PPKM Mikro Berlaku, Apa Bedanya dengan PPKM?


Pemerintah kembali menggunakan istilah baru untuk memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Kini, istilah yang digunakan adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro atau PPKM mikro. 

Setelah dua jilid PPKM di Pulau Jawa dan Bali dinilai tak efektif menekan laju penyebaran Covid-19, mulai Selasa (9/2/2021) pemerintah akan memberlakukan PPKM mikro di sejumlah wilayah di 7 provinsi. Wilayah pemberlakuan PPKM dan PPKM mikro sama seperti sebelumnya, berlaku di 7 provinsi. Lalu, apa perbedaan PPKM mikro dan PPKM? Jika menilik detil aturannya, berikut beberapa perbedaannya: 
  • Pada PPKM berbasis mikro, ada ketentuan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19. Sebelumnya, ketentuan ini tidak ada pada PPKM jilid I dan II.
  •  Pada PPKM jilid I, jam operasional restoran dan pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 19.00. Sementara, pada PPKM jilid II, jam operasional lebih longgar, hingga pukul 20.00 WIB. Aturan pada PPKM mikro lebih longgar lagi, di mana jam operasional mal/pusat perbelanjaan diizinkan hingga pukul 21.00 WIB. 
  • Pada PPKM, pembatasan di perkantoran adalah 25 persen work from office, dan 75 persen work from home. Sementara, pada PPKM mikro, aturannya lebih longgar, dengan 50 persen work from office dan 50 persen work from home.
Lebih jauh soal PPKM mikro dan PPKM, simak penjelasan berikut ini! 

PPKM Mikro 
Presiden Joko Widodo meminta pemberlakuan PPKM Mikro hingga level RT/RW. PPKM Mikro diusung sebagai respons atas pelaksanaan PPKM di Jawa-Bali yang dinilai tidak berjalan efektif. 

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021, PPKM Mikro diterapkan di 7 provinsi yang ada di Jawa-Bali yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali. Ada beberapa wilayah prioritas penerapan PPKM mikro di 7 provinsi itu, dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Berikut rinciannya: 
  • Banten: Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. 
  • DKI Jakarta: seluruh wilayah kota administratif 
  • Jawa Barat: Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kab. Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Bandung Raya. 
  • Jawa Tengah: Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta. 
  • DIY: Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Sleman, dan Kab. Kulon Progo 
  • Jawa Timur: Surabaya Raya, Madiun Raya, dan Malang Raya. 
  • Bali: Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, dan Kota Denpasar. 
Aturan 
Aturan yang diberlakukan dalam PPKM Mikro didasarkan pada zonasi Covid-19 suatu daerah, apakah masuk zona hijau, kuning, oranye, atau merah. Pada zona merah, PPKM dilakukan hingga tingkat RT. Mulai dari penutupan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lain yang sifatnya nonesensial. 

Masyarakat juga dilarang berkumpul lebih dari 3 orang. Mobilitas warga untuk keluar masuk wilayah RT dibatasi maksimal pada pukul 20.00. 

Terakhir, seluruh kegiatan kemasyarakatan di lingkungan RT yang menumbulkan kerumunan harus ditiadakan. 

Pelasanaan PPKM mikro di daerah zona merah ini dilakukan berdasarkan koordinasi lintas sektor di wilayah itu mulai RT, RW, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Tim PKK, Posyandu, Dasawisma, para tokoh masyarakat, termasuk tenaga kesehatan. 

Ada pun di wilayah non zona merah, PPKM akan tetap dilakukan dengan aturan penerapan bekerja dari rumah sebesar 50 persen, pelaksanaan belajar-mengajar daring. Di daerah-daerah ini, sektor esensial tetap diperbolehkan beroperasi 100 persen dengan pembatasan jam, kapasitas, dan pengetatan protokol kesehatan. 

Restoran hanya boleh menerima 50 persen kuota untuk makan/minum di tempat, begitu juga dengan tempat ibadah hanya bisa diisi 50 persen kuota. 

Pusat perbelanjaan/mall maksimal buka hingga pukul 21.00, semua fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang menmbulkan kerumunan dihentikan semetara, transportasi umum dibatasi kapasitas dan operasionalnya, lalu kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi penuh dengan pengetatan protokol. 


Pengawasan 
Demi memastikan PPKM Mikro berjalan dengan optimal, akan dibentuk posko di tingkat desa yang diawasi oleh posko di tingkat kecamatan. 

Posko tingkat desa melakukan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 yang diketuai oleh kepala desa dibantu perangkat dan mitra desa. 

Mereka berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 yang ada di tingkat atasnya atau TNI/Polri.

Pembelajaran Tatap Muka Segera Dimulai, Pemerintah Targetkan Vaksinasi Pendidik dan Tenaga Pendidik Rampung Juni 2021

 


Selama pandemi COVID-19 berlangsung, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat diluar rumah termasuk kegiatan belajar mengajar. Seluruh aktivitas belajar diganti menjadi sistem daring guna mencegah penularan COVID-19 kian meluas.

Sudah lebih dari satu tahun kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh berlangsung, pemerintah tentunya terus melakukan evaluasi guna melihat efektivitas pembelajaran jarak jauh terhadap perkembangan peserta didik. Hasilnya efektivitas PJJ tidak dapat disamakan dengan pembelajaran tatap muka sebab setiap siswa tidak memiliki situasi dan kondisi yang sama saat harus belajar di rumah. PJJ juga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial negatif berkepanjangan diantaranya putus sekolah, serta penurunan capaian belajar serta kekerasan pada anak dan risiko internal.

Seiring dengan telah dimulainya kegiatan vaksinasi bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik dan diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah, pemerintah menargetkan kegiatan pembelajaran tatap muka dimulai pada Juli mendatang.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Menyusul dengan rencana ini maka kegiatan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia ditargetkan rampung pada Juni mendatang.

“Vaksinasi bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik menjadi prioritas vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksin diberikan diseluruh jenjang secara bertahap baik negeri maupun swasta, baik formal maupun nonformal termasuk pendidikan keagamaan,” kata Mendikbud Nadiem Makarim pada Selasa (30/3).

Adapun pemberian vaksin akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pada tahap pertama untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Paud, SD dan sederajat, tahap kedua untuk SD, SMP, SMA dan sederajat, dan tahap ketiga untuk perguruan tinggi.

Disamping vaksinasi, sebagai tahap persiapan awal, Kemdikbud telah mengeluarkan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemda maupun satuan pendidikan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka diantaranya harus dilakukan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan ketat serta pembelajaran jarak jauh.

“Protokol kesehatan itu maksimal 50%, jadi mau tidak mau walaupun sudah divaksinasi harus menyediakan opsi pembelajaran yakni opsi tatap muka secara terbatas dan pembelajaran jarak jauh,” terangnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap rencana dimulainya pembelajaran tatap muka ini akan diikuti oleh proses adaptasi yang cepat dari orang tua/wali, guru, dan murid itu sendiri. Sehingga, seluruh proses pembelajaran bisa berlangsung dengan aman dan nyaman.

“Vaksinasi adalah salah satu strategi penting untuk mengakhiri pandemi COVID-19, dan untuk tenaga publik dan guru adalah salah satu yang harus kita selesaikan hingga akhir Juni. Kita harapkan proses belajar yang dilengkapi dengan vaksinasi dan protokol kesehatan yang baru bisa segera dimulai,” kata Menkes.


Penyerang Mabes Polri Langsung Ditembak Mati, Sudah Sesuai Aturan?

 

Seseorang tergeletak di halaman Mabes Polri dengan senjata pistol. Foto: Dok. Istimewa


Jakarta - Perempuan penyerang Mabes Polri, Jakarta Selatan, bernama Zakiah Aini (25) ditembak mati di dekat Gedung Utama, tak jauh dari kantor Kapolri. Zakiah ditembak mati setelah melepaskan 6 kali tembakan ke polisi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan penembakan karena mengancam keselamatan jiwa orang lain.
“Kita lakukan tindakan tegas pelaku teror mencoba melakukan aksi di Mabes Polri,” kata Sigit di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (31/3).
Dari video yang beredar, tampak Zakiah sempat menghampiri pos pengamanan di gerbang depan Mabes Polri setelah dia berhasil masuk lewat gerbang belakang. Sesampainya di pos depan, Zakiah mengeluarkan pistol lalu menembakkannya ke arah polisi sebanyak 6 kali.
Polisi lain yang berada di lokasi dan cukup jauh dari Zakiah langsung bereaksi. Setelah menunggu Zakiah lemah, polisi menembak tepat di jantung dan membuat perempuan kelahiran 1995 itu ambruk dan tewas seketika.
Saat itu polisi memilih langsung menembak mati pelaku. Bagaimana sebenarnya aturan penanganan kejahatan seperti yang dilakukan Zakiah, hingga polisi bisa memutuskan menembak mati pelaku kejahatan?
Penggunaan senjata api diatur dalam Pasal 47 Perkapolri 8/2009. Pasal 1 Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
Dalam Pasal 2 diatur soal penggunaan senjata api oleh petugas. Senjata api hanya boleh digunakan untuk:
a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa.
b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.
d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.
e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.
Penggunaan senjata api oleh polisi juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Dalam Pasal 8 Ayat 1 disebutkan penggunaan senjata api dilakukan apabila:
a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat.
b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.
c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
Penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

(Berita & Photo : kumparan.com)

Bandara SMB II Palembang Kenakan Biaya Rp 40 Ribu untuk Tes GeNose

 

Uji coba tes GeNose C19 di Bandara SMB II Palembang.

Palembang - Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, mulai melayani tes GeNose C19 bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa transportasi udara. Biaya yang harus dibayar untuk tes ini sebesar Rp 40 ribu.

Executive General Manager Angkasa Pura II Bandara SMB II Palembang, Tommy Ariesdianto, mengatakan layanan tes GeNose C19 merupakan salah satu alternatif cara mendeteksi COVID-19.

"Layanan ini menambahan alternatif syarat yang dapat dipilih masyarakat ketika hedak bepergian menggunakan pesawat," katanya, Jumat (25/3).
Tommy bilang, selama 5 hari kedepan layanan tes GeNose ini akan diuji coba terlebih dahulu kepada petugas Bandara SMB II Palembang dengan mempersiapkan 6 alat tes.
"Pelayanan ini ditempatkan di lantai 3 sky bridge atau 1 lantai di atas tempat swab antigen," katanya.
Sementara untuk menghindari penumpukan penumpang yang ingin menggunakan layanan ini maka mereka nantinya akan diimbau agar dapat hadir minimal 1 jam sebelum jadwal keberangkatan.
"1 alat bisa mendeteksi 15-20 penumpang, biayanya Rp 40 ribu per orang," katanya.
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI, Agoes Soebagio, mengatakan dengan biaya yang terjangkau maka diharapkan dapat kembali meningkatkan gairah masyarakat untuk bepergian menggunakan transportasi udara.
"Harga yang cenderung lebih murah dibanding pilihan lain juga ditunjang hasil yang lebih cepat dan akurasinya tinggi," katanya.
Meski begitu, kata Agoes, pihaknya masih menunggu surat edaran mengenai regulasi penggunakan GeNose C19 ini. Selain itu, keberadaan layanan ini juga bukan berarti meniadakan pilihan tes COVID-19 yang sudah ada.
"Makanya dalam uji coba belum sampai ke publik baru otoritas bandara saja," katanya.

(Berita & Gambar : Kumparan.com)

LOGICAL FALLACY PERTANDINGAN CATUR HARI INI: "ADSENSE" BIKIN ORANG JADI GAK "MAKE SENSE". Oleh : Afi Nihaya Faradisa

( Afi Nihaya Faradisa / fb )

Sejak awal, rencana diadakannya pertandingan antara Pak Dadang dengan seorang grandmaster catur, memang sangat ganjil.

Kontroversi yang menaikkan nama Pak Dadang sampai viral itu kan terkait dugaan bahwa dia pernah ngecheat saat main game catur online, ketahuannya karena dia menang lawan seorang top chess player dari Amerika (kemudian si top player pun 'protes keras').

Seminggu sebelum akun Pak Dadang diban karena dugaan cheating, tingkat akurasinya sangat mencurigakan (yang mana nyaris mustahil untuk diraih tanpa bantuan cheat, bahkan bagi player paling jago di Bumi sekalipun).

FYI, keberadaan cheater di game catur online itu sangat umum, lho.

Jadi wahai netijen, ini bukan mempermasalahkan seorang chess player dari kampung yang menang lawan top international chess player. Bisa sih bisa. Apa sih yang mustahil?

Tapi fair atau tidaknya itu, lho.

Yang disoroti dan jadi polemik adalah DUGAAN KECURANGAN. Titik. Kok jadi melebar. ๐Ÿ˜†

Menang kalahnya dia melawan Irene sang grandmaster di siaran Deddy hari ini, gak ada hubungannya dengan dugaan cheating yang bikin dia viral.

Asal Anda tahu saja... Cheating di game online itu GAK BISA DIBUKTIKAN lewat tanding ulang atau tanding baru. Kan cheatingnya sudah terjadi, sehingga, pembuktian yang akurat cuma bisa dilakukan lewat menganalisis permainan dan grafik data/statistik sebelumnya.

Sekali lagi, ingat, ini game online, bukan main catur di pos ronda!

Jadi, dengan mempertimbangkan analisis statistik permainan Pak Dadang yang telah lalu, sangat wajar jika para sesepuh percaturan di Indonesia ikut jengah dan angkat bicara.

Mempertanyakan fair play saudara sebangsa sendiri bukan berarti kita gak nasionalis dan lebih membela player luar. ๐Ÿ˜‘

Semata-mata karena siapa sih yang gak kesal lihat orang ngecheat?

Cheater itu perusak game dan sangat merugikan player lain yang mainnya fair.

Beneran lho, sebagai gamer, aku sendiri jengkel lahir batin kalau udah capek-capek berusaha mengasah skill dan push rank sampai gak tidur, tapi hancur begitu saja karena ulah cheater yang maunya langsung menduduki tier tinggi tanpa kerja keras. ๐Ÿ˜…

Selain itu, seorang cheater juga dapat merusak reputasi player-player lain dari negara asalnya.

Anehnya, kenapa justru pada membela terduga 'cheater'? Membabi buta dan bar-bar pula. ๐Ÿ˜…

Padahal gak ada yang bilang bahwa Pak Dadang gak jago, lho.

Tapi yang perlu digarisbawahi, jago doang gak menjamin bebas cheat.

Kalau Anda main game online, pasti familiar sama banyak player yang udah jago, tapi masih aja ngecheat (karena ngejar title yang sulit dengan cara instan, iseng, dll).

Kadang, saking jagonya, seorang player game online bahkan bisa ngecheat tanpa kelihatan sama sekali kalau sedang pakai cheat.

Kesimpulannya...

Seorang terduga cheater yang entah siapa kemudian sengaja dipertandingkan dengan grandmaster yang jelas-jelas sudah terbukti skillnya itu merupakan logical fallacy yang sangat keterlaluan.

Jaka sembung bawa golok. ๐Ÿ˜…

Duduk perkaranya apa, yang dilakukan apa.

Apa sih tujuannya 'diadu' gitu?

Ya tujuannya untuk dimanfaatkan sebagai ladang cuan para kapitalis sejati seperti Deddy, lah. ๐Ÿ˜

Cerdik tho 'langkah catur' si Deddy ini? ๐Ÿ˜‚


- Asa Firda Inayah

#QueensGambitFan

7 Cara agar Lulus Tes SKD CPNS 2021

 


EmEmHa - Bagi kalian yang mau mendaftar CPNS dan ingin Lulus Tes SKD ini ada 7 caranya untuk kalian bisa lulus Tes SKD.

Nah Pemerintah akan segera membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2021. 

Mengikuti penerimaan pegawai negeri sipil tentu banyak tantangan dan proses yang harus dilewati. Salah satu proses yang harus dilewati adalah harus lulus pada tahap skd.
Apa saja yang harus dipersiapkan untuk lulus pada tahap SKD? 
Dilansir dari PortalJember menjelaskan tujuh hal yang harus disiapkan untuk lulus SKD, 
yakni : 

1. Mengukur Kemampuan SKD

Hal ini amat penting sebab akan berkaitan dengan pilihan instansi. Cara mengetesnya mudah. Carilah buku panduan CPNS yang akan menyertakan cara penghitungan nilai SKD.

Tes SKD merupakan tes awal CPNS dimana banyak peserta akan gugur di tes ini. Setelah itu simpan hasil tes SKD. Tapi tentunya jangan hanya mengambil satu kali hasil uji coba saja. Cobalah beberapa kali agar hasil yang dikerjakan mendapat nilai yang maksimal.

2. Ikut Bimbingan Belajar (Bimbel)

Selain belajar mandiri, pelamar CPNS juga bisa mengikuti kegiatan bimbingan belajar atau biasa disebut bimbel. Biasanya, menjelang pembukaan CPNS, banyak yang menyediakan jasa bimbel kepada calon pelamar CPNS.

Bimbel yang dilukakan ini bisa menjadi tolak ukur peserta untuk tahu seberapa besar kemampuan diri sendiri, kemudian baru bisa dilanjutkan untuk melihat formasi atau lowongan CPNS yang dibuka. Dari situlah peserta bisa melihat peluang yang ada.

3. Pelajari makna Pancasila dan Undang-Undang

Soal untuk TWK, peserta harus sering membaca terkait Undang-Undang, Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.

4. Posisikan diri sebagai ASN saat mengerjakan soal TKP

Saat mengerjakan soal TKP, anda diharuskan untuk memposisikan diri sebagai ASN yang memiliki karakteristik yang profesional berintegritas, siap mengabdi pada negara dan mengutamakan kepentingan publik sebelum kepentingan pribadi.

5. Tenang dalam mengerjakan soal

Saat mengerjakan soal, sebaiknya tetap tenang dan janganlah panik. Jangan lupa juga untuk selalu memahami materi tes, untuk strategi pengerjaan soal, peserta tetap harus berhati-hati.

6. Jaga Kesehatan

Kesehatan sangatlah penting, kondisi kesehatan yang kurang baik akan mengurangi konsentrasi dalam mengerjakan soal.

7. Berdoa dan Optimis lulus CPNS 2021

Setelah semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, nah kalian tinggal bertawakal dan harus optimis setelah semua tes kalian lalui.

Nah itula 7 cara supaya kalian bisa lulus CPNS, semoga informasi ini bisa membantu kalian yang nanti akan mendaftar CPNS dan akan mengikuti Tes SKD. sekian dan terimakasih.


MODUL SEMESTER SATU

More »

MODUL SEMESTER DUA

More »

MODUL SEMESTER TIGA

More »

MODUL SEMESTER EMPAT

More »

MODUL SEMESTER LIMA

More »

MODUL SEMESTER ENAM

More »

MODUL SEMESTER TUJUH

More »

MODUL SEMESTER DELAPAN

More »

ILMU ADMINISTRASI BISNIS

More »

PROFESI ADVOKAT

More »

NGOMPOL

More »

OPINI

More »