PILPRES, PILEG, DAN PILKADA BERHIMPITAN DI 2024, BEGINI SIMULASI TAHAPANNYA

 


Komisi II DPR RI memutuskan tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu. Dengan begitu, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak akan digelar di tahun yang sama yakni 2024.
Meski pelaksanaan Pemilu dan Pilkada masih tiga tahun lagi, KPU sudah mengeluarkan simulasi tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
"Dalam hal UU Pemilu dan UU Pilkada yang masih berlaku sekarang ini dijadikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat diperoleh gambaran simulasi tahapan yang saling bersinggungan/beririsan," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari dalam keterangannya, Jumat (12/2).

Hasyim kemudian memaparkan pelaksanaan Pemilu 2024 telah diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Hal itu tertuang dalam Pasal 167 ayat 2, 3, 6 dan 7.
Berikut bunyinya:
(2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.
(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
(6) Tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.
(7) Penetapan Pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Sedangkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 diatur dalam UU 10/2016 tentang Pilkada dan tertuang dalam Pasal 201 ayat 8.
Berikut Bunyinya:
(8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
Hasyim menuturkan, berdasarkan ketentuan di atas, KPU menyusun simulasi tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.
Berikut rinciannya:

Pilpres 2024

1.1. Masa jabatan presiden selesai 20 Oktober 2024.
1.2. Paslon terpilih harus sudah tersedia 14 hari sebelum masa jabatan selesai (6 Oktober 2024).
1.3. Pencoblosan Maret 2024.
1.4. Antisipasi pilpres putaran kedua bila peserta pilpres lebih dari dua.
1.5. Tahapan dimulai 20 bulan sebelum pencoblosan (Juli 2022).
1.6. Mempertimbangkan paslon terpilih sudah dapat terlibat dalam penyusunan program dan APBN 2025.

Pileg 2024

2.1. Penetapan Hasil Pemilu Nasional April 2024 (pengalaman pemilu 2019 Mei 2019).
2.2. Putusan MK sengketa hasil pileg Agustus 2024 (pengalaman pemilu 2019 Putusan MK Agustus 2019).
2.3. Hasil Pileg DPRD harus sinkron dengan tahapan pencalonan Pilkada (Agustus 2024).
2.4. Pencoblosan Maret 2024.
2.5. Tahapan dimulai 20 bulan sebelum pencoblosan (Juli 2022).

Pilkada Serentak 2024

3.1. Pencoblosan November 2024.
3.2. Pencalonan Agustus 2024 (harus sinkron dengan hasil Pileg DPRD 2024).
3.3. Tahapan Pilkada 11 bulan sebelum pencoblosan (mulai Oktober 2023).

"Ketentuan regulasi yang perlu diperhatikan berkaitan dengan syarat pencalonan dan syarat calon dalam Pemilu dan Pilkada. Sehubungan dengan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 yang saling bersinggungan/beririsan," kata Hasyim.

Mekanisme dan Aturan Peserta Pemilu

Selain memberikan simulasi tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Hasyim juga menyampaikan mekanisme dan aturan yang harus diikuti oleh peserta Pemilu.
Dalam UU 7/2017 tentang Pemilu disebutkan pejabat negara yang dicalonkan menjadi capres atau cawapres harus mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu tertuang dalam Pasal 170 ayat 1, 2 dan 3.
Berikut bunyinya:
(1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.
(2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
(3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.
Sedangkan bagi mereka yang menjabat sebagai kepala daerah jika dicalonkan menjadi capres atau cawapres harus mendapat izin dari presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 171 UU 7/2017 tentang Pemilu.
Berikut bunyinya:
(1) Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus meminta izin kepada presiden.
(2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.
(4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.

Terakhir, terkait mekanisme Pilkada Serentak 2024, Hasyim membeberkan aturan yang harus dilakukan oleh calon kepala daerah. Aturan itu tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 UU 10/2016 tentang Pilkada.
Berikut bunyinya:
p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali kota, dan Wakil Wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali kota;
s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Lalu partai politik, baru bisa mencalonkan kepala daerah jika sudah memenuhi syarat 20 persen dari jumlah kursi di DPRD atau 25 persen dari akumulasi suara sah hasil Pemilu anggota DPRD daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 40.
Berikut bunyinya:
(1) Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
(3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(Sumber Berita dan Photo : kumparan.com)

ISLAM DI NUSANTARA

 



Abad pertama Islamisasi Asia Tenggara berbarengan dengan masa merebaknya Tasawuf abad pertengahan dan pertumbuhan Tarekat. Beberapa Tokoh yang berpengaruh secara signifikan antara lain : Al Ghazali (450 - 505 H / 1058 - 111 M), yang telah menguraikan konsep moderat tasawuf akhlaqi yang dapat diterima dikalangan fuqaha, Ibnu Arabi (560 - 638 H / 1164 - 1240 M), yang karyanya sangat mempengaruhi ajaran hampir semua sufi, serta para pendiri Tarekat semisal Abdul Al-Qadir Al-Jaylani (470 - 561 H / 10771 - 165 M) yang ajarannya menjadi dasar Tarekat Qadiriyah, Abu Al-Najib Al-Suhrawardi (490 - 563 H / 1096 - 1167 M), Najmuddin Al-Kubra (w.618 H / 1221 M) yang ajarannya sangat berpengaruh terhadap Tarekat Naqsyabandiyah, Abu Al-Hasan Al-Syadzali (560 - 638 H / 1196 - 1258 M) sufi asal Afrika dan pendiri Tarekat Syadziliyah, Bahauddin Al-Bukhari Al-Naqsyabandi (717 - 781 H / 1317 - 1389 M) dan Abdullah Al-Syattar (w.832 H / 1428 M).

Islam yang diterima orang-orang Asia Tenggara yang pertama memeluk Islam barangkali sangat diwarnai oleh berbagai ajaran dan amalan sufi. Di Indonesia dan khususnya di Jawa, awal mula perkembangan agama (Islam) adalah dalam bentuk yang sudah bercampur baur dengan unsur-unsur India dan Persia, terbungkus dalam praktik-praktik keagamaan Islam yang datang ke Indonesia dan khususnya di Jawa adalah Islam yang bercorak sufistik.

Islam datang masuk ke Indonesia melalui jalur mistisme India dan disambut oleh kepercayaan lama yang sudah berkembang yaitu Hindu, Buddha dan animisme. Namun lama kelamaan Islam berhasil menjadikan dirinya sebagai nafas kepercayaan-kepercayaan lama tersebut. Terlebih-lebih setelah berdirinya kerajaan Islam Demak dipimpin Sultan Al-Fattah yang idukung sepenuhnya oleh Dewan Wali Songo.

Para sufi (wali), ulama dan kyai di tanah Jawa cenderung bersikap simpatik dan akomodatif terhadap tradisi budaya lokal. Tradisi mendoakan orang yang sudah meninggal atau menghormati arwah para leluhur dalam agama-agama Jawa, juga dilestarikan. Bahkan sekarang mendapatkan bentuknya yang khas karena adanya Islamisasi budaya.

Islam berhasil melakukan alkulturisasi islamisasi budaya lokal. Segala bentuk tradisi dan budaya lokal tidak satupun yang luput dari usaha besar, termasuk didalamnya upacara : selametan orang yang meninggal dunia (tahlilan), upacara nujuh bulan ibu hamil, tradisi sedekah bumi, tradisi nadran, dan sebagainya.


SKB FPI ORGANISASI TERLARANG DITANDATANGANI 6 PEJABAT TINGGI


Jakarta -- Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembubaran dan penetapan Front Pembela Islam ( FPI ) sebagai organisasi terlarang, ditandatangani enam pejabat nomor satu dari lembaga dan kementerian negara.

Enam orang itu yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jendral Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafly Amar.

Mereka menandatangani SKB bernomor 220-4780 tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

SKB yang resmi ditandatangani hari ini, Rabu (30/12), menjadi dasar untuk pemerintah melakukan pelarangan dan pembubaran setiap kegiatan organisasi yang digawangi Rizieq Shihab.

Dalam SKB itu juga disebutkan masyarakat bisa melapor jika menemukan FPI melakukan kegiatan dan polisi berhak membubarkan setiap kegiatan FPI.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyebut sebenarnya FPI sudah dianggap bubar sejak 2019.

Alasan pembubaran saat itu, menurut Mahfud, karena FPI tak mengurus berkas-berkas perpanjangan izin mendirikan organisasi ke Kemenkumham sejak tahun lalu.

"Saya ingin menyampaikan bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum," ujar Mahfud dalam konferensi pers.

Hingga kini FPI belum melengkapi persyaratan sehingga belum mengantongi perpanjangan izin. Kata dia, ada permasalahan terkait Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI, yakni terkait pencantuman istilah khilafah dalam AD/ART.

Sebelumnya juga sempat beredar telegram Kapolri soal pembubaran FPI. Namun Mahfud menyebut surat telegram itu hoaks.

 

FUP DALAM LAYANAN INTERNET UNLIMITED

 


Sekarang ini provider telekomunikasi memiliki banyak jenis layanan internet, ada yang berbasis kuota ada juga yang unlimited. Mungkin jika Anda pernah mencari informasi tentang layanan internet unlimited, maka pernah tahu FUP. Apa itu FUP? FUP adalah Fair Usage Policy atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah batas pemakaian wajar.

Mungkin Anda bingung, mengapa pada paket unlimited ada batas pemakaian wajar? Bukankah itu tidak terbatas? Untuk informasi lebih lanjut tentang FUP, Anda bisa menyimak informasi berikut ini.

Pengertian FUP

FUP adalah batas kouta yang diberikan kepada pengguna layanan internet unlimited untuk mendapatkan akses internet kecepatan penuh. Apabila pengguna sudah melewati batas tersebut maka kecepatan internet akan dikurangi oleh provider.

Misalnya ketika Anda menggunakan layanan internet unlimited dengan FUP bulanan 12GB. Artinya Anda bisa mendapatkan akses internet kecepatan penuh jika penggunaanya belum melewati batas 12GB tersebut selama masa berlaku paket.

Apabila Anda sudah melewati pemakaian internet sebesar 12GB, Anda tetap bisa mengakses internet. Namun, kecepatan yang diberikan provider akan diturunkan sehingga menjadi kurang cepat lagi.

Terkadang ada juga layanan add on, dimana Anda bisa menambah kuota FUP dengan membayar lebih. Namun jenis FUP bukan hanya bulanan saja, ada juga FUP harian.

FUP harian adalah batasan penggunaan akses internet cepat yang ditetapkan per harinya. Misalkan jika Anda menggunakan layanan unlimited bulanan dengan FUP harian 500MB, maka dalam satu hari Anda bisa menggunakan akses internet kecepatan penuh hanya batas 500MB saja. apabila dalam satu hari melewati batas, maka kecepatan akan diturunkan.

Layanan Indihome

Apabila Anda menggunakan layanan internet Indihome, provider ini juga memberlakukan FUP.  Dalam paket internet ada dua batas FUP Indihome, apabila Anda melewati batas yang pertama maka kecepatan internet akan diturunkan sebesar 25%.

Lalu jika Anda melewati lagi batas FUP kedua, maka kecepatan internet akan ditutunkan 60% dari kecepatan normal. Jadi jika Anda melewati kedua batasan FUP maka hanya bisa menikmati internet dengan kecepatan 40%.

Makanya Anda perlu cek kuota indohome supaya tahu batasan FUP yang berlaku dan kouta yang tersisa. Pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengunjungi website resmi Indihome, kemudian buka usage info. Setelah itu Anda bisa mengisi formulir yang tersedia pada halaman tersebut. Kalau sudah Anda bisa cek dan akan tampil informasinya.

Cara cek kuota Indihome yang lain bisa dilakukan dengan melalui SMS, dengan tarif Rp 350 per SMS. Caranya sangat mudah yaitu dengan mengetik ISP <spasi> IH <spasi> Kode area + nomor telepon terdaftar. Kemudian Anda kirim SMS ke nomor 98108, Anda tinggal menunggu balasan dari pihak Indihome yang berisi informasi FUP.

Layanan Indosat Unlimited

Selain ada FUP Indihome, layanan paket intenet unlimited lainnya juga ada. Ada banyak provider seluler yang menawarkan paket internet unlimited, salah satunya adalah Indosat. Provider ini sendiri juga memiliki banyak paket lain, dan menghadirkan paket internet terjangkau.

Untuk paket internet unlimitednya  namanya Indosat Unlimited,  tentu tetap ada FUP. Namun berbeda dengan Indihome yang memiliki FUP dua batasan, Indosat lebih bervariasi FUPnya. Ada FUP bulanan dan harian, Anda tinggal pilih saja ingin yang mana.

Bagaimana jika sudah melewati batas? Untuk paket Indosat Unlimited jika sudah melewati batas, maka kecepatan internet akan diturunkan menjadi 512 Kbps. Jadi tidak seperti Indihome, Indosat langsung menurunkan drastis.

Kelebihan FUP

Mungkin banyak orang yang tertarik dengan layanan internet unlimited, namun tentu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan layanan unlimited adalah Anda bisa mengakses internet tanpa batas.

Sehingga tidak ada kuota yang membatasi, apabila FUP habis maka Anda tetap bisa mengakses internet. Berbeda dengan layanan internet berbasis kuota yang mana Anda tidak bisa mengakases internet jika kuotanya habis.

Kekurangan FUP

Jika ada kelebihan maka ada kekurangan, begitupun dengan layanan internet unlimited yang ada FUP. Kekurangannya adalah ketika pemakaian sudah melewati batas FUP, maka kecepatan akan diturunkan.

Mungkin memang bisa mengakses internet namun dengan kecepatan yang lambat dan tidak penuh. Bagi Anda yang sabar dan tidak masalah dengan kecepatan mungkin ini bukanlah sesuatu yang penting.

Akan tetapi, bagi Anda yang membutuhkan akses internet cepat ini adalah masalah besar. Apalagi jika lalu lintas data Ada sibuk, maka hal ini bukanlah pilihan yang bagus. Jadi, mungkin layanan internet berbasis kuota adalah pilihan yang terbaik untuk Anda.

Internet layanan unlimited memang sangat populer akhir-akhir ini, dan banyak orang yang tertarik. Tetapi apakah Anda sudah mempertimbangkan dengan baik? Mungkin orang awam tidak akan mengerti dengan FUP sehingga baru mempermasalahkan ketika kecepatan internetnya mengalami menurun.

Sumber artikel dan photo : Qword web hosting )


MODUL SEMESTER SATU

More »

MODUL SEMESTER DUA

More »

MODUL SEMESTER TIGA

More »

MODUL SEMESTER EMPAT

More »

MODUL SEMESTER LIMA

More »

MODUL SEMESTER ENAM

More »

MODUL SEMESTER TUJUH

More »

MODUL SEMESTER DELAPAN

More »

ILMU ADMINISTRASI BISNIS

More »

PROFESI ADVOKAT

More »

NGOMPOL

More »

OPINI

More »