HUKUM ACARA PERDATA (HKUM4405)

 


TINJAUAN MATA KULIAH
MODUL   1 : SEJARAH, SUMBER, DAN ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
MODUL   2 : KEKUASAAN KEHAKIMAN
MODUL   3 : SENGKETA DAN GUGATAN
MODUL   4 : GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)
MODUL   5 : PERMULAAN SIDANG
MODUL   6 : MEDIASI PENGADILAN
MODUL   7 : PEMERIKSAAN PERKARA
MODUL   8 : PEMBUKTIAN
MODUL   9 : PUTUSAN HAKIM
MODUL 10 : UPAYA HUKUM
MODUL 11 : EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM
MODUL 12 : SITA DAN LELANG


TINJAUAN MATA KULIAH

Mata Kuliah yang akan kita pelajari diberi nama Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata ini merupakan mata kuliah lanjutan dari Hukum Perdata. Ruang lingkup mata kuliah hukum acara perdata ini meliputi pokok-pokok pembahasan yang akan dikaji secara lebih terperinci dalam 12 modul sebagai berikut :

MODUL   1 : SEJARAH, SUMBER, DAN ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
a. Pengetahuan Hukum Acara Perdata
b. Sejarah Hukum Acara Perdata
c. Sumber Acara Hukum Perdata
d. Asas-asas Hukum Acara Perdata

MODUL   2 : KEKUASAAN KEHAKIMAN
a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman\
b. Pelaku Kekuasaan Kehakiman
c. Susunan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum
d. Susunan Organisasi Pengadilan Negeri
e. Kekuasaan Mengadili Pengadilan Negeri (Wewenang Mutlak)
f. Kewenangan Mengadili Wewenang Relatif dan Asas Persidangan

MODUL   3 : SENGKETA DAN GUGATAN
a. Pengertian Sengketa
b. Macam-Macam Sengketa
c. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa Hukum
d. Cara Menyelesaikan Sengketa Hukum
e. Pengertian Gugatan
f. Syarat Menggugat
g. Siapa Dapat Menggugat dan Digugat
h. Bentuk Gugatan
i. Syarat-Syarat Gugatan
j. Tempat Gugatan Diajukan

MODUL   4 : GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)
a. Gugatan Perwakilan Kelompok
b. Surat Kuasa dalam Gugatan Class Action
c. Syarat Mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok
d. Syarat Bentuk dan Isi Permohonan Gugatan Class Action
e. Jenis dan Isi Jawaban Tergugat dalam Perkara Gugatan Class Action
f. Isi Prosedur Pemberitahuan
g. Surat Pernyataan Keluar dan Pernyataan Masuk serta Gugatan Perbaikan.

MODUL   5 : PERMULAAN SIDANG
a. Proses Pemanggilan Para Pihak
b. Gugatan Gugur dan Proses Acara Verstek
c. Upaya Hukum Melawan Putusan Verstek (Verzet)

MODUL   6 : MEDIASI PENGADILAN
a. Pengertian Mediasi
b. Model Mediasi
c. Tahapan Mediasi dan Mediator
d. Mediasi Pengadilan
e. Prosedur Mediasi Pengadilan dan Kendala Pelaksanaan Mediasi  Pengadilan

MODUL   7 : PEMERIKSAAN PERKARA
a. Pembacaan Gugatan dan Mengubah Gugatan
b. Pengajuan Jawaban oleh Tergugat
c. Macam-Macam Jawaban Tergugat
d. Syarat Mengenai Cara Mengajukan Jawaban
e. Kebenaran dalam Perkara Perdata
f. Replik, Duplik, dan Ikut Sertanya Pihak Ketiga

MODUL   8 : PEMBUKTIAN
a. Pengertian Membuktikan
b. Pentingnya Pembuktian dan Beban Bukti/Pembuktian
c. Macam-Macam Alat Bukti
d. Penilaian Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti

MODUL   9 : PUTUSAN HAKIM
a. Pengertian Putusan Hakim
b. Kewajiban Hakim dalam Menyusun Putusan
c. Bentuk dan Isi Putusan Hakim serta Jenis-Jenis Putusan Hakim
d. Sahnya Putusan Hakim
e. Sifat Amar Putusan Hakim
f. Bunyi Amar Putusan Hakim
g. Kekuatan Putusan Hakim
h. Putusan yang Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

MODUL 10 : UPAYA HUKUM
a. Pengertian dan Jenis-Jenis Upaya Hukum
b. Upaya Hukum Melawan Putusan  dan Jenis-Jenisnya
c. Upaya Hukum Melawan Ekseskusi dan Penyitaan serta Porogasi

MODUL 11 : EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM
a. Pengertian Eksekusi Putusan Hakim
b. Jenis-Jenis Eksekusi Hakim
c. Ruang Lingkup Eksekusi Putusan Hakim dan Prosedur Eksekusi Putusan Hakim
d. Prosedur Eksekusi Putusan Hakim

MODUL 12 : SITA DAN LELANG
a. Jenis-Jenis Sita
b. Proses Penyitaan dan Akibat Hukum Penyitaan
c. Pengertian Lelang
d. Lembaga Pelaksanaan Lelang
e. Proses Lelang



MODUL   1 : 
SEJARAH, SUMBER, DAN ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Setelah mempelajari segala sesuatu tentang  Hukum Acara Perdata Indonesia, diharapkan anda :
1. Memahami pengertian Hukum Acara Perdata
2. Menjelaskan sejarah terjadinya Hukum Acara Perdata Indonesia
3. Menjelaskan Sumber Hukum Acara Perdata Indonesia
4. Menjelaskan asas-asas Hukum Acara Perdata (Indonesia)


KEGIATAN BELAJAR 1 :
PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA, SEJARAH HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, DAN SUMBER HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Hukum bukan hanya sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui. melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Maka itu, dapat dikatakan secara singkat bahwa hukum harus dilaksanakan.
Siapakah yang melaksanakan hukum? Dapatlah dikatakan bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Bahkan, tidak jarang orang tanpa sadar telah melaksanakan hukum. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan hukum bukan monopoli dari orang-orang tertentu saja.

Pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum perdata materiil, dapat berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa bantuan pejabat atau instansi resmi, misalnya kita membeli seperangkat alat rumah tangga, membeli sebuah mobil, menyewa seperangkat alat pesta, atau meminjam sejumlah uang dari tetangga. 
Namun, sering kali terjadi hukum materiil perdata itu dilanggar sehingga ada pihak yang merasa dirugikan, lalu terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal demikian ini, hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu perlu dipertahankan atau ditegakkan.

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata, terutama apabila ada pelanggaran atau guna mempertahankan berlangsungnya Hukum Materiil Perdata, diperlukan adanya rangkaian peraturan-peraturan hukum lain, disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum ini yang dikenal dengan Hukum Formil atau Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata hanya dipergunakan untuk menjamin agar Hukum Materiil Perdata ditaati. Ketentuan-Ketentuan dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya tidaklah membebani Hak dan Kewajiban kepada seseorang sebagaimana dijumpai dalam Hukum Materiil Perdata, tetapi melaksanakan serta mempertahankan atau menegakkan Kaidah hukum Materiil Perdata yang ada.

Hukum Acara Perdata adalah Peraturan Hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan Perkataan lain Hukum Acara Perdata adalah Peraturan Hukum yang menentukan bagimana caranya menjamin pelaksanaan Hukum Perdata Materiil.
Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan Hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting atau tindakan menghakimi sendiri.
Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan jika kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.

akan tetapi Pasal 666 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa apabila dahan-dahan atau akar-akar sebatang pohon yang tumbuh diperkarangan seseorang tumbuh menjalar atau masuk ke perkarangan tetangganya, yang disebut terakhir ini dapat memotongnya menurut kehendaknya sendiri setelah pemilik pohon menolak permintaan untuk memotongnya.
Seakan-akan ketentuan UU ini membenarkan tindakan menghakimi sendiri. Namun, meski disini tidak ada persetujuan untuk melakukan pemotongan dahan-dahan tersebut, setidak-tidaknya yang bersangkutan telah minta izin shingga perbuatan itu dilakukan dengan pengetahuan pemilik pohon (Mertokusumo, 1993).

Perkataan "Acara" di sini berarti proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan), Proses penyelesaian perkara lewat hakim iyu bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. 
Secara teologis, dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata dalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata. Karena tujuannya memintakan keadilan lewat hakim, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

OPERASIONAL BANK (ADBI4436)

 


TINJAUAN MATA KULIAH
MODUL   1 : RUANG LINGKUP PERBANKAN DI INDONESIA
MODUL   2 : KEGIATAN AKUNTANSI BANK
MODUL   3 : KEGIATAN PENERIMAAN SETORAN DAN PEMBAYARAN
MODUL   4 : KEGIATAN PENERIMAAN SIMPANAN
MODUL   5 : KEGIATAN PEMBERIAN KREDIT
MODUL   6 : KEGIATAN PENGIRIMAN UANG, INKASO, DAN WESEL BANK
MODUL   7 : KEGIATAN PELAYANAN L/C DALAM NEGERI DAN PENERBITAN BANK GARANSI
MODUL   8 : KEGIATAN PELAYANAN EKSPOR-IMPOR
MODUL   9 : KEGIATAN TRANSAKSI VALUTA ASING


MODUL 1 :

RUANG LINGKUP PERBANKAN DI INDONESIA

Akan dibahas disini mengenai pengertian bank baik berupa konsep umum maupun konsep menurut UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan sejarah perbankan di Indonesia mulai dari periode penjajahan Belanda sampai sekarang.

Kemudian akan dibahas tentang pengklasifikasian bank-bank di Indonesia, Hal tersebut ditinjau sesuai dengan pengklasifikasian bank-bank menurut UU Pokok Perbankan, yaitu dari segi kepemilikan, segi fungsi, dan segi penciptaan uang giral.
Terakhir pada modul 1 ini akan dibahas secara singkat tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu usaha bank, membuka kantor bank yang baru, dan memperluas usahanya.


KB 1 : PENGERTIAN DAN SEJARAH PERBANKAN DI INDONESIA

A. PENGERTIAN BANK

Kehidupan sehari-hari telah memperkenalkan beberapa pengertian kepada kita mengenai bank. Ada bank mata, bank darah, dlsb, Pada kesempatan ini kita hanya membahas mengenai pengertian bank yang dikaitkan dengan kegiatan perekonomian. Didalam buku "Funk & Wagnalls New Encyclopedia" dikemukakan pengertian bank, yaitu :

" In the broadest sense, a bank is a financial intermediary that performs one or more of the following functions : sfeguards and transfer funds, lends or facilitates lending, guarantees creditworthiness, and exchanges money. A narrowed and in more common definition of a bank is a financial intermediary that accepts, transfers, and most important, creates deposits "

" Dalam arti luas dikemukakan bahwa bank merupakan suatu perantara keuangan yang mempunyai satu atau lebih fungsi-fungsi, seperti usaha melindungi kekayaan dan transfer dana, memberikan pinjaman atau menyediakan fasilitas pinjaman, memberikan jaminan, dan pertukaran uang. Sedangkan dalam arti yang lebih sempit dan lebih umum bank adalah suatu perantara keuangan yang menerima, melakukan transfer dana, dan yang terpenting menciptakan simpanan "

Mengingat pembahasan kegiatan operasional perbankan ini, secara umum diarahkan kepada kegiatan operasional suatu bank umum (commercial bank) maka pengertian suatu bank menjadi lebih luas sejalan dengan perkembangan dari jenis-jenis usahanya. Joseph F. Sinkey, Jr didalam bukunya "Commercial Bank Financial Management in the FinancialServices Industry", mengaitkan pengertian tersebut dengan asal mula kata-kata banque dalam bahasa Prancis dan banca dalam bahasa Italia, yaitu :

These words mean chest and bench, respectively. The connotations of these two words describe the two basic functions that commercial banks perform. Chest Suggests the safekeeping function; i.e., a place where we keep valuables.
In twelfth-cebtury Italy, banca (bench) referred to the table, counter, or place of business of a money changer. This meaning suggest the transactions functions, i.e., The new account desk, the teller's window, and the loan officer's desk.

Berdasarkan definisi diatas, suatu bank umum merupakan tempat penyimpanan dana atau sesuatu yang berharga dari masyarakat sehingga pemiliknya akan merasa aman. Seorang pemilik dana dapat menyimpan uangnya di rumah. Namun, hal itu akan menimbulkan kekhawatiran bagi si pemilik karena takut untuk di curi, dirampok, atau rumahnya terbakar.
Untuk itu bank adalah suatu tempat yang relatif aman bagi penyimpanan karena pada dasarnya hanya pemilik yang dapat menarik atau mengambil uang tersebut. Sealin itu, penempatan uang tadi akan memperoleh imbalan jasa berupa bunga yang berarti akan menambah jumlah uang pemilik di bank.

Selanjutnya, bank juga menjalankan fungsi transaksi, seperti tempat pembukaan rekening baru, pembayaran/penerimaan uang, dan pemberian pinjaman. Fungsi ini dijalankan oleh bank untuk memberikan jasa/pelayanan bagi pemilik uang dan masyarakat lainnya disamping memanfaatkan uang/dana yang berada ditangannya.
Melalui fungsi kedua ini akan diperoleh nilai tambah, baik bagi bank sendiri maupun bagi perekonomian negara secara umum. Bank akan memperoleh penghasilan sehingga dapat berkembang dan menjadi besar. Sumber-sumber produksi suatu negara yang belum diolah karena kekurangan dana akan dapat dibiayai dengan pinjaman dari bank sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Contoh :
Sebagaimana diketahui, para pemilik uang umumnya cenderung untuk mempertimbangkan besarnya tingkah suku bunga simpanan bagi penempatan uangnya disalah satu bank, di samping faktor-faktor lainnya karena bungan itu merupakan penghasilan baginya. 
Demikian pula bank juga akan mempertimbangkan besarnya penghasilan yang akan diperoleh dari penanaman dananya, baik dalam bentuk pemberian pinajaman (kredit) maupun dalam bentuk penanaman lain. Secara umum besarnya penghasilan bank itu harus lebih besar dari biaya atau bunga yang akan dikeluarkan sehingga bank juga menikmati suatu keuntungan.

Biasanya kredit bank itu diberikan untuk membiayai sumber-sumber produksi yang menguntungkan, di mana parapemiliknya tidak mempunyai atau kekurangan dana bagi pengelolaannya. Hal tersebut akan memberi nilai tambah, yaitu berupa kenaikan penghasilan bagi para pemiliknya yang sekaligus akan memperlancar pembayaran bunga dan angsuran pokok pinjaman kepada bank, dan terbukanya kesempatan kerja baru yang akan meningkatkan kegiatan perekonomian negara.

Dalam pada itu, UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang menjadi landasan hukum bagi kegiatan operasional perbankan di Indonesia, memberikan batasan seperti berikut :
a. "Bank" adalah lembaga keuangan yang usaha pokonya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
b. "Lembaga Keuangan" adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatabbya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.



MODUL SEMESTER SATU

More »

MODUL SEMESTER DUA

More »

MODUL SEMESTER TIGA

More »

MODUL SEMESTER EMPAT

More »

MODUL SEMESTER LIMA

More »

MODUL SEMESTER ENAM

More »

MODUL SEMESTER TUJUH

More »

MODUL SEMESTER DELAPAN

More »

ILMU ADMINISTRASI BISNIS

More »

PROFESI ADVOKAT

More »

SEMESTER SATU ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER DUA ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER TIGA ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER EMPAT ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER LIMA ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER ENAM ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER TUJUH ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER DELAPAN ADMINISTRASI BISNIS

More »

NGOMPOL

More »

OPINI

More »