Diskusi 1 Tutorial Online Kepemimpinan (ADPU4334)

 


DISKUSI 1 :

Saudara mahasiswa, setelah Anda menyimak materi inisiasi/Modul 1, silakan diskusikan pertanyaan berikut.

Mengapa dalam organisasi peran Kepemimpinan sangat menentukan baik buruknya manajemen organisasi? Kemukakan pandangan/argumentasi Anda, dan coba berikan contohnya!

Catatan;

  • Jelaskan menurut pemahaman/argumentasi Anda dengan mengacu pada konsep/teori yang relevan. Tanggapan yang diberikan bukan merupakan “hasil jiplakan" atau "copy paste” (hindari plagiarisme).
  • Cantumkan sumber/referensi tanggapan Anda.

Selamat berdiskusi…!

Langkah-Langkah Membuat Sertifikat Tanah Murah Tanpai Pakai Notaris



Banyak orang berkata membuat sertipikat tanah itu ribet, susah menghabiskan jutaan rupiah dan lama . . . !!!. Sudah menjadi mainset atau kebiasaan di masyarakat, bahwa membuat sertipikat tanah itu harus lewat notaris dengan biaya mahal dan lama jadinya.

Padahal sudah banyak kasus orang membuat sertipikat tanah mempercayakan kepada notaris selain biayanya mahal, juga lama sekali jadinya sertipikat dari berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Aslinya membuat sertipikat tanah maju urus sendiri tanpa pakai Notaris, itu bisa sangat mudah dan biaya juga sangat murah.

Jika anda disibukkan oleh faktor pekerjaan, dagang, bisnis dan lainnya yang membuat waktu anda tidak memungkinkan untuk membuat sertipikat tanah maju sendiri. Berikan kuasa kepada saudara anda atau tetangga anda yang masih menganggur atau orang yang menurut anda bisa dipercaya untuk mendaftarkan sertipikat tanah anda.

Kemudian datanglah ke kantor BPN untuk menanyakan persyaratan pendaftaran, biaya dan waktu selesainya sertipikat tanah sesuai dengan riwayat tanah yang akan anda buatkan sertipikat. Riwayat sertipikat tanah itu macam-macem yaitu pembuatan sertipikat baru, balik nama waris, hibah, jual beli, sertipikat hilang dan lainnya.

Kemudian jika sudah datang ke Bagian Pendaftaran BPN dan masyarakat yang akan mendaftar maju sendiri ditolak dan diarahkan harus pakai atau melalui notaris. Maka bisa diduga oknum pegawai BPN itu bermain dengan oknum Notaris dalam bisnis pendaftaran sertipikat tanah. Sebab tidak ada dasar hukum dan melanggar hukum jika pegawai BPN menolak masyarakat maju sendiri mendaftar sertipikat tanah.

Dan tak usah bingung ketika ketemu kasus seperti itu, di google banyak sekali informasi tentang syarat-syarat berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran sertipikat tanah, dan tinggal ketik di pencarian sesuai riwayat tanah anda maka akan terbuka banyak informasi.
■ Berapa sih biaya pembuatan sertipikat tanah di BPN ketika diurus sendiri ?
1. Pendaftaran awal dari Letter C ke Sertipikat = Rp. 800.000an
2. Pecah atau Split = Rp. 400.000an
3. Balik nama = Rp. 300.000an
4. Pecah dan Balik Nama = Rp. 800.000an
5. Dan lain-lainnya.
Dasar hukum :
(Peraturan Pemerintah No 128 Tahun 2015)

■ Berapa sih waktu pembuatan sertipikat tanah di BPN ?
1. Pendaftaran awal dari Letter C ke Sertifikat = 98 hari
2. Pecah atau Split = 15 hari
3. Balik Nama = 5 hari
4. Dan lain-lainnya.
Dasar hukum :
(Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010)

Dan apa sih yang membuat mahal dalam pembuatan sertipikat tanah itu?. Yang membuat mahal adalah urusan melengkapi berkas persyaratan dari mulai mengurus surat di Desa, Kecamatan dan Dinas dan pembuatan Akta di PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) swasta atau non pemerintah.

Biaya pengurusan berkas persyaratan bisa menghabiskan biaya dari Rp. 500.000 sampai 2 juta. Baik untuk biaya bolak-balik mengeluarkan bensin, makan, rokok, membayar kebutuhan berkas sesuai peraturan yang harus dibayar. Kadang juga banyak oknum-oknum baik perangkat desa, camat dan lainnya yang meminta uang tips untuk diuruskan berkas persyaratannya dari uang rokok Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000.

Belum lagi jika harus ada berkas persyaratan yang diurus di PPATS di Kecamatan atau PPAT yaitu pembuatan Akta baik Akta Jual Beli, Hibah dan Waris. Banyak kasus di Kecamatan ketika masyarakat ingin membuat Akta di PPATS itu harus membayar mahal sampai berjuta-juta.

Jika menemukan kasus seperti itu maka mintalah bukti pembayaran (Kuitansi), pasti mereka tidak akan berani memberikan bukti pembayaran tersebut. Itu artinya mereka mau menipu dan memeras masyarakat, karena aslinya itu sangat murah tidak sampai berjuta-juta. Dan ingat selain membuat Akta di PPATS Kecamatan, yaitu membuat Akta di PPAT, maka anda akan datang ke kantor PPAT yang biasanya menemukan plang bertuliskan PPAT / Notaris, artinya PPAT itu merangkap sebagai Notaris.

Ketika sudah datang ke kantor cukup minta dibuatkan akta saja, tidak perlu dipasrahkan atau percayakan kepada Notaris untuk diurus membuat sertipikat tanah sampai jadi dengan biaya mahal dan lama jadinya hingga bertahun-tahun. Sebab urusan sertipikat tanah itu yang dibutuhkan hanya dengan PPAT yaitu membuat Akta dan tidak membutuhkan notaris sama sekali. PPAT dan Notaris itu berbeda, dan Notaris itu tidak ada urusan sama sekali dengan kebutuhan persyaratan pendaftaran sertipikat tanah.

Benarkah membuat Akta di PPAT itu mahal sampai berjuta-juta ?. Sangat tidak benar sama sekali, biaya pembuatan Akta bisa dari 500.000 sampai 2 juta bahkan lebih tergantung nilai transaksi tanah yang tercantum dalam akta. Dan biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat akta di PPAT adalah 1% dari nilai transaksi tanah yang tercantum dalam akta.
Contoh :
Nilai transaksi jual beli tanah adalah Rp. 200 juta, maka biaya pembuatan Akta di PPAT adalah Rp. 2 juta.
Hitungan :
1 / 100 x 200.000.000 = 2 juta.
Semakin murah nilai transaksi tanah, maka semakin murah biaya pembuatan Akta, begitu juga sebaliknya semakin mahal nilai transaksi tanah maka semakin mahal biaya pembuatan Akta di PPAT.
Dan bukti pembayaran untuk pembuatan akta harus diminta, jika ternyata tidak sesuai peraturan yaitu 1% dari nilai transaksi yang tercantum dalam akta, maka bisa dilaporkan oknum PPAT yang berusaha menipu dan memeras masyarakat.
Dasar Hukum :
(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016)

Setelah Akta di PPAT selesai, ada biaya lain yang harus dikeluarkan yaitu pajak, yang bisa menghabiskan biaya berjuta-juta. Saat Pajak sudah ditaksir oleh PPAT berapa yang harus dibayarkan, maka mintalah bukti pembayaran pajak yang harus dibayarkan (Brilling) dan bayarlah sendiri pajaknya ke bank atau kantor Pos.

Jika sudah mendatangi kantor PPAT dan menanyakan masalah biaya membuat Akta itu tidak sesuai peraturan dan bukti pajaknya tidak mau diberikan ke masyarakat untuk dibayarkan sendiri. Atau juga jika anda ingin membuat Akta dan kemudian ditolak karena tidak mau sebatas membuat Akta saja.

Tapi pendaftaran sertipikat tanah semuanya harus diurus oleh Notaris dengan biaya mahal dan lama jadinya sampai bertahun-tahun, itu jelas melanggar hukum dan memaksa masyarakat. Maka carilah PPAT lainnya di daerah anda yang masih murah dan jujur dalam memberikan pelayanan kepada anda sesuai dengan aturan biaya pembuatan Akta dan urusan Pajak kepada masyarakat. Sebab masih banyak PPAT di daerah yang jujur dan terbuka dan melayani anda dengan baik apa adanya kepada masyarakat.

Setelah urusan Akta dan Pajak di PPAT selesai dan semua urusan berkas persyaratan lainnya juga sudah lengkap diurus. Datanglah kembali ke kantor BPN untuk mendaftarkan sertipikat tanah.

Jika membuat sertipikat tanah dipasrahkan ke notaris, maka anda tidak memegang bukti tanda terima pendaftaran sertifikat dan SURAT PERINTAH SETOR dari BPN. Jadi ketika sertipikat lama sekali jadinya, padahal sudah bayar mahal, maka anda hanya bisa pasrah menunggu ketidakjelasan atau ketidakpastian dari Notaris.

Berbeda jika anda mendaftarkan sertipikat tanah maju sendiri ke BPN, maka akan menerima tanda bukti pendaftaran dan tanda bukti SURAT PERINTAH SETOR yang tercantum biaya pembuatan sertipikat tanah yang ternyata sangat murah. SURAT PERINTAH SETOR adalah bukti yang tidak akan pernah diberikan kepada masyarakat, dan akan disembunyikan atau dirahasiakan. Sebab jika masyarakat tahu SURAT PERINTAH SETOR, maka akan terbongkar biaya asli yang sangat murah, sedangkan biaya pembuatan sertipikat tanah ketika masyarakat mempercayakan ke Notaris itu sangat mahal.

Kemudian setelah mendaftarkan sertipikat tanah di BPN dan pelayanan di BPN buruk dan lama diproses jadinya sertipikat tanah tidak sesuai standar pelayanan waktu dan biaya, maka bisa dilaporkan tentang buruknya pelayanan BPN ke Menteri Agraria dan ditembuskan ke Ombudsman Republik Indonesia.

Demikian sedikit uraian dari saya tentang langkah-langkah yang harus dilakukan saat akan mendaftarkan sertipikat tanah. Yuuuuuk buat sertipikat tanah dan buktikan sendiri murahnya . . . !!!

Tingkat Moderasi Beragama di Kota Lubuklinggau Tinggi

 


Lubuklinggau – FKUB Lubuklinggau mengeluarkan rilis terkait dengan hasil Riset divisi Litbang FKUB Tahun 2021 tentang Korelasi Moderasi Beragama dengan Kerukunan Umat Beragama pada Tokoh Agama di Kota Lubuklinggau, Jumat (15/10) bertempat di Aula Sidang Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau.

Ketua FKUB Lubuklinggau, Drs Ismuridjal Umar, M.Si mengatakan bahwa Hasil Riset ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3 Bulan oleh FKUB Lubuklinggau bekerja sama dengan STAI Bumi Silampari yaitu dengan menyebarkan kuisioner langsung kepada 50 Tokoh Agama yang berpengaruh di Kota Lubuklinggau baik dari tokoh Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

“Hasilnya mencapai ndeks 86 Persen, Tingkat Moderasi Beragama di Kota Lubuklinggau Tinggi, ini menjawab klaim bahwa benar di Kota Lubuklinggau yang sangat majemuk ini Masyarakatnya rukun dan kategori Zero Konflik.” kata Ismuridjal.

Menurut Ismuridjal, Ini pekerjaan rumah yang sangat berat bagi kita semua, deteksi dini terhadap konflik perlu dilakukan, makanya FKUB melakukan konsep ofensif atau menyerang jika ada indikasi disuatu tempat terdapat konflik khususnya terkait Kerukunan Umat Beragama.

Ketua STAI Bumi Silampari, Ngimadudin, SH, MH dalam sambutannya mengatakan bahwa Kampus STAI telah mengadakan MOU dengan FKUB, sebelumnya di tahun 2019 pernah mengadakan Riset terkait Index Kerukunan Umat Beragama (IKUB) kota Lubuklinggau.

“Kami selaku civitas akademika STAI Bumi Silampari mengharapkan kerjasama ini akan terus berlanjut, kami siap berdialog dan membantu riset-riset ilmiah yang dilakukan oleh FKUB sebagai bentuk Kampanyenya kerukunan” Kata Ngimadudin Candidat Doktor ini.

Dalam kesempatan itu juga Kepala Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau Firdaus Abki sangat mengapresiasi riset ini, riset penting untuk melihat kerukunan umat beragama Kota Lubuklinggau untuk melihat adanya hubungan konsep Moderasi dengan kerukunan umat beragama.

“Yang penting adalah bagaimana kita menjaga. Lubuklinggau persentase indeks moderasi nya cukup tinggi, ini yang perlu dijaga dengan baik.”, Kata Firdaus.

Gus Ahmadi Ketua NU Lubuklinggau
Mengapresiasi yang dilakukan FKUB telah mengadakan Riset Moderasi beragama.
Sebagai pengurus NU, NU bertugas bagaimana merukunkan umat beragama, dan riset ini sangat baik dengan tingkat Moderasi 86%.

” Saya Menyarankan FKUB mencari yang 14% itu untuk dijadikan Moderat, Dilanjut lagi riset kalo bisa di 2023 atau 2024 riset lagi karena itu tahun Politik karena bisa jadi berpengaruh terhadap Moderasi tokoh agama.”, Ujar Gus Ahmadi.

Kegiatan Laporan Hasil Riset divisi Litbang FKUB Tahun 2021 tentang Korelasi Moderasi Beragama dengan Kerukunan Umat Beragama pada Tokoh Agama di Kota Lubuklinggau di hadiri oleh Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar yang sekaligus Ketua Dewan Penasihat FKUB Lubuklinggau, Kaban Kesbangpol Firdaus Abki, Kepala Kemenag Lubuklinggau, Organisasi Keagamaan dari PC Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, WALUBI, KWI, Majelis Budhayana Indonesia, PGIS serta BEM STAI Bumi Silampari.

Presiden Jokowi Teken Keppres Amnesti Saiful Mahdi

 


Jakarta - Usai menerima surat persetujuan dari DPR, Presiden Joko Widodo hari ini meneken Keputusan Presiden ihwal amnesti bagi Saiful Mahdi. 

Saifu Mahdi adalah dosen Universitas Syiah Kuala yang dipenjara akibat mengkritik sistem calon pegawai negeri sipil di kampus tersebut.

Pratikno berharap dosen itu bisa keluar dari sel secepatnya. 

“Hari ini presiden menandatangani Keppres untuk amnesti Saiful Mahdi. Hari ini pula kami akan mengirimkan Keppres kepada Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan kepada yang bersangkutan, untuk ditindaklanjuti lebih lanjut,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Selasa (12/10/2021). 

Perkara ini berawal ketika Saiful mengkritik sistem CPNS untuk Dosen Fakultas Teknik Unsyiah pada akhir tahun 2018. Kala itu Saiful menemukan ada seorang peserta yang mengunggah berkas yang di luar dari persyaratan, dan orang itu kemudian lulus administrasi. 

Maka Saiful menyampaikan temuan itu di grup WhatsApp, ia bilang “Innalillahiwainnailaihirajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?” Namun kritik tersebut justru dilaporkan ke polisi oleh pihak kampus. 

“Dalam kritik ini, Saiful sama sekali tidak menyebutkan nama (atau) menyerang seseorang. Tapi yang disampaikan harusnya Fakultas Teknik melakukan sesuatu dengan sistem yang salah ini sebagai institusi pendidikan tinggi,” terang Syahrul, kuasa hukum Saiful, 2 September 2021. Mestinya pihak fakultas tak diam saja ketika ada kesalahan dalam proses perekrutan. 

Namun pihak fakultas menganggap kata ‘dikorup’ itu bermakna korupsi, padahal korup yang dimaksudkan Saiful ialah sistem yang salah. Lantas Dekan Fakultas Teknik melaporkan Saiful ke Polresta Banda Aceh. 

Saiful lantas ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dan dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. 

Ia pun resmi menjadi narapidana setelah kasasi Mahdi di Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan Mahdi divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik dan dihukum 3 bulan penjara serta denda Rp10 juta subsider 1 bulan kurungan.

MODUL SEMESTER SATU

More »

MODUL SEMESTER DUA

More »

MODUL SEMESTER TIGA

More »

MODUL SEMESTER EMPAT

More »

MODUL SEMESTER LIMA

More »

MODUL SEMESTER ENAM

More »

MODUL SEMESTER TUJUH

More »

MODUL SEMESTER DELAPAN

More »

ILMU ADMINISTRASI BISNIS

More »

PROFESI ADVOKAT

More »

SEMESTER SATU ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER DUA ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER TIGA ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER EMPAT ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER LIMA ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER ENAM ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER TUJUH ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER DELAPAN ADMINISTRASI BISNIS

More »

NGOMPOL

More »

OPINI

More »