustisial PN

3. Fungsi dan Peranan Praperadilan dalam KUHAP
Merupakan Kontrol/Pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka/terdakwa; (a) Kontrol vertikal (dari atas kebawah); (b) Kontrol horizontal yaitu kontrol kesamping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya, atau pihak ketiga.

B. KOMPETENSI PRAPERADIAN
1. Ruang Lingkup Kompetensi dan Wewenang Praperadian
Di Amerika Praperadilan dikenal dengan Pre Trial; Perbedaan antara Lembaga Praperadilan dan Lembaga Pre Trial;
Pre Trial berwenang untuk meneliti ada atau tidak dasar hukum yang cukup untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan; Lembaga Praperadilan kompetensinya Limitatif sebagaimana diatur Psl 77 huruf a dan b KUHAP; (a) memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;  (b) memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; (c) memriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan; (d) memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian; (e) memeriksa dan memutus permintaaan rehabilitasi.
Wewenang Praperadilan dilaksanakan oleh PN (Psl 78 KUHAP); Psl 1 butir 10 KUHAP bahwa praperadilan adalah semata-mata wewenang PN; Psl 83 ayat 2 ada wewenang pengadilan lain yaitu pengadilan tinggi dapat memberi putusan akhir atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan/penunututan.
Alasan mengajukan tuntutan praperadilan (Psl 77 KUHAP) yaitu mengenai : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan ;  (b) ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan/penuntutan.
Alasan untuk mengajukan suatu perkara sebagai perkara praperadilan yaitu : 
(1) Mengenai sah atau tidaknya penangkapan/penahanan (Psl 16 s/d 31);
(2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang terdiri dari :
a) penghentian demi kepentingan umum / masih perlu bukti lain.
b) penghentian demi hukum yang dikarenakan: 1) daluarsa - 2) tidak ada pengaduan pada delik aduan atau pengaduannya sudah dicabut - 3) tersangka/terdakwa meninggal dunia - 4) Keliru orangnya (error in persona) - 5) ne bis in idem - 6) bukan perkara pidana - 7) peraturan perundangannya sudah dicabut.
(3) Tindakan Lain; upaya hukum (dwang middel) lainnya seperti memasuki rumah, penggeledahan, penyitaan BB, surat-suarat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil (Psl 95 ayat 1)
(4) Ganti Kerugian (Psl 1 butir 2) : " Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa sejumlah uang karena ditangkap/ditahan/dituntut/diadili tanpa berdasarkan UU atau kekeliruan orang atau penerapan hukum .."


2. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Suatu Penangkapan
Penangkapan harus memenuhi syarat materiil dan formil; Perintah penagkapan terhadap seorang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Psl 17); Terhadap tersangka pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali telah pernah dipanggil dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (Psl 19 ayat 2 KUHAP)

3. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Suatu Penahanan
Memeriksa syarat formiil (Surat Perintah Penahanan) dan Memeriksa syarat Materiil (Dasar dilaksanakannya penahanan).
Psl 82 ayat 1 butir d; Batas waktu praperadilan adalah sampai perkara diajukan ke pengadilan maka penahanan yang diperiksa oleh hakim praperadilan adalah penahanan yang dilakukan penyidik / penuntut umum.

4. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan
Penghentian Penyidikan diatur dalam Psl 109 ayat 2, terdiri atas : (a) Tidak terdapat cukup bukti;  (b) bukan merupakan tindak pidana;  (c) dihentikan demi hukum, misalnya nebis in idem, tersangka meninggal, daluwarsa,

5. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Penghentian Penuntutan
Penghentian penuntutan dengan alasan : (a) Tidak terdapatnya cukup bukti;  (b) Bukan merupakan tindak pidana;  (c) dihentikan demi hukum, misalnya nebis in idem (Psl 76), tersangka meninggal (Psl 6), daluwarsa (Psl 78),
Penghentian Penuntutan diatur juga di Psl 83 ayat 2 dan Psl 140 ayat (2) huruf d.

6. Memeriksa dan Memutus Ganti Rugi dan Rehabilitasi Bagi Seorang yang Perkara Pidananya Dihentikan Pada Tingkat Penyidikan dan Penuntutan
(a) Ganti kerugian ditahan tanpa sah;  (b) Ganti kerugian putusan 'herziening';  (c) Ganti kerugian bagi korban

7. Kelebihan dan Tujuan Lembaga Praperadian
Kelebihan; Adnan Buyung Nasution; (1) Sidang Praperadilan merupakan forum terbuka, dipimpin oleh seorang Hakim; (2) Dipenuhi syarat keterbukaan (transparancy) dan akuntabilitas publik (public accountability) yang merupakan syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung HAM.
Tujuan; sarana pengawasan horizontal bertujuan memberikan perlindungan terhadap HAM tersangka dan terdakwa.

8. Kelemahan Praperadilan
Kelemahannya; Praperadilan terlalu mengedepankan formalitas sehingga kurang bisa mengungkap kebenaran yang didalilkan pemohon.
Komisi Hukum Nasional (KHN); normatif ada 4 kelemahan dasar praperadilan: (1) Proses Pengadilan atas Praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan  haknya;  (2) Hak tersangka, keluarga atay kuasanya gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan (Psl 82 ayat 1 huruf d;  (3) Tidak semua upaya paksa dapat diuji oleh hakim;  (4) Lembaga Praperadilan merupakan transplantasi dari Konsep Habeas Corpus.



KEGIATAN BELAJAR 2 : ACARA DALAM PRAPERADILAN, GANTI RUGI, DAN REHABILITASI
A. ACARA DALAM PRAPERADILAN
1. Pengajuan Praperadilan; (Psl 79 s/d 83 KUHAP); (a) Tersangka, Keluarga atau Kuasanya / Psl 79 KUHAP;  (b) Penyidik / Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan / Psl 80 KUHAP; (c) Tersangka dan Pihak Ketiga yang berkepentingan/Psl 81 KUHAP; (d) Tersangka bahwa terhadap benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian.

2. Penentuan Hari Sidang Praperadian; (Psl 82 KUHAP); (a) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;  (b) Hakim mendengar keterangan dari tersangka atau pemohon atau pejabat berwenang;  (c) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambtnya tujuh hari sudah menjatuhkan putusan.


3. Pemeriksaan oleh Hakim Tunggal; (Psl 78 ayat 2 KUHAP); Hakim tunggal dibantu oleh seorang panitera, Acara Pemeriksaan : (1) Pembukaan sidang; (2) Memeriksa kelengkapan para pihak; (3) Pembacaan Surat Permohonan Praperadilan Pemohon; (4) Pembacaan Jawaban/tanggapan termohon/kuasanya; (5) Reflik pemohon; (6) Duplik termohon; (7) penyampaian alat bukti (tertulis), pemeriksaan saksi dan para pihak; (8) Kesimpulan termohon dan pemohon; (9) Putusan Praperadilan

4. Pemeriksaan Praperadilan Gugur; (Psl 82 ayat 1 huruf d KUHAP); Apabila pemeriksaan praperadilan belum diputus, ternyata perkara pokok mulai diperiksa di pengadilan maka praperadilan gugur.

5. Putusan Praperadilan; (Psl 82 ayat 3) : (a)  penangkapan/penahanan tidak sah maka tersangka harus dibebaskan; (b) Penghentian penyidikan/penuntutan tidak sah maka penyidikan/penuntutan tersangka wajib dilanjutkan; (c) Penangkapan/Penahanan tidak sah, Putusan mencantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan; (d) Benda ynag disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, Benda tersebut harus dikembalikan.
Psl 83 ayat 1: Putusan praperadilan tidak dapat diminta banding; Tetapi terhadap putusan praperadilan yang menetapkan maka atas permintaan penyidik / penuntut umum dapat dimintakan putusan akhir kepada PT (Psl 83 ayat 2); Terhadap penghentian penyidikan / penuntutan maka penyidik/penuntut umum harus mengajukan banding ke PT dalam waktu 7 hari.
Perkara Praperadilan tidak bisa diajukan kasasi atau peninjauan kembali diatur dalam Psl 83 KUHAP dan Psl 45A UU 5/2004 tentang Mahkamah Agung.

B. GANTI RUGI
1. Pengertian Ganti Kerugian; (Psl 1 angka 22 KUHAP) : adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap/ditahan/dituntut atau diadili tanpa berdasar UU.

2. Dasar Yuridis Penuntutan Ganti Rugi Dalam Hukum Pidana; Dasar Pengajuan ganti kerugian : (a) ditangkap/ditahan/dituntut atau diadili tanpa berdasar UU, kekliruan mengenai orang atau penerapan hukum;  (b) Memasuki rumah, penggeledahan, penyitaan tidak sah; (c) Sahnya penghentian penyidikan/penuntutan


3. Ketentuan-Ketentuan Tentang Ganti Kerugian; 
Psl 1 ayat 10 c: Pra peradilan adalah wewenang PN untuk memeriksa ........ tentang permintaan ganti kerugian - Psl 1 angka 22: Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk .......dalam UU ini - Psl 77 ayat b : PN berwenang  ......tentang ganti kerugian  - Psl 81: Permintaan ganti kerugian .....menyebut alasannya - Psl 82 ayat 3c: Isi putusan selain ..... besarnya ganti kerugian - Psl 82 ayat 4: Ganti kerugian dapat diminta ... - Psl 95 ayat 1: Tersangka ..... ganti kerugian - Psl 95 ayat 2 : Tuntutan ganti kerugian .... - Psl 96 ayat 1 : Putusan pemberian ganti kerugian .... - Psl 98 ayat 1 ; Psl 99 ayat 1; Psl 100 ayat 1; Psl 101; Psl 274; Psl 275.

4. Hal-Hal yang tidak diatur dalam KUHAP Tentang Ganti Kerugian; Diatur dalam peraturan Perundang-undangan PP RI 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

C. REHABILITASI
1. Pengertian Rehabilitasi
Rehabilitasi (KBBI): adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula.
Pasal 9 UU No 14 Tahun 1970 (Kekuasaan Kehakiman) : Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Rehabilitasi dalam UU ini adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh Pengadilan.

Pasal 1 angka 22 KUHAP; Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penydidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Rehabilitasi mengikuti ganti kerugian, artinya praperadilan dilakukan karena permohonan ganti kerugian karena aparat salah melakukan penangkapan, atau tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya dan setelah itu (setelah praperadilan dikabulkan) maka yang bersangkutan bisa meminta rehabilitasi agar nama baiknya dipulihkan kembali.

2. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Rehabilitasi
Adalah pihak yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; berhak memperoleh rehabilitasi atas pemulihan nama baiknya.

Perbedaan antara rehabilitasi dengan pencemaran nama baik adalah rehabilitasi dilakukan karena perbuatan aparat penegak hukum; pemhon rehabilitasi adalah tersangka, terdakwa, terpidana yang permohonan praperadilannya dikabulkan (ada campur tangan aparat) karena rehabiitasi adalah hak yang diberikan KUHAP kepada tersangka atau terdakwa.

Rehabilitasi lebih kepada hal yang tidak berhubungan dengan materi melainkan hanya menyangkut nama baik saja karena rehabilitasi adalah pemuihan hak seseorang, hak atau kemampuan seseorang dalam posisi semula.
Pencemaran Nama baik didatur dalam KUHAP; adalah gugatan dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya (Tidak ada campur tangan aparat dalam hal upaya paksa).


Permintaan Rehabilitasi diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya; ahli waris juga bisa mengajukan rehabiitasi juga halnya dengan ganti kerugian.

3. Rehabilitasi Untuk Terdakwa
Diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP :
" Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadian diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap "

Rehabilitasi ini dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan  terdakwa (Pasal 97 ayat (2) KUHAP).
" Rehabilitasi demikian diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dallam ayat (1) "

Jika Putusan Pengadilan tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 11 Tahun 1985 tentang permohonan Rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepas dari segala Tuntutan Hukum (SEMA No 11 Tahun 1985).
Dalam SEMA mengatur dalam hal putusan bebas/lepas tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, maka apabila orang tersebut agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua PN yang memutus perkara tingkat pertama. Ketua PN setelah menerima permohonan kemudian memeberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.

4. Rehabilitasi Untuk Tersangka
Diatur dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP :
" Permintaan Rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan UU atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke PN diputus oleh hakim praperadian yang dimaksud dalam Pasal 77 "

Seseorang yang menjadi tersangka berhak menuntut rehabilitasi apabila penangkapan, peenahanan, penggeledahan atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah.

Pasal 97 ayat (3) KUHAP; Mengatur bahwa rehabilitasi diputus oleh hakim praperadilan; Permintaan rehabilitasi untuk tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dilakukan melalui proses praperadian; Hal demikian untuk memastikan keabsahan penangkapan atau penahanan yang dialami seseorang dalam tahap penyidikan.

Pasal 81 KUHAP; Mengatur bahwa permintaan rehabilitasi untuk tersangka adalah diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua PN.

5. Waktu Pengajuan Rehabilitasi dan Eksekusi Putusan Permohonan Rehabilitasi
Adalah 14 hari dihitung dari penetapan praperadilan atau tentang terjadinya kekeliruan mengenai orangnya serta hukum yang diterapkan.
Dalam prakteknya Permohonan Rehabilitasi menjadi satu dengan permohonan praperadian, sedangkan eksekusi putusan permohonan rehabilitasi dapat dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri atau ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan.



MODUL 5   
PEMERIKSAAN SIDANG ACARA CEPAT DAN ACARA SINGKAT


Pemeriksaan Pendahuluan;  Pemeriksaan yang dilakukan pada pertama kali yaitu pada saat tertuduk diperiksa karena melakukan kejahatan atau pelanggaran (terdiri dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan)
Pemeriksaan dalam Persidangan; Pemeriksaan yang dilakukan pada tersangka didalam sidang pengadilan, sidang mengadili tersangka atas perbuatan dianggap salah melakukan kejahatan atau pelanggaran (Pemeriksaan tersangka, saksi. saksi ahli jika diperlukan)
Jenis Pemeriksaan dalam Persidangan; Pembedanya : (1) Tingkat kesulitan pembuktian perkara, Sulit atau mudah;  (2) Ancaman Pidana, berat atau ringan;  (3) Jenis perkara yang akan diajukan.


KEGIATAN BELAJAR 1 : PEMERIKSAAN SIDANG ACARA CEPAT
PEMBAGIAN PEMERIKSAAN SIDANG ACARA CEPAT
BAB XVI KUHAP; Acara Pemeriksaan Sidang : Bagian Ketiga; Psl 152 s/d 182 (Acara Pemeriksaan Biasa) - Bagian Kelima; Psl 203 s/d 204 (Acara Pemeriksaan Singkat) - Bagian Keenam ; Psl 205 s/d 216 (Acara Pemeriksaan Cepat).
Acara Pemeriksaan Cepat ; (1) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan - (2) Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalin

1. PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN (Psl 205 KUHAP); Ancaman Pidana maksimal 3 bulan Penjara/Kurungan; Denda maksimal 7,5 jt; atau Penghinaan ringan (Psl 315 KUHAP)


a. Pengertian Tindak Pidana Ringan; Adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya; Hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tipiring agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. 
Pasal- Pasal Kejahatan ringan : (1) Penganiayaan Hewan ringan (302 ayat 1 KUHP) - (2) Penghinaan Ringan (315 KUHP) - (3) Penganiayaan Ringan (352 ayat 1 KUHP) - (4) Pencurian Ringan (364 KUHP) - (5) Penggelapan Ringan  (373) - (6) Penipuan Ringan (379) - (7) Perusakan Ringan (407 ayat 1) - (8) Penadahan ringan (482)

b. Tata cara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
Dalam pemeriksaan Perkara Tipiring prosedur pelimpahan dan pemeriksaan tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum.
(1) Pelimpahan perkara dilakukan penyidik atau kuasa penuntut umum - (2) Mengadili dengan Hakim Tunggal, tingkat pertama dan terakhir, kecuali di vonis penjara dapat banding - (3) Pemeriksaan pada hari tertentu dalam tujuh hari - (4) Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika perlu

c. Berita Acara Sidang tidak dibuat dalam Acara Tindak Pidana Ringan
Psl 209 ayat 2; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan BAP yang dibuat penyidik.

d. Putusan dalam acara Tindak Pidana Ringan

Putusan dalam perkara Tipiring cukup beupa bentuk "catatan" yang sekaligus berisi amar putusan berbentuk "catatan dalam daftar catatan perkara"

e. Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP 
Dengan adanya PerMA No 2 /2012 tentang penyesuaian batas Tipiring dan jumlah denda dalam KUHP maka MA menaikan jumlah denda menjadi 10.000 kali lipat.

2. PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN (Psl 211 KUHAP)
Dalam acara pemeriksaan ini terdakwa dapat diwakili dan putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa, serta terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sejak putusan. 

3. PENGERTIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS 
Penjelasan pasal 211 KUHAP ; yang diperiksa adalah pelanggaran perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan Lalu Lintas jalan.

4. TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN
(a) Tidak dibuat BAP - (b) Terdakwa tidak harus hadir di Persidangan - (c) Jika putusan tanpa kehadiran terdakwa maka amar/dictum putusan segera diberitahukan kepada terdakwa; perlawanan/verzet dapat diajukan 7 hari sesudah putusan. - (d) dengan perlawanan, putusan sebelumnya gugur - (e) setelah perlawanan diberitahukan, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali - (f) Putusan setelah verzet tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan maka terdakwa dapat banding (Psl 214 KUHAP)

5. PENYITAAN DALAM PERKARA LALU LINTAS JALAN
Pelaporan penyitaan dilakukan pada surat pengantar pengiriman berkas-berkas perkara pelanggaran lalu lintas jalan jika yang disita berupa SIM atau STNK maupun Surat kendaraan bermotor yang lain.
Pengembalian barang Sitaan dalam acara pelanggaran Lalin Jalan diatur dalam Pasal 215 KUHAP. 


6. BENTUK PUTUSAN PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN; Bentuk Putusan dapat berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan, catatan putusan yang dijatuhkan tersebut disebut Surat Amar putusan yang kemudian panitera mencatat isi putusan kedalam register.


KEGIATAN BELAJAR 2 : PEMERIKSAAN SIDANG ACARA SINGKAT
PEMERIKSAAN SIDANG ACARA SINGKAT (BAGIAN KELIMA BAB XVI KUHAP)
1. PENGERTIAN PEMERIKSAAN SIDANG ACARA SINGKAT 
Psl 203 ayat 1 KUHAP; Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana; Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan.

2. PEMBUKTIAN DAN PENERAPAN HUKUM DALAM ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT
Pembuktian dan penerapan hukum dari pemeriksaan jenis ini adalah sederhana, ancaman hukumnya tidak berat, dan mudah; Mudah adalah terdakwa pada waktu pemeriksaan penyidikan telah mengakui sepenuhnya; Sederhana adalah pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama hanya hitungan hari dan beberapa kali sidang.

3. TATA CARA PEMERIKSAAN SINGKAT
(a) Penuntut umum menghadapkan terdakwa, saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti - (b) Waktu, tempat dan keadaan melakukan tindak pidana diberitahukan lisan, dicatat dalam berita acara sebagai pengganti surat dakwaan - (c) Dapat diadakan pemeriksaan tambahan paling lama empat belas hari - (d) Terdakwa dan penasihat hukum dapat minta tunda sidang  lamatujuh hari - (e) Putusan tidak dibuat secara khusus, Mel;ainkan dalam berita acara sidang.

4. BERKAS PERKARA DIKEMBALIKAN KE KEJAKSAAN  

Apabila perkara tidak memenuhi formalitas misalnya terdakwa dan atau saksinya tidak dapat dihadirkan maka berkas perkara oleh hakim dikembalikan secara langsung kepada penuntut umum tanpa di register; Perkara tersebut dapat dilimpahkan  atau diajukan kembali ; Lampiran Kep MenKeh No.M.14.PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 butir 13.

5. PEMERIKSAAN TAMBAHAN
Hakim dalam sidang dapat memrintahkan penuntut umum agar penyidik menyempurnakan pemeriksaan penyidik tentang hal yang dianggap perlu disempurnakan (Psl 203 ayat 3 huruf b)

6. PUTUSAN DALAM PEMERIKSAAN SIDANG ACARA SINGKAT
Pemeriksaan Biasa Putusan dibuat khusus tersendiri terlepas dari BA sidang, maka Pemeriksaan acara singkat Putusan disatukan dengan BA Sidang (Psl 203ayat 3 huruf d)

MODUL 6   
PEMERIKSAAN SIDANG ACARA BIASA
KEGIATAN BELAJAR 1 : PEMBACAAN DAKWAAN, EKSEPSI, DAN PUTUSAN SELA
A. PENGERTIAB PERSIDANGAN DENGAN ACARA PEMERIKSAAN BIASA
1. KOMPONEN YANG ADA DALAM PERSIDANGAN ACARA PEMERIKSAAN BIASA
a. Majelis Hakim 
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili (Psl 1 angka 8 KUHAP)
b. Jaksa Penuntut Umum
Psl 1 angka 6 KUHAP; Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang bberkekuatan hukum tetap; Penuntut umum dalah Jaksa.
c. Penasihat Hukum
Psl 1 angka 13 KUHAP; Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar UU untuk memberi bantuan hukum
d. Panitera
Adalah pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim membuat BAP dalam proses persidangan

2. TATA CARA PERSIDANGAN ACARA PEMERIKSAAN BIASA
Peran penting Surat Dakwaan dalam Sidang Pengadilan : (a) Dasar pemeriksaan (b) Dasar penuntutan pidana (requisitoir) (c) Dasar pembelaan terdakwa dan atau pembelaan (d) Dasar bagi hakim menjatuhkan putusan (e) Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding/kasasi/PK, Kasasi demi kepentingan hukum)
Memeriksa suatu perkara di muka pengadilan; adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dari tindak pidana yang didakwakan apakah telah terjadi dan dapat dinyatakan bersalah.
Asas Pemeriksaan di Sidang Pengadilan : (a) Terbuka untuk umum (b) langsung (c) pemeriksaan secara bebas (d) praduga tak bersalah (e) penyelenggaraan peradilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan (f) memperoleh bantuan hukum (g) perlakuan sama dimuka hukum (h) perlindungan hak asasi
3. MAJELIS HAKIM MEMASUKI RUANG SIDANG
4. PEMANGGILAN TERDAKWA MASUK KE RUANG SIDANG

B. PEMBACAAN SURAT DAKWAAN

C. EKSEPSI
1. Pengertian Eksepsi; adalah Atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan Keberatan/Tangkisan terhadap dakwaan tersebut (Psl 156 ayat 1 KUHAP); Keberatan diajukan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum dan keberatan diajukan tertulis sebelum sidang memeriksa materi perkara, diluar kesempatan tersebut tidak diperhatikan.

2. Jenis Eksepsi; Jenis Keberatan ada tiga macam, yang bisa diajukan semuanya atau dipilih salah satu: (a) Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya; Berkenaan dengan Kompetensi (Absolut: kekuasaan mengadili / Relatif: daerah hukum) - (b) Keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima - (c) Keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan.

3. Tata Cara/Pengajuan Eksepsi; Eksepsi bisa diajukan oleh terdakwa atau PH atau keduanya. Jika Eksepsi tertulis maka setelah dibaca diserahkan ke hakim dan salinannya ke JPU; JPU menanggapi eksepsi pada sidang berikutnya; Atas eksepsi dan tanggapan maka hakim mempertimbangkan putusan sela dengan terlebih dahulu sidang diskor.

D. PUTUSAN SELA
1. Pengertian Putusan Sela; Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap hal-hal yang belum menyangkut materi pokok perkara;
2. Pembacaan /Pengucapan Putusan Sela; (a) Setelah skor dicabut - (b) diucapka/dibacakan hakim - (c) 3 kemungkinan putusan sela; (ditolak/sidang dilanjutkan, diterima/pemeriksaan dihentikan, diputus kemudian/sidang dilanjutkan) - (d) Hakim menjelaskan garis besar putusan sela dan hak JPU serta terdakwa/PH untuk bersikap.

KEGIATAN BELAJAR 2 : PEMBUKTIAN, TUNTUTAN, PLEIDOI, REPLIK, DAN DUPLIK
A. PEMBUKTIAN 
1. Pengertian Pembuktian:
a. Pengertian Pembuktian secara umum; Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.

b. Pembuktian berdasarkan makna LEKSIKON; Pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

c. Pembuktian dalam Perspektif yuridis; M. Yahya Harahap; adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang  cara  yang dibenarkan UU membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

2. Proses Pembuktian; Aspek yang dibuktikan : (a) Perbuatan mana dianggap terbukti (b) Apakah telah terbukti terdakwa bersalah atas dakwaan (c) Delik apakah yang dilakukan (d) Pidana apa yang harus dijatuhkan

3. Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian
Psl 183 : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukan dam alat bukti yang sah.
Psl 184 : Alat-Alat Bukti : (a) Keterangan saksi (b) Keterangan ahli (c) Surat (d) Petunjuk (e) Keterangan Terdakwa

Jenis-jenis Saksi : 
Saksi a charge dan Saksi a decharge : a charge (memberatkan terdakwa), a decharge (meringankan terdakwa)
Saksi Verbalisant ; verbalisant adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau petugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang BA
Saksi Mahkota : Kroon getulge ; adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa ketika kepadanya diberikan suatu "mahkota"; bahwa saksi mahkota juga merupakan saksi yang dapat memberikan keterangan guna .... (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP)

4. Teori-Teori tentang Sistem Pembuktian Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana :
a. Sistem Pembuktian Menurut UU secara Positif  (b) Sistem Pembuktian Berdasarkan keyakinan Hakim semata  (c) Sistem Pembuktian Berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis  (d) Sistem Pembuktian menurut UU secara Negatif

5. Prinsip-Prinsip Pembuktian : 
a. Hal yang dimuat didalam KUHAP  (b) Kewajiban seorang saksi  (c) Satu saksi bukan saksi (Unus testis nut / us testis)  (d) Pengakuan terdakwa tidak menghapus pembuktian kesalahannya  (e) Keterangan terdakwa hanya mengikat dirinya  sendiri

B. TUNTUTAN 
1. Pengertian Tuntutan Pidana (Requistoir); Adalah langkah selanjutnya yang diberikan kepada JPU dalam lanjutan sidang pengadilan suatu perkara pidana setelah pemeriksaan alat bukti atau pembuktian.
2. Isi Tuntutan Pidana; (a) Identitas terdakwa  (b) Dakwaan (primair, subsidair, dst)  (c) fakta di persidangan (keterangan saksi/keterangan ahli,surat/keterangan terdakwa/barang bukti yang diajukan)  (d) Analisis Yuridis / Pembuktian  (e) aspek pertimbangan pemidanaan  (f) Amar putusan
3. Pembacaan Tuntutan (Requistoir)

C. PLEDOI
1. Pengertian Pleidoi
Pleidoi (Nota Pembelaan); Merupakan salah satu hak yang diberikan kepada seorang tersangka / terdakwa dalam kaitannya dengan asas praduga tidak bersalah 
2. Pengajuan / Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi)

D. REPLIK DAN DUPLIK
1. Pengertian Replik dan Duplik
Replik : Tanggapan JPU atas pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum.
Duplik : Atas Replik JPU, Terdakwa / Penasihat hukum diberi kesempatan untuk menanggapi replik.
2. Pengajuan/Pembacaan Tanggapan-Tanggapan (Replik dan Duplik) 

MODUL 7   
MUSYAWARAH HAKIM DAN PUTUSAN


KEGIATAN BELAJAR 1 : MUSYAWARAH HAKIM
A. MUSYAWARAH HAKIM
Pendapat dari hakim paling muda sampai yang tertua, kemudian pendapat terakhir adalah Hakim Ketua Majelis. Jika musyawarah tidak tercapai maka diambil berdasarkan suara terbanyak; Jika suara terbanyak tidak tercapai maka diambil putusan pendapat dari hakim yang paling menguntungkan terdakwa,
B. KETENTUAN MENGENAI MUSYAWARAH HAKIM :
Psl 178 ayat 1 HIR - Psl 59 ayat 3 UU No 7/Tahun 1989 - Psl 19 UU No 4 Tahun 2004 - Halaman 32 poin c  Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.
C. TEKNIS MUSYAWARAH HAKIM


KEGIATAN BELAJAR 2 : PUTUSAN 
A. PENGERTIAN PUTUSAN
Putusan Pengadilan adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini.

B. SYARAT UTAMA PUTUSAN HAKIM
Keputusan Hakim : Adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung yaitu penuntut umum dan terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. 

C. JENIS-JENIS PUTUSAN
Putusan Pengadilan : Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Tiga Bentuk Putusan Pengadilan :
1. Putusan Bebas (vrijspraak/acquittal); Psl 191 ayat (1) KUHAP : Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti maka terdakwa diputus bebas.
Putusan Bebas jika Majelis Hakim beranggapan : a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut UU secara negatif  b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.
Putusan Bebas menurut ahli : Pemebebasan Terdakwa atau Pembebasan Murni (Wiryono Prodjodikoro); Putusan Hakim yang mengandung pembebasan terdakwa / Tidak Terbukti (Djoko Prakoso); Salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuduhan (Soekarno); Berpendapat sesuai dengan rumusan 191(1) (Harun M husein).

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (ontslag van recht vervolging) : Pasal 191 ayat (2) KUHAP : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.


3. Putusan Pemidanaan  (veroordeling); Pasal 191 ayat (3) KUHAP : Apabila perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

D. SYARAT SAH PUTUSAN PENGADILAN : (1) Diucapkan terbuka untuk umum  (2) Hadirnya terdakwa  (3) Wajib diberitahukan hak-hak terdakwa

E. ISI PUTUSAN PEMIDANAAN

F. PERBEDAAN PENDAPAT / DISSENTING OPINION : (1) Perbedaan pendapat sebagai langkah nyata demokratisasi peradilan  (2) Dengan perbedaan pendapat akan menuju transparansi peradilan  (3) Kemandirian hakim memerlukan kebebasan berpendapat  (4) Mencegah terjadi KKN dan mafia peradilan.

MODUL 8   
UPAYA HUKUM BIASA
KEGIATAN BELAJAR 1 : BANDING
A. PENGERTIAN UPAYA HUKUM (RECHTSMIDDELEN) ; BAB I Psl 1 Angka 12 KUHAP : Adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan PK dalam hal serta cara yang diatur dalam UU.
Upaya Hukum Menurut Ahli : Sarana untuk melaksanakan hukum yaitu hak terpidana atau JPU untuk tidak menerima penetapan atau outusan pengadilan karena merasa tidak puas (Andi Hamzah dan Irdan Dahlan); Usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggap tidak adil atau kurang tepat (R Atang Ranoemihardja)

Dua macam Upaya Hukum menurut KUHAP : 
(1) Upaya Hukum Biasa (gewone rechtsmiddelen) terdiri : Banding (revisi/hoger beroep) dan Kasasi (cassatie)
(2) Upaya Hukum Luar Biasa (buiten gewone rechtsmiddelen) terdiri : Kasasi demi kepentingan Hukum (cassatie in het belang van hetrecht) dan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Herziening)

B. BANDING (REVISIE/HOGER BEROEP)
1. Pengertian Banding
Psl 67 jo 233 KUHAP : Hak terpidana atau JPU meminta pemeriksaan ulang kepada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan PN.
Van Bemmelen; Lilik Mulyadi ; Banding merupakan suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya / Pemeriksaan yang sama sekali baru mengenai suatu perkara.
Andi Hazah; Rusli Muhammad ; adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang PT serta menguji ketepatan penerapan hukum dari putusan PN
2. Pihak yang berhak mengajukan Banding
Adalah terdakwa atau yang khusus dikuasakan atau Penuntut Umum
3. Alasan Pengajuan Banding
Karena terdakwa atau penuntut umum tidak menerima atas putusan yang dijatuhkan.
4. Tata cara pengahuan Banding

KEGIATAN BELAJAR 2 : KASASI
A. PENGERTIAN KASASI 
Wirjono Prodjodikoro; adalah pembatalan yaitu suatutindakan MA sebagai pengawasan tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain.
Psl 244 KUHAP : Penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi terhadap perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari MA, kecuali terhadap putusan bebas.
Ahmad Mujahidin : Membatalkan atau Pembatalan
R. Soesilo : Jalan hukum untuk melawan putusan-putusan hakim tingkat tertinggi yang tidak dapat dimohonkan banding, baik karena tidak diperbolehkan UU maupun karena banding sudah dipergunakan.
Harun M Husein : Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat terakhir

B. PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN KASASI 
Terdakwa atau JPU (244 KUHAP)

C. ALASAN PENGAJUAN KASASI 
Pasal 253 (1) KUHAP : (1) apakah benar suatu penerapan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya  (2) apakah sudah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU  (3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
Pasal 18 UU 5/2004 Tentang MA : (1) apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya  (2) apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut UU menurut UU

D. TATA CARA PENGAJUAN KASASI 
Diatur dalam Pasal 245 sampai 257 KUHAP.

E. HUBUNGAN ANTARA UPAYA HUKUM KASASI DENGAN PUTUSAN BEBAS 
Pada awalnya terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi; Tetapi terjadi perkembangan dimana terhadap putusan bebas dapat diminta upaya hukum kasasi kepada MA  berdasarkan Yurisprudensi lama yaitu mengikuti jejak yurisprudensi seperti yang dianut pada zamannya HIR yaitu tindakan MA melakukan contra legem terhadap Psl 244 KUHAP melalui putusannya 15 Desember 1983 Regno: 275 L/Pid/1983 (Yurisprudensi pertama sejak KUHAP Berlaku) yang mengabulkan upaya hukum kasasi kepada MA atas putusan bebas yang diajukan JPU.

MODUL 9   
UPAYA HUKUM LUAR BIASA KEGIATAN BELAJAR 
1 : KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DAN PENINJAUAN KEMBALI
A. PENGERTIAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA 
Adalah Upaya Hukum yang hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Perbedaan dengan Upaya Hukum Biasa : (1) terhdap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap  (2) diajukan dalam keadaan tertentu sebagai syaratnya  (3) diajukan kepada MA
Persamaan dengan Upaya Hukum Biasa : (1) mengkoreksi kesalahan putusan  (2) dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan.

B. KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM (CASSATIE IN HET BELANG VAN HET RECHT)
1. Pengertian Saksi Demi Kepentingan Hukum
Rusli Muhammad : Diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan selain MA,
Pasal 259 ayat 1 KUHAP : Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selaindari keputusan MA, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.
2. Pihak yang berhak mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum
Jaksa Agung (Pasal 259 ayat 1 KUHAP) 
3. Alasan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum 
Bahwa ada satu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atauditerapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU dan bahwa pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (Psl 253 KUHAP)
4. Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum 
Diatur dalam Pasal 269 ayat 1,2, dan 3 KUHAP.

D. PENINJAUAN KEMBALI (Herziening) :
1. Sejarah Peninjauan Kembali
Terdapat dalam RSv-Stb, Nomor 40 jo 57 tahun 1847 title 18 psl 356 s/d 360.
Setelah Kemerdekaan PK pertama kali terdapat dalam Perma No 1 Tahun 1969 tentang PK Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum yang tetap.

PK diajukan oleh : (a) Terpidana; (b) Pihak yang berkepentingan; (c) Jaksa Agung
2. Syarat-sayarat Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali
Diatur dalam Pasal 263 KUHAP; Harus memenuhi syarat Formiil dan Materiil
Syarat Formiil : (a) hanya terhadap keputusan yang telah mempunyai kekuatan tetap  (b) diajuakn hanya oleh terppidana atau ahli warisnya  (c) hanya terhadap putusan dan memidana saja
Syarat Materiil : (a) Terdapat keadaan baru  (b) putusan telah terbukti bertentangan satu sama lain  (c) adanya kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata

3. Proses Peninjauan Kembali dalam KUHAP (Psl 264 KUHAP) :
(1) Permintaan diajukan kepada Panitera  (2) Panitera membuat akta permintaan PK  (3) Tenggang waktu mengajukan permintaan PK 

C. PEMBATALAN DAN PERUBAHAN SURAT DAKWAAN
Menurut Nederburgh ada dua macam yaitu : 
1. Pembatalan Formal (formele nietigheid)
2. Pembatalan Hakiki (wezcnlijke nietigheid)


KEGIATAN BELAJAR 2 : GRASI, AMNESTI, ABOLISI
A. GRASI
1. Pengertian Grasi (Pengampunan)
JCT Simorangkir : Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan 
Pasal 1 UU No 22 / 2002 tentang Grasi : Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
Satochid Kartanegara : adalah merupakan juga hal yang dapat menggugurkan hak untuk melaksanakan hukuman.
2. Alasan Dasar Pemberian Grasi 
Pasal 14 UUD 1945 : Presiden berhak untuk memberi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yanpa disertai syarat-syarat atau kriteria pemberiannya sehingga hak presiden tersebut bersifat mutlak.
3. Bentuk-Bentuk Grasi : 
(a) Peringanan atau perubahan jenis pidana  (b) Pengurangan jumlah pidana  (c) Penghapusan pelaksanaan pidana
4. Syarat Pemohon Grasi
Yang dapat mengajukan Grasi : (1) Terpidana  (2) Kuasa hukum  (3) Keluarga Terpidana  (4) Menteri Hukum dan HAM
5. Prosedur Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi
6. Jangka waktu Pemberian Keputusan 
7. Pengiriman Keputusan Presiden

B. AMNESTI
Adalah tindakan untuk melupakan suatu kejahatan yang biasanya diberikan masssal kepada sekelompok orang atau sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.
UU Darurat No 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.
Amnesti diberikan Presiden dengan memperhatikan Pertimbangan Lembaga Legislatif meskipun tidak mempengaruhi Hak mutlak Presiden dalam memberikan Amnesti.

C. ABOLISI
Adalah merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, ketika pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.
Amnesti dan Abolisi hanya dapat diberikan dengan UU ataupun kuasa UU oleh Presiden sesudah meminta nasihat dari MA (Psl 107 ayat 3 UUDS)

D. PERBEDAAN GRASI, AMNESTI, ABOLISI
(1) Grasi (mereka yang telah dihukum), Abolisi (belum dihukum), Amnesti (yang telah ataupun yang belum dihukum);  (2) Grasi (Kepres) amnesti dan Abolisi (UU); (3) Grasi (Keadilan) Amnesti dan Abolisi (Masalah Politik);   (4) Grasi dan Abolisi (Seseoran atau beberapa orang) Amnesti (Kepada semua orang);  (5) Grasi (menghapus atau meringankan hukuman) Amnesti dan abolisi (Menghapuskan segala akibat hukum)

MODUL 10
HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
KEGIATAN BELAJAR 1 : PELAKSANAAN PUTUSAN 
A. PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
Menitikberatkan pengawasan terhadap Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan putusan, apakah narapidana sudah terpenuhi haknya.
B. METODE YANG DIGUNAKAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
Metode edukatif persuasif.
C. MEKANISME KERJA HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
Memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis, harus mengumpulkan fakta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini subyektif.

D. RUANG LINGKUP TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
Pelaksanaan Tugas hanya ditujukan pada narapidana (tidak termasuk pengadilan militer) yang menjalankan pidananya di LP yang berada didaerah hukum PN.


E. PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH SELESAI MENJALANI PIDANANYA ATAU PIDANA BERSYARAT
Dengan bekerjasama dengan Pemerintah atau masyarakat untuk turut dapat membantu pembinaan bekas narapidana.

F. JUMLAH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
Dapat berjumlah lebih dari satu di satu PN; tergantung besar kecilnya jumlah terpidana dalam ruang lingkup tugasnya.

KEGIATAN BELAJAR 2 : TATA CARA HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
Kewenangan Ketua PN didelegasikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat  (KIMWASMAT)
Diatur dalam Bab XX Pasal 277 - 283 KUHAP dibawah judul Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan; UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Surat Edaran MA (SEMA) 3/1984 dan SEMA 7/1985.
Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat bertugas mengontrol pelaksanaan putusan pengadilan (pidana penjara dan kurungan) semenjak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai selesai pelaksanaannya.
Hakikat Hakim Pengawas dan Pengamat merupakan suatu proses penegakan hukum pidana
Tujuan Hakim Pengawas dan Pengamat adalah melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali, dan pecegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

MODUL 11   
BANTUAN HUKUM
Bantuan Hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda : (1) Legal aid; Jasa bantuan hukum Gratis - (2) Legal Assistance; Advokat - (3) Legal service; Pelayanan Hukum untuk menghapus diskriminasi hukum.

KEGIATAN BELAJAR 1 : SEJARAH BANTUAN HUKUM
Mulai dikenal ketika di Indonesia mulai memberlakukan hukum barat pada tahun 1848; berdasarkan asas konkordansi maka dengan Firman Raja 16 Mei 1848 Nomor 1 perundangan baru Negeri Belanda juga berlaku di Indonesia.
advokat mulai dikenal tahun 1923; kantor advokat pertama di tegal dan Semarang.
Tahun 1927 berdiri Persatuan Pengacara Indonesia (PERPI) ; 30 Agustus 1964 berdiri Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) di Solo ; 28 Januari 1978 diresmikan LBH di Medan.

KEGIATAN BELAJAR 2 : UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM
A. UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945
Pasal 27(1) - 28D (1) - 28I (1) - 28J (1) - 28H (1) - 28I (4) - 28I (5) - 34 (2) - 34 (4)
B. KUHAP NOMOR 8 TAHUN 1981 
Pasal 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74
C. HERZIENE INLANDSCH REGLEMENT
Pasal 237 - 242, dan  250
D. UU 14/1970 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 35, 36, 37, 38
E. UU 18/2003 TENTANG ADVOKAT
Pasal 22 (1)
F. UU 4/2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 37, 38, 39
G. PP 83/2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Pasal 1
H. UU 49/2009 TENTANG PERADILAN UMUM
Pasal 68B , 68C , 
I. UU 16/2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
Pasal 1

J. INSTRUKSI MENTERI KEHAKIMAN RI NOMOR M.03-UM.06.02 TAHUN 1999
1. Asas-Asas Bantuan Hukum; Asas Negara Hukum; Asas Perlindungan terhadap HAM dan Asas Peradilan Bebas dan Merdeka. 
2. Tata Cara dan Prosedur Bantuan Hukum; Bab VI UU 16/2011 Mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum : (1) Pemohon Bantuan harus memenuhi syarat-syarat  (2) Permohonan Bantuan bisa tertulis maupun lisan


MODUL 12   
SISTEM PEMASYARAKATAN
Adalah Sistem Pemidanaan saat ini; unsur pemidanaan dan pembalasan juga unsur pembinaan agar bisa kembali membaur ke masyarakat.

KB 1 : SEJARAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN
SEJARAH PIDANA PENJARA
Plakat 22 april 1808; Pemerintahan Daendels; menjatuhkan hukuman dengan cara dibakar, dimatikan dengan keris, dicap dengan besi bakar, didera, dirantai, dan kerja paksa.
Sejarah Pidana Penjara; (1) abad 16; pengadilan gereja terlepas dari pengadilan negara dengan cara kurungan didalam gereja (menastic prison) - (2) Tahun 1976; Perang agama imigran Inggris dipimpin William Pen  - (3) Pendidikan paksa Inggris, narapidana perempuan pemintal 1596; laki-laki pembuat cat 1597.
Act of 1630 dan Act of 170 dikenal institusi pidana penjara ketika narapidana dibina The House of Correction

Macam Stelsel Pidana Penjara : (1) Stelsel Pensylvania; Sel adalah ruangan kecil yang diperuntukan bagi seseorang yan dihukum - (2) Stelsel Auburn; Yaitu suatu sistem dengan memberikan pekerjaan bagi narapidana - (3) Stelsel Progresif; supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara

Tiga Macam Penjara Pada masa Kompeni Belanda : (1) Boei (1602) terletak dibatas pemerintahan kota - (2) Kettingkwartier, adalah tempat bagi orang-orang perantaian - (3) Vrouwentuchthuis; tempat untuk menampung para perempuan bangsa belanda yang melanggar kesusilaan (Operspel)

KB 2 : LEMBAGA PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Pemasyarakatan; adalah suatu proses pembinaan terpidana dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan di LP.
Sistem Pemasyarakatan; adalah suatu proses atau rangkaian pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana berdasarkan Panca Sila dengan memandang terpidana sebagai mahluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat,
Tujuan Pemasyarakatan (CI Harsono) : (1) mendidik narapidana untuk tidak lagi mengualangi dan kembali ke masyarakat - (2) menjadi manusia yang berperan aktif  dalam membangun bangsa dan negara - (3) Mendekatkan diri kepada Tuhan YME
Konsep pemasyarakatan berawal dari pandangan Dr Saharjo, SH mengenai Hukum sebagai Pengayoman..
Pengertian Pemasyarakatan (Psl 1 angka 1 UU 12 / 1995 tentang Pemasyarakatan); adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
Penyebutan Pidana Penjara menjadi pemasyarakatan pada tanggal 17 Juni 1964 nama penjara diganti menjadi LP dengan dengan Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No JH 6.8/506.
Tanggal 27 April 1964 dinyatakan sebagai Hari Lahir Pemasyarakatan RI.

1. DASAR HUKUM LP : Pancasila - UUD 1945 - UU 12/1995 - UU 3/1997 Pengadilan Anak - PP RI 31/1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan - PP RI 32/1999 Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak warga binaan - KepMenKeh RI No M-01-PK.04.10/1998 - Petunjuk Pelaksanaan MenKeh RI No E.39-PR.05.03/1987 - Juknis MenKeh RI No E.40-PR.05.03/1987

Psl 5 UU 12/1995 ; Sistem Pembinaan Pemasyarakatan berdasarkan asas : (1) Pengayoman - (2) persamaan perlakuan - (3) pendidikan - (4) pembimbingan - (5) penghormatan harkat dan martabat manusia - (6) kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan - (7) hak berhubungan dengan keluarga dan orang.

2. HAK-HAK NARAPIDANA; (Psl 14 ayat 1 UU Pemasyarakatan) : (1) melakukan ibadah - (2) mendapat perawatan - (3) mendapatkan pendidikan - (4) pelayanan kesehatan dan makanan - (5) menyampaiak keluhan - (6) bahan bacaan dan media massa - (7) upah atas pekerjaan - (8) menrima kunjungan - (9) remisi - (10) asimilasi - (11) pembebasan bersyarat - (12) cuti menjelang bebas - (13) hak-hak lain.

MODUL SEMESTER SATU

More »

MODUL SEMESTER DUA

More »

MODUL SEMESTER TIGA

More »

MODUL SEMESTER EMPAT

More »

MODUL SEMESTER LIMA

More »

MODUL SEMESTER ENAM

More »

MODUL SEMESTER TUJUH

More »

MODUL SEMESTER DELAPAN

More »

ILMU ADMINISTRASI BISNIS

More »

PROFESI ADVOKAT

More »

NGOMPOL

More »

OPINI

More »