LATIHAN SOAL UAS THE SISTIM POLITIK INDONESIA ISIP4213

 

1. Dalam pendekatan sistem David Easton peran input menjadi bahan bakar bekerjanya sebuah sistem politik. Oleh karena itu input harus bersifat rutin, tetap, dan ajeg. Analisislah cara kerja dari 2 (dua) macam input dengan disertai contoh yang relevan!

 

PENYELESAIAN SOAL :

Skema Kerja Sistem Politik Easton

Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan oleh sebab bagi Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang legitimate (otoritatif) di mata warganegara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (decision) dan tindakan (action) yang disebut kebijakan (policy) guna mengalokasikan nilai.

Unit-unit yang berada dalam sistem politik menurut Easton adalah tindakan-tindakan politik (political actions) seperti pembuatan UU, pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif, dan tututan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Dari sini kinerja pada sistem politik memperoleh masukan dari input.

Input bisa disebut sebagai pemberi makan dari sistem politik itu sendiri, input terdiri dari dari tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik atau lingkungan dimana sistem politik itu berada, tuntutan itu kemudian digarap oleh aktor-aktor politik yang berada dalam  sistem politik itu.  Di sisi lain, ada dukungan merupakan tindakan yang bisa melestarikan atau  menolak sistem politik. Bisa dilihat disini bahwasannya dukungan ada yang bersifat positif dan negatif terhadap sistem politik tersebut.

Kemudian tuntutan dan dukungan itu masuk dalam sistem politik, setelah diproses dalam sistem politik kemudian muncul sebuah keluaran yang disebut Output. Menurut Easton Output terdiri dari keputusan dan tindakan, dari output  ini muncul yang bernama Feedback (umpan balik) yang dampaknya kembali dirasakan di Input. Yang dimaksudkan disini adalah apakah keputusan dan tindakan itu sesuai dengan tuntungan dan dukungan yang berasal dari Input. . Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklis.

 

Dua Contoh Input dalam Sistem Politik Easton :

1. Tuntutan ; dapat berkenaan dengan barang dan pelayanan (misalnya upah, hukum ketenagakerjaan, jalan, sembako), berkenaan dengan regulasi (misalnya keamanan umum, hubungan industrial), ataupun berkenaan dengan partisipasi dalam sistem politik (misalnya mendirikan partai politik, kebebasan berorganisasi).

 2. Dukungan ; merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik. Jadi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa dukungan memiliki dua corak yaitu positif (forwarding) dan negatif (rejecting) kinerja sebuah sistem politik.

 

 

2. Salah satu ciri khas kuatnya rezim Orde Baru dalam mengatur aktivitas politik rakyatnya adalah dengan membatasi jumlah partai melalui kebijakan fusi partai. Analisislah kebijakan tersebut dan dampaknya bagi politik Indonesia saat itu!

 

PENYELESAIAN SOAL :

Penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dinggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia.

Orde Baru diharapkan tidak lagi berorientasi pada Ideologi serta politik, tetapi pada program ekonomi. Menurut pemerintah Orde Baru, tidak stabilnya politik yang terjadi pada masa sebelumnya (Orde Lama) disebabkan oleh sistem kepartaian. Diketahui juga partai politik saat itu sangatlah banyak, sehingga menimbulkan banyak idiologi dan sekaligus kepentingan.

Partai politik sulit terkontrol dan akhirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan Negara. Hal tersebut yang melatarbelakangi perlunya melakukan fusi terhadap kendaraan politik tersebut. Fusi partai tahun 1973 oleh pemerintah tidak serta didasarkan pada persamaan ideologi, tapi pada persamaan program. Sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik.

 

 

3. Salah satu hasil amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk memperkuat lembaga yudikatif dalam sistem politik demokratis. Analisislah keberadaan dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini!

 

PENYELESAIAN SOAL :

Keberadaan atau Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) :

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung (MA). Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, disamping MA.

 

Kewenangan Mahkamah Kostitusi (MK) :

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tata negara (Constitutional Court) yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

1.   Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji ungang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ( Pasal 24C ayat (1)) Kewenangan ini yag kemudian disebut dengan kewenangan pengujian terhadap undang-undang (Judicial Review).

2.   Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD ( Pasal 24C ayat (1)). Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan Komisi Yudisial

3.   Memutus pembubaran Partai Politik ( Pasal 24C ayat (1))

4.   Memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum ( Pasal 24C ayat (1))

5.   Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD ( Pasal 24C ayat (2)) Dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD adalah pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7B ayat (1) yaitu berupa: penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,tindak pidana berat lainya, atau perbuatan tercela.

6.   Memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B ayat (1)).

 

Legalitas kedudukan dan kewenangan MK tersebut semakin diperkuat melalui UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. MK mempunyai sembilan (9) orang Hakim Konstitusi, dimana tiga (3) orang diajukan oleh Presiden, 3 (tiga) orang diajukan oleh DPR setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap beberapa kandidat, dan 3 (tiga) orang diajukan oleh MA. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Kesembilan Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden.

  

 

4. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional menjadi sarana pemerintah untuk mencapai kepentingan nasional. Indonesia bahkan menggagas pembentukan organisasi kerjasama kawasan di Asia Tenggara yaitu ASEAN. Analisislah bagaimana peran Indonesia dalam ASEAN sebagai wahana politik luar negeri Indonesia!

 

PENYELESAIAN SOAL :

Indonesia bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand adalah sebagai Pioner berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN (Association of Southeast Asian Nation pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.

Dalam Perhimpunan ASEAN Indonesia memiliki peranan penting dan strategis dengan Politik Luar negrinya yang bebas dan aktif, Adapun peranan Indonesia di ASEAN tersebut diantaranya:

1. Penggagas Lahirnya ASEAN

Indonesia menjadi salah satu penggagas lahirnya organisasi ini. Kala itu, Indonesia diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dengan visi Indonesia membentuk ASEAN yang mampu membuat kawasan Asia Tenggara berdiri di atas kaki sendiri dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif di luar kawasan.

2. Meluncurkan Gagasan Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN

Indonesia juga meluncurkan gagasan untuk membentuk komunitas keamanan ASEAN.

3. Menjadi Penengah Konflik dan Perang

Peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik,  yakni menjadi penengah dalam konflik dan perang sipil di Kamboja. Indonesia mengundang empat fraksi Kamboja yang bertikai untuk melakukan pertemuan di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, mereka membahas perdamaian dan pemulihan hubungan. Dari sana, pertemuan berlanjut ke Konferensi Paris untuk Kamboja yang diikuti oleh 19 negara.

Indonesia dan Perancis menjadi pemimpin konferensi tersebut. Dari pertemuan itu dihasilkan keputusan pembentukan Dewan Nasional Kamboja demi mengakhiri konflik.

 

4. Kerja Sama Produksi Makanan Halal

Indonesia bekerja sama dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam penanganan dan produksi makanan daging halal. Dari kerja sama ini dihasilkan pedoman persatuan kementerian terkait ini.

Hal ini termasuk peran Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi. Sebab, pedoman tersebut digunakan dalam memproduksi bahan makanan dan minuman halal yang diperdagangkan antar negara ASEAN.

 

5. Menganjurkan Adanya Pentas Seni Antar Negara

Peran Indonesia di bidang sosial dan budaya adalah menganjurkan adanya pementasan kesenian atau budaya negara-negara ASEAN. Dari pementasan tersebut, ada banyak karya-karya orang Indonesia yang turut memperkaya budaya di tanah Asia Tenggara.


LATIHAN SOAL UAS THE PENGANTAR SOSIOLOGI ISIP4110

 


1.      Interaksi sosial merupakan proses penting dalam masyarakat, karena kehidupan sosial tidak akan terjadi jika tidak ada interaksi sosial. Interaksi sosial ada dua bentuk yaitu dalam proses asosiatif dan disosiatif. Dalam proses interaksi sosial dissosiatif bisa tergambar dalam bentuk persaingan dan kontraversi.

a) Berikanlah ilustrasi konsep persaingan di dalam kedudukan dan peranan dalam contoh interaksi didunia pekerjaan

b) Berikanlah suatu contoh kontraversi dalam suatu ilustrasi kejadian di dalam proses pertentangan yang intensif menurut Von Wiese dan Becker.

 

Penyelesaian Soal :

a). Persaingan kedudukan dan peranan, merupakan persaingan dalam menduduki posisi-posisi penting yang ada dalam masyarakat. Karena posisi-posisi tersebut memiliki nilai penghargaan tertentu maka individu-individu bersaing untuk mendapatkan kedudukan dan peranan tersebut. Contohnya adalah Jabatan Kepala Desa yang harus diraih melalui Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

b). Kontravensi atau Pertentangan adalah suatu bentuk interaksi sosial yang didasarkan atas sikap yang tersembunyi dari satu atau dua pihak yang berinteraksi yang dapat berubah menjadi suatu kebencian, akan tetapi tidak sampai menjadi suatu konflik. Contoh Proses pertentangan yang intensif seperti penghasutan, menyebarkan desas desus dan lain sebagainya didalam masa-masa kampanye pemilihan umum yang dikuti oleh partai-partai politik yang mereka lakukan untuk meraih kemenangan atau dipilih konstituen.

 

2.     Kinloch mengklasifikasikan kelompok yang saling berhubungtan berdasarkan kriteria fisiologis, kebudayaan, ekonomi dan perilaku.

a) Analisislah dengan melalui contoh ilustrasi dari kriteria fisiologis yang terkait dengan relasi gender

b) Kemukakanlah analisis anda dengan memberikan ilustrasi contoh pada kriteria kelompok berdasarkan perilaku


Penyelesaian Soal :

a). Kriteria Fisiologis yang terkait dengan Relasi Gender adalah Kriteria yang berdasarkan Konsep hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kualitas, Skill, Peran dan fungsi dalam konvensi sosial yang bersifat dinamis mengikuti kondisi sosial yang selalu berkembang. Contohnya dalam Institusi Keluarga Ayah mempunyai peran dalam pemenuhan yang menjadi kebutuhan keluarga, sementara Ibu memiliki peran strategis mengurus rumah tangga dan lebih memiliki peran mendidik anak sejak dini.

b). Kriteria kelompok berdasarkan perilaku adalah kriteria yang digunakan sebagai dasar pengelompokan mereka yang mempunyai cacat fisik, cacat mental maupun mereka yang menyimpang dari tatanan masyarakat yang sudah mapan (atau yang sering diistilahkan dengan devian). Contohnya mereka yang tergabung dalam organisasi HWDI. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) adalah organisasi Perempuan yang pengurus dan anggotanya mayoritas adalah perempuan dengan berbagai ragam Disabilitas (fisik, sensorik, mental, intelektual)

 

3.     Untuk menjamin terlaksananya perilaku kepatuhan dalam masyarakat maka diperlukan kontrol sosial, yang bersifat formal maupun informal

a) Berikanlah contoh dan analisis dalam ilustrasi kontrol sosial formal pada konsep isolation dalam situasi pandemi Covid-19 ini

b) Berikanlah contoh dan analisis dalam ilustrasi kontrol sosial informal pada konsep isolation dalam situasi pandemi Covid-19 ini

 

Penyelesaian Soal :

a). Kontrol sosial formal pada konsep isolation dalam situasi pandemi Covid-19 ini adalah Kontrol Sosial yang melibatkan Lembaga dan Institusi negara seperti Pemerintah / Pemerintah Daerah, Aparat TNI dan POLRI untuk melakukan fungsi preventif ataupun represif terhadap masyarakat agar pandemi covid-19 saat ini bisa dikendalikan atau bahkan harapan semua pihak pandemi ini bisa diakhiri.

b). Kontrol sosial informal pada konsep isolation dalam situasi pandemi Covid-19 ini adalah Kontrol Sosial yang melibatkan kelompok-kelompok kecil dalam mengawasi merebaknya pandemi Covid-19 dilingkunganya, Seperti peran dari masyarakat lingkungan atau masyarakat desa yang dengan kesadaran sendiri berinisiatif mengantisifasi segala sesuatu agar pandemi Covid-19 tidak menyebar ditempat mereka.

 

4.     Dalam bentuk perubahan sosial ada konsep perubahan yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Pandemi Covid-19 merupakan bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan.

Coba anda berikan analisis melalui contoh narasi dalam konsep perubahan sosial yang tidak direncanakan di masa pandemic Covid-19 ini dalam aspek

a) Interaksi sosial

b) Mobilitas

c) Kerumunan

 

Penyelesaian Soal :

a). Dalam Aspek Interaksi Sosial; Pandemi Covid-19 ini telah membawa perubahan pada individu-individu dalam berinteraksi diantara mereka, dalam interaksi fisik yang terjadi diharuskan untuk selalu menjaga jarak, tidak bersalama, dan menggunakan alat pelindung diri (masker dan handsanitaizer).

b). Dalam Aspek Mobilitas; Pandemi Covid-19 ini telah membatasi mobilitas atau pergerakan individu dalam suatu tempat atau wilayah, pembatasan pergerakan tersebut diantaranya dilakukan dengan penerapan Kerja dari Rumah atau Work From Home (WFH) dan hanya mengizinkan persentase kecil pegawai melakukan kegiatan langsung di kantor. Demikian juga pada Lembaga Pendidikan pada semua jenjang, Pandemi Covid-19 membawa perubahan sosial dengan penerapan Pembelajaran Daring bagi Siswa maupun mahasiswa.

c). Dalam Aspek Kerumunan; Pandemi Covid-19 ini telah membatasi terjadinya kerumunan individu pada semua event kegiatan. Resepsi atau Persedekahan diatur dengan tegas pelaksanaannya, demikian juga dengan menjalankan ibadah bagi umat beragama di rumah ibadahnya masing-masing. Sementara itu event kegiatan hiburan atau event kegiatan yang mendatangkan penonton secara langsung di tempat/studio/stadion untuk saat ini disaat Pandemi Covid-19 belum bisa dikendalikan adalah terlarang dilakukan karena akan menimbulkan kerumunan yang besar.


LATIHAN SOAL UAS THE PENGANTAR ILMU POLITIK ISIP4212

 

PENYELESAIAN SOAL :

 

PENYELESAIAN SOAL 1 :

Pembicaraan mengenai perkembangan hak asasi manusia di Indonesia ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai dari tahun 1945, sebagai periode awal perdebatan hak asasi manusia, diikuti dengan periode Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal bangkitnya Orde Baru (tahun 1966-1968).  Dalam ketiga periode inilah perjuangan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai sentral dari kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung dengan sangat serius., Hal-Hal penting yang menjadi tonggak perkembangan HAM di Indonesia tersebut adalah sebagai berikut :

 (1) Perdebatan Awal tentang Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan pembabakan di atas, pemaparan berikut akan dimulai dengan pembahasan periode pertama. Pada waktu menyusun konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perdebatan mengenai apakah hak warga negara perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar? Soekarno dan Supomo mengajukan pendapat bahwa hak-hak warga negara tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal konstitusi. Sebaliknya, Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin tegas berpendapat perlunya mencantumkan pasal mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan di dalam Undang-Undang Dasar. Perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI tersebut merupakan tonggak penting dalam diskursus hak asasi manusia di Indonesia, yang memberi pijakan bagi perkembangan wacana hak asasi manusia periode-periode selanjutnya.

 (2) Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Baru

Presiden BJ. Habibie yang ditunjuk Soeharto sebagai penggantinya mengumumkan kabinetnya sebagai “Kabinet Reformasi”. Presiden yang baru ini tidak punya pilihan lain selain memenuhi tuntutan reformasi, yaitu membuka sistem politik yang selama ini tertutup, menjamin perlindungan hak asasi manusia, menghentikan korupsi, kolusi dan nepotisme, menghapus dwi-fungsi ABRI, mengadakan pemilu, membebaskan narapidana politik, dan sebagainya. Perhatian pokok buku ini adalah yang berkaitan dengan wacana hak asasi manusia pada periode reformasi.

 (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia 

Sebagaimana diketahui, periode reformasi merupakan periode yang sangat “friendly” terhadap hak asasi manusia. Berbeda halnya dengan periode Orde Baru yang melancarkan “black-campaign” terhadap isu hak asasi manusia. Presiden B.J. Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, maka sebelum proses amandemen konstitusi bergulir, presiden lebih dulu mengajukan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak memakan waktu yang lama dan pada 23 September 1999 telah dicapailah konsensus untuk mengesahkan undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

 

Contoh Pelanggaran HAM Terberat di Indonesia pasca reformasi : Diantaranya yakni Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti dan Semanggi, dan Penculikan Para Aktivis Pro Demokrasi.

 

 

PENYELESAIAN SOAL 2 :

Menurut Almond budaya politik tak bisa terlepas dari sitem politik, sistem politik memiliki tiga komponen penting yang harus ada, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen evaluasi. Yang dimaksud dengan komponen kognitif adalah ilmu dan kepercayaan kepada pemerintah atas segala keputusan yang diambil untuk memajukan negara. Komponen afektif adalah perasaan tertentu pada sebuah sistem. Yang dimaksud komponen evaluasi adalah keputusan yang khas yang menggunakan kombinasi nilai dan syarat nilai yang sudah dimiliki setiap warga negara.

Manuver elit-elit politik yang berkuasa atas parlemen karena mayoritas dari koalisi partai-partai pendukung pemerintah berhasil meloloskan UU KPK contohnya, adalah bentuk dari penggalangan kekuatan untuk memberi kepercayaan penuh kepada pemerintah untuk mengambil keputusan-keputusan penting untuk memajukan negara dengan meminimalisir penolakan-penolakan agar kerja pemerintah dalam menjalankan pemerintah benar-benar kondusif.

Sementara itu adanya orang-orang tertentu yang secara pribadi berasal dari golongan kaya atau dari dinasti politik yang ada, adalah suatu keniscayaan bahwa keberadaan mereka tidak dapat dihalangi selama mereka memang mengikuti sistem yang ada yang secara demokrasi adalah merupakan hak politik bagi mereka untuk ikut berkuasa / berada di pemerintahan.

 

PENYELESAIAN SOAL 3 :

Partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin atau wakil mereka yang  langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengahadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnyadianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat  partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatankegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah.

 

PENYELESAIAN SOAL  4 :

Makna atau Karakteristik birokrasi yang umum diacu adalah yang diajukan oleh Max Weber. Menurut Weber, paling tidak terdapat 8 karakteristik birokrasi, yaitu:

1.            Organisasi yang disusun secara hirarkis

2.            Setiap bagian memiliki wilayah kerja khusus.

3.            Pelayanan publik (civil sevants) terdiri atas orang-orang yang diangkat, bukan dipilih, di mana pengangkatan tersebut didasarkan kepada kualifikasi kemampuan, jenjang pendidikan, atau pengujian (examination).

4.            Seorang pelayan publik menerima gaji pokok berdasarkan posisi.

5.            Pekerjaan sekaligus merupakan jenjang karir.

6.            Para pejabat/pekerja tidak memiliki sendiri kantor mereka.

7.            Setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin.

8.            Promosi yang ada didasarkan atas penilaiaj atasan (superior's judgments).

 

Contohnya dalam rekrutmen Pegawai. Ditinjau secara politik, karakteristik birokrasi menurut Weber hanya menyebut hal-hal yang ideal (Teori Ideal Birokrasi); Artinya, terkadang pola pengangkatan pegawai di dalam birokrasi yang seharusnya didasarkan atas jenjang pendidikan atau hasil ujian, kerap tidak terlaksana. Ini diakibatkan masih berlangsungnya pola pengangkatan pegawai berdasarkan kepentingan pemerintah.


LATIHAN SOAL UAS THE BAHASA INGGRIS NIAGA ADBI4201

 

1. The black economy is all economic activity in a given economy that occurs outside or in violation of the prevailing laws and regulations of society.Activity in the black economy is often illegal, usually untaxed, and rarely recorded by official economic statistics. What problems will arise if black economy occured in a country?

The Black Economy or Black market certainly has an impact on state finances:

The first,  is that the government loses revenue. The purpose of transactions made on the black market is to avoid any kind of tax paid to the government. Because of this, the government can lose revenue due to the black market.

Second, the black market causes losses for legal industries. The number of types of goods that can be found at lower

prices than official goods can certainly make the legal industry suffer losses due to the declining number of consumers.

The most frequently encountered are smartphones. Smartphones on the black market are usually sold at a much cheaper

price than in official stores.

Third, the black market makes it difficult for the country's economic development. Everything on the black market is illegal and all transactions are not recorded. In the absence of such records, the government will find it difficult to estimate the economic status of the country. As a result, it is also difficult for the government to plan and implement policies for the country's economic development.

 

2. There are some examples of companies which are categorized as first mover in Indonesia like, Aqua, Indomie, Telkomsel and Gojek. Up to now, those companies still exist while there are some new competitors emerge to

compete and grab their market. If you have a company, and you are categorized as first mover in that industry,how to keep the advantage of first mover in your company so that your company can beat the new competitor?

To maintain excellence as a First Mover and be able to beat new competitors in the business and also become a reliable businessman, the main requirement is to be able and always to do good and precise market analysis. Many people say that market analysis is an important part of marketing management. By doing a good and appropriate market analysis, you will be able to better understand the actual market situation so that the strategy you take to become the first mover in marketing your business products will work well, so that your business profits will be obtained.

Market analysis is the activity of analyzing or organizing to study various problems regarding market conditions. This market analysis is an important thing that everyone should know and also becomes the basis and foundation for the next marketing strategy. Determining the target market for First Movers is very important because the company cannot serve all consumers or buyers in the market. There are too many buyers with varying or varied needs and wants, so the company must identify which part of the market to target. Thus, the success of the business will affect how well and appropriately market analysis is carried out.

First Movers Business Success and Advantage is any advantage a company earns by being the first to offer a product or service to the market. First Movers have the opportunity to get the greatest long term profit from the product introduction that is the result of their previous market analysis.

 

3. Indonesian Railways Company (PT. KAI) is the sole operator of public railways in Indonesia. It is completely state-owned and pays track access charges to the government. It can be said that PT. KAI monopolizes the railway industry in Indonesia since there is no competitor in that industry. Based on that condition, What kind of monopoly that is done by PT.KAI? is it pure monopoly or natural monopoly? Please explain the reason

Monopoly by PT. KAI is a Natural Monopoly. In the world of economics and business, natural monopoly is a type of monopoly that exists because of the high initial costs or the strong economies of scale in doing business in a particular industry. A firm with a natural monopoly is the sole provider of a product or service to an industry in a given geographic area.

 PT. Indonesian Railways (PT. KAI). PT. KAI is a State-Owned Enterprise (BUMN) that provides land transportation services. PT. KAI does not face direct competition from other railway companies because until now there is no private rail ground transportation service provider, even though PT. KAI does not experience direct competition but PT. KAI will face indirect competition from other land transportation services, such as buses. The Yogyakarta-Surabaya route will not have direct competition from other trains. However, it will face indirect competition from buses traveling from Yogyakarat-Surabaya, as well as travel.

Natural monopolies arise in industries that require unique raw materials, technologies, or similar factors to operate. This monopoly can run all the time following market conditions, but unfair business practices can hinder competition.

4. President Joko Widodo alluded to improper practices in digital trade that have killed domestic Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). This practice is predatory pricing, selling goods at very cheap price in e-commerce by offering discounts to customers.What will happen to the market if this situation continues?

Predatory pricing practices have occurred in the digital and e-commerce realms. The price cut will indeed attract the attention of buyers, but when this is done by 'selling at a loss', aka price subsidies rather than cutting margins, the industry becomes unhealthy.

As a result, other players who want to participate in gaining market share inevitably have to do the same price discount. This will continue to be reciprocated going forward. The most benefiting from this practice, according to Untung, is a platform that has a large capital power.

Predatory pricing is usually carried out by companies whose business scale is large and efficient. Thus they can sell their goods so low as to kill their competitors, Companies that are not prepared for this practice will fall one by one. Inevitably there will be monopolistic practices later by big companies.

Predatory pricing and various forms of discount promos will make the market more price sensitive. Consumers will look for lower prices and less value more quality.

On the other hand, manufacturers such as Small and Medium Enterprises (MSMEs) with minimal margins will lack costs for product development. Finally, the products to be created are more oriented towards cheap than quality.


DISKUSI 8 TUTORIAL ONLINE TEORI ORGANISASI ( ADPU4341 )

 

Silahkan.. Silakan dibahas ulang materi yang pernah dipelajari.

Bacaan ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi Anda. Dalam membahasnya silakan gunakan konsep dan teori yang telajh Anda pelajari selama tutorial.

https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/download/39977/22527

DISKUSI 8 TUTORIAL ONLINE OPERASIONAL BANK ( ADBI4436 )


 

Terangkan dengan singkat pengertian eskpor dan lembaga- lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekspor!

Jangan lupa cantumkan sumber referensi saudara di bawah jawaban saudara.

DISKUSI 8 TUTORIAL ONLINE KEPABEANAN DAN CUKAI ( ADBI4235 )

 

Berikan tambahan Anda atas materi inisiasi 8 di forum ini.

DISKUSI 8 TUTORIAL ONLINE PENGANTAR ILMU HUKUM / PTHI ( ISIP4130 )

 

Bagaimana pendapat saudara tentang perkembangan hukum positif di Indonesia pasca reformasi dengan menghubungkan dengan salah satu cabang hukum positif yang berlaku (silahkan dipilih salah satu cabangnya, sesuai dengan minat? Sertakan alasannya

MODUL SEMESTER SATU

More »

MODUL SEMESTER DUA

More »

MODUL SEMESTER TIGA

More »

MODUL SEMESTER EMPAT

More »

MODUL SEMESTER LIMA

More »

MODUL SEMESTER ENAM

More »

MODUL SEMESTER TUJUH

More »

MODUL SEMESTER DELAPAN

More »

ILMU ADMINISTRASI BISNIS

More »

PROFESI ADVOKAT

More »

SEMESTER SATU ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER DUA ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER TIGA ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER EMPAT ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER LIMA ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER ENAM ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER TUJUH ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER DELAPAN ADMINISTRASI BISNIS

More »

NGOMPOL

More »

OPINI

More »