SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - 11


DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH

KONSEP DAN KERANGKA DASAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
TINJAUAN TERHADAP STRUKTUR DAN KLASIFIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KONSEP SITEM DAN INFORMASI
TINJAUAN TERHADAP DASAR-DASAR TEKNOLOGI SITEM INFORMASI
TEKNOLOGI KOMUNIKASI DATA
TEKNOLOGI PENYIMPANAN DAN DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA DATA
SISTEM PEMROSESAN TRANSAKSI
DUKUNGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK PEMBUATAN KEPUTUSAN, PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN


MODUL 1
KONSEP DAN KERANGKA DASAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

KB 1 :
KONSEP DAN PENGERTIAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Komputer peralatan kantor utama dan telah ddijadikan teknologi pokok dalam pengolahan data dan penyajian inffomasi. Apalagi sejak aplikasi komputer bekembang pesat sehingga tercipta beerbagai teknik penyajian informasi yang interakttif dan komunikatif.
Berbagai organisasi peerusahaan, baik yang bergeerak dalam sektor retail maupun jasa, bahkan organsasi publik (instansi pmerrintah) telah meemanfaatkan teeknologi komputeer untuk menghasilkan inforrmasi sebagai dasar peengambilan beerbagai keeputusan penting. 
Contohnya ; Badan Pengadilan di berbagai neegara telah menggunakan sistem komputeerisasi untuk meengumpulkan dan menyampaikan inforrmasi yang penting dan relevan yang nantinya akan digunakan untuk bahan peengambilan keputusan.
Pergeseran peradaban manusia dari ekonomi geelombang keedua (the second wave economy) menuju peradaban geelombang ketiga (the third wave economy) sesungguhnya semakin memperrkuat pentingnya perhatian dan peengembangan terhadap Sistem Informasi Manajemen.
Menurut Toffler dikutip oleh Kumorotomo dan Margono ; Peradaban geelombang keetiga yang kini mulai jelas benttuknya adalah peradaban yang didukung oleh kemajuan teeknologi komunikasi dan pengolahan data, peenerbangan, dan aplikasi luar angkasa, energi alteernatif yang sedapat mungkin teerbarukan, bioteknologi, dan rekayasa genetika dengan komputer, dan mikroelektrronika sebagai teknologi intinya. Peradaban ini teelah menggantikan peeradaban manusia dalam era sebelumnya (geelombang kedua) yang ditandai deengan upaya mekanisasi dalam seemua asspeek keehidupan manusia.

Era gelombang ketiga telah membuka suatu babak baru dalam peeradaban umat manusia. Manusia dalam era ini sudah sangat beerganttung pada keetersediaan inforrmasi. Mulai dari bayi hingga dewasa, mulai dari kehidupan rumah tangga hingga perusahaan, mulai dari usaha buka warung

SISTEM POLITIK INDONESIA - 10


DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH

MODUL 1 : PENDEKATAN ANALISIS SISTEM POLITIK
MODUL 2 : SOSIALISASI, BUDAYA DAN EKONOMI POLITIK INDONESIA
MODUL 3 : PARTISIPASI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
MODUL 4 : PARTAI POLITIK, KELOMPOK KEPENTINGAN, DAN KELOMPOK PENEKANAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA
MODUL 5 : LEMBAGA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI INDONESIA
MODUL 6 : LEMBAGA YUDIKATIF DI INDONESIA
MODUL 7 : BIROKRASI DAN MILITER DI INDONESIA
MODUL 8 : POLITIK LOKAL DI INDONESIA
MODUL 9 : PENGARUH LINGKUNGAN LUAR TERHADAP SISTEM POLITIK DAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA


TINJAUAN MATA KULIAH
Mata Kuliah Sistim Politik Indonesia merupakan salah satu materi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang membahas secara komprehensif praktik dan analisa perpolitikan di Indonesia.

MODUL 1 : PENDEKATAN ANALISIS SISTEM POLITIK
Dua Pendekatan dasar dalam analisis sistim politik. Kedua pendekatan tersebut berasal dari pemikiran David Easton dan Gabriel Almond. Pemikiran David Easton terkenal dengan pendekatan analisis sistim politik sedangkan pendekatan Gabriel Almond terkenal dengan pendekatan struktural fungsional.

Menurut Easton, Kerja suatu sitem politik dipengaruhi oleh input dan output dalam sitem politik, lingkungan dalam sitem politik. Kehidupan politik bagi Easton merupakan suatu jalinan interaksi tingkah laku manusia sebagai suatu sitem. 
Sebagai suatu sitem terdiri dari atas unit-unit yang dalam sitem politik berupa tindakan-tindakan yang berhubungan erat dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Pada sistem politik, input dapat berupa tuntutan (demand) atau dukungan (support) yang setelah melalui proses konversi akan berubah menjadi output (Keputusan atau Kebijaksanaan).
Output yang dihasilkan tersebut, setelah ada umpan balik (feed-back) dari dan ke lingkungan maka hal tersebut akan menjadi input baru bagi sistim politik. Pemikiran Easton ini  kemudian dirinci secara detail oleh Almond melalui pendekatan struktural fungsional.

Bahasan pendekatan Almond akan dimulai dari penjelasan mengenai pendekatan struktural fungsional yang pada dasarnya berkaitan dengan tiga konsep kunci yaitu : sistem, struktur, dan fungsi.
Selanjutnya bagaimana ketiga konsep kunci tersebut mempengaruhi kapabilitas sistem politik dan lingkungan serta sebaliknya. Kelebihan utama pendekatan Almond ini akan sangat bermanfaat bila kita membandingkan berbagai sitem politik yang ada, dari yang sederhana sampai dengan yang modern.

KEGIATAN BELAJAR 1
DAVID EASTON : ANALISIS SISTIM POLITIK

Pendekatan Analisis Sistim Politik termasuk kedalam kategori pendekatan tingkah laku. Gagasan Pendektan Tingkah Laku adalah penekanan analisis pada tingkah laku manusia (masyarakat), sehingga berbeda dengan pendekatan kelembagaan sebagai pendahulunya yang menekankan lembaga sebagai unit analisis dalam sistem politik.
Pemikiran sistem politik tidak dapat dilepaskan dari disiplin ilmu laain terutama astronomi dan biologi. asttronomi melihat kejadian dalam alam raya sebagai bagian dari tata surya, atau ahli biologi yang melihat kejadian dalam tubuh manusia seebagai bagian dari sistem kehidupan manusia.
Untuk meemudahkan pmahaman sistem politik dan cara bekeerjanya, akan lebih mudah bila kita membayangkan tubuh manusia.

Jika tubuh manusia sebagai

PENGANTAR ILMU POLITIK - 09


DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH

ILMU POLITIK : RUANG LINGKUP DAN KONSEP
DEMOKRASI
HAK ASASI MANUSIA
BUDAYA POLITIK, SOSIAL POLITIK, DAN KOMUNIKASI POLITIK
PARTISIPASI POLITIK DAN PARTAI POLITIK
UNDANG UNDANG DASAR DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN 
BADAN EKSEKUTIF DAN BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN
BADAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM
BADAN YUDIKATIF

TINJAUAN MATA KULIAH
Mata kuliah ini akan membekali anda dengan berbagai definisi, konsep. dan bidang kajian ilmu politik yang mencakup konsep-konsep seperti masyarakat, negara, kekuasaan politik, legitimasi, keadilan, pembagian kekuasaan, pengambilan keputusan, partisipasi politik, kewarganegaraan.
Setelah menyelesaikan Mata Kuliah ini, diharapkan memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup kajian ilmu politik, sehingga dapat menjelaskan sekaligus menganalisa gejala politik dan perkembangannya.


MODUL 1 
ILMU POLITIK : RUANG LINGKUP DAN KONSEP

KB 1 : PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

Telaah Politik yang sesungguhnya mulai dilakukan ketika orang yakin bahwa mereka dapat membentuk pemerintahan sendiri sesuai dengan asas-asas yang dapat dipahami akal.
Pemikir Yunani Kuno awalnya Plato kemuadian Aristoteles, mengenukakan gagasan bahwa dengan menerapkan asas-asas penalaran terhadap masalah-masalah kemanusiaan, maka manusia dapat memerintah dirinya sendiri.
Titik tolak ini sangat penting karena alam semesta tidak lagi dianggap sebagai daerah kekuasaan dewa-dewa, tetapi dapat dipahami dalam kerangka ilmu pengetahuan.

Di Yunani Kuno; Pemikiran tentang negara dan pemerintahan dimulai 450 SM; Tercermin dalam karya filsafat Plato dan Aristoteles maupun karya sejarah Herodotus.
Pusat kebudayaan Asia tua, India dan China juga mewariskan tulisan tentang negara dan pemerintahan; dalam bentuk kesusastraan dan filsafat misalnya Dharmasastra dan Arthasastra di India dan Karya Confucius dan Mencius di Cina. 

Demikian di Indonesia Pemikiran negara dan Pemerintahan bukan hal baru. ditemukan pemikiran serupa dalam kitab Pararaton, Nagarakertagama dan Babad Tanah Jawi , maupun hikayat dan cerita adat misalnya Kaba di Minangkabau.

Ilmu Politik dilihat dalam kerangka yang lebih luas - sebagai pembahasan mengenai berbagai aspek kehidupan termasuk kepercayaan, pemerintahan, kenegaraan atau kemasyarakatan - maka Ilmu Politik sering disebut sebagai pengetahuan yang tertua diantara ilmu-ilmu pengetahuan sosial.
Meskipun Confucius, Mencius, Kutilya, maupun Prapanca tidak membicarakan politik secara khusus, tetapi dengan dibumbui legenda mitos mereka membicarakan tentang kedudukan manusia di alam semesta, tujuan hidup serta persyaratan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu.

Sebaliknya, apabila ilmu politik dilihat sebagai bagian dari ilmu sosial yang memiliki dasar, kerangka, pusat perhatian dan cakupan yang jelas dan terinci, memang ilmu politik baru lahir pada akhir abad ke-19. Dalam sejarah perkembangan ilmu politik banyak dipengaruhi ilmu-ilmu sosial misalnya hukum, sosiologi dan psikologi.

Perkembangan ilmu politik dipengaruhi ilmu hukum, pusat perhatian utama adalah negara, yang dikenal sebagai tradisi yuridis formal, berkembang di Jerman, Austria dan Prancis. Sedangkan di Inggris, perkembangan ilmu politik banyak dipengaruhi oleh filsafat moral.
Perancis dan Inggris memang kemudian menjadi ujung tombak dalam perkembangan ilmu politiksebagai disiplin tersendiri, setelah dibentuknya Ecole Libere des Sciences Politiques di Perancis (1870) dan London School of Economics and Political Sciences di Inggris (1895)

Tradisi Yuridis Formal mempengaruhi kajian Ilmu Politik Indonesia, melalui sarjana-sarjana Belanda misalnya, tradisi ini membekas pada sebagian besar pemikiran tokoh-tokoh pergerakan nasional, memperoleh pengetahuan politik dari mata kuliah Ilmu Negara maupun karya tokoh seperti R. Kranenburg dan Logemann

Perkembangan di Amerika Serikat dipengaruhi spektrum lebih luas, Kajian Ilmu Politik berpijak pada ide rasionalitas Yunani; ide Yuridis Romawi; Ide Kenegaraan Jerman; dan ide-ide persamaan, kebebasan dan kekuasaan kenegaraan dari Jerman; dan ide-ide persamaan, kebebasan dan kekuasaan kenegaraan dari Inggris dan Prancis.
Oleh karena Amerika tidak mengenal tradisi Monarki, maka tidak mengherankan apabila orang Amerika lebih menyukai pemikiran yang Universal dan bertumpu pada asas-asas demokrasi.

Ketidakpuasan Sarjana Amerika terhadap Pendekatan Yuridis, menyebabkan mereka berpaling pada pengumpulan fakta-fakta empirik, kemudian juga didukung perkembangan ilmu-ilmu sosial lain misalnya psikologi dan sosiologi.
Asosiasi Ilmu Politik Amerika (APSA) didirikan 1904 pada dasarnya pula merupakan wadah untuk mengumpulkan fakta-fakta empirik.

Pendekatan empirik ini berkeembang di Amerika Serikat ketika orang mulai sadar akan peerlunya asas-asas baru untuk menjelaskan tingkah laku manusia. Hal ini menyebabkan Psikologi - dengan peerhaatian utamanya terhadap proses belajar, pendidikan dan pembeentukan pendapat umum - memperoleh peerhatian luas darri para sarjaana.
Bersamaan berdiirinya Asosiasi Ilmu Politik Amerika (APSA), dua orang filsuf yaitu William James dan John Dewey, mulai tergugah untuk memberikan sumbangan ilmu psikologi keepada ilmu politik. Pendekatan ini kemudian dikenal sebagai pendekataan perilaku.

Perkembangan zaman, bidang atau kajian ilmu sosial juga bekembang sesuai ddengan keinginan untuk mempelajari geejala sosial secara lebih rinci. Dalam perkembangannya tidak dapat dihindari saling pengaruh antar berbagai disiplin ilmu. Misalnya Ilmu Politik memperoleh sumbangan sangat berharga dari ilmu filsafat, sejarah hukum, psikologi dan sosiologi. 
Semua itu telah menjadikan ilmu politik berkembang semakin pesat dan lebih mencakup spektrum yang luas mengikuti perkembangan masyarakat.

Pembidangan dalam kajian ilmu politik menjadi semakin penting deengan harapan agar meelalui pembidangan, sarjana ilmu politik dapat memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala yang lebih khusus (spesifik). 
Pembidangan seperti ini bukan gejala asing dalam perkeembangan ilmu pengeetahuan, Ilmu Fisika misalnya semula hanya meenjelaskan geejala alam kasat mata, dalam perkembangannya juga pada gejala-gejala yang tidak ditangkap panca indera, ilmu mekanikan kuantum, opto-elektronika maupun ruang angkasa.

Bidang Kajian Ilmu Politik
Andrew Heywood (1997) bukunya Politics, Ilmu Politik menjadi empat bidang kajian utama :
1. Teori Politik yang meliputi : definisi politik; peemerintahan, sistem dan reezim; ideologi-ideeologi politik; demokrasi; dan neegara
2. Bangsa-Bangsa dan Globalisasi meliputi : Bangsa dan nasionalisme; politik subnasional; dan politik global
3. Interakasi politik terdiri dari : ekonomi dan masyarakat; budaya politik dan legitimasi; perwakilan, pemilu dan partisipasi dalam peemilu; partai politik dan sistem kepartaian, kelompok, kepentingan dan gerakan.
4. Mesin peemerintahan yang meliputi : konstitusi, hukum dan yudikatif; lembaga legislatif; leembaga eksekutif; birokrasi; militer dan polisi.
5. Kebijakan dan Kinerja meliputi : Proses keebijakan dan kinerja sistem.

Contemporary Political Science diterbitkan UNESCO; Ilmu Politik dibagi menjadi empat kajian utama, yaitu :
1. Teori Politik yang meliputi kajian undang-undang dasar/konstitusionalisme dan sejarah perkembangan pemikiran politik.
2. Lembaga-leembaga politik yang meliputi studi undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daeerah (lokal), fungsi sosial ekonomi dari pemerintah, dan peerbandingan lembaga-lembaga politik
3. Partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum, meliputi kajian atas partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi, serta pendapat umum.
4. Hubungan Internasional yang meliputi studi bidang politik internasional, organisasi dan addministrasi internasional serta hukum internasional.

Membandingkan dua rumusan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada begitu banyak perubahan yang sudah terjadi dalam studi ilmu politik yang bergerak meluas dari pendekatan institusional klasik yang terfokus pada sttudi institusi-institusi klasik pemerintahan dan partai politik.
Saat ini studi ilmu politik semakin banyak bersinggungan dengan ilmu sosial lain seperti sosiologi, kriminologi, ekonomi, psikologi, dan lainnya sehingga memunculkan sub-sub studi kontemporer seperti ekonomi politik, perbandingan politik, psikologi politik, sosiologi politik dan lain-lain.
Tetapi tidak bisa diartikan bahwa ilmu politik keemudian meninggalkan cabang-cabang bahasan klasik seperrti teori politik dan studi institusi politik, karena ilmu politik teerus meengembangkan diri di atas pilar-pilar perkeembangan sebelumnya dan menghasilkan studi-studi teori politik kontemporer, pendektan-peendekatan baru (neo-institutionalism) dalam menganilisis institusi-institusi khas politik dan lain-lain.

Bidang pertama; teori politik merupakan bahasan sistematika dan gneralisasi-generalisasi dari gejala politik. Bidang kajian ini  bersifat speekulatif (merenung-reenung) sejauh ia meenyangkut norma-norma yang seharusnya untuk kegiatan politik.
Teori politik bisa juga bersifat deskriptif (menggambarkan) atau komparatif (membandingkan). Dalam kaitannya deengan sejarah ide-ide politik, maka ide-ide tersebut dibahas menurut kurun waktu ide-ide itu dilahirkan
Hal ini disebabkan oleh karena ide-ide politik betapa pun juga tidak dapat dipisahkan dari norma-norma, nilai-nilai maupun prasangka-prasangka tertentu ketika ide-ide politik tersebut dikemukakan.

Bidang kedua; lembaga-lembaga politik, mempelajari kinerja pemerintah berikut para aparatnya yang secara teknis merupakan tenaga untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Bidang ini sangat erat kaitannya dengan teori politik, terutama kareena tujuan lembaga pada umumnya ditentukan oleeh dokttrin dan filsafat yang tercakup dalam kajian teeorri ppolitik.

Bidang ketiga; lebih banyak menggunakan konsep-konsep sosiologi dan psikologi, dan sering menonjolkan aspek dinamika politik tingkat massa, sedangkan Hubungan Inteernasional, yang merupakan kajian keempat berkembang menjadi kajian  tersendiri; bahakan di beberapa universitas berkembang menjadi departemen atau fakultas sendiirii.

Peerkembangan lain politik ialah munculnya studi mengenai peembangunan politik (Political Development). Kajian ini menelaah dampak peembangunan sosial ekonomi terhadap susunan masyarakat, khususnya bagaimana pengaruh lembaga-lembaga politik terhadap perubahan-perubahan yang teerjadi dalam masyaraakat.
Kajian mengenai peembangunan masyarakat ini dikembangkan oleeh sarjana-sarjana barat seehubungan dengan upaya mereka untuk memahami peerubahan sosial politik di negara-negara berkembang yang baru merdeka setelah PD II.
Banyak ahli dalam kelompok ini brsikap

SURAT KUASA DAN GUGATAN (MATERI UPA)



1. SURAT KUASA KHUSUS

Pemberian kuasa yaitu suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas orang yang menerimanya. Surat Kuasa terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :
a. Surat Kuasa Umum, sebagaimana Pasal 1975 KUH Perdata, yang bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa.
b. Surat Kuasa Khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih (Pasal 1975 KUH Perdata).
c. Suarat Kuasa Istimewa, yang dilakukan terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting, dimana perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri
d. Surat Kuasa Perantara, dimana pihak pemberi kuasa (principal) mmeberi perintah terhadap pihak kedua (agent/distributor) untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Dalam hal beracara di pengadilan, seorang Advokat hanya akan menggunakan surat kuasa khusus dari kliennya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, surat kuasa yang bersifat khusus pada prinsipnya memiliki syarat sah yang harus dipenuhi, yaitu :
a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan
b. Menyebutkan kompetensi relatif
c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
d. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Dalam praktik, terdapat sejumlah formulasi yang terdapat dalam surat kuasa khusus, sebagai berikut :
a. Judul Surat Kuasa "SURAT KUASA" atau "SURAT KUASA KHUSUS"
b. Identitas Pemberi Kuasa (dengan menyebutkan secara lengkap identitas perorangan atau badan hukum)
c. Menyatakan "selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA"
d. Menyatakan "memilih domisili hukum/kedudukan hukum pada"
e. Identitas Penerima Kuasa
f. Alamat Kantor Advokat
g. Menyatakan "bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama"
h. Menyatakan "selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA"
i. Menyatakan "KHUSUS"
j. Menyatakan "untuk mendampingi, mewakili, dan mengajukan gugatan"
k. Identitas Tergugat
l. Menyebutkan jenis perbuatan yang dilanggar (Wanprestasi/PMH)
m. Pengadilan mana yang dituju (terkait dengan kompetensi relatif)
n. Menyatakan "hak substitusi"
o. Menyatakan "hak retensi"
p. Tanggal dibuat surat kuasa (di atas nama pemberi kuasa)
q. Menggambarkan "Materai Rp. 6.000,-"
r. Tanda Tangan Pemberi Kuasa (tanda tangan mengenai Materai)
s. Tanda Tangan Penerima Kuasa.

Berdasarkan formulasi diatas, berikut format surat kuasa khusus dengan hak substitusi kepada pengacara atau kuasa hukumnya dalam praktik peradilan :




2. SURAT GUGATAN

Surat Gugatan diajukan oleh Penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuang-ketentuan yang ada didalam HIR dan RBg. Adapun syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

1). Syarat Formal
Pada umumnya syarat yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah :
1). Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan.
Yang dimaksud tempat disini adalah tempat tinggal atau domisili pembuat surat permohonan gugatan. Apabila dibuat oleh Penggugat sendiri maka, dicantumkan tempat domisili penggugat dalam wilayah Kabupaten atau Kotamadya mana.
Apabila dibuat oleh kuasa hukumnya, maka tempat atau domisilinya mengikuti kuasa hukumnya, Khusus untuk tanggal harus dicantumkan dengan jelas kapan tanggal pembuatannya karena berfungsi untuk mengetahui kepastian tanggal berapa pembuatan surat gugatan.
2). Materai
Fungsi pemberian materai adalah pembayaran pajak kepada negara yang harus dibayar lunas oleh pihak Penggugat. Dalam surat gugatan dibubuhi materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan diatas materai diberi tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan tanggal pembuatan surat permohonan, sedangkan tanda tangannya harus dikenakan pada bagian materai tersebut yang ditempel di atas nama penggugat atau kuasa hukumnya.
3). Tanda Tangan
Surat Permohonan gugatan yang harus ditandatangani oleh pihak Penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi surat kuasa khusus untuk menangani perkaranya di persiadangan pengadilan (Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) HIR). Apabila dalam surat gugatan yang diajukan tidak ditandatangani, jika surat gugatannya telah di proses di pengadilan oleh hakim yang memeriksa dan telah terjadi replik dan duplik, maka kelemahan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang sah oleh pihak Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak sah dan dapat batal oleh hukum.

2). Syarat Substansial
Syarat Substansial dalam permohonan gugatan terdiri atas :
1). Identitas para pihak yang berperkara.
Identitas para pihak yang bersengketa ayau subjek hukumnya harus disebutkan dengan jelas tentang nama lengkap, umur, pekerjaan, alamat atau domisili tempat tinggal guna menentukan kewenangan relatif, yaitu pengadilan mana yang berwenang menangani suatu perkara.
2). Identitas Kuasa Hukum.
Identiatas pengacara atau kuasa hukum umumnya harus di tulis nama, pekerjaan/profesi. dan alamat kantor dari kuasa hukum atau domisilinya.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat gugatan, yaitu :
a). Kewenangan relatif pengadilan negeri
b). Penentuan dasar gugatan, wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH)
c). Kualifikasi para piahak dalam gugatan

d). Penyusunan dasar gugatan (Fundamentum Petendi/Posita)
Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa (penjelasan duduk perkara) dan yang menguraikan tentang hukum (uraian hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis adanya gugatan). Dasar gugatan harus disusun secara jelas, lengkap dan tegas. Apabila dasar gugatan tidak jelas, besar kemungkinan bagian pengadilan untuk menolak gugatan.

e). Perumusan Tuntutan (Petitum)
Tuntutan atau Petitum adalah apa yang oleh Penggugat minta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim.Petitum termasuk dari bagian dari tujuan surat gugatan. Petitum akan mendapat jawaban pada Amar Putusan Hakim (dictum/diktum). Untuk itu Penggugat harus merumuskan diktum dengan jelas dan tegas guna menghindari risiko penolakan gugatan oleh Hakim.

f). Sinkronisasi dasar gugatan (Fundamentum Petendi / Posita) dengan Tuntutan (Petitum)
Surat gugatan yang baik adalah surat gugatan yang memiliki sinkronisasi antara dasar gugatan dengan tuntutannya. Misalnya, dasar gugatan didasarkan pada alasan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat dengan membayar prestasinya dan seterusnya.

Dalam praktik, terdapat sejumlah formulasi yang terdapat dalam surat gugatan, sebagai berikut :
1). Pengadilan yang dituju
2). Identitas Advokat
3). Menyatakan " Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (nomor dan/atau tanggal Surat Kuasa), bertindak untuk dan mewakilikepentingan dari (identitas pemberi kuasa/Penggugat)
4). Identitas Pemberi Kuasa / Penggugat
5). Menyatakan " selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT "
6). Identitas Tergugat
7). Menyatakan " selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT "
8). Posita uraian kejadian
9). Posita perbuatan Tergugat (wanprestasi / PMH)
10). Posita kerugian materi / materil
11). Posita jaminan
12). Petitum " dikabulkan gugatan untuk seluruhnya "
13). Menyatakan akta perjanjian sah
14). Menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan ganti rugi memenuhi apa yang telah disepakati
15). Menyatakan sita jaminan dapat digunakan
16). Menghukum untuk membayar biaya perkara
17). Menyatakan perbuatan Tergugat wanprestasi / PMH
18). Menyatakan " menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) "
19). Tanda Tangan kuasa hukum Penggugat.

Berdasarkan formulasi diatas, berikut format surat gugatan wanprestasi / PMH dalam praktik peradilan : 


FILSAFAT BISNIS - 08


DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH
KONSEP DASAR FILSAFAT BISNIS
MANUSIA DAN BISNIS
TUJUAN DAN MODAL DASAR DALAM BISNIS
PASAR DALAM FILSAFAT BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM BISNIS
BISNIS SEBAGAI PROFESI ETIS
SPIRITUALITAS DALAM BISNIS
KEADILAN DALAM BISNIS
BISNIS UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN


TINJAU MATA KULIAH

Filsafat Bisnis merupakan proses perenungan mendalam terhadap perilaku bisnis yang dilakukan secara sistematis dan objektif, dalam rangka mendapatkan pemahaman yang benar akan arti dan dinamika bisnis, serta kaitannya dengan esensi kehidupan manusia. Dalam melakukan perenungan, seorang filsuf dituntut untuk memiliki kualifikasi yang tinggi dalam memahami status dan perannya sebagai manusia yang memiliki nilai dan cita-cita luhur.

Mata Kuliah Filsafat Bisnis membahas mengenai pengertian filsafat, filsafat bisnis, manusia dan bisnis, tujuan bisnis, hakikat pasar, bisnis sebagai profesi etis, kepemimpinan dalam bisnis, spiritualitas dalam bisnis, keadilan dalam bisnis, dan membangun paradigma baru bisnis masa depan.


MODUL 1
KONSEP DASAR FILSAFAT BISNIS

Kegiatan Belajar 1
Definisi dan Cara Berpikir Filsafatis


Apa Itu Filsafat ?

Apa yang anda maknai dari gambar diatas? Sebuah patung kodok yang sedang merenung atau jauh dari itu? Itulah yang dimaksud dengan filsafat secara sederhana: Merenung. Merenung dalam arti mencoba memaknai dan memahami sesuatu, bukan sembarang merenung.
Akan tetapi, sebuah perenungan yang menghasilkan suatu wawasan atau pengetahuan yang sitematis. Setiap orang bisa merenung; tetapi tidak setiap orang mampu melakukan kegiatan filsafatis. Oleh karena itu luaran dari proses perenungan filsafatis adalah munculnya wisdom atau kebijaksanaan dalam diri seseorang menyangkut suatu hal tertentu secara mendalam dan komprehensif.

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (MATERI UPA)



Penegertian Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut UU PTUN) yang menentukan, bahwa : " Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun daerah "

Sedangkan yang diamaksud dengan "urusan pemerintahan" dalam Pasal 1 angka 1 UU PTUN, yaitu dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 disebut sebagai kegiatan yang bersifat eksekutif. Jika berbicara tentang kegiatan yang bersifat eksekutif, maka sangat berhubungan dengan teori Trias Politika oleh Montesquiei. Dimana didalam teori Trias Politika, Kekuasaan Negara dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
a. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat peraturan perundang-undangan
b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif
c. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif.

Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pejabat TUN dan Warga Negaranya baik orang (natuurlijke persoon) atau badan hukum (recht persoon), yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dan adanya tindakan-tindakan Pejabat TUN yang dianggap melanggar hak-hak warga Negaranya. Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu
b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tertentu.

1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Keputusan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut KTUN) atau yang biasa disebut dengan istilah beschikking yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang bersifat kongkret, individual, dan final, serta menimbulkan kerugian pada seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 UU PTUN bahwa : " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badna hukum perdata "

Dari pengertian KTUN di atas, terdapat unsur-unsur mengenai KTUN, yaitu :
a. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif
b. Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban para orang lain
c. Bersifat kongkret artinya yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan umpamanya keputusan mengenai rumah si A sebagai pegawai negeri
d. Bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya keputusan pengangkatan seseorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari badan administrasi kepegawaian negara.

Bagir Manan, Menyatakan bahwa unsur-unsur KTUN yang dapat menjadi objek sengketa di hadapan Peradilan Tata Usaha Negara adalah :
a. Penetapan tertulis
b. Ditetapkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
c. Penetapan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (administratief rechtshandeling)
d. Penetapan dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. Bersifay kongkret, individual dan final
f. Penempatan menimbulkan akibat hukum.

Penempatan yang bersifat kongkret, individual, final dan penetapan yang menimbulkan akibat hukum merupakan murni pendapat Bagir Manan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keputusan/ketetapan (beschikking) adalah perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah atau wakilnya berdasarkan kekuasaan yang bersumber pada atribusi atau delegasi. Perbuatan tersebut berimplikasi pada perubahan hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata.


2. SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Kekuasaan absolut dan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 47 UU 5 / 1986 yang menentukan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 4 UU 5 / 1986 (Pasal 1 angka 10 UU 9 / 2004  jo. UU 51  / 2009) adalah :  " Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku "

Berdasarkan Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu :
a. Sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara
b. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
c. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
d. Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU 5 / 1986 menyebutkan bahwa istilah sengketa yang dimaksudkan dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UU 5 / 1986 (Pasal 1 angka 10 UU 9 / 2004 jo. UU 51 / 2009), mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara adalah perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara.

Secara singkat, unsur sengketa Tata Usaha Negara dapat terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu :
a. Subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak
b. Objek Sengketa TUN adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TUN

Pasal 2 UU No 5 / 1986 juga menentukan beberapa pengecualian untuk sejumlah KTUN yang tidak termasuk objek sengketa TUN, yaitu :
a. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata
b. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
c. KTUN yang masih memerlukan persetujuan
d. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab UU Hukum Pidana atau Kitab UU Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
e. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
f. KTUN Mengenai tata usaha angkatan bersenjata Republik Indonesia
g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Selain dari itu, beberapa KTUN tertentu juga dinyatakan bukan wewenang badan Peradilan (Pengadilan) dalam lingkungan peradilan TUN (Pasal 49 UU PTUN), sehingga tidak dapat dijadikan sengketa TUN, yaitu keputusan yang dikeluarkan :
1). Dalam waktu perang
2). Keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3). Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


3. PENGGUGAT DAN TERGUGAT TATA USAHA NEGARA

Di dalam UU No 5 / 1986 jo. UU No 9 /2004 jo. UU 51 / 2009, tidak ada ketentuan yang menyebutkan siapa yang dimaksud dengan Penggugat tersebut namun berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 /1986 jo. UU No 9 / 2004 dapat diketahui siapa yang dimaksud dengan Penggugat, dengan penjelasan bahwa :  " Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti dan atau rehabilitasi "

Berdasarkan ketentuan tersebut di dapat diketahui bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam Sengketa TUN adalah :
a. Orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan TUN
b. Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan TUN

Artinya pada pemeriksaan di persidangan di lingkungan TUN tidak dimungkinkan atau badan publik atau pejabat TUN (ambtenaar) bertindak sebagai Penggugat.  Didalam keputusan hukum TUN yang ditulis sebelum berlaku UU No 5 / 1986, masih dimungkinkan badan atau pejabat TUN bertindak sebagai Penggugat. Maka pada akhirnya yang dimaksud Penggugat adalah orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan TUN (KTUN)

Berbeda dengan siapa yang dimaksud dengan Tergugat, ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 UU 5 / 1986 (Pasal 1 angka 12 UU 5 / 1986 jo. UU 51 / 2009) yang menyebutkan bahwa Tergugat adalah : " Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang di gugat oleh orang atau badan hukum perdata "


4. GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Gugatan sengketa TUN diajukan kepada pengadilan yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. Apabila Tergugat lebih dari satu badan atau Pejabat TUN dan tidak berkedudukan dalam satu daerah atau wilayah hukum pengadilan, maka gugatannya diajukan di salah satu tempat kedudukan Tergugat. alasan mengajukan gugatan di Peradilan TUN berdasarkan Pasal 53 ayat 2 UU No 5 / 1986 jo. UU No 9 / 2004, sebagai berikut :
a, Keputusan TUN yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Keputusan TUN yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Gugatan TUN hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannnya Keputusan Badan atau Pejabat TUN, Gugatan tersebut harus memuat :
a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat atau Kuasanya
b. Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat
c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai dengan surat kuasa yang sah. Gugatan sedapat mungkin juga disertai dengan Keputusan TUN yang disengketakan oleh Penggugat. Proses pengajuan gugatan TUN, sebagai berikut :

a. Tahap Pemeriksaan Permulaan (rapat permusyawaratan / dismissal process)
Setelah gugatan didaftarkan, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU 5 / 1986. Ketua Pengadilan akan melaksanakan rapat permusyawaratan (dismissal process). Dalam rapat tersebut, dipimpin oleh ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak di terima atau tidak berdasar, dalam hal :

1). Wewenang PTUN terhadap pokok sengketa, yaitu apakah pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.
2). Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan.
3). Alasan diajukan gugatan, yaitu apakah gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
4). Apa yang di tuntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang di gugat.
5). Daluarsa gugatan, yaitu gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Apabila dalam putusan pemeriksaan permulaan tidak diterima, maka dapat melakukan keberatan dalam bentuk perlawanan dengan mengajukan banding administratif kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU 5 / 1986.

Perlawanan sebagaimana dimaksud di atas diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat. Apabila perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU 5 / 1986 dinyatakan gugur demi hukum dan selanjutnya pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Sebaliknya, apabila putusan perlawanan dinyatakan kalah, maka Penggugat tidak dapat melakukan upaya hukum lain.

b. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan / Persiapan
Setelah tahap rapat permusyawaratan selesai dan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim Pengadilan TUN wajib mengadakan pendahuluan atau pemeriksaan persiapan dengan tujuan yaitu :
a. Untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas
b. Untuk meletakkan sengketa dalam peta, baik mengenai objeknya serta fakta-fakta maupun mengenai problem hukum yang harus dijawab.

Dalam tahap pemeriksaan persiapan, yang harus dilakukan Hakim berdasarkan Pasal 63 ayat (2) UU 5 / 1986 antara lain :
1). Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
2). Dapat meminta penjelasan kepada badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Dan terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

c. Tahap Pemeriksaan Persidangan
Berdasarkan Pasal 67 UU No 5 / 1986, Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN serta tindakan badan atau Pejabat TUN yang di gugat. Dengan alasan setiap keputusan badan atau pejabat TUN harus dianggap benar (rechmatig) dan karenanya dapat dilaksanakan sampai ada pembatalannya oleh hakim.

Akan tetapi, dalam hal ini Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan penundaan ini dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya, Permohonan penundaan tersebut :
1). Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan
2). Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Tahap persidangan TUN tidak mengenal adanya rekonvensi, dengan alasan bahwa :
1). Negara memiliki exorbitante rechten atau hak-hak istimewa, sedangkan Penggugat tidak memilikinya
2). Negara memiliki monopoli van het physiche geweld atau monopoli paksaan fisik, sedangkan Penggugat tidak memilikinya
3). Perkara Administrasi pada hakekatnya tidak menunda  kegiatan pelaksanaan administrasi negara yang tindakannya di persoalkan.

Sehingga dalam tahap pemeriksaan persidangan yang dipimpin oleh 3 (tiga) orang Majelis Hakim dan jangka waktu pemeriksaannya tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan memiliki tahap sebagai berikut :
1). Pembacaan Surat Gugatan
Dalam tahap ini surat gugatan dan Surat Pihak Penggugat akan dibacakan oleh Hakim Ketua Sidang.

2). Jawaban
Jika pihak tergugat ingin mengajukan jawaban atas gugatan pihak penggugat, maka pihak tergugat akan diberi kesempatan untuk menjawab isi gugatan Penggugat. Selain itu atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dapat juga mengajukan eksepsi (tangkisan) kewenangan absolut dan kewenangan relatif dalam jawaban Tergugat. Ketentuan eksepsi berdasarkan Pasal 77 UU No 5 /1986, yaitu :
  • Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia krena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
  • Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa
  • Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

3). Replik
Pihak Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik. Perubahan gugatan diperkenankan dalam arti menambah alasan yang menjadi dasar gugatan; merubah gugatan yang bersifat mengurangi tuntutan yang semula; dan disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan Tergugat.

4). Duplik
Pihak Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan replik  dan disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan Penggugat. Pembatasan ini dimaksudkan agar dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang menjadi pokok sengketa antara para pihak.

5). Pembuktian
Berdasarkan Pasal 100 UU 5 / 1986, alat bukti yang dapat diajukan, yaitu :
a. Surat (berupa akta otentik, akta di bawah tangan dan surat-surat lainnya yang bukan akta)
b. Keterangan ahli
c. Keterangan Saksi
Saksi dalam hal ini adalah orang yang mengalami, melihat, dan mendengar kejadian perkara. Akan tetapi, Pasal 88 UU 5 / 1986 mengecualikan beberapa orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu :

  • Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus keatas atau kebawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa
  • Isteri atau Suami salah satu pihak yang bersengketa, meskipun sudah bercerai
  • Anak yang belum berusia tujuh belas tahun
  • Orang yang sakit ingatan
d. Pengakuan Para Pihak
e. Pengetahuan Hakim


6). Kesimpulan

7). Putusan
Kemungkinan terhadap putusan perkara yang disidangkan ada beberapa macam diantaranya adalah :
a. Gugatan ditolak. Menolak gugatan dalam hal ini berarti memperkuat keputusan badan atau pejabat administrasi negara
b. Gugatan dikabulkan. Mengabulkan gugatan dalam hal ini berarti tidak membenarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara, baik seluruhnya atau sebagian
c. Gugatan tidak diterima. Tidak menerima gugatan dalam hal ini berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
d. Gugatan Gugur. Gugatan gugur, dalam hal ini apabila (para) pihak atau (para) kuasanya, kesemuanya tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan telah dipanggil secara patut.

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NIAGA - 07

DAFTAR ISI

KONSEP DASAR ILMU ADMINISTRASI NIAGA
DASAR-DASAR BISNIS INTERNASIONAL
DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN
DASAR-DASAR MANAJEMEN DAN KEORGANISASIAN
DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN PERUSAHAAN
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DASAR-DASAR PENGELOLAAN PEMASARAN
DASAR-DASAR PENGELOLAAN OPERASI PERUSAHAAN
KOMPONEN PENTING DALAM BISNIS MODERN


TINJAUAN MATA KULIAH
~ Sebelum seseorang memulai sebuah usaha bisnis, perlu terlebih dahulu mendapatkan pemahaman yang baik mengenai konsep dasar bisnis. Dasar-dasar yang dimaksud tersebut antara lain adalah bagaimana memulai usaha bisnis, dimana hampir setiap orang memiliki potensi untuk melakukannya.
~ Melihat kegiatan bisnis sebagai sebuah peluang untuk menciptakan manfaat bagi pelaku bisnis itu sendiri dan juga bagi orang lain dan juga masyarakat luas.
~ Memahami langkah-langkah utama yang dilakukan untuk memulai suatu usaha bisnis.
~ Memahami pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan bisnis (stakeholders)
~ Memahami fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan suatu bisnis
~ Dan yang paling penting adalah bagaimana membuat sebuah rencana bisnis atau bussines plan.

Mata Kuliah ini memberi gambaran dasar yang utuh dan sistematis mengenai berbagai kpengertian dan konsep yang berkaitan  dengan  pengantar Ilmu Administrasi Bisnis/Niaga, Konsep Dasar bisnis global, kewirausahaan dan berbagai fungsi utama dalam bidang bisnis seperti masalah organisasi, keuangan, SDM, pemasaran dan Operasi bisnis.


MODUL 1
KONSEP DASAR ILMU ADMINISTRASI NIAGA

Kegiatan Belajar 1
KONSEP DASAR ILMU ADMINISTRASI NIAGA

A. MENGAWALI USAHA BISNIS

Bisnis merupakan bentuk usaha yang menghasilkan produk atau jasa untuk pelanggan. Suatu usaha bisnis baik yang berskala kecil maupun besar, banyak menyerap tenaga kerja dan memproduksi barang dan jasa yang diminatai dan dibutuhkan oleh pelanggan.
Menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan dapat dilakukan siapa saja, termasuk oleh seorang penyanyi seperti Agnes Monica. Bisnis yang dilakukan oleh Agnes Monica adalah menghasilkan musik dan nyanyian yang disukai penggemar dan mengemasnya dalam bentuk album. 
Beberapa pertimbangan bisnis umum yang dilakukan Agnes Monica dalam membuat albumnya sebagai berikut :
1. Tipe musik apa yang akan dihasilkan (pertimbangan produk)
2. Bagaimana membuat atau menghasilkan musik tersebut sehingga dapat dinikmati dengan layak oleh pelanggannya (pertimbangan produksi)
3. Bagaimana album tersebut dipromosikan agar pelanggan tahu atau mengenal keberadaan album tersebut (pertimbangan promosi)
4. Bagaimana memperoleh sumber dana yang akan digunakan untuk mendanai biaya produksi maupun promosi dari album tersebut (pertimbangan finansial)

Dalam hal produk yang dihasilkan, sebagai penyanyi musik, Agnes Monica ingin memnghasilkan olah vokal yang sesuai dengan bakat yang dimilikinya dan bisa diterima penggemarnya. 
Pertimbangan produksi mencakup bagaimana menentukan instrumen, sound system, dan penyanyi latar. Lagu dan musik seperti apa yang harus diciptakan, dimana setiap lagu yang dihasilkan adalah bagian dari produk. Promosi perlu dilakukan untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan album, ketika album tersebut sudah dapat diluncurkan. Biaya produksi akan mempengaruhi kondisi finansial.


HUKUM ACARA PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (MATERI UPA)



Hubungan Industrial adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam perusahaan, serta peran serta pemerintah sebagai yang menetapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU. mengemukakan definisi hubungan industrial dengan : " Hubungan industrial adalah hubungan dengan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa si suatu perusahaan.
Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis antara pihak-pihak tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha. Dengan demikian, pembinaan hubungan industrial merupakan bagian atau salah satu aspek dari manajemen sumber daya manusia.

Hukum Acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah seperangkat peraturan yang memuat cara-cara untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi didalam hubungan industrial atau aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara menegakkan, mempertahankan hak-hak, dan kewajibandari pekerja/buruh maupun pengusaha yang telah ditentukan oleh hukum materiil.
Sumber hukum yang digunakan dalam Hukum Acara Hubungan Industrial, yaitu UU RI No 13/2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan UU RI No 2 /2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Pada dasar hukumnya acara yang berlaku pada peradilan hubungan industrial tidak jauh berbeda dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan negeri pada lingkungan peradilan umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 57 UU PPHI yang menyatakan bahwa :
" Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini "

Aturan secara khusus hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial terdapat dalam Pasal 58 UU PPHI yang menyatakan bahwa dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi apabila nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).


1. JENIS-JENIS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dalam suatu Hubungan Industrial, antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam menjalankan hubungan adakalanya berjalan baik-baik saja dan ada kalanya juga bisa terjadi pertentangan-pertentangan, perbedaan-perbedaan atau konflik, sehingga menimbulkan aoa yang dinamakan perselisihan hubungan industrial.

Pasal 1 angka 1 UU PPHI menjelaskan bahwa hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PPHI, terdapat 4 (empat) jenis perselisihan industrial, yaitu :

a. Perselisihan Hak
Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 angka 2 UU PPHI)

b. Perselisihan Kepentingan
Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 angka 3 UU PPHI)

c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (Pasal 1 angka 4 UU PPHI)

d. Perselisihan Antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh hanya dalam Satu Perusahaan 
Perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan (Pasal 1 angka 5 UU PPHI).

Berdasarkan jenis-jenis perselisihan dalam bidang hubungan industrial, Pengadilan Hubungan Industrial memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial.
Tugas dan Wewenang Pengadilan Tersebut, yaitu :
1). Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK)
2). Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.


2. SUBJEK HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dalam suatu perselisihan, tentunya ada pihak-pihak yang berselisih, Pihak-pihak yang berselisih inilah yang kemudian dapat menjadi pihak yang dapat berperkara pada lembaga-lembaga penyelesaian jika terjadi perselisihan atau sengketa.
Peradilan Hubungan Industrial ini merupakan peradilan khusus dimana para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perselisihan tentunya khusus pula, yaitu para yang berasal dari masyarakat industri, bukan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan umum UU PPHI memberikan batasan terhadap para pihak yang berperkara di peradilan hubungan industrial sebagai berikut :
a. Pekerja/buruh
adalah setiap buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja/buruh yang dimaksud di sini meliputi pekerja/buruh pada perusahaan swasta, BUMN/D, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan tetapi mempunyai pengurus.

b. Serikat pekerja 
adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh, baik di perusahaan ataupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarga.

c. Pengusaha adalah
a). Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri
b). Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara mandiri berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya
c).  Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud di atas yang berkedudukan di luar wilayah indonesia.
d). Perusahaan adalah :
1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badna hukum, baik milik swasta atau milik negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dalam bentuk upahan atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Usaha-Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Persekutuan atau badan hukum yang dimaksud di sini adalah Perusahaan Swasta, BUMN/D, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan, tetapi mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah.

a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebelum melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan hanya dalam waktu tidak lebih dari 140 hari dengan termin waktu sebagai berikut :
1). Bipartit 30 hari kerja
2). Mediasi/Konsiliasi/Arbitrase 30 hari kerja
3). Pengadilan Hubungan Industrial 50 hari kerja
4). Mahkamah Agung 30 hari kerja.

 Jadi meskipun penyelesaian perselisihan ini harus diselesaikan sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung sekalipun hanya akan membutuhkan waktu 140 hari kerja. Bahkan hanya bisa dalam kurun waktu 30 hari kerja apabila perselisihan dapat selesai dalam perundingan bipartit saja.

Berdasarkan UU PPHI, dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dapat ditempuh melalui tiga tahap dengan pembagian :
1). Tahap pertama; Perundingan Bipartit
2). Tahap kedua; Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu mediasi atau konsiliasi atau arbitrase
3). Tahap Ketiga; penyelesaian melalui pengadilan.

Dalam paragraf ini akan di bahas terlebih dahulu penyelesaian hubungan industrial sebelum melalui pengadilan, yaitu tahap Perundingan Bipartit dan Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu mediasi atau konsiliasi atau arbitrase.
1. Tahap Perundingan Bipartit
Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (Pasal 1 angka 10 UU PPHI).
2. Tahap Penyelesaian di luar Pengadilan
a. Mediasi hubungan industrial adalah yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang netral (Pasal 1 angka 11 UU PPHI)
b. Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah peneyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral (Pasal 1 angka 13 UU PPHI)
c. Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final (Pasal 1 angka 15 UU PPHI)

Tahap dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Tahap pertama, para pihak harus mengupayakan penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan, tetapi tidak mencapai kesepakatan maka perundingan bipartit dianggap gagal.
2. Dalam hal perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.
Apabila bukti-bukti tersebut tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas.
3. Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau kedua belah pihak, instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi (untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, atau perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh) atau melalui arbitrase (untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, atau perselisihan antarserikat pekerja/ serikat buruh)
4. Dalam hal para pihak tidak menetapkan penyelesaiannya melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.
5. Dalam hal penyelesaiannya melalui konsiliasi atau arbitrase tidak mencapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan hubungan Industrial (Pasal 5 UU PPHI).


b. Gugatan
Pengajuan gugatan perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Jangka waktu pengajuan gugatan atas PHK pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 UU No 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.
Pasal 171 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan sebagai berikut : "Pekerja/buruh yang mengalami PHK tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima PHK tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya"

Untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial, Penggugat wajib melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi. Apabila tidak dilampirkan risalah tersebut, Maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat.
Pada prinsipnya gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan surat kuasa khusus dengan menunjuk Advokat sebagai kuasa. Apabila Penggugat adalah serikat pekerja/buruh, maka Penggugat dapat menunjuk serikat buruh yang ada di perusahaannya.
Demikian juga pengusaha dapat menunjuk organisasi pengusaha sebagai kuasanya. Hal ini didasarkan pada Pasal 87 UU PPHI yang menerangkan bahwa : "Serikat Pekerja/Serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya"


c. Persidangan pada Pengadilan Hubungan Industrial
Pengadilan Hubungan Industrial harus menyelesaikan perkara yang ditanganinya dalam jangka waktu 50 hari kerja sejak hari sidang yang pertama. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penetapan majelis hakim, maka Ketua Majelis Hakim harus sudah melakukan sidang pertama (Pasal 89 ayat (1) UU PPHI).

Apabila sidang berjalan lancar, maka jumlah persidangan lebih kurang 8 (delapan) kali, yaitu sebagai berikut :
1). Sidang Pertama; Pembacaan Gugatan
Persidangan dalam peradilan hubungan industrial tidak mengenal mediasi seperti persidangan di Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2 Peraturan MA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Akan tetapi, para pihak tetap diberikan keleluasaan untuk membuat perdamaian. Apabila hal itu tercapai, akan dibuat akta perdamaian yang akan disahkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial.
Dalam sidang pertama ada kemungkinan terjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a). Para Pihak tidak hadir dalam persidangan
Dalam hal salah satu pihak atau para pihak tidak dapat menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Ketua Majelis Hakim menunda sidang dan akan menetapkan hari sidang berikutnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penundaan. Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan (Pasal 93 UU PPHI).
b). Putusan Sela
Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU PPHI menjelaskan bahwa apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU No 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hakim ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.
Adapun Pasal 155 ayat (3) UU 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mengenai kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah pekerja, apabila pengusaha melakukan tindakan skorsing kepada pekerja yang sedang berada pada proses PHK.
Putusan sela dalam Pasal 96 UU PPHI merupakan aturan khusus atas adanya tuntutan provisi dari pihak penggugat sebagai pekerja. Putusan sela ini pun tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum (Pasal 96 ayat (4) UU PPHI).
c. Pencabutan Gugatan
Pencabutan Gugatan adalah tindakan untuk menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan, baik sebelum perkara di proses maupun sedang dalam proses pemeriksaan.
Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya. Namun, apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat (Pasal 85 UU PPHI). Apabila Tergugat tidak menyetujui, maka gugatan tidak dapat dicabut dan pemeriksaan perkara terus berjalan.

2). Sidang Kedua : Jawaban tergugat

3). Sidang Ketiga : Replik

4). Sidang Keempat : Duplik

5). Sidang Kelima : Pembuktian (Penggugat)

6). Sidang Keenam : Pembuktian (Tergugat)

7). Sidang Ketujuh : Kesimpulan

8). Sidang Kedelapan : Putusan Hakim

Tahap persidangan sebagaimana di atas berlaku dalam persidangan secara biasa. Selain itu, peradilan hubungan industrial juga mengenal persidangan secara cepat berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU PPHI, yang berbunyi : " Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat "

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam persidangan dengan acara cepat yaitu :
1. Yang dimaksud dengan kepentingan mendesak dalam Pasal 98 ayat (1) UU PPHI, antara lain PHK secara massal, terjadi huru hara yang mengganggu kepentingan produksi, keamanan dan ketertiban umum.
2. Yang dimaksud tanpa melalui prosedur pemeriksaan dalam Pasal 99 ayat (1) UU PPHI adalah sidang pemeriksaan tidak terikat pada acara perdata umumnya, antara lain tentang tenggang waktu pemanggilan, replik/duplik dan hal-hal lain yang dapat menghambat proses acara cepat. Persidangan perkara harus dilakukan pada hari kerja pertama setelah kedua belah pihak di panggil dengan tata cara pemanggilan tercepat.



d. Upaya Hukum
Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara perselisihan hubungan industrial adalah upaya hukum biasa berupa perlawanan (verzet) dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Upaya hukum banding tidak dapat di tempuh oleh pihak yang berperkara dalam perkara hubungan industrial dengan maksud agar penyelesaian perselisihan tidak sampai berlarut-larut :

1). Upaya hukum verzet
Verzet merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tergugat yang diputus oleh putusan verstek. Tergugat yang diputus dengan putusan verstek dapat mengajukan perlawanan berdasarkan Pasal 108 UU PPHI yang menegaskan bahwa : " Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi "

2). Upaya hukum Kasasi
Sesuai Pasal 109 UU PPHI, putusan yang dapat dimohonkan kasasi hanya putusan mengenai perselisihan hak dan/atau perselisihan PHK. Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kasasi secara tertulis melalui sub kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
Berdasarkan Pasal 115 UU PPHI, penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan PHK pada MA dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi.
Sebagai dasar hukum mengenai alasan untuk mengajukan kasasi, Pasal 30 ayat (1) UU 18 / 1985 tentang MA sebagaimana diubah dengan UU Republik Indonesia No 3 / 2009 (UU MA) untuk membatalkan putusan Pengadilan di bawahnya, yaitu sebagai berikut :
a). Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
b). Salah menerapkan atau melanggar hukum 5 yang berlaku
c). Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

3). Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan .
Meskipun alasan atas upaya hukum Peninjauan Kembali tidak diatur secara khusus dalam UU PPHI, namun alasan-alasan tersebut dapat dilihat pada Pasal 67 UU MA sebagai berikut :
a). Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
b). Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
c). Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang di tuntut.
d). Apabila mengenai sesuatu bagian tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
e). Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya .

f). Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Selain itu, ada 2 (dua) ketentuan dasar yang berkaitan dengan upaya hukum, yaitu :
1). Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap (Pasal 109 UU PPHI)
2). Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan PHK mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada MA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja :
a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim
b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.

PRAKTIK BISNIS INDONESIA - 06


DAFTAR ISI

KONSEP SISTEM EKONOMI INDONESIA
KONSEP DAN PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
DUNIA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
LEMBAGA KEUANGAN
KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA
KEWIRAUSAHAAN DAN PERAN PELAKU BISNIS DI INDONESIA
KASUS-KASUS PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA (MATERI UPA)


Hukum Acara Peradilan Agama adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun Syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak didepan persidangan Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tersebut. Hukum Acara Peradilan Agama juga disebut dengan Hukum Acara Perdata Islam yang mempertahankan kaidah hukum perdata Islam materiil.

1. SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Dalam beracara di Pengadilan Agama, seorang Hakim memberikan keputusan atau penetapan mengenai hasil akhir dari sebuah perkara tersebut, harus bersumber atau berdasarkan kepada :

a. Hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku pada pengadilan umum

b. Hukum acara khusus, seperti :
1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agma
2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 3 Tahun 2006

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Isi Kompilasi Hukum Islam terdiri dari :
1). Buku I tentang Hukum Perkawinan
2). Buku II tentang Hukum Kewarisan
3). Buku III tentang Hukum Perwakafan

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bagi umat Islam, maka dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

e. Qonun
f. Doktrin atau ilmu pengetahuan lainnya.


2. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud antara orang yang beragama Islam adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Terkait dengan penerapan ketentuan Pasal 49, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 memberi beberapa pedomannya sebagai berikut :
1). Sengketa dibidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama meskipun salah satu (suami atau isteri) atau kedua belah pihak (suami isteri) keluar dari agama Islam
2). Sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris nonmuslim
3). Sengketa dibidang ekonomi syariah meskipun nasabahnya nonmuslim
4). Sengketa di bidang wakaf meskipun para pihak atau salah satu pihak beragama nonmuslim
5). Sengketa di bidang hibah dan wasiat yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam.

a. Kewenangan Relatif
Kewenangan Relatif  (relative compotentie) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Pasal 54 UU Pengadilan Agama menyatakan bahwa : "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini ".
Suatu prosedur hukum acara pada Pengadilan Agama yang berbeda dengan Pengadilan Negeri, yaitu prosedur hukum acara pada perkara perceraian.

Perbedaan tersebut terletak pada penentuan yuridiksi pengadilan, dimana pada Pengadilan Negeri penentuan yuridiksi didasarkan pada tempat tinggal Tergugat sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Hal ini tentu berbeda dengan perkara perceraian pada Pengadilan Agama yang dijelaskan sebagai berikut :

1). Permohonan Cerai Talak
Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan cerai talak diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, sebagai berikut :
a). Apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman isteri/termohon
b). Suami/Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/pemohon apabila isteri/termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami
c). Apabila isteri/termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/pemohon.
d). Apabila keduanya (suami isteri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2). Perkara Cerai Gugat.
Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai didatur dalam Pasal 73 UU Mo 7 Tahun 1989, sebagai berikut :
a). Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri/Penggugat
b). Apabila Isteri/Penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami maka perkara gugat cerai diajukan ke Pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/Tergugat
c). Apabila Isteri/Penggugat bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/Tergugat.
d). Apabila keduanya (suami isteri) bertempat kediaman di luar negeri yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b. Kewenangan Absolut
Kewenangan Absolut (absolut competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan . Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No 3 Tahun 2006.
Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang berikut :

1). Perkawinan
Adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan UU mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain :
a). Izin beristri lebih dari seorang
b). Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dlam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
c). Dispensasi kawin
d). Pencegahan perkawinan
e). Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
f). Pembatalan perkawinan
g). Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri
h). Perceraian karena talak
i). Gugatan Perceraian
j). Penyelesaian harta bersama
k). Penguasaan anak-anak
l). Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilaman bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhinya
m). Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
n). Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
o). Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
p). Pencabutan kekuasaan wali
q). Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
r). Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya.
s). Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anakyang ada dibawah kekuasaannya
t). Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam
u). Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
v). Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
2). Waris
Adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
3). Wasiat
Adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia
4). Hibah
Adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
5). Wakaf
Adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah
6). Zakat
Adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
7). Infaq
Adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala
8). Shadaqah
Adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga / badan hukum secara spontan dan suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata
9). Ekonomi Syariah
Adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi :
a. Bank syariah
b. Lembaga keuangan mikro syariah
c. Asuransi syariah
d. Reasuransi syariah
e. Reksa dana syariah
f. Obligasi syariahdan surat berharga berjangka menengah syariah
g. Sekuritas syariah
h. Pembiayaan syariah
i. Pegadaian syariah
j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
k. Bisnis syariah


3. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan yang penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan secara tertutup. Tidak terpenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penerapan  atau putusannya batal menurut hukum.

Sebelum pengambilan putusan, berdasarkan Pasal 59 ayat (3) UU No 7 Tahun 1989, Hakim Pengadilan Agama menyelenggarakan rapat permusyawaratan yang bersifat rahasia. Atas rapat permusyawaratan ini hakim menetapkan dan memutuskan suatu perkara di Pengadilan Agama.

Penetapan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Yang dimaksudkan dengan penetapan dalam hal ini adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan dalam hal ini adalah keputusan pengadilan atas dasar perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.
Berdsarkan Pasal 62 ayat (1) UU 7/1989 menyatakan bahwa, segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan `dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap penetapan dan putusan pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.


4. UPAYA HUKUM

Upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan pada Pengadilan Agama memiliki persamaan dengan upaya hukum pada acara perdata biasa. Ada 2 (dua) jenis upaya hukum pada, yaitu upaya hukum biasa (perlawanan/verzet, banding, dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali dan perlawanan eksekusi dari pihak ketiga/derden verzet). Berikut beberapa dasar terkait upaya hukum yang dijelaskan pada UU Peradilan Agama :
a. Atas penetapan dan Putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undanag menentukan lain (Pasal 61 UU NO 7 Tahun 1989)
b. Atas penetapan dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara (Pasal 63 UU No 7 Tahun 1989)


MODUL SEMESTER SATU

More »

MODUL SEMESTER DUA

More »

MODUL SEMESTER TIGA

More »

MODUL SEMESTER EMPAT

More »

MODUL SEMESTER LIMA

More »

MODUL SEMESTER ENAM

More »

MODUL SEMESTER TUJUH

More »

MODUL SEMESTER DELAPAN

More »

ILMU ADMINISTRASI BISNIS

More »

PROFESI ADVOKAT

More »

NGOMPOL

More »

OPINI

More »