SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - 11


DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH

KONSEP DAN KERANGKA DASAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
TINJAUAN TERHADAP STRUKTUR DAN KLASIFIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KONSEP SITEM DAN INFORMASI
TINJAUAN TERHADAP DASAR-DASAR TEKNOLOGI SITEM INFORMASI
TEKNOLOGI KOMUNIKASI DATA
TEKNOLOGI PENYIMPANAN DAN DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA DATA
SISTEM PEMROSESAN TRANSAKSI
DUKUNGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK PEMBUATAN KEPUTUSAN, PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

SISTEM POLITIK INDONESIA - 10


DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH

PENDEKATAN ANALISIS SISTEM POLITIK
SOSIALISASI, BUDAYA DAN EKONOMI POLITIK INDONESIA
PARTISIPASI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
PARTAI POLITIK, KELOMPOK KEPENTINGAN, DAN KELOMPOK PENEKANAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA
LEMBAGA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI INDONESIA
LEMBAGA YUDIKATIF DI INDONESIA
BIROKRASI DAN MILITER DI INDONESIA
POLITIK LOKAL DI INDONESIA
PENGARUH LINGKUNGAN LUAR TERHADAP SISTEM POLITIK DAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

PENGANTAR ILMU POLITIK - 09


DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH

ILMU POLITIK : RUANG LINGKUP DAN KONSEP
DEMOKRASI
HAK ASASI MANUSIA
BUDAYA POLITIK, SOSIAL POLITIK, DAN KOMUNIKASI POLITIK
PARTISIPASI POLITIK DAN PARTAI POLITIK
UNDANG UNDANG DASAR DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN 
BADAN EKSEKUTIF DAN BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN
BADAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM
BADAN YUDIKATIF

SURAT KUASA DAN GUGATAN (MATERI UPA)



1. SURAT KUASA KHUSUS

Pemberian kuasa yaitu suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas orang yang menerimanya. Surat Kuasa terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :
a. Surat Kuasa Umum, sebagaimana Pasal 1975 KUH Perdata, yang bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa.
b. Surat Kuasa Khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih (Pasal 1975 KUH Perdata).
c. Suarat Kuasa Istimewa, yang dilakukan terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting, dimana perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri
d. Surat Kuasa Perantara, dimana pihak pemberi kuasa (principal) mmeberi perintah terhadap pihak kedua (agent/distributor) untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Dalam hal beracara di pengadilan, seorang Advokat hanya akan menggunakan surat kuasa khusus dari kliennya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, surat kuasa yang bersifat khusus pada prinsipnya memiliki syarat sah yang harus dipenuhi, yaitu :
a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan
b. Menyebutkan kompetensi relatif
c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
d. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Dalam praktik, terdapat sejumlah formulasi yang terdapat dalam surat kuasa khusus, sebagai berikut :
a. Judul Surat Kuasa "SURAT KUASA" atau "SURAT KUASA KHUSUS"
b. Identitas Pemberi Kuasa (dengan menyebutkan secara lengkap identitas perorangan atau badan hukum)
c. Menyatakan "selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA"
d. Menyatakan "memilih domisili hukum/kedudukan hukum pada"
e. Identitas Penerima Kuasa
f. Alamat Kantor Advokat
g. Menyatakan "bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama"
h. Menyatakan "selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA"
i. Menyatakan "KHUSUS"
j. Menyatakan "untuk mendampingi, mewakili, dan mengajukan gugatan"
k. Identitas Tergugat
l. Menyebutkan jenis perbuatan yang dilanggar (Wanprestasi/PMH)
m. Pengadilan mana yang dituju (terkait dengan kompetensi relatif)
n. Menyatakan "hak substitusi"
o. Menyatakan "hak retensi"
p. Tanggal dibuat surat kuasa (di atas nama pemberi kuasa)
q. Menggambarkan "Materai Rp. 6.000,-"
r. Tanda Tangan Pemberi Kuasa (tanda tangan mengenai Materai)
s. Tanda Tangan Penerima Kuasa.

Berdasarkan formulasi diatas, berikut format surat kuasa khusus dengan hak substitusi kepada pengacara atau kuasa hukumnya dalam praktik peradilan :




2. SURAT GUGATAN

Surat Gugatan diajukan oleh Penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuang-ketentuan yang ada didalam HIR dan RBg. Adapun syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

1). Syarat Formal
Pada umumnya syarat yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah :
1). Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan.
Yang dimaksud tempat disini adalah tempat tinggal atau domisili pembuat surat permohonan gugatan. Apabila dibuat oleh Penggugat sendiri maka, dicantumkan tempat domisili penggugat dalam wilayah Kabupaten atau Kotamadya mana.
Apabila dibuat oleh kuasa hukumnya, maka tempat atau domisilinya mengikuti kuasa hukumnya, Khusus untuk tanggal harus dicantumkan dengan jelas kapan tanggal pembuatannya karena berfungsi untuk mengetahui kepastian tanggal berapa pembuatan surat gugatan.
2). Materai
Fungsi pemberian materai adalah pembayaran pajak kepada negara yang harus dibayar lunas oleh pihak Penggugat. Dalam surat gugatan dibubuhi materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan diatas materai diberi tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan tanggal pembuatan surat permohonan, sedangkan tanda tangannya harus dikenakan pada bagian materai tersebut yang ditempel di atas nama penggugat atau kuasa hukumnya.
3). Tanda Tangan
Surat Permohonan gugatan yang harus ditandatangani oleh pihak Penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi surat kuasa khusus untuk menangani perkaranya di persiadangan pengadilan (Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) HIR). Apabila dalam surat gugatan yang diajukan tidak ditandatangani, jika surat gugatannya telah di proses di pengadilan oleh hakim yang memeriksa dan telah terjadi replik dan duplik, maka kelemahan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang sah oleh pihak Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak sah dan dapat batal oleh hukum.

2). Syarat Substansial
Syarat Substansial dalam permohonan gugatan terdiri atas :
1). Identitas para pihak yang berperkara.
Identitas para pihak yang bersengketa ayau subjek hukumnya harus disebutkan dengan jelas tentang nama lengkap, umur, pekerjaan, alamat atau domisili tempat tinggal guna menentukan kewenangan relatif, yaitu pengadilan mana yang berwenang menangani suatu perkara.
2). Identitas Kuasa Hukum.
Identiatas pengacara atau kuasa hukum umumnya harus di tulis nama, pekerjaan/profesi. dan alamat kantor dari kuasa hukum atau domisilinya.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat gugatan, yaitu :
a). Kewenangan relatif pengadilan negeri
b). Penentuan dasar gugatan, wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH)
c). Kualifikasi para piahak dalam gugatan

d). Penyusunan dasar gugatan (Fundamentum Petendi/Posita)
Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa (penjelasan duduk perkara) dan yang menguraikan tentang hukum (uraian hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis adanya gugatan). Dasar gugatan harus disusun secara jelas, lengkap dan tegas. Apabila dasar gugatan tidak jelas, besar kemungkinan bagian pengadilan untuk menolak gugatan.

e). Perumusan Tuntutan (Petitum)
Tuntutan atau Petitum adalah apa yang oleh Penggugat minta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim.Petitum termasuk dari bagian dari tujuan surat gugatan. Petitum akan mendapat jawaban pada Amar Putusan Hakim (dictum/diktum). Untuk itu Penggugat harus merumuskan diktum dengan jelas dan tegas guna menghindari risiko penolakan gugatan oleh Hakim.

f). Sinkronisasi dasar gugatan (Fundamentum Petendi / Posita) dengan Tuntutan (Petitum)
Surat gugatan yang baik adalah surat gugatan yang memiliki sinkronisasi antara dasar gugatan dengan tuntutannya. Misalnya, dasar gugatan didasarkan pada alasan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat dengan membayar prestasinya dan seterusnya.

Dalam praktik, terdapat sejumlah formulasi yang terdapat dalam surat gugatan, sebagai berikut :
1). Pengadilan yang dituju
2). Identitas Advokat
3). Menyatakan " Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (nomor dan/atau tanggal Surat Kuasa), bertindak untuk dan mewakilikepentingan dari (identitas pemberi kuasa/Penggugat)
4). Identitas Pemberi Kuasa / Penggugat
5). Menyatakan " selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT "
6). Identitas Tergugat
7). Menyatakan " selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT "
8). Posita uraian kejadian
9). Posita perbuatan Tergugat (wanprestasi / PMH)
10). Posita kerugian materi / materil
11). Posita jaminan
12). Petitum " dikabulkan gugatan untuk seluruhnya "
13). Menyatakan akta perjanjian sah
14). Menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan ganti rugi memenuhi apa yang telah disepakati
15). Menyatakan sita jaminan dapat digunakan
16). Menghukum untuk membayar biaya perkara
17). Menyatakan perbuatan Tergugat wanprestasi / PMH
18). Menyatakan " menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) "
19). Tanda Tangan kuasa hukum Penggugat.

Berdasarkan formulasi diatas, berikut format surat gugatan wanprestasi / PMH dalam praktik peradilan : 


FILSAFAT BISNIS - 08


DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH
KONSEP DASAR FILSAFAT BISNIS
MANUSIA DAN BISNIS
TUJUAN DAN MODAL DASAR DALAM BISNIS
PASAR DALAM FILSAFAT BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM BISNIS
BISNIS SEBAGAI PROFESI ETIS
SPIRITUALITAS DALAM BISNIS
KEADILAN DALAM BISNIS
BISNIS UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN


TINJAU MATA KULIAH

Filsafat Bisnis merupakan proses perenungan mendalam terhadap perilaku bisnis yang dilakukan secara sistematis dan objektif, dalam rangka mendapatkan pemahaman yang benar akan arti dan dinamika bisnis, serta kaitannya dengan esensi kehidupan manusia. Dalam melakukan perenungan, seorang filsuf dituntut untuk memiliki kualifikasi yang tinggi dalam memahami status dan perannya sebagai manusia yang memiliki nilai dan cita-cita luhur.

Mata Kuliah Filsafat Bisnis membahas mengenai pengertian filsafat, filsafat bisnis, manusia dan bisnis, tujuan bisnis, hakikat pasar, bisnis sebagai profesi etis, kepemimpinan dalam bisnis, spiritualitas dalam bisnis, keadilan dalam bisnis, dan membangun paradigma baru bisnis masa depan.


MODUL 1
KONSEP DASAR FILSAFAT BISNIS

Kegiatan Belajar 1
Definisi dan Cara Berpikir Filsafatis


Apa Itu Filsafat ?

Apa yang anda maknai dari gambar diatas? Sebuah patung kodok yang sedang merenung atau jauh dari itu? Itulah yang dimaksud dengan filsafat secara sederhana: Merenung. Merenung dalam arti mencoba memaknai dan memahami sesuatu, bukan sembarang merenung.
Akan tetapi, sebuah perenungan yang menghasilkan suatu wawasan atau pengetahuan yang sitematis. Setiap orang bisa merenung; tetapi tidak setiap orang mampu melakukan kegiatan filsafatis. Oleh karena itu luaran dari proses perenungan filsafatis adalah munculnya wisdom atau kebijaksanaan dalam diri seseorang menyangkut suatu hal tertentu secara mendalam dan komprehensif.

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (MATERI UPA)



Penegertian Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut UU PTUN) yang menentukan, bahwa : " Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun daerah "

Sedangkan yang diamaksud dengan "urusan pemerintahan" dalam Pasal 1 angka 1 UU PTUN, yaitu dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 disebut sebagai kegiatan yang bersifat eksekutif. Jika berbicara tentang kegiatan yang bersifat eksekutif, maka sangat berhubungan dengan teori Trias Politika oleh Montesquiei. Dimana didalam teori Trias Politika, Kekuasaan Negara dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
a. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat peraturan perundang-undangan
b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif
c. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif.

Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pejabat TUN dan Warga Negaranya baik orang (natuurlijke persoon) atau badan hukum (recht persoon), yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dan adanya tindakan-tindakan Pejabat TUN yang dianggap melanggar hak-hak warga Negaranya. Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu
b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tertentu.

1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Keputusan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut KTUN) atau yang biasa disebut dengan istilah beschikking yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang bersifat kongkret, individual, dan final, serta menimbulkan kerugian pada seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 UU PTUN bahwa : " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badna hukum perdata "

Dari pengertian KTUN di atas, terdapat unsur-unsur mengenai KTUN, yaitu :
a. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif
b. Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban para orang lain
c. Bersifat kongkret artinya yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan umpamanya keputusan mengenai rumah si A sebagai pegawai negeri
d. Bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya keputusan pengangkatan seseorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari badan administrasi kepegawaian negara.

Bagir Manan, Menyatakan bahwa unsur-unsur KTUN yang dapat menjadi objek sengketa di hadapan Peradilan Tata Usaha Negara adalah :
a. Penetapan tertulis
b. Ditetapkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
c. Penetapan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (administratief rechtshandeling)
d. Penetapan dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. Bersifay kongkret, individual dan final
f. Penempatan menimbulkan akibat hukum.

Penempatan yang bersifat kongkret, individual, final dan penetapan yang menimbulkan akibat hukum merupakan murni pendapat Bagir Manan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keputusan/ketetapan (beschikking) adalah perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah atau wakilnya berdasarkan kekuasaan yang bersumber pada atribusi atau delegasi. Perbuatan tersebut berimplikasi pada perubahan hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata.


2. SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Kekuasaan absolut dan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 47 UU 5 / 1986 yang menentukan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 4 UU 5 / 1986 (Pasal 1 angka 10 UU 9 / 2004  jo. UU 51  / 2009) adalah :  " Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku "

Berdasarkan Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu :
a. Sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara
b. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
c. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
d. Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU 5 / 1986 menyebutkan bahwa istilah sengketa yang dimaksudkan dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UU 5 / 1986 (Pasal 1 angka 10 UU 9 / 2004 jo. UU 51 / 2009), mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara adalah perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara.

Secara singkat, unsur sengketa Tata Usaha Negara dapat terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu :
a. Subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak
b. Objek Sengketa TUN adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TUN

Pasal 2 UU No 5 / 1986 juga menentukan beberapa pengecualian untuk sejumlah KTUN yang tidak termasuk objek sengketa TUN, yaitu :
a. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata
b. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
c. KTUN yang masih memerlukan persetujuan
d. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab UU Hukum Pidana atau Kitab UU Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
e. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
f. KTUN Mengenai tata usaha angkatan bersenjata Republik Indonesia
g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Selain dari itu, beberapa KTUN tertentu juga dinyatakan bukan wewenang badan Peradilan (Pengadilan) dalam lingkungan peradilan TUN (Pasal 49 UU PTUN), sehingga tidak dapat dijadikan sengketa TUN, yaitu keputusan yang dikeluarkan :
1). Dalam waktu perang
2). Keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3). Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


3. PENGGUGAT DAN TERGUGAT TATA USAHA NEGARA

Di dalam UU No 5 / 1986 jo. UU No 9 /2004 jo. UU 51 / 2009, tidak ada ketentuan yang menyebutkan siapa yang dimaksud dengan Penggugat tersebut namun berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 /1986 jo. UU No 9 / 2004 dapat diketahui siapa yang dimaksud dengan Penggugat, dengan penjelasan bahwa :  " Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti dan atau rehabilitasi "

Berdasarkan ketentuan tersebut di dapat diketahui bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam Sengketa TUN adalah :
a. Orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan TUN
b. Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan TUN

Artinya pada pemeriksaan di persidangan di lingkungan TUN tidak dimungkinkan atau badan publik atau pejabat TUN (ambtenaar) bertindak sebagai Penggugat.  Didalam keputusan hukum TUN yang ditulis sebelum berlaku UU No 5 / 1986, masih dimungkinkan badan atau pejabat TUN bertindak sebagai Penggugat. Maka pada akhirnya yang dimaksud Penggugat adalah orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan TUN (KTUN)

Berbeda dengan siapa yang dimaksud dengan Tergugat, ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 UU 5 / 1986 (Pasal 1 angka 12 UU 5 / 1986 jo. UU 51 / 2009) yang menyebutkan bahwa Tergugat adalah : " Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang di gugat oleh orang atau badan hukum perdata "


4. GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Gugatan sengketa TUN diajukan kepada pengadilan yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. Apabila Tergugat lebih dari satu badan atau Pejabat TUN dan tidak berkedudukan dalam satu daerah atau wilayah hukum pengadilan, maka gugatannya diajukan di salah satu tempat kedudukan Tergugat. alasan mengajukan gugatan di Peradilan TUN berdasarkan Pasal 53 ayat 2 UU No 5 / 1986 jo. UU No 9 / 2004, sebagai berikut :
a, Keputusan TUN yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Keputusan TUN yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Gugatan TUN hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannnya Keputusan Badan atau Pejabat TUN, Gugatan tersebut harus memuat :
a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat atau Kuasanya
b. Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat
c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai dengan surat kuasa yang sah. Gugatan sedapat mungkin juga disertai dengan Keputusan TUN yang disengketakan oleh Penggugat. Proses pengajuan gugatan TUN, sebagai berikut :

a. Tahap Pemeriksaan Permulaan (rapat permusyawaratan / dismissal process)
Setelah gugatan didaftarkan, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU 5 / 1986. Ketua Pengadilan akan melaksanakan rapat permusyawaratan (dismissal process). Dalam rapat tersebut, dipimpin oleh ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak di terima atau tidak berdasar, dalam hal :

1). Wewenang PTUN terhadap pokok sengketa, yaitu apakah pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.
2). Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan.
3). Alasan diajukan gugatan, yaitu apakah gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
4). Apa yang di tuntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang di gugat.
5). Daluarsa gugatan, yaitu gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Apabila dalam putusan pemeriksaan permulaan tidak diterima, maka dapat melakukan keberatan dalam bentuk perlawanan dengan mengajukan banding administratif kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU 5 / 1986.

Perlawanan sebagaimana dimaksud di atas diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat. Apabila perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU 5 / 1986 dinyatakan gugur demi hukum dan selanjutnya pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Sebaliknya, apabila putusan perlawanan dinyatakan kalah, maka Penggugat tidak dapat melakukan upaya hukum lain.

b. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan / Persiapan
Setelah tahap rapat permusyawaratan selesai dan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim Pengadilan TUN wajib mengadakan pendahuluan atau pemeriksaan persiapan dengan tujuan yaitu :
a. Untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas
b. Untuk meletakkan sengketa dalam peta, baik mengenai objeknya serta fakta-fakta maupun mengenai problem hukum yang harus dijawab.

Dalam tahap pemeriksaan persiapan, yang harus dilakukan Hakim berdasarkan Pasal 63 ayat (2) UU 5 / 1986 antara lain :
1). Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
2). Dapat meminta penjelasan kepada badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Dan terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

c. Tahap Pemeriksaan Persidangan
Berdasarkan Pasal 67 UU No 5 / 1986, Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN serta tindakan badan atau Pejabat TUN yang di gugat. Dengan alasan setiap keputusan badan atau pejabat TUN harus dianggap benar (rechmatig) dan karenanya dapat dilaksanakan sampai ada pembatalannya oleh hakim.

Akan tetapi, dalam hal ini Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan penundaan ini dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya, Permohonan penundaan tersebut :
1). Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan
2). Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Tahap persidangan TUN tidak mengenal adanya rekonvensi, dengan alasan bahwa :
1). Negara memiliki exorbitante rechten atau hak-hak istimewa, sedangkan Penggugat tidak memilikinya
2). Negara memiliki monopoli van het physiche geweld atau monopoli paksaan fisik, sedangkan Penggugat tidak memilikinya
3). Perkara Administrasi pada hakekatnya tidak menunda  kegiatan pelaksanaan administrasi negara yang tindakannya di persoalkan.

Sehingga dalam tahap pemeriksaan persidangan yang dipimpin oleh 3 (tiga) orang Majelis Hakim dan jangka waktu pemeriksaannya tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan memiliki tahap sebagai berikut :
1). Pembacaan Surat Gugatan
Dalam tahap ini surat gugatan dan Surat Pihak Penggugat akan dibacakan oleh Hakim Ketua Sidang.

2). Jawaban
Jika pihak tergugat ingin mengajukan jawaban atas gugatan pihak penggugat, maka pihak tergugat akan diberi kesempatan untuk menjawab isi gugatan Penggugat. Selain itu atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dapat juga mengajukan eksepsi (tangkisan) kewenangan absolut dan kewenangan relatif dalam jawaban Tergugat. Ketentuan eksepsi berdasarkan Pasal 77 UU No 5 /1986, yaitu :
  • Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia krena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
  • Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa
  • Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

3). Replik
Pihak Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik. Perubahan gugatan diperkenankan dalam arti menambah alasan yang menjadi dasar gugatan; merubah gugatan yang bersifat mengurangi tuntutan yang semula; dan disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan Tergugat.

4). Duplik
Pihak Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan replik  dan disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan Penggugat. Pembatasan ini dimaksudkan agar dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang menjadi pokok sengketa antara para pihak.

5). Pembuktian
Berdasarkan Pasal 100 UU 5 / 1986, alat bukti yang dapat diajukan, yaitu :
a. Surat (berupa akta otentik, akta di bawah tangan dan surat-surat lainnya yang bukan akta)
b. Keterangan ahli
c. Keterangan Saksi
Saksi dalam hal ini adalah orang yang mengalami, melihat, dan mendengar kejadian perkara. Akan tetapi, Pasal 88 UU 5 / 1986 mengecualikan beberapa orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu :

  • Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus keatas atau kebawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa
  • Isteri atau Suami salah satu pihak yang bersengketa, meskipun sudah bercerai
  • Anak yang belum berusia tujuh belas tahun
  • Orang yang sakit ingatan
d. Pengakuan Para Pihak
e. Pengetahuan Hakim


6). Kesimpulan

7). Putusan
Kemungkinan terhadap putusan perkara yang disidangkan ada beberapa macam diantaranya adalah :
a. Gugatan ditolak. Menolak gugatan dalam hal ini berarti memperkuat keputusan badan atau pejabat administrasi negara
b. Gugatan dikabulkan. Mengabulkan gugatan dalam hal ini berarti tidak membenarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara, baik seluruhnya atau sebagian
c. Gugatan tidak diterima. Tidak menerima gugatan dalam hal ini berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
d. Gugatan Gugur. Gugatan gugur, dalam hal ini apabila (para) pihak atau (para) kuasanya, kesemuanya tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan telah dipanggil secara patut.

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NIAGA - 07

DAFTAR ISI

KONSEP DASAR ILMU ADMINISTRASI NIAGA
DASAR-DASAR BISNIS INTERNASIONAL
DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN
DASAR-DASAR MANAJEMEN DAN KEORGANISASIAN
DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN PERUSAHAAN
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DASAR-DASAR PENGELOLAAN PEMASARAN
DASAR-DASAR PENGELOLAAN OPERASI PERUSAHAAN
KOMPONEN PENTING DALAM BISNIS MODERN


TINJAUAN MATA KULIAH
~ Sebelum seseorang memulai sebuah usaha bisnis, perlu terlebih dahulu mendapatkan pemahaman yang baik mengenai konsep dasar bisnis. Dasar-dasar yang dimaksud tersebut antara lain adalah bagaimana memulai usaha bisnis, dimana hampir setiap orang memiliki potensi untuk melakukannya.
~ Melihat kegiatan bisnis sebagai sebuah peluang untuk menciptakan manfaat bagi pelaku bisnis itu sendiri dan juga bagi orang lain dan juga masyarakat luas.
~ Memahami langkah-langkah utama yang dilakukan untuk memulai suatu usaha bisnis.
~ Memahami pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan bisnis (stakeholders)
~ Memahami fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan suatu bisnis
~ Dan yang paling penting adalah bagaimana membuat sebuah rencana bisnis atau bussines plan.

Mata Kuliah ini memberi gambaran dasar yang utuh dan sistematis mengenai berbagai kpengertian dan konsep yang berkaitan  dengan  pengantar Ilmu Administrasi Bisnis/Niaga, Konsep Dasar bisnis global, kewirausahaan dan berbagai fungsi utama dalam bidang bisnis seperti masalah organisasi, keuangan, SDM, pemasaran dan Operasi bisnis.


MODUL 1
KONSEP DASAR ILMU ADMINISTRASI NIAGA

Kegiatan Belajar 1
KONSEP DASAR ILMU ADMINISTRASI NIAGA

A. MENGAWALI USAHA BISNIS

Bisnis merupakan bentuk usaha yang menghasilkan produk atau jasa untuk pelanggan. Suatu usaha bisnis baik yang berskala kecil maupun besar, banyak menyerap tenaga kerja dan memproduksi barang dan jasa yang diminatai dan dibutuhkan oleh pelanggan.
Menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan dapat dilakukan siapa saja, termasuk oleh seorang penyanyi seperti Agnes Monica. Bisnis yang dilakukan oleh Agnes Monica adalah menghasilkan musik dan nyanyian yang disukai penggemar dan mengemasnya dalam bentuk album. 
Beberapa pertimbangan bisnis umum yang dilakukan Agnes Monica dalam membuat albumnya sebagai berikut :
1. Tipe musik apa yang akan dihasilkan (pertimbangan produk)
2. Bagaimana membuat atau menghasilkan musik tersebut sehingga dapat dinikmati dengan layak oleh pelanggannya (pertimbangan produksi)
3. Bagaimana album tersebut dipromosikan agar pelanggan tahu atau mengenal keberadaan album tersebut (pertimbangan promosi)
4. Bagaimana memperoleh sumber dana yang akan digunakan untuk mendanai biaya produksi maupun promosi dari album tersebut (pertimbangan finansial)

Dalam hal produk yang dihasilkan, sebagai penyanyi musik, Agnes Monica ingin memnghasilkan olah vokal yang sesuai dengan bakat yang dimilikinya dan bisa diterima penggemarnya. 
Pertimbangan produksi mencakup bagaimana menentukan instrumen, sound system, dan penyanyi latar. Lagu dan musik seperti apa yang harus diciptakan, dimana setiap lagu yang dihasilkan adalah bagian dari produk. Promosi perlu dilakukan untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan album, ketika album tersebut sudah dapat diluncurkan. Biaya produksi akan mempengaruhi kondisi finansial.


HUKUM ACARA PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (MATERI UPA)



Hubungan Industrial adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam perusahaan, serta peran serta pemerintah sebagai yang menetapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU. mengemukakan definisi hubungan industrial dengan : " Hubungan industrial adalah hubungan dengan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa si suatu perusahaan.
Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis antara pihak-pihak tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha. Dengan demikian, pembinaan hubungan industrial merupakan bagian atau salah satu aspek dari manajemen sumber daya manusia.

Hukum Acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah seperangkat peraturan yang memuat cara-cara untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi didalam hubungan industrial atau aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara menegakkan, mempertahankan hak-hak, dan kewajibandari pekerja/buruh maupun pengusaha yang telah ditentukan oleh hukum materiil.
Sumber hukum yang digunakan dalam Hukum Acara Hubungan Industrial, yaitu UU RI No 13/2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan UU RI No 2 /2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Pada dasar hukumnya acara yang berlaku pada peradilan hubungan industrial tidak jauh berbeda dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan negeri pada lingkungan peradilan umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 57 UU PPHI yang menyatakan bahwa :
" Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini "

Aturan secara khusus hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial terdapat dalam Pasal 58 UU PPHI yang menyatakan bahwa dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi apabila nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).


1. JENIS-JENIS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dalam suatu Hubungan Industrial, antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam menjalankan hubungan adakalanya berjalan baik-baik saja dan ada kalanya juga bisa terjadi pertentangan-pertentangan, perbedaan-perbedaan atau konflik, sehingga menimbulkan aoa yang dinamakan perselisihan hubungan industrial.

Pasal 1 angka 1 UU PPHI menjelaskan bahwa hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PPHI, terdapat 4 (empat) jenis perselisihan industrial, yaitu :

a. Perselisihan Hak
Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 angka 2 UU PPHI)

b. Perselisihan Kepentingan
Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 angka 3 UU PPHI)

c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (Pasal 1 angka 4 UU PPHI)

d. Perselisihan Antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh hanya dalam Satu Perusahaan 
Perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan (Pasal 1 angka 5 UU PPHI).

Berdasarkan jenis-jenis perselisihan dalam bidang hubungan industrial, Pengadilan Hubungan Industrial memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial.
Tugas dan Wewenang Pengadilan Tersebut, yaitu :
1). Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK)
2). Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.


2. SUBJEK HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dalam suatu perselisihan, tentunya ada pihak-pihak yang berselisih, Pihak-pihak yang berselisih inilah yang kemudian dapat menjadi pihak yang dapat berperkara pada lembaga-lembaga penyelesaian jika terjadi perselisihan atau sengketa.
Peradilan Hubungan Industrial ini merupakan peradilan khusus dimana para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perselisihan tentunya khusus pula, yaitu para yang berasal dari masyarakat industri, bukan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan umum UU PPHI memberikan batasan terhadap para pihak yang berperkara di peradilan hubungan industrial sebagai berikut :
a. Pekerja/buruh
adalah setiap buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja/buruh yang dimaksud di sini meliputi pekerja/buruh pada perusahaan swasta, BUMN/D, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan tetapi mempunyai pengurus.

b. Serikat pekerja 
adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh, baik di perusahaan ataupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarga.

c. Pengusaha adalah
a). Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri
b). Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara mandiri berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya
c).  Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud di atas yang berkedudukan di luar wilayah indonesia.
d). Perusahaan adalah :
1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badna hukum, baik milik swasta atau milik negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dalam bentuk upahan atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Usaha-Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Persekutuan atau badan hukum yang dimaksud di sini adalah Perusahaan Swasta, BUMN/D, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan, tetapi mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah.

a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebelum melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan hanya dalam waktu tidak lebih dari 140 hari dengan termin waktu sebagai berikut :
1). Bipartit 30 hari kerja
2). Mediasi/Konsiliasi/Arbitrase 30 hari kerja
3). Pengadilan Hubungan Industrial 50 hari kerja
4). Mahkamah Agung 30 hari kerja.

 Jadi meskipun penyelesaian perselisihan ini harus diselesaikan sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung sekalipun hanya akan membutuhkan waktu 140 hari kerja. Bahkan hanya bisa dalam kurun waktu 30 hari kerja apabila perselisihan dapat selesai dalam perundingan bipartit saja.

Berdasarkan UU PPHI, dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dapat ditempuh melalui tiga tahap dengan pembagian :
1). Tahap pertama; Perundingan Bipartit
2). Tahap kedua; Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu mediasi atau konsiliasi atau arbitrase
3). Tahap Ketiga; penyelesaian melalui pengadilan.

Dalam paragraf ini akan di bahas terlebih dahulu penyelesaian hubungan industrial sebelum melalui pengadilan, yaitu tahap Perundingan Bipartit dan Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu mediasi atau konsiliasi atau arbitrase.
1. Tahap Perundingan Bipartit
Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (Pasal 1 angka 10 UU PPHI).
2. Tahap Penyelesaian di luar Pengadilan
a. Mediasi hubungan industrial adalah yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang netral (Pasal 1 angka 11 UU PPHI)
b. Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah peneyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral (Pasal 1 angka 13 UU PPHI)
c. Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final (Pasal 1 angka 15 UU PPHI)

Tahap dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Tahap pertama, para pihak harus mengupayakan penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan, tetapi tidak mencapai kesepakatan maka perundingan bipartit dianggap gagal.
2. Dalam hal perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.
Apabila bukti-bukti tersebut tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas.
3. Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau kedua belah pihak, instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi (untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, atau perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh) atau melalui arbitrase (untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, atau perselisihan antarserikat pekerja/ serikat buruh)
4. Dalam hal para pihak tidak menetapkan penyelesaiannya melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.
5. Dalam hal penyelesaiannya melalui konsiliasi atau arbitrase tidak mencapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan hubungan Industrial (Pasal 5 UU PPHI).


b. Gugatan
Pengajuan gugatan perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Jangka waktu pengajuan gugatan atas PHK pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 UU No 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.
Pasal 171 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan sebagai berikut : "Pekerja/buruh yang mengalami PHK tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima PHK tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya"

Untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial, Penggugat wajib melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi. Apabila tidak dilampirkan risalah tersebut, Maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat.
Pada prinsipnya gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan surat kuasa khusus dengan menunjuk Advokat sebagai kuasa. Apabila Penggugat adalah serikat pekerja/buruh, maka Penggugat dapat menunjuk serikat buruh yang ada di perusahaannya.
Demikian juga pengusaha dapat menunjuk organisasi pengusaha sebagai kuasanya. Hal ini didasarkan pada Pasal 87 UU PPHI yang menerangkan bahwa : "Serikat Pekerja/Serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya"


c. Persidangan pada Pengadilan Hubungan Industrial
Pengadilan Hubungan Industrial harus menyelesaikan perkara yang ditanganinya dalam jangka waktu 50 hari kerja sejak hari sidang yang pertama. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penetapan majelis hakim, maka Ketua Majelis Hakim harus sudah melakukan sidang pertama (Pasal 89 ayat (1) UU PPHI).

Apabila sidang berjalan lancar, maka jumlah persidangan lebih kurang 8 (delapan) kali, yaitu sebagai berikut :
1). Sidang Pertama; Pembacaan Gugatan
Persidangan dalam peradilan hubungan industrial tidak mengenal mediasi seperti persidangan di Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2 Peraturan MA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Akan tetapi, para pihak tetap diberikan keleluasaan untuk membuat perdamaian. Apabila hal itu tercapai, akan dibuat akta perdamaian yang akan disahkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial.
Dalam sidang pertama ada kemungkinan terjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

a). Para Pihak tidak hadir dalam persidangan
Dalam hal salah satu pihak atau para pihak tidak dapat menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Ketua Majelis Hakim menunda sidang dan akan menetapkan hari sidang berikutnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penundaan. Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan (Pasal 93 UU PPHI).
b). Putusan Sela
Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU PPHI menjelaskan bahwa apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU No 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hakim ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.
Adapun Pasal 155 ayat (3) UU 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mengenai kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah pekerja, apabila pengusaha melakukan tindakan skorsing kepada pekerja yang sedang berada pada proses PHK.
Putusan sela dalam Pasal 96 UU PPHI merupakan aturan khusus atas adanya tuntutan provisi dari pihak penggugat sebagai pekerja. Putusan sela ini pun tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum (Pasal 96 ayat (4) UU PPHI).
c. Pencabutan Gugatan
Pencabutan Gugatan adalah tindakan untuk menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan, baik sebelum perkara di proses maupun sedang dalam proses pemeriksaan.
Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya. Namun, apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat (Pasal 85 UU PPHI). Apabila Tergugat tidak menyetujui, maka gugatan tidak dapat dicabut dan pemeriksaan perkara terus berjalan.

2). Sidang Kedua : Jawaban tergugat

3). Sidang Ketiga : Replik

4). Sidang Keempat : Duplik

5). Sidang Kelima : Pembuktian (Penggugat)

6). Sidang Keenam : Pembuktian (Tergugat)

7). Sidang Ketujuh : Kesimpulan

8). Sidang Kedelapan : Putusan Hakim

Tahap persidangan sebagaimana di atas berlaku dalam persidangan secara biasa. Selain itu, peradilan hubungan industrial juga mengenal persidangan secara cepat berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU PPHI, yang berbunyi : " Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat "

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam persidangan dengan acara cepat yaitu :
1. Yang dimaksud dengan kepentingan mendesak dalam Pasal 98 ayat (1) UU PPHI, antara lain PHK secara massal, terjadi huru hara yang mengganggu kepentingan produksi, keamanan dan ketertiban umum.
2. Yang dimaksud tanpa melalui prosedur pemeriksaan dalam Pasal 99 ayat (1) UU PPHI adalah sidang pemeriksaan tidak terikat pada acara perdata umumnya, antara lain tentang tenggang waktu pemanggilan, replik/duplik dan hal-hal lain yang dapat menghambat proses acara cepat. Persidangan perkara harus dilakukan pada hari kerja pertama setelah kedua belah pihak di panggil dengan tata cara pemanggilan tercepat.



d. Upaya Hukum
Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara perselisihan hubungan industrial adalah upaya hukum biasa berupa perlawanan (verzet) dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Upaya hukum banding tidak dapat di tempuh oleh pihak yang berperkara dalam perkara hubungan industrial dengan maksud agar penyelesaian perselisihan tidak sampai berlarut-larut :

1). Upaya hukum verzet
Verzet merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tergugat yang diputus oleh putusan verstek. Tergugat yang diputus dengan putusan verstek dapat mengajukan perlawanan berdasarkan Pasal 108 UU PPHI yang menegaskan bahwa : " Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi "

2). Upaya hukum Kasasi
Sesuai Pasal 109 UU PPHI, putusan yang dapat dimohonkan kasasi hanya putusan mengenai perselisihan hak dan/atau perselisihan PHK. Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kasasi secara tertulis melalui sub kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
Berdasarkan Pasal 115 UU PPHI, penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan PHK pada MA dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi.
Sebagai dasar hukum mengenai alasan untuk mengajukan kasasi, Pasal 30 ayat (1) UU 18 / 1985 tentang MA sebagaimana diubah dengan UU Republik Indonesia No 3 / 2009 (UU MA) untuk membatalkan putusan Pengadilan di bawahnya, yaitu sebagai berikut :
a). Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
b). Salah menerapkan atau melanggar hukum 5 yang berlaku
c). Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

3). Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan .
Meskipun alasan atas upaya hukum Peninjauan Kembali tidak diatur secara khusus dalam UU PPHI, namun alasan-alasan tersebut dapat dilihat pada Pasal 67 UU MA sebagai berikut :
a). Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
b). Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
c). Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang di tuntut.
d). Apabila mengenai sesuatu bagian tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
e). Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya .

f). Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Selain itu, ada 2 (dua) ketentuan dasar yang berkaitan dengan upaya hukum, yaitu :
1). Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap (Pasal 109 UU PPHI)
2). Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan PHK mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada MA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja :
a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim
b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.

PRAKTIK BISNIS INDONESIA - 06


DAFTAR ISI

KONSEP SISTEM EKONOMI INDONESIA
KONSEP DAN PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
DUNIA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
LEMBAGA KEUANGAN
KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA
KEWIRAUSAHAAN DAN PERAN PELAKU BISNIS DI INDONESIA
KASUS-KASUS PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA (MATERI UPA)


Hukum Acara Peradilan Agama adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun Syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak didepan persidangan Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tersebut. Hukum Acara Peradilan Agama juga disebut dengan Hukum Acara Perdata Islam yang mempertahankan kaidah hukum perdata Islam materiil.

1. SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Dalam beracara di Pengadilan Agama, seorang Hakim memberikan keputusan atau penetapan mengenai hasil akhir dari sebuah perkara tersebut, harus bersumber atau berdasarkan kepada :

a. Hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku pada pengadilan umum

b. Hukum acara khusus, seperti :
1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agma
2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 3 Tahun 2006

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Isi Kompilasi Hukum Islam terdiri dari :
1). Buku I tentang Hukum Perkawinan
2). Buku II tentang Hukum Kewarisan
3). Buku III tentang Hukum Perwakafan

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bagi umat Islam, maka dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

e. Qonun
f. Doktrin atau ilmu pengetahuan lainnya.


2. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud antara orang yang beragama Islam adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Terkait dengan penerapan ketentuan Pasal 49, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 memberi beberapa pedomannya sebagai berikut :
1). Sengketa dibidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama meskipun salah satu (suami atau isteri) atau kedua belah pihak (suami isteri) keluar dari agama Islam
2). Sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris nonmuslim
3). Sengketa dibidang ekonomi syariah meskipun nasabahnya nonmuslim
4). Sengketa di bidang wakaf meskipun para pihak atau salah satu pihak beragama nonmuslim
5). Sengketa di bidang hibah dan wasiat yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam.

a. Kewenangan Relatif
Kewenangan Relatif  (relative compotentie) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Pasal 54 UU Pengadilan Agama menyatakan bahwa : "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini ".
Suatu prosedur hukum acara pada Pengadilan Agama yang berbeda dengan Pengadilan Negeri, yaitu prosedur hukum acara pada perkara perceraian.

Perbedaan tersebut terletak pada penentuan yuridiksi pengadilan, dimana pada Pengadilan Negeri penentuan yuridiksi didasarkan pada tempat tinggal Tergugat sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Hal ini tentu berbeda dengan perkara perceraian pada Pengadilan Agama yang dijelaskan sebagai berikut :

1). Permohonan Cerai Talak
Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan cerai talak diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, sebagai berikut :
a). Apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman isteri/termohon
b). Suami/Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/pemohon apabila isteri/termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami
c). Apabila isteri/termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/pemohon.
d). Apabila keduanya (suami isteri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2). Perkara Cerai Gugat.
Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai didatur dalam Pasal 73 UU Mo 7 Tahun 1989, sebagai berikut :
a). Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri/Penggugat
b). Apabila Isteri/Penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami maka perkara gugat cerai diajukan ke Pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/Tergugat
c). Apabila Isteri/Penggugat bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/Tergugat.
d). Apabila keduanya (suami isteri) bertempat kediaman di luar negeri yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b. Kewenangan Absolut
Kewenangan Absolut (absolut competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan . Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No 3 Tahun 2006.
Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang berikut :

1). Perkawinan
Adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan UU mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain :
a). Izin beristri lebih dari seorang
b). Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dlam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
c). Dispensasi kawin
d). Pencegahan perkawinan
e). Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
f). Pembatalan perkawinan
g). Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri
h). Perceraian karena talak
i). Gugatan Perceraian
j). Penyelesaian harta bersama
k). Penguasaan anak-anak
l). Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilaman bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhinya
m). Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
n). Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
o). Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
p). Pencabutan kekuasaan wali
q). Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
r). Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya.
s). Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anakyang ada dibawah kekuasaannya
t). Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam
u). Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
v). Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
2). Waris
Adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
3). Wasiat
Adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia
4). Hibah
Adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
5). Wakaf
Adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah
6). Zakat
Adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
7). Infaq
Adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala
8). Shadaqah
Adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga / badan hukum secara spontan dan suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata
9). Ekonomi Syariah
Adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi :
a. Bank syariah
b. Lembaga keuangan mikro syariah
c. Asuransi syariah
d. Reasuransi syariah
e. Reksa dana syariah
f. Obligasi syariahdan surat berharga berjangka menengah syariah
g. Sekuritas syariah
h. Pembiayaan syariah
i. Pegadaian syariah
j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
k. Bisnis syariah


3. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan yang penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan secara tertutup. Tidak terpenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penerapan  atau putusannya batal menurut hukum.

Sebelum pengambilan putusan, berdasarkan Pasal 59 ayat (3) UU No 7 Tahun 1989, Hakim Pengadilan Agama menyelenggarakan rapat permusyawaratan yang bersifat rahasia. Atas rapat permusyawaratan ini hakim menetapkan dan memutuskan suatu perkara di Pengadilan Agama.

Penetapan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Yang dimaksudkan dengan penetapan dalam hal ini adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan dalam hal ini adalah keputusan pengadilan atas dasar perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.
Berdsarkan Pasal 62 ayat (1) UU 7/1989 menyatakan bahwa, segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan `dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap penetapan dan putusan pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.


4. UPAYA HUKUM

Upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan pada Pengadilan Agama memiliki persamaan dengan upaya hukum pada acara perdata biasa. Ada 2 (dua) jenis upaya hukum pada, yaitu upaya hukum biasa (perlawanan/verzet, banding, dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali dan perlawanan eksekusi dari pihak ketiga/derden verzet). Berikut beberapa dasar terkait upaya hukum yang dijelaskan pada UU Peradilan Agama :
a. Atas penetapan dan Putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undanag menentukan lain (Pasal 61 UU NO 7 Tahun 1989)
b. Atas penetapan dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara (Pasal 63 UU No 7 Tahun 1989)


MA TOLAK GUGATAN RUBEN ONSU SOAL HAK MEREK GEPREK BENSU


Jakarta - Mahkamah Agung ( MA ) menolak gugatan artis sekaligus pengusaha Ruben Onsu  atas hak kepemilikan merek dagang bernama Geprek Bensu. MA juga meminta pendaftaran hak milik Geprek Bensu atas Ruben Samuel Onsu dibatalkan.

Penolakan MA tertuang dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Putusan itu menindaklanjuti gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Onsu kepada PT Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemegang merek I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr yang dinilai sama dengan Geprek Bensu miliknya.

"Menolak gugatan penggugat Ruben Samuel Onsu tersebut untuk seluruhnya," bunyi putusan tersebut dikutip dari situs resmi MA, Kamis (11/6).


MA menolak gugatan Ruben atas merek dagang Geprek Bensu berupa lukisan dan logo. MA menganggap merek dagang tersebut yang justru menyerupai nama atau singkatan dari merek dagang Ayam Geprek Bensu dari PT Ayam Geprek Benny Sujono.
"Menyatakan penggugat rekonsepsi adalah pemilik pertama yang sah atas merek I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr + lukisan, nomor pendaftaran IDM000643531, kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT Ayam Geprek Benny Sujono," jelas MA.

Lebih lanjut, MA turut membatalkan pendaftaran merek dagang Geprek Bensu dari Ruben. Pembatalan ini dilakukan MA dengan meminta langsung kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografi dan Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM agar turut membatalkan pendaftaran merek tersebut.

"Yaitu dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari Indonesia Daftar Merek dengan segala akibat hukumnya," imbuhnya.

Selanjutnya, MA menyatakan penggugat konpensi dan tergugat rekonpensi harus membayar biaya perkara senilai Rp1,91 juta. Sebelumnya, gugatan ini dilayangkan Ruben ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 23 Agustus 2019.

(Sumber Berita dan Photo : cnnindonesia.com)

HUKUM ACARA PIDANA (MATERI UPA)






















Hukum Acara Pidana disebut juga dengan Hukum Pidana Formal. Wiryono Prodjodikoro, memberikan pernyataan bahwa hubungan acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Oleh karen itu, merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum negara. Adanya hukum pidana formal dimaksudkan untuk mempertahankan hukum pidana materiil dengan memberlakukan Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1. PENYELIDIKAN

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Tugas penyelidikan dilakukan oleh penyelidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP menjelaskan, penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia maka karena kewajibannya mempunyai wewenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
b. Mencari keterangan dan barang bukti
c. Menyuruh berhenti seorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tand apengenal diri
d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum  yang bertanggung jawab

Atas perintah penyidik, penyelidik juga dapat melakukan tindakan berupa :
a. Pennagkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan
b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Atas tugas dan wewenang penyelidik karena undang-undang atau karena perintah penyidik, penyelidik harus membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan yang telah dilakukan kepada penyidik.


2. PENYIDIKAN

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang tergadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP. Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik, yaitu :
(1). Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
(2). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU.

Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015.

Penyidik dalam melakukan tugas dan wewenanngnya wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Pasal 7 KUHAP mengatur wewenang penyidik, yaitu :
(1). Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
(2). Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
(3). Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
(4). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
(5). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
(6). Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
(7). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
(8). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
(9). Mengadakan penghentian penyidikan
(10). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selama melakukan tindakan tersebut, penyidik membuat berita acara. Berita acara itu tentang :

a. Pemeriksaan Tersangka
(1). Penangkapan
Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Terhadap seorangb yang dianggap kerasa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan paling lama 1 (satu) hari. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

(2). Penahanan
Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penahanan dilakukan atas kepentingan penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
a). Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
b). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP.
Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (Pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Penahanan dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu :
a). Penahanan rumah tahanan negara
b). Penahanan rumah
c). Penahanan kota.

Ketentuan jangka waktu yang perlu diperhatikan terkait dengan masa penahanan, yaitu :
a). Perintah  penahanan yang diberikan oleh penyidik dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari.
b). Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapt diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
c). Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari
d). Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.
e). Hakim Mahkamah Agung yamg mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 (lima puluh) hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.

(3). Penggeledahan
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. Terhadap penggeledahan rumah kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki :
1). Ruang diamana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2).Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan
3). Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.


b. Pemasukan Rumah
(1). Penyitaan Benda
Berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP, Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
a). Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian di duga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
b). Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
c). Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
d). Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
e). Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindak sebagai berikut :
a). Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
b). Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
a). Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
b). Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana
c). Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum. kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana
d). Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

(2). Pemeriksaan Surat

(3). Pemeriksaan Saksi

(4). Pemeriksaan di tempat kejadian

(5). Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan

(6). Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

Apabila berkas perkara telah lengkap, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan dengan cara :
a). Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
b). Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.



3. PRAPERADILAN

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
c. Permintaaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP telah diubah berdaarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka wewenang Pengadilan Negeri dalam hal praperadilan menjadi:
a. Memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
b. Memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan.

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Acara pemeriksaan praperadilan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang
b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya
d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur
e. Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Isi Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat hal sebagai berikut :
a. Jelas dasar dan alasannya.
b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
e. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terdapat putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.



4. PENUNTUTAN

Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Penuntutan dapat dilakukan apabila berkas perkara hasil penyidikan sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Meski demikian, terdapat tiga kemungkinan bahwa berkas perkara belum bisa dilimpahkan ke pengadilan yaitu :
a. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum (Pasal 138 ayat (2) KUHAP)
b. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 40 ayat (1) KUHAP_
c. Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP)



5. TAHAP PERSIDANGAN

a. Jenis Pemeriksaan Perkara Pidana
Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan terbagi menjadi tiga bentuk berdasarkan jenis perkaranya, yaitu :
1). Acara Pemeriksaan Singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

2). Acara Pemeriksaan cepat dimana perkara dalam pemeriksaan ini diperiksa diadili dan diputus dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari untuk mengadili perkara :
a). Perkara tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah,  dan penghinaan ringan kecuali perkara pelanggaran lalu lintas (Pasal 205 ayat (1) KUHAP)
b). Perkara pelanggaran lalu lintas ialah pemeriksaan perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan (Pasal 211 KUHAP)

3). Acara pemeriksaan biasa ialah pemeriksaan perkara yang tidak termasuk perkara dalam acara pemeriksaan singkat dan cepat.;


b. Dakwaan
Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta memenuhi ketentuan berisi :
1). Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka
2). Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Penuntut Umum dapat mengubah sjurat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :
1). Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
2). Beberapa Tindak Pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain
3). Beberapa Tindak Pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan .

c. Eksepsi
Eksepsi merupakan tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenal atau tidak ditujukan terhadap materi pokok suatu dakwaan, tetapi keberatan tersebut ditujukan terhadap cacat formal yang terdapat pada surat dakwaan.
Eksepsi diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan bahwa : " Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan "

Jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.


d. Pembuktian
Apabila eksepsi ditolak, hakim akan menyatakan agar sidang dilanjutkan dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengajukan alat bukti. Hal yang umum diketahui tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti yang sah dan dapat diajukan berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu :
1). Keterangan saksi
2). Keterangan ahli
3). Surat
4). Petunjuk
5). Keterangan Terdakwa
Alat Bukti lain diluar KUHAP yang dapat dijadikan bukti dalam acara pidana adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.


e. Tuntutan (Requisitor) dan Pembelaan (Pleidooi)
Tuntutan penuntut umum diajukan setelah pemeriksaan atas perkara pidana dinyatakan selesai. Tuntutan tersebut diajukan oleh penuntut umum berdasarkan dakwaan dan alat bukti yang telah diajukan di persidangan.
Dasar hukum tuntutan terdapat pada Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, yang menyatakan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Setelah penuntut umum mengajukan tuntutan, terdakwa dan/atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Dasar hukum pembelaan terdapat pada Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, yang menyatakan bahwa terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.


f. Putusan
Putusan merupakan tahap terakhir dalam proses pemeriksaan perkara pidana pada tingkat Pengadilan Negeri. Putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa :
1). Putusan Bebas
Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas
2). Putusan Lepas
Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
3). Putusan Penjatuhan Pidana
Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Segera setelah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :
1). Hak segera menerima atau segera menolak putusan
2). Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh KUHAP
3). Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan
4). Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh KUHAP, dalam hal ia menolak putusan
5). Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh KUHAP


g. Upaya Hukum
Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan p[engadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi  atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur KUHAP. Upaya hukum dalam KUHAP terbagi menjadi dua jenis:
  • Upaya hukum biasa (banding dan kasasi)
  • Upaya hukum luar biasa (kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali)
(1). Banding
Upaya hukum banding diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman alasan yang dibolehkan untuk mengajukan banding, yaitu:
a). Putusan pengadilan tingkat pertama
b). Putusan itu tidak merupakan pembebasan dari dakwaan
c). Putusan itu tidak merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Permintaan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum. Permintaan banding boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.
Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yangbersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.
Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.

Jangka waktu pengajuan banding sejak diterimanya berkas perkara banding oleh pengadilan tinggi, sebagai berikut :
a). Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi
b). Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri
c). Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi
d). Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi
e). Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.

(2). Kasasi
Definisi Kasasi dalam Pasal 244 KUHAP, yaitu terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Pemeiksaan dalam tingkat kasasi dilakukan atas permintaan para pihak guna menentukan :
a). Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
b). Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
c). Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusana pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan di catat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang dijukan oleh penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Tenggang waktu dalam pengajuan kasasi :
a). Apabila tenggang waktu tersebut diatas telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan
b). Apabila dalam tenggang waktu tersbut pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.

Tenggang waktu pengajuan memori kasasi, yaitu :
a). Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima
b). Apabila dalam tenggang waktu tersebut pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

(3). Kasasi demi Kepentingan Hukum
Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa, demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan kepada Mahkamah Agung selama satu kali atas permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

Syarat pengajuan kasasi dalam hal hukum acara pidana, yaitu tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan . Batasan mengenai syarat, "tidak merugikan kepentingan" berupa :
a). Tidak menjatuhkan putusan pemidanaan atas putusan pembebasan
b). Tidak memperberat pidana dari apa yang telah dijatuhkan dalam putusan yang dikasasi demi kepentingan hukum.
c. Tidak boleh mencabut hak perdata terdakwa jika hal itu tidak terdapat dalam putusan yang dikasasi.

(4). Peninjauan Kembali
Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung selama 1 (satu) kali atas permohonan terpidana atau ahli warisnya.
Dengan demikian, Jaksa/Penuntut Umum tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum peninjaun kembali.

Permintaan Peninjauan Kembali dapat dilakukan atas dasar :
a). Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
b). Apabila dalam pelbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
c). Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.


h. Eksekusi
Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yamh telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur mengenai kewenangan jaksa terhadap eksekusi pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu :
1. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya (Pasal 30 ayat (1) huruf b)
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 30 ayat (1) huruf c)

MODUL SEMESTER SATU

More »

MODUL SEMESTER DUA

More »

MODUL SEMESTER TIGA

More »

MODUL SEMESTER EMPAT

More »

MODUL SEMESTER LIMA

More »

MODUL SEMESTER ENAM

More »

MODUL SEMESTER TUJUH

More »

MODUL SEMESTER DELAPAN

More »

ILMU ADMINISTRASI BISNIS

More »

PROFESI ADVOKAT

More »

NGOMPOL

More »

OPINI

More »