Ternyata Ini yang Bikin Jokowi Pilih Calon Kapolri Tito Karnavian

Ternyata Ini yang Bikin Jokowi Pilih Calon Kapolri Tito Karnavian


Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan nama Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR hari ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu rencananya akan menggantikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Menurut Johan, alasan Jokowi memilih Tito berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, di mana penunjukkan calon Kapolri merupakan wewenang dan hak prerogratif presiden.

Selain hal itu, ada pertimbangan Presiden Jokowi dalam memilih Tito Karnavian menjadi pemimpin Korps Bhayangkara.

"Adalah untuk meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat, memperbaiki kualitas penegakan hukum terutama terhadap kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkoba maupun korupsi," tutur Johan , Rabu (15/6/2016).

Pertimbangan lainnya kata Johan, presiden sangat berharap di bawah komando Tito, Polri lebih bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin menyebutkan Presiden Jokowi telah menyerahkan nama Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Hal itu dikatakan pria yang akrab disapa Akom saat meninjau persiapan arus mudik di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

"Surat tersebut berisi Presiden RI, menyampaikan pencalonan Komjen Tito Karnavian, satu-satunya menjadi calon kapolri," kata Ade.
(Sumber : Sindonews.com)
Dipilih Jokowi jadi Kapolri, Komjen Tito lewati 5 angkatan di Polri

Dipilih Jokowi jadi Kapolri, Komjen Tito lewati 5 angkatan di Polri

Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Tito Karnavian menggantikan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian RI. Itu artinya Tito melangkahi lima angkatan di atasnya. 

Hal itu merupakan tradisi baru dalam institusi Polri. Sebab, pada umumnya pemegang tongkat estapet Tribrata-1 merupakan dua tingkat di atas Kapolri sebelumnya.

Tito merupakan jebolan Akademi Kepolisian 1987. Jika dihitung, dia melompati lima angkatan dari Jenderal Badrodin yang merupakan Akpol 1982.

Selain Tito ada sejumlah bintang tiga, yakni Wakapolri Komjen Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayu Seno, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Kalemdikpol Komjen Syafruddin dan Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Suhardi Alius. Tito tercatat sebagai bintang tiga termuda di Kepolisian.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian memenuhi ketentuan sebagai calon Kapolri. Menurutnya keputusan Presiden Jokowi sudah tepat.

"Dari sisi kepangkatan sudah memenuhi ketentuan, yakni bintang 3. Namun dari sisi senioritas dia melompati beberapa angkatan," kata Bambang melalui pesan singkatnya, Rabu (15/6). 

Politikus Partai Golkar tersebut menilai dari sisi kemampuan kemampuan, kecerdasan, intelektualitas dan profesionalitas, Tito tidak bisa diragukan. Menurutnya memenuhi kompetensi sebagai calon Kapolri. 

Bambang berharap, jika Tito jadi Kapolri, instansi tersebut akan bekerja lebih giat dan kompak. "Kami berharap, jika nanti lolos fit and proper di DPR RI, Tito diharapkan menjadi perekat semua faksi yg ada di Polri sehingga kedepan Polri tambah solid dalam menghadapi tantangan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks," pungkasnya.

LATIHAN SOAL UAS HUKUM ACARA PERDATA



PETUNJUK :  UNTUK SOAL NOMOR 1 SAMPAI 27, PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT !
1.      Menurut  Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata dapat disebut hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan) secara formil. Maka dapat dikatakan bahwa  ....
         A.  Hukum Acara Perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata imateriel
         B.  Hukum Acara Perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata materiel
         C.  Hukum Acara Perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata internasional
         D. Hukum Acara Perdata mempertahankan berlakunya hukum pidana internasional

2.      Bahwa setiap orang dibolehkan menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan. Adapun tujuan asas ini tidak lain adalah memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Dari penjabaran tersebut dapat disebutkan bahwa hal tersebut mencerminkan asas  ....
         A.  peradilan cepat sederhana dan biaya ringan
         B.  pengadilan terbuka untuk umum
         C.  pengadilan yang imparsial
         D. pengadilan yang proporsional

3.      Konkritisasi dalam bentuk dasar hukum asas putusan hakim harus disertai alasan diatur dalam Pasal 23 dalam Undang-Undang  ....
         A. Nomor 14 Tahun 1970
         B.  Nomor 14 Tahun 1971
         C.  Nomor 14 Tahun 1972
         D. Nomor 14 Tahun 1973

4.      Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial kehakiman yang merdeka mengandung arti kekuasaan hakim ....
         A. yang merdeka
         B.  yang terbatas
         C.  berdasarkan undang-undang
         D.  berdasarkan kekuasaan eksekutif

5.      Peradilan umum merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, hal tersebut didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang ....
         A.  peradilan umum
         B.  peradilan khusus
         C.  Kekuasaan Kehakiman
         D.  Mahkamah Agung RI

6.      Dibawah ini yang bukan pencerminan dari separation court system based on jurisdiction  adalah  ....
         A.  sistem pemisahan wewenang mengadili
         B.  mengadili berdasarkan kompetensi absolut
         C.  prosesnya berjenjang
         D. peradilan satu pintu

7.      Daerah hukum suatu pengadilan negeri sesuai dengan kedudukan pengadilan negeri tersebut, yaitu  ....
         A. berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang
         B.  berdasarkan kompetensi kewenangan absolutnya
         C.  berdasarkan jenjangnya yakni mulai tingkat pertama sampai dengan peninjauan kembali
         D.  berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh panitia sekretarisnya

8.      Adagium forum rei sitae, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri berdasarkan  ....
         A.  tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa
         B.   tempat atau wilayah hukum pengacara para pihak berada
         C.  alamat para pihak yang berperkara
         D.  jenis peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara

9.      Berikut ini merupakan bagian-bagian syarat materil gugatan dalam hukum acara perdata, kecuali adalah ....
         A.  gugatan telah tiba saatnya , itu artinya bahwa prestasi debitur sudah saatnya untuk dilaksanakan, tetapi debitur enggan untuk melaksanakan prestasinya
         B.   sebelum kreditor mengajukan gugatan ke pengadilan, kreditor sudah melakukan teguran (somasi/ingebrekestelling)
         C.  beralasan dan berdasar hukum
         D.  berdasarkan asas ne bis in idem

10.   Di Indonesia ketentuan yang mengatur gugatan class action dalam hierarki peraturan Mahkamah Agung RI diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  ....
         A.  Nomor 1 Tahun 2000
         B.  Nomor 1 Tahun 2001
         C.  Nomor 1 Tahun 2002
         D.  Nomor 1 Tahun 2003

11.   Pasal 5 ayat 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 menyatakan Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, segera setelah itu hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh  ....
         A.  persetujuan panitera
         B.  persetujuan hakim
         C.   permintaan dari hakim
         D.  permohonan dari panitera sekretaris pengadilan negeri

12.   Ada kemungkinan bahwa setelah dilakukan pemberitahuan tentang gugatan perwakilan kelompok oleh panitera, ada warga kelompok yang kemudian merasa tidak berminat untuk melanjutkan menjadi anggota kelompok dengan alasan apa pun. Untuk itu, mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dalam ketentuan   ....
         A.  PERMA Nomor 1 Tahun 2000
         B.  PERMA Nomor 1 Tahun 2001
         C.  PERMA Nomor 1 Tahun 2002
         D.  PERMA Nomor 1 Tahun 2003




13.   Dijatuhkannya putusan di luar hadirnya salah satu pihak merupakan wujud dari asas  ....
         A.  ius curia novit
         B.   ius solli
         C.  Verhalungsmaxi
         D.  audi et alteram partem

14.   Kata mediasi berasal dari kata yang diadopsi dari bahasa Inggris dengan istiah  ....
         A.  Konsolidasi
         B.  Multimediasi
         C.   Intermediasi
         D.  Mediation

15.   Tujuan pembedaan model mediasi adalah  ....
         A.  menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa
         B.  agar proses perkara yang ada dilakukan dengan secara cepat sederhana dan biaya ringan
         C.   agar tidak terjadi penumpukan perkara di MA maupun di APL
         D.  agar terciptanya unifikasi hukum kedepannya

16.   Di bawah ini yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hakim gagal menjadi mediator adalah ....
         A.  keseriusan menjalani mediasi pengadilan
         B.   profesionalitas mediator
         C.   sistem hukum yang berlaku
         D.  model mediasi pengadilan lebih berfokus pada model retributif

17.   Gugatan rekonvensi dalam HIR diatur dalam Pasal  ....
         A.  131
         B.  132
         C.   118
         D.  110

18.   Yang dimaksud dengan eksepsi peremtor pada asas pemusatan jawaban (concentratie van verweer) adalah ....
         A.  suatu asas yang mengharuskan tergugat mengajukan sekaligus (dalam satu kali) semua sanggahannya (eksepsi, jawaban pokok perkara, dan rekonvensi) dalam satu jawaban
         B.  tidak berwenangnya hakim
         C.   status dari perkara itu sendiri
         D.  kedudukan para pihak dalam perkara eksepsi dilator tentang saat mengajukan gugatan

19.   Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan dalam arti logis adalah  ....
         A.  memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan diajukannya bukti lawan
         B.   memberi kepastian, namun bukan kepastian mutlak, kepastian nisbi, atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan
         C.  mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret
         D.  memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan

20.   Alat bukti di luar ketentuan Pasal 164 HIR adalah pemeriksaan tempat dan ....
         A.  keterangan penggugat
         B.  keterangan ahli
         C.   keterangan tergugat
         D.  keterangan pihak ketiga

21.   Pengertian dari alat bukti pengakuan adalah ....
       A.  persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undnag atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal
         B.   Pernyataan salah satu pihak berperkara secara lisan, baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain dengan kuasa istimewa yang membenarkan seluruhnya atau sebagian dari peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh pihak lawan
         C.   Pengakuan yang sifatnya sederhana yang sesuai sepenuhnya dengan gugatan lawan
         D.  Pengakuan disertai sangkalan terhadap sebagian gugatan

22.   Arti dari kekuatan pembuktian sebagai permulaan pembuktian adalah ....
         A.  sesuatu yang tampaknya sebagai bukti yang sebenarnya bukanlah bukti
         B.  alat bukti dengan kekuatan yang masih harus ditambah dengan alat bukti lain agar dapat diterima oleh hakim sebagai bukti cukup
         C.   setiap alat bukti yang diajukan oleh satu pihak selalu dapat dilawan dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan
         D.  kalau diajukan alat bukti dengan kekuatan bebas,terserah kepada hakim apakah akan memberikan kekuatan kepada alat bukti itu atau tidak.

23.   Penetapan (beschikking) adalah ....
         A.  keputusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan sebuah perkara, baik yang akan maupun sedang diperiksanya
         B.   suatu putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Misalnya putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, dan sebagainya
         C.  putusan yang lebih banyak dipergunakan oleh  dalam peradilan voluntair
         D.  suatu putusan yang isinya menjawab tuntutan provisionil

24.   Ketentuan Pasal 179 ayat (2) HIR mengatur tentang ....
         A.  kehadiran pihak berperkara dalam persidangan
         B.   gugatan rekonvensi
         C.   gugatan pihak ketiga
         D.  putusan hakim harus jelas dan tegas

25.   Putusan Condemnatoir adalah ....
         A.  Suatu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata
         B.   Putusan yang amarnya bersifat konstitutif
         C.  Amar putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam putusan itu untuk memenuhi suatu prestasi
         D.  Merupakan penetapan apa yang menjadi hukumnya atau hubungan hukum yang menjadi sengketa

26.   Putusan hakim yang dapat di eksekusi, melainkan juga tulisan-tulisan yang memnuhi syarat-syarat tertentu, yang berupa akta hipotik dan akta notariil yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Hal tersebut pengertian dari .. ....
         A.  Eksekusi grosse akta
         B.   Executie parate
         C.   Eksekusi riil
         D.  Eksekusi pembayaran sejumlah uang

27.   Badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang. Hal tersebut merupakan pengertian dari  ....
         A.  Pejabat akta tanah
         B.   pejabat lelang
         C.  Balai lelang
         D.  Pelaksana lelang

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 28 SAMPAI 45, PILIHLAH !
A.     JIKA 1) DAN 2) BENAR
B.     JIKA 1) DAN 3) BENAR
C.     JIKA 2) DAN 3) BENAR
D.     JIKA 1),2), DAN 3) SEMUANYA BENAR


28.   Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu, terdapat nernagai lembaga peradilan yang berlaku bagi orang-orang atau golongan yang berbeda terdiri dari ....
         1)  Peradilan gubernemen
       2) Peradilan Swapraja
       3)  Peradilan inheemse rechtspraak

29.   Dibawah ini yang termasuk latar belakang terjadinya sengketa perdata adalah ....
       1)  salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama
       2)  salah satu pihak merugikan pihak lain dari segi keuangan
       3)  para pihak berselisih pemahaman atas suatu kepemilikan

30.   Dibawah ini yang merupakan cara-cara menyelesaikan sengketa hukum adalah  ....
       1)  damai di luar pengadilan
       2)  dengan bantuan lembaga yang oleh hukum diberi wewenang
         3)  melakukan distorsi terhadap kepentingan subjek hukum lainnya

31.   Yang termasuk pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perdata adalah  ....
         1)  penggugat
         2)   terdakwa
       3)  tergugat

32.   Dibawah ini yang merupakan kelompok korban berdasarkan Pasal 3 huruf d PERMA  Nomor 1 Tahun 2002 tentang class action adalah ....
         1)  pihak yang teridentifikasi
       2)  pihak yang tidak teridentifikasi
       3)  pihak yang berwenang

33.   Peran Juru Sita dalam pemanggilan para pihak berperkara dilakukan dengan cara   ....
         1)  panggilan diserahkan langsung oleh juru sita kepada yang bersangkutan sendiri atau oleh juru sita panggilan diserahkan melalui kepala desa
         2)  Juru sita menyerahkan exploit (surat juru sita) kepada bupati atau walikota yang kemudian memerintahkan agar exploit itu ditempelkan di pintu besar pada pengadilan negeri yang bersangkutan
         3)  Juru sita memanggil melalui media masa dan cetak dalam hal salah satu pihak berperkara tidak ditemukan

34.   Berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) HIR, komposisi pihak dalam proses perlawanan terhadap putusan verstek terdiri atas ....
         1)  Tergugat asal bertindak dan berkedudukan formil sebagai pelawan
       2)  Penggugat asal berkedudukan formal sebagai terlawan
       3)  Para pihak bertindak netral ketika ada gugatan rekonvendi

35.   Agar permintaan perlawanan memenuhi syarat formil verzet, maka harus memnuhi  ....
         1)  perlawanan ditujukan kepada putusan verstek dengan menarik pihak lain, selain dari penggugat semula
       2)  disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan verstek dalam tenggat yang ditentukan
       3)  diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya, memenuhi syarat bentuk gugatan, dan membayar biaya perkara atau mungkin prodeo

36.   Karakteristik khusus yang terdapat dalam mediasi pengadilan yaitu ....
         1)  setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi
       2)  terhadap penyelesaian perkara perdata di pengadilan, apabila tidak melalui mediasi putusannya batal demi hukum
       3)  pertimbangan putusan hakim wajib menyebutkan bahwa perkara tersebut telah diupayakan penyelesaian tanpa melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya

37.   Pengaruh diubahnya suatu surat gugatan adalah ....
       1)  mempengaruhi kepentingan tergugat sebab dengan perubahan itu tergugat mungkin akan mendapat kesulitan dalam pembelaannya
       2)  menyebabkan jalannya peradilan akan dihambat sehingga merugikan pihak tergugat
       3)  menyebabkan gugatan menjadi prematur


38.   Menurut Retnowulan Soetantio jawaban tergugat dapat terdiri atas ....
         1)  jawaban yang tidak mengenal pokok perkara yang disebut tangkisan
       2)  jawaban mengenai pokok perkara
       3)  jawaban dalam rekonvensi

39.   Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri menyertai (voeging) dalam keikutsertaan pihak ke tiga dalam perkara perdata adalah  ....
       1)  inisiatif pihak ketiga sendiri untuk mencampuri sengketa yang sedang dalam proses
       2)  pihak ketiga mempunyai kepentingan hukum
       3)  netral seperti hakim

40.   Berikut ini yang merupakan teori-teori beban pembuktian adalah ....
         1)  Teori Ojektif
       2)  Teori Hukum Acara
       3)  Teori Inisiatif Berperkara

41.   Berikut ini hal yang dilakukan majelis hakim dalam sidang musyawarah adalah ....
         1)  mengumpulkan semua hasil pemeriksaan perkara
       2)  menetukan apakah peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hukum atau tidak
       3)  menentukan peraturan hukum apakah yang meguasai peristiwa yang terjadi

42.   Berikut ini yang merupakan upaya hukum luar biasa dalam hukum acara perdata adalah ....
         1)  Banding
       2)  Peninjauan Kembali
         3)  Perlawanan pihak ketiga

43.   Yang termasuk jenis-jenis upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap sita eksekutorial adalah ....
         1)  perlawanan (verzet) oleh tersita
       2)  perlawanan (verzet) pihak ketiga
       3)  perkara jenis permohonan

44.   Berikut ini yang merupakan konsekuensi dikabulkannya permohonan perubahan eksekusi adalah  ....
         1)  berubahnya jenis eksekusi
         2)   perubahan aanmaning yang dikeluarkan oleh hakim
         3)  berubahnya berita acara eksekusi oleh juru sita

45.   Berikut ini barang yang dapat dilakukan sita  jaminan adalah  ....
         1)  terhadap barang milik sendiri
       2)  sita marital
       3)  terhadap barang-barang milik debitur



MODUL SEMESTER SATU

More »

MODUL SEMESTER DUA

More »

MODUL SEMESTER TIGA

More »

MODUL SEMESTER EMPAT

More »

MODUL SEMESTER LIMA

More »

MODUL SEMESTER ENAM

More »

MODUL SEMESTER TUJUH

More »

MODUL SEMESTER DELAPAN

More »

ILMU ADMINISTRASI BISNIS

More »

PROFESI ADVOKAT

More »

NGOMPOL

More »

OPINI

More »