GEJALA DAN PENCEGAHAN VIRUS CORONA


Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama Virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok, pada akhir Desember 2019. Virus ini telah menyebar ke wilayah lain di Tiongkok dan ratusan negara, termasuk Indonesia.

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia), Middle-East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Hingga saat ini belum ada obat atau vaksin yang mampu membunuh Virus Corona. Kendati, persentase kesembuhan COVID-19 cukup tinggi. Di beberapa negara seperti Vietnam angka kesembuhannya mencapai 100 persen. Bahkan, beberapa pakar kesehatan menyebut COVID-19 bisa sembuh sendiri jika imun penderitanya bagus. Sebaliknya, rata-rata angka kematian akibat corona berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per Selasa (17/3), sebesar 4,07 persen. Sementara di Indonesia, hingga Kamis (19/3) mencapai 8,37 persen.

Bagaimana gejala virus corona? Infeksi COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Tapi dalam beberapa kasus, pasien positif Corona tak menunjukkan gejala khusus.

Hari pertama, penderita virus corona mengalami demam atau suhu tinggi, nyeri otot, dan batuk kering. Sebagian kecil diare atau mual beberapa hari sebelumnya. Ada juga yang hilang penciuman. Hari kelima, penderita kesulitan bernapas, terutama penderita lansia atau mereka yang memiliki penyakit kronis.

Hari ketujuh, menurut penelitian Universitas Wuhan, gejala yang dialami penderita mulai semakin parah. Penderita biasanya perlu dirawat di rumah sakit. Hari kedelapan, penderita dengan kasus yang parah memperlihatkan sindrom gangguan pernapasan akut. Paru-parunya dipenuhi cairan dan kesulitan bernapas hingga menyebabkan gagal napas.

Hari ke-10, penderita dengan kasus ringan mengalami sakit perut dan kehilangan napsu makan. Hanya sebagian penderita yang meninggal dunia. Hari ke-17, rata-rata penderita sembuh dari virus corona dan keluar dari rumah sakit.

Bagaimana mencegah virus corona? Sering Mencuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk atau pilek, mengonsumsi gizi seimbang, hati-hati kontak dengan hewan, cukup istirahat dan olahraga, jangan konsumsi daging mentah, bila batuk, pilek, dan sesak segera ke fasilitas kesehatan.

Jika membutuhkan beberapa nomor telepon terkait virus corona, kamu bisa menghubungi beberapa nomor penting ini, yakni Hotline kemenkes (+62 812 1212 3119, 119 ext 9, (021) 521 0411), atau mengunjungi beberapa situs terkait virus corona antara lain kemkes.go.id, arcgis.org, jakarta.go.id, healthmap.org, jabarprov.go.id, cdc.gov, jhu.edu. Kamu juga bisa mengunjungi web resmi pemerintah daerah untuk mencari informasi terkait perkembangan virus corona di daerah kamu tinggal.

Penularan COVID-19 bisa melalui airborne

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis 9 Juli 2020 mengonfirmasi bahwa COVID-19 dapat menular melalui udara (airborne). Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa penyakit tersebut cepat menyebar ke seluruh dunia. 

Karena itu, pada hari yang sama, WHO merilis panduan baru mengenai penularan COVID-19 melalui situs resminya. Ada beberapa pembaharuan yang perlu kamu tahu.

Penularan utama COVID-19 tetaplah melalui kontak dengan pasien. Baik kontak langsung, tidak langsung, atau berada di dekat mereka. WHO menyatakan hal ini terjadi karena pasien COVID-19 mengeluarkan droplet dari saluran pernapasan ketika berbicara, batuk, bersin, atau menyanyi. 

Cairan dari pernapasan tersebut bisa dibagi menjadi dua macam, yakni respiratory droplet (berukuran lebih dari lima hingga sepuluh mikrometer) dan droplet nuclei atau aerosol (berukuran kurang dari lima mikrometer). 

Respiratory droplet dapat mengenai orang lain yang berada dalam radius satu meter dengan pasien. Ketika cairan itu mengenai mata, hidung, dan mulut, maka besar kemungkinan mereka tertular. Sementara, droplet nuclei atau aerosol ditularkan melalui udara.

Kita sering mendengar istilah airborne, apa artinya?WHO menyatakan transmisi airborne terjadi ketika virus disebarkan melalui droplet nuclei atau aerosol yang tetap bisa menular ketika dilepaskan ke udara. Selain itu, droplet nuclei bisa menggantung di udara dalam jarak dan waktu lama. 

Sebelumnya, WHO juga menyatakan transmisi ini dimungkinkan ketika kita berada di lingkungan rumah sakit. Sebab ada sejumlah prosedur medis yang menghasilkan aerosol. Namun lingkup tersebut kini membesar.

Mengutip laporan WHO, ada beberapa studi yang dilakukan di rumah sakit untuk mengamati keberadaan virus di udara. Ternyata walaupun tidak ada prosedur medis yang melibatkan aerosol, RNA SARS-CoV-2 tetap ditemukan di udara. Namun ada pula studi yang menentangnya. 

Terdapat pula bukti bahwa aerosol juga diproduksi ketika kita berbicara dan batuk. Karena itu, walaupun studi mengenai sifat airborne dari COVID-19 masih terbatas, ada baiknya untuk tetap menerapkan pencegahan berbasis airborne. 

Penularan airborne utamanya terjadi di ruangan yang tertutup, ramai, dan tidak ada ventilasi yang memadai. Contohnya ruangan gym, restoran, ruangan dengan pendingin AC, dan lain sebagainya.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - 11


DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH

KONSEP DAN KERANGKA DASAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
TINJAUAN TERHADAP STRUKTUR DAN KLASIFIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KONSEP SITEM DAN INFORMASI
TINJAUAN TERHADAP DASAR-DASAR TEKNOLOGI SITEM INFORMASI
TEKNOLOGI KOMUNIKASI DATA
TEKNOLOGI PENYIMPANAN DAN DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA DATA
SISTEM PEMROSESAN TRANSAKSI
DUKUNGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK PEMBUATAN KEPUTUSAN, PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

SISTEM POLITIK INDONESIA - 10


DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH

PENDEKATAN ANALISIS SISTEM POLITIK
SOSIALISASI, BUDAYA DAN EKONOMI POLITIK INDONESIA
PARTISIPASI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
PARTAI POLITIK, KELOMPOK KEPENTINGAN, DAN KELOMPOK PENEKANAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA
LEMBAGA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI INDONESIA
LEMBAGA YUDIKATIF DI INDONESIA
BIROKRASI DAN MILITER DI INDONESIA
POLITIK LOKAL DI INDONESIA
PENGARUH LINGKUNGAN LUAR TERHADAP SISTEM POLITIK DAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

PENGANTAR ILMU POLITIK - 09


DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH

ILMU POLITIK : RUANG LINGKUP DAN KONSEP
DEMOKRASI
HAK ASASI MANUSIA
BUDAYA POLITIK, SOSIAL POLITIK, DAN KOMUNIKASI POLITIK
PARTISIPASI POLITIK DAN PARTAI POLITIK
UNDANG UNDANG DASAR DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN 
BADAN EKSEKUTIF DAN BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN
BADAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM
BADAN YUDIKATIF

SURAT KUASA DAN GUGATAN (MATERI UPA)



1. SURAT KUASA KHUSUS

Pemberian kuasa yaitu suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas orang yang menerimanya. Surat Kuasa terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :
a. Surat Kuasa Umum, sebagaimana Pasal 1975 KUH Perdata, yang bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa.
b. Surat Kuasa Khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih (Pasal 1975 KUH Perdata).
c. Suarat Kuasa Istimewa, yang dilakukan terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting, dimana perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri
d. Surat Kuasa Perantara, dimana pihak pemberi kuasa (principal) mmeberi perintah terhadap pihak kedua (agent/distributor) untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Dalam hal beracara di pengadilan, seorang Advokat hanya akan menggunakan surat kuasa khusus dari kliennya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, surat kuasa yang bersifat khusus pada prinsipnya memiliki syarat sah yang harus dipenuhi, yaitu :
a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan
b. Menyebutkan kompetensi relatif
c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
d. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Dalam praktik, terdapat sejumlah formulasi yang terdapat dalam surat kuasa khusus, sebagai berikut :
a. Judul Surat Kuasa "SURAT KUASA" atau "SURAT KUASA KHUSUS"
b. Identitas Pemberi Kuasa (dengan menyebutkan secara lengkap identitas perorangan atau badan hukum)
c. Menyatakan "selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA"
d. Menyatakan "memilih domisili hukum/kedudukan hukum pada"
e. Identitas Penerima Kuasa
f. Alamat Kantor Advokat
g. Menyatakan "bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama"
h. Menyatakan "selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA"
i. Menyatakan "KHUSUS"
j. Menyatakan "untuk mendampingi, mewakili, dan mengajukan gugatan"
k. Identitas Tergugat
l. Menyebutkan jenis perbuatan yang dilanggar (Wanprestasi/PMH)
m. Pengadilan mana yang dituju (terkait dengan kompetensi relatif)
n. Menyatakan "hak substitusi"
o. Menyatakan "hak retensi"
p. Tanggal dibuat surat kuasa (di atas nama pemberi kuasa)
q. Menggambarkan "Materai Rp. 6.000,-"
r. Tanda Tangan Pemberi Kuasa (tanda tangan mengenai Materai)
s. Tanda Tangan Penerima Kuasa.

Berdasarkan formulasi diatas, berikut format surat kuasa khusus dengan hak substitusi kepada pengacara atau kuasa hukumnya dalam praktik peradilan :




2. SURAT GUGATAN

Surat Gugatan diajukan oleh Penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuang-ketentuan yang ada didalam HIR dan RBg. Adapun syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

1). Syarat Formal
Pada umumnya syarat yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah :
1). Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan.
Yang dimaksud tempat disini adalah tempat tinggal atau domisili pembuat surat permohonan gugatan. Apabila dibuat oleh Penggugat sendiri maka, dicantumkan tempat domisili penggugat dalam wilayah Kabupaten atau Kotamadya mana.
Apabila dibuat oleh kuasa hukumnya, maka tempat atau domisilinya mengikuti kuasa hukumnya, Khusus untuk tanggal harus dicantumkan dengan jelas kapan tanggal pembuatannya karena berfungsi untuk mengetahui kepastian tanggal berapa pembuatan surat gugatan.
2). Materai
Fungsi pemberian materai adalah pembayaran pajak kepada negara yang harus dibayar lunas oleh pihak Penggugat. Dalam surat gugatan dibubuhi materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan diatas materai diberi tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan tanggal pembuatan surat permohonan, sedangkan tanda tangannya harus dikenakan pada bagian materai tersebut yang ditempel di atas nama penggugat atau kuasa hukumnya.
3). Tanda Tangan
Surat Permohonan gugatan yang harus ditandatangani oleh pihak Penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi surat kuasa khusus untuk menangani perkaranya di persiadangan pengadilan (Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) HIR). Apabila dalam surat gugatan yang diajukan tidak ditandatangani, jika surat gugatannya telah di proses di pengadilan oleh hakim yang memeriksa dan telah terjadi replik dan duplik, maka kelemahan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang sah oleh pihak Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak sah dan dapat batal oleh hukum.

2). Syarat Substansial
Syarat Substansial dalam permohonan gugatan terdiri atas :
1). Identitas para pihak yang berperkara.
Identitas para pihak yang bersengketa ayau subjek hukumnya harus disebutkan dengan jelas tentang nama lengkap, umur, pekerjaan, alamat atau domisili tempat tinggal guna menentukan kewenangan relatif, yaitu pengadilan mana yang berwenang menangani suatu perkara.
2). Identitas Kuasa Hukum.
Identiatas pengacara atau kuasa hukum umumnya harus di tulis nama, pekerjaan/profesi. dan alamat kantor dari kuasa hukum atau domisilinya.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat gugatan, yaitu :
a). Kewenangan relatif pengadilan negeri
b). Penentuan dasar gugatan, wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH)
c). Kualifikasi para piahak dalam gugatan

d). Penyusunan dasar gugatan (Fundamentum Petendi/Posita)
Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa (penjelasan duduk perkara) dan yang menguraikan tentang hukum (uraian hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis adanya gugatan). Dasar gugatan harus disusun secara jelas, lengkap dan tegas. Apabila dasar gugatan tidak jelas, besar kemungkinan bagian pengadilan untuk menolak gugatan.

e). Perumusan Tuntutan (Petitum)
Tuntutan atau Petitum adalah apa yang oleh Penggugat minta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim.Petitum termasuk dari bagian dari tujuan surat gugatan. Petitum akan mendapat jawaban pada Amar Putusan Hakim (dictum/diktum). Untuk itu Penggugat harus merumuskan diktum dengan jelas dan tegas guna menghindari risiko penolakan gugatan oleh Hakim.

f). Sinkronisasi dasar gugatan (Fundamentum Petendi / Posita) dengan Tuntutan (Petitum)
Surat gugatan yang baik adalah surat gugatan yang memiliki sinkronisasi antara dasar gugatan dengan tuntutannya. Misalnya, dasar gugatan didasarkan pada alasan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat dengan membayar prestasinya dan seterusnya.

Dalam praktik, terdapat sejumlah formulasi yang terdapat dalam surat gugatan, sebagai berikut :
1). Pengadilan yang dituju
2). Identitas Advokat
3). Menyatakan " Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (nomor dan/atau tanggal Surat Kuasa), bertindak untuk dan mewakilikepentingan dari (identitas pemberi kuasa/Penggugat)
4). Identitas Pemberi Kuasa / Penggugat
5). Menyatakan " selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT "
6). Identitas Tergugat
7). Menyatakan " selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT "
8). Posita uraian kejadian
9). Posita perbuatan Tergugat (wanprestasi / PMH)
10). Posita kerugian materi / materil
11). Posita jaminan
12). Petitum " dikabulkan gugatan untuk seluruhnya "
13). Menyatakan akta perjanjian sah
14). Menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan ganti rugi memenuhi apa yang telah disepakati
15). Menyatakan sita jaminan dapat digunakan
16). Menghukum untuk membayar biaya perkara
17). Menyatakan perbuatan Tergugat wanprestasi / PMH
18). Menyatakan " menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) "
19). Tanda Tangan kuasa hukum Penggugat.

Berdasarkan formulasi diatas, berikut format surat gugatan wanprestasi / PMH dalam praktik peradilan : 


FILSAFAT BISNIS - 08


DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH
KONSEP DASAR FILSAFAT BISNIS
MANUSIA DAN BISNIS
TUJUAN DAN MODAL DASAR DALAM BISNIS
PASAR DALAM FILSAFAT BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM BISNIS
BISNIS SEBAGAI PROFESI ETIS
SPIRITUALITAS DALAM BISNIS
KEADILAN DALAM BISNIS
BISNIS UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN


TINJAU MATA KULIAH

Filsafat Bisnis merupakan proses perenungan mendalam terhadap perilaku bisnis yang dilakukan secara sistematis dan objektif, dalam rangka mendapatkan pemahaman yang benar akan arti dan dinamika bisnis, serta kaitannya dengan esensi kehidupan manusia. Dalam melakukan perenungan, seorang filsuf dituntut untuk memiliki kualifikasi yang tinggi dalam memahami status dan perannya sebagai manusia yang memiliki nilai dan cita-cita luhur.

Mata Kuliah Filsafat Bisnis membahas mengenai pengertian filsafat, filsafat bisnis, manusia dan bisnis, tujuan bisnis, hakikat pasar, bisnis sebagai profesi etis, kepemimpinan dalam bisnis, spiritualitas dalam bisnis, keadilan dalam bisnis, dan membangun paradigma baru bisnis masa depan.


MODUL 1
KONSEP DASAR FILSAFAT BISNIS

Kegiatan Belajar 1
Definisi dan Cara Berpikir Filsafatis


Apa Itu Filsafat ?

Apa yang anda maknai dari gambar diatas? Sebuah patung kodok yang sedang merenung atau jauh dari itu? Itulah yang dimaksud dengan filsafat secara sederhana: Merenung. Merenung dalam arti mencoba memaknai dan memahami sesuatu, bukan sembarang merenung.
Akan tetapi, sebuah perenungan yang menghasilkan suatu wawasan atau pengetahuan yang sitematis. Setiap orang bisa merenung; tetapi tidak setiap orang mampu melakukan kegiatan filsafatis. Oleh karena itu luaran dari proses perenungan filsafatis adalah munculnya wisdom atau kebijaksanaan dalam diri seseorang menyangkut suatu hal tertentu secara mendalam dan komprehensif.

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (MATERI UPA)



Penegertian Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut UU PTUN) yang menentukan, bahwa : " Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun daerah "

Sedangkan yang diamaksud dengan "urusan pemerintahan" dalam Pasal 1 angka 1 UU PTUN, yaitu dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 disebut sebagai kegiatan yang bersifat eksekutif. Jika berbicara tentang kegiatan yang bersifat eksekutif, maka sangat berhubungan dengan teori Trias Politika oleh Montesquiei. Dimana didalam teori Trias Politika, Kekuasaan Negara dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
a. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat peraturan perundang-undangan
b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif
c. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif.

Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pejabat TUN dan Warga Negaranya baik orang (natuurlijke persoon) atau badan hukum (recht persoon), yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dan adanya tindakan-tindakan Pejabat TUN yang dianggap melanggar hak-hak warga Negaranya. Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu
b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tertentu.

1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Keputusan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut KTUN) atau yang biasa disebut dengan istilah beschikking yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang bersifat kongkret, individual, dan final, serta menimbulkan kerugian pada seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 UU PTUN bahwa : " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badna hukum perdata "

Dari pengertian KTUN di atas, terdapat unsur-unsur mengenai KTUN, yaitu :
a. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif
b. Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban para orang lain
c. Bersifat kongkret artinya yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan umpamanya keputusan mengenai rumah si A sebagai pegawai negeri
d. Bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya keputusan pengangkatan seseorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari badan administrasi kepegawaian negara.

Bagir Manan, Menyatakan bahwa unsur-unsur KTUN yang dapat menjadi objek sengketa di hadapan Peradilan Tata Usaha Negara adalah :
a. Penetapan tertulis
b. Ditetapkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
c. Penetapan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (administratief rechtshandeling)
d. Penetapan dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. Bersifay kongkret, individual dan final
f. Penempatan menimbulkan akibat hukum.

Penempatan yang bersifat kongkret, individual, final dan penetapan yang menimbulkan akibat hukum merupakan murni pendapat Bagir Manan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keputusan/ketetapan (beschikking) adalah perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah atau wakilnya berdasarkan kekuasaan yang bersumber pada atribusi atau delegasi. Perbuatan tersebut berimplikasi pada perubahan hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata.


2. SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Kekuasaan absolut dan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 47 UU 5 / 1986 yang menentukan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 4 UU 5 / 1986 (Pasal 1 angka 10 UU 9 / 2004  jo. UU 51  / 2009) adalah :  " Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku "

Berdasarkan Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu :
a. Sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara
b. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
c. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
d. Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU 5 / 1986 menyebutkan bahwa istilah sengketa yang dimaksudkan dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UU 5 / 1986 (Pasal 1 angka 10 UU 9 / 2004 jo. UU 51 / 2009), mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara adalah perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara.

Secara singkat, unsur sengketa Tata Usaha Negara dapat terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu :
a. Subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak
b. Objek Sengketa TUN adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TUN

Pasal 2 UU No 5 / 1986 juga menentukan beberapa pengecualian untuk sejumlah KTUN yang tidak termasuk objek sengketa TUN, yaitu :
a. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata
b. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
c. KTUN yang masih memerlukan persetujuan
d. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab UU Hukum Pidana atau Kitab UU Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
e. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
f. KTUN Mengenai tata usaha angkatan bersenjata Republik Indonesia
g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Selain dari itu, beberapa KTUN tertentu juga dinyatakan bukan wewenang badan Peradilan (Pengadilan) dalam lingkungan peradilan TUN (Pasal 49 UU PTUN), sehingga tidak dapat dijadikan sengketa TUN, yaitu keputusan yang dikeluarkan :
1). Dalam waktu perang
2). Keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3). Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


3. PENGGUGAT DAN TERGUGAT TATA USAHA NEGARA

Di dalam UU No 5 / 1986 jo. UU No 9 /2004 jo. UU 51 / 2009, tidak ada ketentuan yang menyebutkan siapa yang dimaksud dengan Penggugat tersebut namun berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 /1986 jo. UU No 9 / 2004 dapat diketahui siapa yang dimaksud dengan Penggugat, dengan penjelasan bahwa :  " Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti dan atau rehabilitasi "

Berdasarkan ketentuan tersebut di dapat diketahui bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam Sengketa TUN adalah :
a. Orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan TUN
b. Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan TUN

Artinya pada pemeriksaan di persidangan di lingkungan TUN tidak dimungkinkan atau badan publik atau pejabat TUN (ambtenaar) bertindak sebagai Penggugat.  Didalam keputusan hukum TUN yang ditulis sebelum berlaku UU No 5 / 1986, masih dimungkinkan badan atau pejabat TUN bertindak sebagai Penggugat. Maka pada akhirnya yang dimaksud Penggugat adalah orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan TUN (KTUN)

Berbeda dengan siapa yang dimaksud dengan Tergugat, ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 UU 5 / 1986 (Pasal 1 angka 12 UU 5 / 1986 jo. UU 51 / 2009) yang menyebutkan bahwa Tergugat adalah : " Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang di gugat oleh orang atau badan hukum perdata "


4. GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Gugatan sengketa TUN diajukan kepada pengadilan yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. Apabila Tergugat lebih dari satu badan atau Pejabat TUN dan tidak berkedudukan dalam satu daerah atau wilayah hukum pengadilan, maka gugatannya diajukan di salah satu tempat kedudukan Tergugat. alasan mengajukan gugatan di Peradilan TUN berdasarkan Pasal 53 ayat 2 UU No 5 / 1986 jo. UU No 9 / 2004, sebagai berikut :
a, Keputusan TUN yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Keputusan TUN yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Gugatan TUN hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannnya Keputusan Badan atau Pejabat TUN, Gugatan tersebut harus memuat :
a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat atau Kuasanya
b. Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat
c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai dengan surat kuasa yang sah. Gugatan sedapat mungkin juga disertai dengan Keputusan TUN yang disengketakan oleh Penggugat. Proses pengajuan gugatan TUN, sebagai berikut :

a. Tahap Pemeriksaan Permulaan (rapat permusyawaratan / dismissal process)
Setelah gugatan didaftarkan, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU 5 / 1986. Ketua Pengadilan akan melaksanakan rapat permusyawaratan (dismissal process). Dalam rapat tersebut, dipimpin oleh ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak di terima atau tidak berdasar, dalam hal :

1). Wewenang PTUN terhadap pokok sengketa, yaitu apakah pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.
2). Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan.
3). Alasan diajukan gugatan, yaitu apakah gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
4). Apa yang di tuntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang di gugat.
5). Daluarsa gugatan, yaitu gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Apabila dalam putusan pemeriksaan permulaan tidak diterima, maka dapat melakukan keberatan dalam bentuk perlawanan dengan mengajukan banding administratif kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU 5 / 1986.

Perlawanan sebagaimana dimaksud di atas diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat. Apabila perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU 5 / 1986 dinyatakan gugur demi hukum dan selanjutnya pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Sebaliknya, apabila putusan perlawanan dinyatakan kalah, maka Penggugat tidak dapat melakukan upaya hukum lain.

b. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan / Persiapan
Setelah tahap rapat permusyawaratan selesai dan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim Pengadilan TUN wajib mengadakan pendahuluan atau pemeriksaan persiapan dengan tujuan yaitu :
a. Untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas
b. Untuk meletakkan sengketa dalam peta, baik mengenai objeknya serta fakta-fakta maupun mengenai problem hukum yang harus dijawab.

Dalam tahap pemeriksaan persiapan, yang harus dilakukan Hakim berdasarkan Pasal 63 ayat (2) UU 5 / 1986 antara lain :
1). Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
2). Dapat meminta penjelasan kepada badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Dan terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

c. Tahap Pemeriksaan Persidangan
Berdasarkan Pasal 67 UU No 5 / 1986, Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN serta tindakan badan atau Pejabat TUN yang di gugat. Dengan alasan setiap keputusan badan atau pejabat TUN harus dianggap benar (rechmatig) dan karenanya dapat dilaksanakan sampai ada pembatalannya oleh hakim.

Akan tetapi, dalam hal ini Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan penundaan ini dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya, Permohonan penundaan tersebut :
1). Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan
2). Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Tahap persidangan TUN tidak mengenal adanya rekonvensi, dengan alasan bahwa :
1). Negara memiliki exorbitante rechten atau hak-hak istimewa, sedangkan Penggugat tidak memilikinya
2). Negara memiliki monopoli van het physiche geweld atau monopoli paksaan fisik, sedangkan Penggugat tidak memilikinya
3). Perkara Administrasi pada hakekatnya tidak menunda  kegiatan pelaksanaan administrasi negara yang tindakannya di persoalkan.

Sehingga dalam tahap pemeriksaan persidangan yang dipimpin oleh 3 (tiga) orang Majelis Hakim dan jangka waktu pemeriksaannya tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan memiliki tahap sebagai berikut :
1). Pembacaan Surat Gugatan
Dalam tahap ini surat gugatan dan Surat Pihak Penggugat akan dibacakan oleh Hakim Ketua Sidang.

2). Jawaban
Jika pihak tergugat ingin mengajukan jawaban atas gugatan pihak penggugat, maka pihak tergugat akan diberi kesempatan untuk menjawab isi gugatan Penggugat. Selain itu atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dapat juga mengajukan eksepsi (tangkisan) kewenangan absolut dan kewenangan relatif dalam jawaban Tergugat. Ketentuan eksepsi berdasarkan Pasal 77 UU No 5 /1986, yaitu :
  • Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia krena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
  • Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa
  • Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

3). Replik
Pihak Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik. Perubahan gugatan diperkenankan dalam arti menambah alasan yang menjadi dasar gugatan; merubah gugatan yang bersifat mengurangi tuntutan yang semula; dan disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan Tergugat.

4). Duplik
Pihak Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan replik  dan disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan Penggugat. Pembatasan ini dimaksudkan agar dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang menjadi pokok sengketa antara para pihak.

5). Pembuktian
Berdasarkan Pasal 100 UU 5 / 1986, alat bukti yang dapat diajukan, yaitu :
a. Surat (berupa akta otentik, akta di bawah tangan dan surat-surat lainnya yang bukan akta)
b. Keterangan ahli
c. Keterangan Saksi
Saksi dalam hal ini adalah orang yang mengalami, melihat, dan mendengar kejadian perkara. Akan tetapi, Pasal 88 UU 5 / 1986 mengecualikan beberapa orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu :

  • Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus keatas atau kebawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa
  • Isteri atau Suami salah satu pihak yang bersengketa, meskipun sudah bercerai
  • Anak yang belum berusia tujuh belas tahun
  • Orang yang sakit ingatan
d. Pengakuan Para Pihak
e. Pengetahuan Hakim


6). Kesimpulan

7). Putusan
Kemungkinan terhadap putusan perkara yang disidangkan ada beberapa macam diantaranya adalah :
a. Gugatan ditolak. Menolak gugatan dalam hal ini berarti memperkuat keputusan badan atau pejabat administrasi negara
b. Gugatan dikabulkan. Mengabulkan gugatan dalam hal ini berarti tidak membenarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara, baik seluruhnya atau sebagian
c. Gugatan tidak diterima. Tidak menerima gugatan dalam hal ini berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
d. Gugatan Gugur. Gugatan gugur, dalam hal ini apabila (para) pihak atau (para) kuasanya, kesemuanya tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan telah dipanggil secara patut.

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NIAGA - 07

DAFTAR ISI

KONSEP DASAR ILMU ADMINISTRASI NIAGA
DASAR-DASAR BISNIS INTERNASIONAL
DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN
DASAR-DASAR MANAJEMEN DAN KEORGANISASIAN
DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN PERUSAHAAN
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DASAR-DASAR PENGELOLAAN PEMASARAN
DASAR-DASAR PENGELOLAAN OPERASI PERUSAHAAN
KOMPONEN PENTING DALAM BISNIS MODERN


TINJAUAN MATA KULIAH
~ Sebelum seseorang memulai sebuah usaha bisnis, perlu terlebih dahulu mendapatkan pemahaman yang baik mengenai konsep dasar bisnis. Dasar-dasar yang dimaksud tersebut antara lain adalah bagaimana memulai usaha bisnis, dimana hampir setiap orang memiliki potensi untuk melakukannya.
~ Melihat kegiatan bisnis sebagai sebuah peluang untuk menciptakan manfaat bagi pelaku bisnis itu sendiri dan juga bagi orang lain dan juga masyarakat luas.
~ Memahami langkah-langkah utama yang dilakukan untuk memulai suatu usaha bisnis.
~ Memahami pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan bisnis (stakeholders)
~ Memahami fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan suatu bisnis
~ Dan yang paling penting adalah bagaimana membuat sebuah rencana bisnis atau bussines plan.

Mata Kuliah ini memberi gambaran dasar yang utuh dan sistematis mengenai berbagai kpengertian dan konsep yang berkaitan  dengan  pengantar Ilmu Administrasi Bisnis/Niaga, Konsep Dasar bisnis global, kewirausahaan dan berbagai fungsi utama dalam bidang bisnis seperti masalah organisasi, keuangan, SDM, pemasaran dan Operasi bisnis.


MODUL 1
KONSEP DASAR ILMU ADMINISTRASI NIAGA

Kegiatan Belajar 1
KONSEP DASAR ILMU ADMINISTRASI NIAGA

A. MENGAWALI USAHA BISNIS

Bisnis merupakan bentuk usaha yang menghasilkan produk atau jasa untuk pelanggan. Suatu usaha bisnis baik yang berskala kecil maupun besar, banyak menyerap tenaga kerja dan memproduksi barang dan jasa yang diminatai dan dibutuhkan oleh pelanggan.
Menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan dapat dilakukan siapa saja, termasuk oleh seorang penyanyi seperti Agnes Monica. Bisnis yang dilakukan oleh Agnes Monica adalah menghasilkan musik dan nyanyian yang disukai penggemar dan mengemasnya dalam bentuk album. 
Beberapa pertimbangan bisnis umum yang dilakukan Agnes Monica dalam membuat albumnya sebagai berikut :
1. Tipe musik apa yang akan dihasilkan (pertimbangan produk)
2. Bagaimana membuat atau menghasilkan musik tersebut sehingga dapat dinikmati dengan layak oleh pelanggannya (pertimbangan produksi)
3. Bagaimana album tersebut dipromosikan agar pelanggan tahu atau mengenal keberadaan album tersebut (pertimbangan promosi)
4. Bagaimana memperoleh sumber dana yang akan digunakan untuk mendanai biaya produksi maupun promosi dari album tersebut (pertimbangan finansial)

Dalam hal produk yang dihasilkan, sebagai penyanyi musik, Agnes Monica ingin memnghasilkan olah vokal yang sesuai dengan bakat yang dimilikinya dan bisa diterima penggemarnya. 
Pertimbangan produksi mencakup bagaimana menentukan instrumen, sound system, dan penyanyi latar. Lagu dan musik seperti apa yang harus diciptakan, dimana setiap lagu yang dihasilkan adalah bagian dari produk. Promosi perlu dilakukan untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan album, ketika album tersebut sudah dapat diluncurkan. Biaya produksi akan mempengaruhi kondisi finansial.


MODUL SEMESTER SATU

More »

MODUL SEMESTER DUA

More »

MODUL SEMESTER TIGA

More »

MODUL SEMESTER EMPAT

More »

MODUL SEMESTER LIMA

More »

MODUL SEMESTER ENAM

More »

MODUL SEMESTER TUJUH

More »

MODUL SEMESTER DELAPAN

More »

ILMU ADMINISTRASI BISNIS

More »

PROFESI ADVOKAT

More »

NGOMPOL

More »

OPINI

More »