Analisis Hukum: Diskursus `Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela` bagi Calon Kepala Daerah



Oleh : Konsii Kender, S.H. (Advokat)

Opini - Syarat calon kepala daerah, “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” terus menjadi diskursus atau perdebatan di antara mereka yang pernah belajar Ilmu Hukum di perguruan tinggi hukum.

Menurut sebagian orang “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” mengandung multi tafsir, tetapi ada sebagiannya lagi mengatakan bahwa isi hukumnya sudah sangat terang benderang. Namun menarik untuk dicatat bahwa bukan hukum namanya jika tidak melahirkan perdebatan hukum.

Berangkat dari fenomena itu, seorang ahli hukum Belanda mengatakan “sampai saat ini belum ada definisi yang tepat tentang hukum.” Tiga orang sarjana hukum bisa menghasilkan empat bahkan lebih pendapat hukum.

Saking banyaknya pendapat tentang hukum dan karena cakupan hukum itu memang sangat luas dan banyak seginya, sehingga ada seorang ahli hukum mendefinisikan hukum itu sebagai sesuatu yang tidak bisa didefinisikan.

Perdebatan hukum akan lebih bernilai apabila yang mendebatkan isi hukum itu melepaskan dirinya dari interest kepentingan politiknya. Tapi hal itu agak susah terwujud, karena memperdebatkan isi hukum yang di dalamnya mengandung nilai politik. Termasuk analisis hukum yang akan dikemukakan oleh penulis, juga tidak luput dari penilaian tersebut.

Hal itu sah-sah saja, tetapi sebagai seseorang yang pernah belajar Ilmu Hukum adalah haknya juga untuk memberikan analisis hukum sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Syukur-syukur kalau akan menjadi pertimbangan hukum bagi pemangku kepentingan.

Syarat Tidak Pernah Sebagai Terpidana

Diskursus hari ini mungkin menjadi kurang menarik, jika Presiden tidak mengeluarkan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur pelaksanaan pilkada secara tidak langsung, dipilih oleh anggota DPRD.

Bersyukurlah karena pemerintah dan DPR tetap bersama rakyat yang menghendaki pemilihan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyatnya. Suara rakyat tidak diwakilkan oleh DPRD untuk memilih pemimpinnya.

Pada Tahun 2015, PERPU Nomor 1 Tahun 2014 ini pun telah menjadi undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam undang-undang pilkada tersebut secara jelas diatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan beberapa ketentuan syarat.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan ada 19 syarat bagi seorang calon kepala daerah. Itu semuanya diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Kesembilan belas syarat tersebut kurang lebih berisi tentang syarat moral, jenjang pendidikan hingga kecakapan (umur).

Tentu pembuat undang-undang mempunyai pertimbangan filosofis dan sosiologis dalam melahirkan kesembilan belas syarat tersebut, termasuk mempertimbangkan hak asasi manusia seseorang.

Dari sekian ketentuan syarat calon tersebut, yang paling seksi dan terus hangat dibicarakan adalah syarat yang berhubungan dengan kasus hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 7 huruf g mensyaratkan bagi calon kepala daerah “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Dari ketentuan ini, jelas bisa dilihat bahwa semua calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana yang ancaman pidana lima tahun atau lebih tidak boleh sama sekali menjadi calon kepala daerah.

Secara a contrario, pasal ini menjelaskan bahwa terpidana yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun boleh menjadi calon kepala daerah. Kecuali kalau ada keputusan hakim yang mencabut hak politiknya sebagai mana yang diatur dalam Pasal 7 huruf h undang-undang ini.

Dalam perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal tersebut di atas telah dirubah dan diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf g menjadi “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”Kata ‘atau’ dalam pasal ini telah menimbulkan ambigu: apakah ini menjadi alternatif, dalam pengertian kalau tidak memilih kalimat sebelum kata ‘atau’ maka pasti memilih kalimat setelah kata ‘atau’ yang tentu akibat hukum dari dua pilihan itu juga sangat jauh berbeda bagai langit dan bumi.

Atau apakah memang ayat ini merupakan alternatif dalam satu kesatuan pengertian. Satu kesatuan pengertian di sini maksudnya adalah bahwa bagi yang pernah menjadi terpidana boleh menjadi kepala daerah dengan syarat telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana dan jika syarat tidak dijalankan maka sang calon dapat digugurkan.

Kalau melihat perubahan pasal tersebut di atas, pembuat undang-undang memang menghendaki bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menjadi calon kepala daerah tanpa harus dibatasi oleh karena seseorang pernah menjadi terpidana.

Menempatkan hak asasi seseorang pada porsi yang paling tinggi. Sesorang berhak untuk memilih dan dipilih. Proses Screening dikembalikan kepada publik itu sendiri. Publik sendiri yang menentukan apakah seseorang layak atau tidak untuk menjadi kepala daerah dengan tetap mewajibkan kepada calon kepala daerah tersebut menyampaikan secara terbuka dan jujur kepada publik akan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Akan tetapi, ada publik yang menganggap bahwa harus ada penitensi bagi mereka yang pernah melakukan perbuatan pidana tertentu. Kemudian melakukan Judical Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal tersebut di atas.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari petitumnya, sehingga Pasal 4 ayat (2) huruf g tersebut berubah melalui keputusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, menjadi: g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Secara a contrario bahwa terpidana yang diancam hukumannya di bawah 5 (lima) tahun, jenis tindak pidana apapun yang penting bukan terpidana dengan pelaku kejahatan berulang-ulang boleh menjadi calon kepala daerah dan tidak perlu menunggu jangka waktu lima tahun sejak bebas dari pemidanaannya.

Selain itu, juga tidak perlu secara terbuka dan jujur menyampaikan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Dari putusan MK ini, sangat jelas bahwa setiap calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana yang diancam hukuman pidana lima tahun atau lebih, tidak boleh menjadi calon kepala daerah.

Boleh menjadi calon kepala daerah dengan syarat: pertama, terpidana sudah melewati jangka waktu lima tahun sejak bebas; kedua, harus secara jujur dan terbuka menyampaikan kepada publik bahwa ia mantan terpidana dan ketiga, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Putusan MK sifatnya final dan mengikat sehingga harus diilaksanakan dalam peraturan pelaksanaanya dan semuanya itu telah diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu

PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dengan tambahan bukan mantan terpidana Bandar Narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak (Pasal 4 ayat (2) huruf h).

Diskursus Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela

Yang menjadi persoalan dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pilkada adalah adanya ketentuan syarat larangan bagi yang pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf i.

Pasal ini telah memunculkan perdebatan yang lumayan panas, karena melahirkan ambigu dan multi tafsir. Bagaimana tidak melahirkan multi tafsir, karena perbuatan tercela sangat luas makna dan pengertiannya.

Kalau membolak balik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan lex specialis, tidak akan ditemukan pasal yang mengatur tentang tindak pidana perbuatan tercela.

Sebenarnya semua perbuatan pidana adalah perbuatan tercela, karena setiap perbuatan pidana pasti mendapat celaan dari masyarakat. Jangankan perbuatan yang melanggar norma hukum pidana, yang melanggar norma hukum perdata atau melanggar norma kesopanan, norma agama, norma adat pun pasti mendapat celaan dari masyarakat.

Dalam penjelasannya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perbuatan tercela terbatas pada judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina. Ini dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sesuai apa yang diatur dalam batang tubuhnya. Keempat perbuatan tercela ini bisa dilihat bagaimana pengaturannya dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Judi merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang ancaman hukumannya berbeda. Pasal 303 sebenarnya dikenakan bagi Bandar Judi atau usahanya judi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun, sedangkan pasal 303 bis adalah bagi yang ikut judi dari fasilitas judi yang disediakan atau ikut serta judi di tempat umum atau pinggir jalan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.

Mabuk dalam KUHP diatur dalam Pasal 492 buku tiga sebagai tindak pidana pelanggaran. Mabuk bukan sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri tetapi diikuti tindak pidana lainnya dengan ancaman pidana kurungan 6 (enam) hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Sedangkan perbuatan pidana berzinah merupakan delik aduan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan.

Perbuatan tercela pemakai/pengedar narkotika diatur dalam peraturan khusus yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ada dua pasal yang mengatur hukumannya yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 dengan ancaman hukumannya berbeda. Pasal 112 ancaman hukuman minimalnya

4 (empat) tahun dan maksimal 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.” Sedangkan, Pasal 127 ada penggolongan hukumannya berdasarkan jenis narkotika yang disalahgunakan dengan hukuman ada 1 tahun, ada yang 2 tahun dan ada yang 4 tahun, tergantung jenis narkotikanya. Pasal 112 ancaman di atas lima tahun sedangkan Pasal 127 ancaman hukumannya di bawah lima tahun.

Dari keempat perbuatan tercela di atas yang diatur lebih lanjut dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 adalah hanya perbuatan tercela pemakai/pengedar narkotika. Itu diatur dalam Pasal 4 ayat (2e) dan (2f) “syarat bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi pemakai narkotika karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2e) huruf a.”

Pengecualian pemakai narkotika ini juga berlaku bagi mereka yang secara mandiri dan atas keputusan pengadilan menjalankan rehabilitasi sebagaimana diatur ayat (2e) huruf b dan c dengan Surat Keterangan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Sedangkan untuk tindak pidana judi, mabuk, dan berzinah tidak ada pengaturan lebih lanjut dalam PKPU. Kalau tidak diatur bagaimana cara membuktikan adanya tindak pidana tersebut. Padahal PKPU merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang pilkada. Maka di sinilah menimbulkan banyak penafsiran.

Kalau berdasarkan undang-undangnya adalah dengan keterangan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Persoalannya adalah tidak mungkin ada SKCK mencantumkan perbuatan tercela, karena perbuatan tercela merupakan kesimpulan penilaian terhadap sebuah peristiwa atau perbuatan pidana, bukan fakta hukum sebenarnya.

Yang dicantumkan dalam SKCK adalah fakta hukum atas pelanggaran pasal pidana dengan mencantum pasal pidana yang dilanggar, ancaman maksimal hukumannya, dan penjatuhan vonis hukumannya. Termasuk, apakah terpidana merupakan pelaku tindak pidana yang berulang-ulang atau tindak kejahatan sebagai Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak.

Jikalau dalam keterangan SKCKnya adalah mantan Terpidana yang melakukan kejahatan dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun atau lebih (ingat: ancamannya, bukan hukumannya), maka ditelitilah oleh KPUD, apakah sudah lewat lima tahun jangka waktunya dari sejak bebas penjara sampai pada hari pendaftaran (PKPU Pasal 4 ayat (2a) dan ayat (2d)).

Jika sudah lewat lima tahun maka yang bersangkutan sudah boleh menjadi calon kepala daerah tetapi tetap menjalankan ketentuan PKPU Pasal 4 ayat (1) huruf g yaitu, “bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik.” Kemudian diatur lagi lebih teknis di ayat (2b) dan (2c).

Bagi terpidana yang diancam hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih tetapi belum lima tahun jangka waktu sejak bebasnya maka dengan otomatis gugur dan tidak bisa diproses lebih lanjut.

Demikian juga terhadap terpidana Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak gugur dan tidak diproses lebih lanjut walupun ancaman hukumannya di bawah lima tahun.

Apabila dalam keterangan SKCK nya adalah mantan Terpidana yang melakukan kejahatan dengan ancaman pidana di bawah lima tahun maka tidak berlaku baginya harus menunggu jangka waktu 5 tahun sejak bebas penjara. KPUD hanya memberlakukan kepadanya PKPU Pasal 4 ayat (1) huruf g yaitu mengumumkannya kepada publik dan diatur lebih teknis lagi di ayat (2b) dan ayat (2c), meskipun ketentuan ini tidak diatur di dalam undang-undangnya.

Walaupun dalam keterangan SKCKnya dari ketentuan di atas sudah tidak ada masalah lagi, tetapi apabila terdapat dalam pemeriksaan kesehatan menunjukkan positif dalam penggunaan narkoba berdasarkan surat keterangan kesehatan dari team dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) (PKPU Pasal 4 ayat (1) huruf e), kecuali karena alasan kesehatan atau secara mandiri menjalani rehabilitasi dan rehabilitasi berdasarkan keputusan pengadilan dengan surat keterangan sudah selesai rehabilitasi maka calon kepala daerah yang bersangkutan bisa digugurkan dan tidak mengikuti proses selanjutnya.

Dari semua apa yang dijelaskan di atas bisa disimpulkan, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menjadi calon kepala daerah dengan ketentuan syarat sebagai mana yang diatur dalam undang-undang. Termasuk mantan terpidana boleh menjadi calon kepala daerah, tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama, bagi terpidana yang ancamannya hukumannya lima tahun atau lebih, harus jangka waktu dari sejak bebas penjara sampai saat pendaftaran sudah lewat lima tahun, dengan harus mengumumkan kepada publik bahwa ia adalah mantan terpidana. Kalau belum lima tahun maka tidak dibolehkan.

Kedua, terpidana yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun boleh menjadi calon kepala daerah dengan harus mengumumkan kepada publik bahwa ia adalah mantan terpidana, dan tidak harus menunggu jangka waktu lima tahun dari sejak bebas dari hukumannya.

Ketiga, bagi terpidana melakukan perbuatan tercela seperti judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika dan berzinah tetap terikat pada ketentuan pada ancaman hukuman. Apakah ancaman hukumannya lima tahun atau lebih atau ancaman hukumannya di bawah lima tahun sehingga berlaku syarat menunggu jangka waktu lima tahun sejak dibebaskan.

Kecuali pemakai/pengedar narkotika selain terikat dengan ketentuan tersebut juga terikat dengan keterangan dokter positif/tidak menggunakan narkotika dengan segala pengecualiannya.

Keempat, kecuali bagi pelaku kejahatan berulang-ulang, Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan mereka yang hak politiknya dicabut berdasarkan keputusan pengadilan dilarang menjadi calon kepala daerah.

Hukum menurut Grotius merupakan perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan. Salah satu ciri dari negara hukum adalah terjaminnya hak-hak orang dalam undang-undang atau peraturan pengadilan. Termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan politik.

Sementara pemidanaan merupakan proses pertobatan diri supaya bisa kembali ke masyarakat menjadi orang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Mencari pemimipin melalui mekanisme screening atau penyaringan dalam peraturan perundang-undangan yang kaku dan sangat ketat akan berpotensi terhadap pelanggaran hak asasi manusia seseorang. Oleh sebab itu biarkanlah rakyat sendiri yang men-screening siapa pemimpinnya.*

SOAL UPA : HUKUM ACARA PIDANA (TRY OUT 3)



1. Dasar dilakukannya penangkapan terhadap seseorang yang di duga keras telah melakukan suatu tindak pidana ialah :
a. Laporan korban
b. Pengaduan korban
c. Adanya bukti permulaan yang cukup
d. Adanya barang bukti

2. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana paling lama ..... hari
a. 7
b. 3
c. 1
d. 14

3. Dalam KUHAP terdapat beberapa jenis penahanan, dibawah ini yang bukan merupakan jenis penahanan adalah :
a. Penahanan Rumah Tahanan Negara
b. Penahanan Rumah
c. Penahanan Luar
d. Penahanan Kota

4. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan, namun harus mendapat izin dari :
a. Kapolres setempat
b. Kepala Desa atau ketua lingkungan setempat
c. Ketua Pengadilan Negeri setempat
d. Ketua Mahkamah Agung

5. Di bawah ini yang bukan merupakan alasan subyektif untuk dilakukannya penahanan adalah :
a. Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
b. Adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri
c. Dikhawatirkan tersangka akan merusak dan atau menghilangkan barang bukti
d. Tesangka akan mengulangi tindak pidana

6. Jenis penahanan yang dikurangkan seperlimanya dari masa hukuman ialah :
a. Penahanan rumah tahanan negara
b. Penahanan rumah
c. Penahanan luar
d. Penahanan kota

7. Dalam melakukan penggeledahan terdapat tempat-tempat dimana penyidik tidak boleh memasukinya kecuali dalam hal tertangkap tangan, tempat- tempat tersebut ialah :
a. Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah, tempat dimana sedang berlangsung upacara kenegaraan, ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan
b. Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan, ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan
c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah, tempat dimana sedang berlangsung ibadan dan atau upacara keagamaan, ruang dimana sedang berlangsung sidang terbuka
d. Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan, ruang dimana selalu digunakan untuk sidang pengadilan

8. Sidang dalam praperadilan dipimpin oleh :
a. Majelis Hakim
b. Hakim Tunggal
c. Majelis hakim yang terdiri atas tiga atau lima ornag
d. Hakim Ad Hoc

9. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer (koneksitas), diperiksa dan diadili oleh :
a. Peradilan Tata Usaha Negara
b. Mahkamah Agung
c. Peradilan Umum
d. Peradilan Militer

10. Dapatkah penuntut umum mengubah surat dakwaan :
a. Dapat, dan hanya dilakukan satu kali selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai
b. Dapat, dan hanya dilakukan satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai
c. Dapat, dan hanya dilakukan satu kali atas persetujuan dari terdakwa atau penasihat hukumnya
d. Tidak Dapat, karena berkas yang sudah dilimpahkannya ke pengadilan tidak dapat ditarik kembali

11. Dibawah ini adalah mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, kecuali :
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
c. Anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali
d. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

12. Eksekusi atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh
a. kepolisian
b. Jaksa
c. Penasihat Hukum
d. Lembaga Pemasyarakatan

13. Apabila dalam persidangan apa yang didakwkan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dab meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, maka hakim menjatuhkan putusan berupa :
a. Putusan onslaag
b. Putusan vrijspraak
c. Putusan bebas
d. Putusan Pidana percobaan

14. Dalam hukum acara pidana dikenal adanya praperadilan, yaitu :
a. Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penggeledahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
b. Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
c. Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
d. Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan


15. Acara pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan hakim harus sudah menjatuhkan putusan selambat-lambatnya :
a. Tujuh hari
b. Empat belas hari
c. Delapan belas hari
d. Dua puluh satu hari

16. Dibawah ini adalah benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan menurut KUHAP, kecuali :
a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
b. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
c. Benda lain yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

17. Permintaan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh, kecuali :
a. Penyidik
b. Penuntut Umum
c. Pihak ketiga yang berkepentingan
d. Terdakwa atau penasihat hukumnya

18. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh :
a. Penyidik
b. Terdakwa atau penasihat hukumnya
c. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan
d. Terdakwa atau keluarganya

19. Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka yang berwenang mengadili adalah :
a. Pengadilan Negeri tempat tinggalnya di Indonesia
b. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
c. Pengadilan Negeri tempat tinggalnya terakhir di Indonesia
d. Bebas memilih Pengadilan Negeri mana saja

20. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi dalam hal :
a. Diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap
b. Ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
c. Jawaban a dan b benar
d. Jawaban a dan b salah

21. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik secara :
a. Lisan
b. Tertulis
c. Lisan maupun tertulis
d. Tertulis melalui Penasihat Hukumnya

22. Di bawah ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penyidikan, khususnya dalam hal pemeriksaan saksi dan tersangka, kecuali :
a. Saksi diperiksa dengan tidak di sumpah kecuali apa bila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan
b. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara
c. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya
d. Dalam pemeriksaan tersangka tidak didampingi oleh siapa pun termasuk oleh pensaihat hukumnya

23. Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :
a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
b. Beberapa tindak pidanayang bersangkut-paut dengan yang lain
c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan
d. Semua benar

24. Bila penuntut umum dalam membuat surat dakwaan ternyata tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan maka akibatnya :
a. Dapat dibatalkan
b. Batal demi hukum
c. Penuntut umum harus memperbaiki surat dakwaannya lagi
d. Surat dakwaan tidak diterima

25. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara :
a. Tindak pidana terorisme
b. Tindak pidana korupsi
c. Kesusilaan atau terdakwanya anak-anak
d. Kekerasan dalam rumah tangga

26. Seorang hakim mengadili suatu perkara pidana, ternyata terdakwanya adalah mantan isterinya yang sudah dicerai tujuh tahun silam, maka hakim tersebut :
a. Boleh mengundurkan diri
b. Tetap mengadili karena hakim tidak boleh pandang bulu
c. Tetap mengadili tetapi tidak boleh menjadi ketua sidang
d. Wajib mengundurkan diri

SOAL UPA : HUKUM ACARA PIDANA (TRY OUT 2)



1. Upaya hukum luar biasa adalah dengan pengajuan Peninjauan Kembali (PK), berapa lama tenggang waktu untuk mengajukan Peninjauan Kembali?
a. 180 (seratus delapan puluh) hari
b. 90 (sembilan puluh) hari
c. 14 (empat belas) hari
d. Tidak dibatasi jangka waktu

2. Salah satu alat bukti adalah keterangan ahli, yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah :
a. Visum et Repertum
b. Apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan
c. Keterangan kedokteran kehakiman
d. Pendapat para ahli dalam text-book

3. Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan termasuk perpanjangannya selama :
a. 20 (dua puluh) hari
b. 30 (tiga puluh) hari
c. 50 (lima puluh) hari
d. 60 (enam puluh) hari

4. Selama proses pemeriksaan dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri berapa lama Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan termasuk masa perpanjangannya :
a. 30 (tiga puluh) hari
b. 60 (enam puluh) hari
c. 90 (sembilan puluh) hari
d. 120 (seratus dua puluh) hari

5. Untuk kepentingan proses pemeriksaan di persidangan, berapa lama Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan termasuk masa perpanjangannya :
a. 30 (tiga puluh) hari
b. 60 (enam puluh) hari
c. 90 (sembilan puluh) hari
d. 120 (seratus dua puluh) hari

6. Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, jika seorang Terdakwa telah melakukan beberapa tindakan pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri :
a. Pengadilan Negeri di mana domisili Terdakwa
b. Pengadilan Negeri di mana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut
c. Tiap-tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang untuk mengadili perkara Pidana itu
d. Pengadilan Negeri di mana terdakwa melakukan tindak pidana dengan hukuman terberat

7. Apakah Terdakwa memiliki hak bertanya kepada saksi?
a. Terdakwa tidak memiliki hak apa pun dalam pemeriksaan di pengadilan
b. Terdakwa berhak menanyakan kepada saksi hal yang diberikan keterangannya olehnya di sidang itu
c. Terdakwa dapat bertanya kepada saksi dengan persetujuan dari Hakim
d. Terdakwa hanya boleh bertanya bila diberikan kesempatan oleh JPU

8. Dalam persidangan perkara Pidana, apakah diizinkan untuk menanya silang (cross examination) terhadap saksi agar diperoleh kebenaran materiil :
a. Diizinkan, dengan perantara ketua sidang agar saksi-saksi ini dihadapkan satu dengan yang lainnya (acara konfrontasi)
b. Diizinkan, dengan persetujuan dari majlis hakim setelah diadakan pemufakatan antara hakim ketua dan hakim anggota
c. Tidak diizinkan, karena tidak dikenal sistem tersebut dalam hukum acara pidana
d. Tidak diizinkan, karena akan terjadi ketidaktertiban sidang

9. Majlis hakim dalam perkara Pidana mengambil putusan dengan jalan musyawarah yang didasarkan atas :
a. Isi dakwaan, keterangan saksi, dan bukti surat serta persangkaan
b. Surat dakwaan, pengetahuan hakim, petunjuk, dan keterangan terdakwa
c. Isi dakwaan, keterangan saksi, dan pengetahuan hakim
d. Surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan

10. Apakah hal yang 'notoire feit' perlu dibuktikan
a. Wajib dibuktikan
b. Dibuktikan tetapi tidak merupakan kewajiban
c. Dapat dimintakan pembuktian oleh Advokat terdakwa
d. Tidak perlu dibuktikan

11. Keterangan yang didengar dari atau diperoleh saksi dari pihak ketiga disebut
a. Visum et repertum
b. Testimonium defentum
c. Testimonium de auditu
d. Testimonium examination

12. Apakah sayarat untuk sahnya pengucapan putusan pengadilan ?
a. Diucapkan di sidang terbuka untuk umum
b. Dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa
c. Jawaban a dan b benar
d. Jawaban a dan c salah

13. Berapa jangka waktu pemberitahuan dan pemanggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi dan ahli sehingga dianggap patut dan sah?
a. Selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan
b. Selambat-lambatnya 5 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan
c. Selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan
d. Selambat-lambatnya 9 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan

14. Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan salinan putusan Perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat bukti ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu :
a. 7 (tujuh) hari sejak permintaan banding diajukan
b. 14 (empat belas) hari sejak permintaan banding diajukan
c. 30 (tiga puluh) hari sejak permintaan banding diajukan
d. 21 (dua puluh satu) hari sejak permintaan banding diajukan

15. Kekuasaan Mahkamah Agung untuk melakukan Kasasi hanya terbatas pada :
a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU
c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya
d. Jawaban a, b, dan c semua benar

16. Berapa lama tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Kasasi, jika terdakwanya ditahan?
a. 7 (tujuh) hari
b. 14 (empat belas) hari
c. 30 (tiga puluh) hari
d. 60 (enam puluh) hari

17. Dalam hal Peninjauan Kembali (PK) diminta oleh Jaksa Agung disebut :
a. Upaya hukum biasa
b. Upaya hukum luar biasa
c. Permohonan herzienning
d. Permohonan Kasasi demi kepentingan hukum

18. Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah :
a. Eksekutor pengadilan
b. Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri
c. Jaksa
d. Juru Sita

19. Dimanakah letak Panitera dalam tata cara dan tata tertib persidangan, menurut Pasal 230 KUHAP adalah :
a. Belakang sisi kanan dari tempat Hakim Ketua Majelis Sidang
b. Sisi kanan depan dari tempat Hakim Ketua Majelis Sidang
c. Sisi kiri depan dari tempat Hakim Ketua
d. Berdampingan bersama Hakim Majelis Sidang

20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang oleh Undang-Undang PPNS Tahun 1995 dalam perkara penyelundupan adalah :
a. Imigrasi
b. Bakoe Kamla
c. Bea dan Cukai
d. Polisi

21. Terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan dasar bukti permulaan yang cukup, dapat dilakukan penangkapan untuk paling lama ...... hari
a. Satu hari
b. Dua hari
c. Sepuluh hari
d. Tiga puluh hari

22. Umumnya penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan, Namun penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah yaitu dalam hal :
a. Terdapat bukti permulaan yang cukup
b. Jika tersangka tidak mau bekerja sama dengan penyidik
c. Tersangka tertangkap tangan
d. Terdapat upaya tersangka untuk menghilangkan barang bukti

23. Di bawah ini terdapat beberapa alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, kecuali :
a. Tersangka atau Terdakwa diduga akan melarikan diri
b. Tersangka atau Terdakwa dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti
c. Tersangka atau Terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun
d. Tersangka atau Terdakwa diduga akan mengulangi tindak pidana

24. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama :
a. 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 30 (tiga puluh) hari
b. 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 40 (empat puluh) hari
c. 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari
d. 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat paling lama 40 (empat puluh) hari

25. Dalam hal apakah terdakwa diputus bebas oleh hakim pemeriksa suatu perkara?
a. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
b. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana
c. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
d. Jika terdakwa telah mengakui perbuatan tindak pidana yang ia lakukan dan terdapat alasan pemaaf

SOAL UPA : HUKUM ACARA PIDANA (TRY OUT 1)



1. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan KUHAP mengenal sistem :
a. Inquisitoir
b. Accusatoir
c. Herzienning
d. Jawaban a dan b benar

2. Asas-asas hukum yang tidak tersurat akan tetapi tersirat dalam KUHAP adalah :
a. Asas praduga tak bersalah
b. Asas pemeriksaan secara langsung
c. Asas personalitas aktif
d. Asas Rehabilitasi atas salah tangkap

3. Kewenangan Penyidik karena kewajibannya yang diatur dalam perundang-undangan, kecuali :
a. Menerima laporan/pengaduan
b. Menagkap seseorang tanpa surat resmi
c. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

4. Dalam KUHAP, Penyidik segera melakukan tindakan penyelidikan sejak Penyelidik :
a. Mengetahui suatu peristiwa kejahatan
b. Mengetahui kelalaian seseorang
c. Menerima laporan mengenai suatu pelanggaran
d. Jawaban a dan c benar

5. Salah satu alasan penghentian penyidikan berdasarkan KUHAP adalah :
a. Jika tidak terdapat cukup bukti
b. Tidak adanya surat tugas/perintah
c. Demi kepentingan keluarga tersangka
d. Peristiwa yang diselidiki tersebut bukan merupakan kejahatan berat

6. Gugatan Ptaperadilan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, kecuali :
a. Sah/tidaknya suatu penangkapan/penahanan
b. Sah/tidaknya penghentian penyidikan
c. Sah/tidaknya perikatan antara tersangka dengan kuasanya
d. Pemerintah ganti rugi atau rehabilitasi

7. Penyidik dapat menggunakan wewenangnya untuk melakukan penggeledahan, dalam hal penyidik menggeledah rumah, maka harus :
a. Berpangkat minimal kapten
b. Disaksikan oleh minimal 1 (satu) orang saksi
c. Menunjukkan KTP terhadap Ketua RT
d. Ada suarat izin dari Pengadilan Negeri setempat

8. Pada pasal berapa bantuan Hukum terhadap Tersangka/Terdakwa diatur dalam KUHAP :
a. Pasal 50 -68 KUHAP
b. Pasal 75 KUHAP
c. Pasal 69 - 74 jo. Pasal 54 KUHAP
d. Pasal 76 KUHAP

9. Kewenangan untuk melakukan penahanan dimiliki oleh instansi-instansi dibawah ini, kecuali :
a. Jaksa
b. Penuntut Umum
c. Penyidik atas perintah Penyidik yang berwenang
d. Hakim

10. Berapa lama waktu penahanan yang diperlukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidik ditambah waktu perpanjangannya :
a. 10 (sepuluh) hari
b. 40 (empat puluh) hari
c. 20 (dua puluh) hari
d. 60 (enam puluh) hari

11. Berapa jumlah keseluruhan waktu masa penahanan dimulai dari saat penyidikan, penuntutan, tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Tingkat Mahkamah Agung :
a. 120 (seratus dua puluh) hari
b. 360 (tiga ratus enam puluh) hari
c. 240 (dua ratus empat puluh) hari
d. 400 (empat ratus) hari

12. Pada saat dilakukan penahanan seorang Tersangka/Terdakwa memiliki hak, kecuali :
a. Hak untuk menghubungi penasihat hukum
b. Meminta secara langsung agar dapat mengunjungi familinya
c. Hak untuk menerima kunungan dokter
d. Hak untuk menghubungi rohaniawan

13. Sistem apa yang dianut dalam pembuktian menurut KUHAP :
a. Pembuktian oleh Penuntut Umum dan Tersangka/Terdakwa
b. Pembuktian oleh Tersangka/Terdakwa
c. Pembuktian oleh Penuntut Umum
d. Pembuktian oleh penyidik kepolisian

14. Yang mengajukan dan yang membuat surat dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum, di bawah ini yang merupakan isi surat dakwaan adalah :
a. Motif Terdakwa melakukan perbuatan pidana
b. Keterangan mengenai waktu dan tempat di mana perbuatan itu dilakukan
c. Keadaan terdakwa melakukan perbuatan itu
d. Kesimpulan Terdakwa bersalah atau tidak

15. Bagi hakim yang memeriksa suatu perkara, surat dakwaan berfungsi sebagai :
a. Dasar pemeriksaan di Sidang Pengadilan
b. Dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup pemeriksaan
c. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan sidang
d. Jawaban a, b, dan c benar

16. Dalam suatu sidang pemeriksaan perkara Praperadilan dipimpin oleh :
a. Hakim Majelis
b. Hakim Anggota
c. Hakim Tunggal
d. Panitera Pengganti

17. Perubahan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dapat dialakukan satu kali, hal itu dilakukan selambat-lambatnya :
a. 2 (dua) hari sebelum sidang dimulai
b. 5 (lima) hari sebelum sidang dimulai
c. 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai
d. 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai

18. Upaya hukum merupakan hak Tersangka/Terdakwa, dan upaya hukum luar biasa adalah :
a. Kasasi demi kepentingan hukum
b. Praperadilan
c. Peninjauan Kembali
d. Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali

19. Perkara yang akan diperiksa atau sedang diperiksa dapat ditutup demi hukum apabila :
a. Diputus bebas oleh Pengadilan
b. Tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan
c. Terdakwa meninggal dunia
d. Surat Dakwaan tidak jelas

20. Berikut merupakan Pejabat/Instansi yang berwenang untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa, kecuali :
a. Penyidik atau Penyidik Pembantu
b. Pejabat Negara
c. Penuntut Umum
d. Hakim

21. Atas suatu putusan pengadilan dapat dilakukan Permohonan Kasasi, dan berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa :
a. 7 (tujuh) hari
b. Tidak ada tenggang waktu
c. 14 (empat belas) hari
d. 30 (tiga puluh) hari

22. Apabila terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) antara lembaga peradilan yang satu dengan lembaga peradilan yang lain, maka yang berwenang memutuskan sengketa tersebut adalah :
a. Pengadilan Negeri
b. Mahkamah Agung
c. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
d. Mahkamah Militer Tinggi

23. Alat bukti yang dibawah ini yang tidak diatur dalam KUHAP adalah :
a. Keterangan Saksi
b. Pengakuan Terdakwa
c. Surat
d. Petunjuk

24. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar atas permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam KUHAP, kecuali :
a. Apabila ditemukan/terdapat keadaan hukum (novum) baru
b. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam pemeriksaan
c. Apabila dalam putusan tersebut terdapat saling bertentangan
d. Apabila hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari ancaman maksimal dalam Undang-Undang

25. Perkara dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, kecuali :
a. Perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan
b. Perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumannya mudah dan sifatnya sederhana
c. Perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan
d. Perkara yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun

26. Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi yang diajukan oleh :
a. Terpidana atau keluarganya
b. Terpidana atau penasihat hukumnya
c. Jaksa Agung
d. Menteri Hukum dan HAM

SOAL UPA : HUKUM ACARA PERDATA



1. Pengajuan gugatan dapat diajukan secara lisan dan secara tertulis, dan tata cara mengajukan gugatan tertulis diatur dalam :
a. Pasal 118 HIR/142 RBg
b. Pasal 122 HIR/144 RBg
c. Pasal 123 HIR/142 RBg
d. Pasal 118 HIR/143 RBg

2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 HIR/284 RBg terdapat alat-alat bukti sebagai pembuktian yang dapat diajukan di Persidangan, yaitu :
a. Bukti Surat Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah
b. Bukti Surat Bukti Saksi, Petunjuk, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa
c. Bukti Surat Bukti Saksi, Persangkaan, Keyakinan Hakim, Sumpah
d. Bukti Surat Bukti Saksi, Yurisprudensi, Pengakuan, Sumpah

3. Berdasarkan Pasal 227 HIR/ 261 RBg, alasan utama mengajukan Permohonan Sita Jaminan adalah :
a. Menjamin Gugatan, bila menang dalam putusan tidak hanya diatas kertas
b. Khawatir barang yang menjadi sengketa dijual oleh tergugat
c. Khawatir nilai barang menjadi rendah
d. Agar barang tetap berada dalam status quo Tergugat

4. Apabila sebuah ruko yang sedang disewakan kepada orang lain dikenakan Sita Eksekusi, maka yang berhak mengajukan bantahan terhadap Sita Eksekusi ini adalah :
a. Si Penyewa Ruko yang disita dengan upaya hukum Derden Verzet
b. Si Pemilik Ruko yang disita
c. Si Pemilik dan Si Penyewa Ruko
d. Semua orang yang berkepentingan atas Ruko tersebut

5. Seorang Tergugat atau Kuasa Hukumnya dapat mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Relatif terhadap Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara gugatan tersebut pada saat :
a. Hanya pada waktu pemeriksaan tingkat Pertama dan tingkat Banding
b. Hanya pada waktu permulaan sidang pertama diajukan
c. Pemeriksaan tingkat pertama sejak sidang dibukasampai sebelum Putusan
d. Pemeriksaan tingkat pertama, Banding dan Kasasi

6. Di bawah ini adalah karakteristik dari suatu gugatan voluntair, kecuali :
a. Diajukan secara sepihak
b. Masalah yang diajukan adalah berisfat kepentingan 1 pihak saja
c. Tidak ada sengketa
d. Ada pihak Penggugat dan ada Pihak Tergugat

7. Surat Panggilan guna menghadiri persidangan, harus diterima Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 122 HIR/142 RBg dalam hari kerja sebelum hari sidang :
a. 1 (satu)
b. 3 (tiga)
c. 7 (tujuh)
d. 14 (empat belas)

8. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut ialah Tangkisan Tergugat tentang :
a. Perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 125 ayat (2) KUHAP)
b. Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkara yang diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksi atau termasuk kewenangan lingkungan peradilan lain.
c. Gugatan Penggugat kabur
d. Jawaban a, b, dan c semuanya benar

9. Pengajuan Gugatan yang lebih dari seseorang Tergugat harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal :
a. Salah satu Tergugat
b. Dimana barang sengketa tidak bergerak berada
c. Tergugat yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan Penggugat
d. Tergugat Pertama

10. Si (A) bertempat tinggal di Yogyakarta, menyewahkan rumahnya yang terletak di Sleman kepada (B) yang bertempat tinggal di Bantul. Masa Sewa selama 5 Tahun dan besarnya uang sewa setiap tahun akan naik sesuai inflasi sebesar 5%. Namun pada tahun ketiga, (B) tidak lagi membayar uang sewa dan (A) mengajukan gugatan terhadap (B) yang bertempat tinggal di Bantul berkenaan dengan uang sewa menyewa yang belum dibayar. Dalam Perjanjian Sewa, (A) dan (B) menyepakati, segala permasalahan yang berkenan dengan Perjanjian Sewa akan diselesaikan melalui Pengadilan Yogyakarta. Dalam hal ini maka gugatan tersebut harus diajukan oleh (A) di :
a. Pengadilan Negeri Bantul
b. Pengadilan Negeri Sleman
c. Pengadilan Negeri Yogyakarta
d. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

11. Didalam gugatan terdapat posita dan petitum, yang dimaksud dengan petitum gugatan adalah :
a. Bagian dari gugatan yang memaparkan tentang kejadian-kejadian atau peristowa
b. Bagian dari gugatan yang memuat hal-hal yang diminta penggugat
c. Bagian dari gugatan yang memaparkan mengenai dasar dan alasan diajukannya gugatan
d. Jawaban a dan c benar

12. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan menggabungkan diri dengan salah satu pihak dalam perkara tersebut, disebut :
a. Voeging
b. Tussenkomst
c. Intervensi
d. Vrijwaring

13. Tussenkomst adalah :
a. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung menggabungkan diri dengan salah satu pihak dalam perkara
b. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung tidak memihak kepada pihak Tergugat ataupun pihak Penggugat, untuk membela haknya sendiri
c. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena ditarik oleh pihak Tergugat
d. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena ditarik oleh pihak Penggugat

14. Vrijwaring adalah :
a. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung menggabungkan diri dengan salah satu pihak dalam perkara
b. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung tidak memihak kepada pihak Tergugat ataupun pihak Penggugat, untuk membela haknya sendiri
c. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena ditarik oleh pihak Tergugat
d. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena ditarik oleh pihak Penggugat

15. Pihak ketiga yang merasa sebagai Pemilik dari barang yang sedang di sengketakan di Pengadilan Negeri, dan ia ingin membela haknya, mak ia dapat masuk dalam perkara tersebut yang sedang berjalan, hal ini dalam praktik Peradilan disebut :
a. Tussenkomst
b. Derden Verzet
c. Intervensi
d. Vrijwaring

16. Yang berwenang untuk melaksanakan (mengeksekusi) suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap ialah :
a. Panitera dan Pemohon eksekusi
b. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut
c. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut
d. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan di mana perkara tersebut di periksa dan di putuskan

17. Dalam praktik, sering dijumpai bahwa penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan milik pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara. Untuk mempertahankan hak dan kepentingan atas harta miliknya, maka upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga terhadap penyitaan tersebut adalah :
a. Gugatan
b. Intervensi
c. Permohonan perlindungan
d. Derden verzet

18. Terhadap putusan verstek dapat ditempuh upaya hukum, berupa :
a. Banding
b. Perlawanan/verzet
c. Kasasi
d. Peninjauan Kembali

19. Tenggang waktu mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek :
a. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan verstek diberitahukan kepada Tergugat
b. Dalam waktu 8 (delapan) hari sejak adanya teguram untuk melaksanakan isi putusan verstek tersebut
c. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak adanya penyitaan-penyitaan
d. Jawaban a, b, dan c benar

20. Testimonium de auditu adalah :
a. Keterangan yang bersumber dari pengalaman pribadi saksi atas suatu kejadian atau peristiwa yang disengketakan
b. Keterangan yang saksi peroleh dari orang lain
c. Keterangan yang bersumber dari penglihatan atau pendengaran saksi secara langsung atas suatu kejadian atau peristiwa yang disengketakan
d. Jawaban a, b, dan c benar

21. Hakim akan memberikan suatu putusan yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard) jika :
a. Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya
b. Gugatan yang diajukan Penggugat salah alamat (error inpersona)
c. Gugatan yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuurlibel)
d. Jawaban b, dan c benar

22. Keterangan seorang saksi dianggap telah memenuhi syarat materiil jika keterangan tersebut diberikan berdasarkan :
a. Pendapat pribadi saksi
b. Kesimpulan pribadi saksi
c. Dugaan pribadi saksi
d. Pengalaman saksi

23. SitaRevindicatoir (Revindicatoir Beslag) adalah sita atas barang milik Penggugat yang berada/dikuasai oleh orang lain atau Tergugat Objek Sita Revindicatoir adalah :
a. Dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak
b. Hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja
c. Hanya terbatas pada benda bergerak saja
d. Meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak

24. Panggilan sidang terhadap pihak-pihak yang berperkara dianggap sebagai panggilan yang resmi dan patut apabila dilakukan oleh :
a. Ketua dari pengadilan yang bersangkutan
b. Ketua Majelis Hakim dari perkara yang bersangkutan
c. Jurusita Pengadilan yang bersangkutan
d. Panitera dari Pengadilan yang bersangkutan

25. Panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara di pengadilan telah di lakukan secara patut maksudnya :
a. Yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara menurut Undang-Undang
b. Panggilan dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah
c. Pemanggilan dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu
d. Semua jawaban benar

Pelantikan Kepala Sekolah SMA Sederajat di Sumsel , Juga di Lubuklinggau, Musi Rawas dan Muratara














Palembang - Wakil Gubernur Sumsel Ir H. Mawardi Yahya secara resmi melantik 488 pejabat Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLBN di Lingkungan Pemprov Sumsel bertempat di Gedung Aula SMKN 2 Palembang, Senin (7/9/2020).

Wagub Mawardi Yahya mengatakan, bidang pendidikan ini salah satu komitmen Pemprov Sumsel terutama dalam mencetak generasi muda yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas tersebut maka Wagub meminta para pejabat yang baru saja dilantik ini untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebaik-baiknya.

“Setelah dilantik ini tentu secara konstitusi, aturan dan hukum bahwa para pejabat mempunyai tanggungjawab yang tidak diragukan lagi dalam menjalankan pendidikan serta mencetak generasi muda kedepan. Karena Pemprov Sumsel mempunyai komitmen yang jelas di bidang pendidikan,” katanya.

Apalagi, Wagub menilai SMA/SMK/SLBN sudah di bawah tanggungjawab Pemprov Sumsel maka harus menjadi yang terbaik dibanding saat masih di bawah tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebelumnya.

“Setelah tanggungjwab dari Kabupaten/Kota kemudian dibawah tanggungjawab Provinsi, maka kita harap sekolah-sekolah harus lebih baik dari sewaktu masih dibawah Kabupaten/Kota,”ungkapnya.

Oleh karena itu, Wagub meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumsel untuk mendata sekolah-sekolah mana yang harus dibenahi dan perhatikan sehingga nantinya akan menjadi sekolah yang baik.

“Kepala Dinas Pendidikan Sumsel saya perintahkan untuk mendata apa kebutuhan dan kekurangan dan apa yang tidak layak sehingga Pemprov Sumsel dapat membenahinya. Kita ingin SMA/SMK/SLBN ini harus menjadi terbaik,” tegasnya.

Dirinya juga meminta dibidang pendidikan para anak-anak itu tidak hanya diberikan pembelajaran secara formal tapi juga diberikan pembelajaran non formal/ekstrakurikuler. Hal ini menurut Wagub penting ketika para anak-anak selesai menjalankan pendidikan mereka akan membaur di tengah masyarakat.

“Atas nama Pemprov Sumsel kami mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat dan jajaran di Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLBN karena hari ini di kukuhkan, jalankan tugas dan tanggungjawab ini,” tutup Wagub Mawardi Yahya.

Berikut nama-nama kepala sekolah di Bumi Silampari yang dilantik:

Musi Rawas

  1. Marsudi – Kepala SMAN Tiang Pumpung Kepungut
  2. Hj Nurlaila – Kepala SMAN Sumberharta
  3. Saprizal – Kepala SMKN Muara Kelingi
  4. Dr Donni Pestalozi – Kepala SMKN Purwodadi
  5. Surantini – Kepala SMAN 1 Muara Beliti
  6. Suheriah – Kepala SMAN 1 Tugumulyo
  7. Yas Budaya – Kepala SMAN 2 Muara Beliti
  8. Muhammad Darmansyah – Kepala SMAN 2 Muara Kelingi
  9. Hendra Rihartono – Kepala SMAN Bangun Jaya
  10. Damiyanto – Kepala SMAN Campursari
  11. Fajar Sumantri – Kepala SMAN Jayaloka
  12. Mangguyang Nasution – Kepala SMAN Karya Sakti
  13. Saidina Umar – Kepala SMAN Marga Baru
  14. Fahrudin – Kepala SMAN Megang Sakti
  15. Fahmi Hadian – Kepala SMAN 1 Muara Kelingi
  16. M Lekat – Kepala SMAN 1 Muara Lakitan
  17. Manap – Kepala SMAN Purwodadi
  18. Sucipto – Kepala SMAN Raksa Bukti
  19. H Suhardi – Kepala SMAN Selangit
  20. Farhan – Kepala SMAN Semangus
  21. Syofianto – Kepala SMAN Simpang Semabang
  22. Ahmad Dani – Kepala SMAN Sukakarya
  23. Henni Kristiati – Kepala SMAN Terawas
  24. Robi Yozanta – Plt Kepala SMAN Tugu Sampurna
  25. Robiyanto – Kepala SMKN Tugumulyo
  26. Sunarno – Kepala SMKN Muara Beliti
  27. H Yusep Mubarok – Kepala SMKN Pertanian
  28. Dwi Tugiantoro – Kepala SLBN Musi Rawas

Lubuklinggau

  1. Zulkarnain – Kepala SMAN 1 Lubuklinggau
  2. Dewi Aulia M – Kepala SMAN 2 Lubuklinggau
  3. Hairul Aswar – Kepala SMAN 3 Lubuklinggau
  4. Erwin Susanto – Kepala SMAN 4 Lubuklinggau
  5. H Jamaludin – Kepala SMAN 5 Lubuklinggau
  6. Lya Kamila – Kepala SMAN 6 Lubuklinggau
  7. Agustunizar – Kepala SMAN 7 Lubuklinggau
  8. Romdon – Kepala SMAN 8 Lubuklinggau
  9. Siti Dahniar – Kepala SMAN 9 Lubuklinggau
  10. Eriani – Kepala SMKN 1 Lubuklinggau
  11. Heri Jumiati – Kepala SMKN 2 Lubuklinggau
  12. Puguh Purnomo – Kepala SMKN 3 Lubuklinggau
  13. Suhar Jendro – Kepala SMKN 4 Lubuklinggau
  14. Wandi – Kepala SLBN Lubuklinggau

Musi Rawas Utara

  1. Edy Sutriono – Kepala SMKN Rawas Ulu
  2. M.Ali Gunawan – SMAN Surulangun
  3. Jamal Nasor – Kepala SMAN Rupit
  4. Mariyo –Plt Kepala SMAN Noman
  5. Darwayus –Kepala SMAN Napa Licin
  6. Alpati – Kepala SMAN Muara Kulam
  7. Darmadi – Kepala SMAN Bingin Teluk
  8. Zainal Abidin –Kepala SMAN Karang Dapo
  9. Hasiah – Kepala SMAN Karang Jaya
  10. Romli Sedali –Kepala SMAN Nibung
  11. Basuki Rahmat –Plt. Kepala SMAN Sukamenang

SOAL UPA : KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA (TRY OUT 2)

1. Setiap Advokat wajib memegang teguh dan menjaga kerahasiaan setiap informasi yang disampaikan klien meskipun hubungan dengan klien tersebut telah berakhir. Prinsip ini dikenal dengan istilah :
a. attorney-client secrecy
b. attorney-client trust
c. attorney-client confidentiality
d. attorney-client relationship

2. Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan dengan suatu persyaratan yang berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Ketentuan Umum Kode Etik Advokat disebut sebagai :
a. Advokat
b. Pengacara
c. Pembela
d. Penasihat Hukum

3. Sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Advokat dan ketentuan umum Kode Etik Advokat, bahwa orang, Badan hukum atau lembaga yang menerima jasa hukum dan atau bantuan hukum dari Advokat disebut :
a. Klien
b. Pencari Keadilan
c. Klien tetap
d. Pasien

4. Pengangkatan seorang Advokat menurut Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dilakukan oleh :
a. Mahkamah Agung
b. Organisasi Advokat
c. Kejaksaan Agung
d. Departemen Hukum dan HAM

5. Induk organisasi Advokat yang dibentuk oleh 8 (delapan) organisasi profesi Advokat untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Advokat adalah bernama :
a. AADI
b. PUSBADHI
c. FERARI
d. Tidak ada jawaban yang benar

6. Profesi Advokat dinyatakan sebagai sebuah profesi yang mulia, dikenal dengan istilah :
a. Officium nobile
b. Officium nobel
c. Honour Distinction
d. Honour Profession

7. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum UU No. 18 Tahun 2003, bahwa jasa ysng diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, disebut :
a. Klien
b. Advokat
c. Jasa Hukum
d. Bantuan Hukum

8. Jasa Hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma (prodeo) kepada klien yang tidak mampu sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Ketentuan Umum UU No. 18 Tahun 2003 disebut :
a. Klien
b. Advokat
c. Jasa Hukum
d. Bantuan Hukum

9. Bantuan hukum oleh Advokat yang diberikan di luar pengadilan disebut dengan sebagai :
a. Bantuan Hukum Pasif
b. Bantuan Hukum Aktif
c. Bantuan Hukum Litigasi
d. Bantuan Hukum Nonlitigasi

10. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003, Bantuan Hukum oleh Advokat bertujuan untuk :
a. Meluruskan jalannya proses hukum di Pengadilan
b. Membantu orang yang bersalah untuk bebas dari hukuman
c. Selalu memenangkan perkara klien
d. Memperjuangkan kepentingan hukum klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan

11. Berdasarkan Pasal 23 UU No. 18 Tahun 2003, bahwa Advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah Negara Republik Indonesia dan tunduk pada Kode Etik Advokat dan peraturan perundang-undangan disebut :
a. Advokat Asing
b. Teman sejawat
c. Lawyer
d. Advokat

12. Didalam ketentuan KUHAP, Peran dan Fungsi Advokat di tingkat pemeriksaan penyidikan adalah bersifat :
a. Aktif namun terbatas
b. Pasif
c. Terbatas dengan syarat
d. Luas dan bebas

13. Wilayah kerja Advokat sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat :
a. Domisili Advokat tersebut
b. Domisili klien yang dibelanya
c. Domisili Advokat dan Klien yang dibelanya
d. Seluruh wilayah Republik Indonesia

14. Fungsi seorang Advokat dalam mengemban misi sebagai wakil/kuasa dan kliennya,diistilahkan dengan :
a. Legal Advisor
b. Legal consoultant
c. A Representative of Clients
d. Legal Service

15. Motto yang sering didengar dan diucapkan Advokat adalah "Fiat Justitia Ruat Coelum", artinya :
a. Keadilan harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh
b. Demi keadilan akan ditempuh segala cara
c. Demi keadilan untuk kepastian hukum
d. Demi keadilan dan kepastian hukum

16. Dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa IPHI merupakan organisasi profesi Advokat. Kepanjangan dari IPHI adalah :
a. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
b. Induk Pengacara Hukum Indonesia
c. Induk Penasihat Hukum Indonesia
d. Ikatan Profesi Hukum Indonesia

17. Ketentuan perundang-undangan mengenai Advokat diatur dalam
a. Undang-Undang No. 8 Tahun 2002
b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003
c. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002
d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2003

18. Persatuan Advokat Indonesia (PAI) sebagai cikal bakal Organisasi Advokat pada awalnya muncul di Jakarta bersamaan dengan dilakukannya Seminar hukum Nasional pada tanggal :
a. 14 Maret 1963
b. 14 Maret 1964
c. 14 April 1963
d. 14 Mei 1963

19. Sebelum lahirnya Organisasi Advokat, 8 (delapan) organisasi tersebut bersama-sama melakukan kegiatan verifikasinya atau herregistrasi Advokat untuk membentuk Organisasi Advokat dengan menggunakan nama :
a. KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia)
b. IPHI (Ikatan Pengacara Hukum Indonesia)
c. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia)
d. FKAI (Forum Komunikasi Advokat Indonesia)

SOAL UPA : KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA (TRY OUT 1)

1. Seorang Advokat boleh menolak untuk memberi nasihat hukum dan bantuan hukum kepada klien, dengan pertimbangan :
a. Tidak sesuai dengan keahliannya
b. Bertentangan dengan hati nuraninya
c. Jawaban a dan b benar
d. Tidak ada jawaban yang benar

2. Di bawah ini yang termasuk teman sejawat Advokat ialah :
a. Jaksa
b. Polisi
c. Hakim
d. Semua salah

3. Dibawah ini merupakan pernyataan yang tidak benar menyangkut hubungan Advokat dengan klien adalah :
a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai
b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya
c. Advokat harus memeberikan kleyakinan kepada klien dan menjamin kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang
d. Advokat harus menolak perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya

4. Jika ada Advokat melanggar kode etik dan ada Advokat yang merasa keberatan terhadap tindakan teman sejawat tersebut, maka dapat mengajukan kepada :
a. Mahkamah Agung
b. Komisi Pengawas
c. Dewan Kehormatan
d. Advokat Senior

5. Seorang klien dalam suatu perkara yang dihadapinya dapat mencabut kuasa dan memberikan kuasa kepada Advpokat yang baru, maka dapatkah Advokat yang baru menerima perkara tersebut :
a. Dapat, setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula
b. Dapat, tanpa harus menunggu bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula
c. Tidak dapat, karena klien tersebut sudah terikat dengan Advokat semula
d. Tidak dapat, karena dentgan mengganti Advokat maka klien telah merendahkan profesi Advokat

6. Dapatkah Advokat dalam perkara pidana yang didampinginya di dalam suatu pengadilan menghubungi hakim :
a. Tidak dapat
b. Dapat, bila bersama-sama dengan klien
c. Dapat, bila bersama-sama dengan penuntut umum
d. Dapat bila dilakukan secara tertutup

7. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir ia bekerja selama .... semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut :
a. 3 tahun
b. 2 tahun
c. 4 tahun
d. 5 tahun

8. Dalam pengaduan terhadap Advokat yang diduga melanggar kode etik Advokat segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada
a. Dewan pimpinan cabang/daerah di mana teradu sebagai anggota pada tingkat dewan kehormatan cabang/daerah
b. Dewan pimpinan pusat pada tingkat Dewan kehormatan pusat organisasi di mana teradu sebagai anggota
c. Pengadu/Teradu
d. Semua benar

\ 9. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu :
a. Klien
b. Teman sejawat Advokat
c. Pejabat pemerintah
d. Semua benar

10. Pelanggaran terhadap kode etik Advokat dapat disampaikan secara :
a. Lisan, disertai alasan pengaduan
b. Harus tertulis disertai dengan alasan-alasannya
c. Lisan dan tertulis
d. Tertulis, singkat, tanpa alasan pengaduan

11. Dalam sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik Advokat, baik pengadu maupun teradu :
a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasihat
b. Harus hadir, namun bila berhalangan dapat diwakilioleh penasihat
c. Tidak perlu hadir, cukup kuasanya
d. Pengadu harus hadir, sedangkan teradu bila tidak hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakili

12. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa :
a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima
b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu
c. Menolak pengaduan dari pengadu
d. Semua benar

13. Dibawah ini yang bukan merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada Advokat yang terbukti melanggar kode etik Advokat adalah :
a. Peringatan biasa
b. Peringatan pertama
c. Peringatan keras
d. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu

14. Proses sidang pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik dilakukan, secara :
a. Terbuka, dari awal hingga putusan
b. Tertutup, sedangkan putusan secara terbuka
c. Dapat dilakukan dalam sidang terbuka ataupun tertutup, tergantung pada keinginan para pihak
d. Dapat dilakukan dalam sidang terbuka ataupun tertutup, tergantung pada kehendak majelis

15. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu terhadap Advokat apabila sifat pelanggarannya :
a. Ringan, tidak berat dan dapat dimanfaatkan
b. Berat, tapi dapat dimaafkan dengan jaminan bahwa Advokat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
c. Berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik
d. Berat, dan sudah merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat

16. Dibawah ini merupakan pernyataan yang benar mengenai cara bertindak menangani perkara sebagaimana yang telah diatur dalam Kode Etik Advokat :
a. Isi pembicara atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antara Advokat akan tetapi tidak berhasil, dapat digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan
b. Advokat wajib mengajari dan atau memengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana
c. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka ia boleh berhubungan dengan orang itu tentang perkara tersebut tanpa melalui Advokatnya
d. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu.

17. Bagaimana sikap Advokat dalam mengurus perkara secara cuma-cuma (prodeo) ?
a. Harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara dimana ia menerima uang jasa
b. Terserah Advokat, karena ia sudah berbaik hati menangani secara cuma-cuma demi menjaga kehormatan Advokat sendiri
c. semua benar
d. semua salah

18. Bolehkah Advokat memasang iklanuntuk menarik perhatian orang
a. Tidak boleh
b. Boleh asal tidak berlebihan
c. Boleh karena sebagai media promosi
d. Boleh asal dengan ketentuan yang calon Advokat

19. Dapatkah Advokat memberikan keterangan di depan wartawan media massa berkenaan dengan perkara yang sedang ditanganinya :
a. Dapat, sepanjang bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat
b. Dapat, karena tampil di media massa adalah hak setiap orang termasuk Advokat
c. Dapat, sepanjang pernyataannya tidak merugikan pihak lain
d. Tidak dapat karena Advokat tidak dibenarkan untuk mencari publisitas

MODUL SEMESTER SATU

More »

MODUL SEMESTER DUA

More »

MODUL SEMESTER TIGA

More »

MODUL SEMESTER EMPAT

More »

MODUL SEMESTER LIMA

More »

MODUL SEMESTER ENAM

More »

MODUL SEMESTER TUJUH

More »

MODUL SEMESTER DELAPAN

More »

ILMU ADMINISTRASI BISNIS

More »

PROFESI ADVOKAT

More »

NGOMPOL

More »

OPINI

More »