PENGANTAR ILMU HUKUM / PTHI (ISIP 4130) ~ ADB

 


DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH
MODUL   1 : RUANG LINGKUP PENGANTAR ILMU HUKUM
MODUL   2 : ARTI DAN DEFINISI HUKUM
MODUL   3 : TUJUAN HUKUM DAN FUNGSI HUKUM
MODUL   4 : NORMA HUKUM DAN NORMA SOSIAL LAINNYA
MODUL   5 : HUKUM OBJEKTIF DAN HUKUM SUBJEKTIF
MODUL   6 : SUMBER-SUMBER HUKUM
MODUL   7 : PENGGOLONGAN HUKUM
MODUL   8 : MAZHAB ILMU PENGETAHUAN HUKUM
MODUL   9 : PEMBENTUKAN DAN PENGISIAN KEKOSONGAN HUKUM
MODUL  10: SISTEM HUKUM DAN POLITIK HUKUM
MODUL  11: HUKUM POSITIF
MODUL  12: CABANG-CABANG ILMU HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA


TINJAUAN MATA KULIAH

Membahas seputar ruang lingkup yang berkaitan dengan ilmu hukum, seperti tujuan hukum, norma hukum dan norma sosial lainnya, sumber hukum, penggolongan hukum, mazhab aliran hukum, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Secara umum, tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan serta memahami dasar ilmu hukum, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.


MODUL   1 : 
RUANG LINGKUP PENGANTAR ILMU HUKUM

Kehidupan manusia yang saling bergantungan menimbulkan adanya interaksi sosial. Interaksi sosial dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik atau pertentangan. Konflik atau pertentangan dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat atau benturan kepentingan. Hal ini disebabkan karena setiap individu atau kelompok memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Konflik atau pertentangan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dihindarkan.

Maka itu, pentingnya untuk mengenal hukum berperan mengatur kepentingan-kepentingan, yaitu dengan timbulnya hak dan kewajiban. Adanya hukum dalam kehidupan manusia dapat menciptakan rasa aman dan merasa terlindungi.

Pengantar Ilmu Hukum memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Selain berperan penting dalam proses pembelajaran dan pemahaman ilmu hukum pada dasarnya, Pengantar Ilmu Hukum juga menjelaskan bagian-bagian dari hukum seperti arti, tujuan, norma atau kaidah, sumber, penggolongan, penemuan, sistem, dan politik hukum. Tidak hanya bagian dari hukum, melainkan jenis-jenis hukum yang berlaku di Indonesia.


KEGIATAN BELAJAR 1 :
MAKNA PENGANTAR ILMU HUKUM

Istilah Pengantar Ilmu Hukum pertama kali digunakan di Indonesia yaitu ketika Perguruan Tinggi Gajah Mada didirikan di Yogyakarta pada 13 Maret 1946. Istilah ini merupakan terjemahan langsung dari mata kuliah Inleiding tot de Rechtswetenschap, yang diberikan di Rechtshoge School (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada zaman Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1924. Istilah ini pun sebetulnya terdapat juga dalam  Hoger Onderwijswet 1920 atau Undang Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda yang menggantikan istilah Encyclopaedie der Rechtswetenschap, yang berasal dari istilah Jerman Einfuchrung in die Rechtswissenschaft.

Selanjutnya, istilah Pengantar Ilmu Hukum selanjutnya ikut digunakan oleh Perguruan Tinngi lainnya di Indonesia. Universitas Indonesia mulai menggunakan istilah Pengantar Ilmu Hukum pada tahun 1950, lalu Universitas Padjadjaran mulai menggunakan istilah Pengantar Ilmu Hukum pada tahun 1957.

Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan mata kuliah pengantar, artinya mata kuliah ini bermaksud memberikan pengertian umum, asas pokok dan kerangka dasar dari ilmu hukum. PIH adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari Ilmu Hukum.
PIH berasal dari kata Inleiding yang artinya memperkenalkan. PIH memperkenalkan mengenai bahasa hukum dan pengantar hukum. PIH merupakan landasan utama/dasar untuk mengenal ilmu hukum.

Salah satu bunyi keterangan dalam Universiteits Reglement Hindia Belanda yang juga diberlakukan pada Rechts Hoge School di Batavia menetapkan bahwa :

" Inleiding tot de Rechtswetwnschap omvat zowel de historische vorming van de instellingen van het hedendaagsche recht, als een wijsgerige inleiding in haar geeste lijke en maatschappelijkebetekenis "

" PIH mencakup uraian mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum dewasa ini maupun pengantar filsafatnya dalam arti kerohanian maupun kemasyarakatan "

Sebagai mahasiswa hukum penting untuk mengetahui apa makna serta tujuan mempelajari PIH. Mempelajari PIH umumnya dilaksanakan di perguruan tinggi yang dimaksudkan sebagai upaya untuk membentuk kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai tertentu.
Kepribadian diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa, dan bertindak secara terpadu dalam diri individu. Pendidikan bukan sekedar menggumuli fenomena yang tampak dari luar saja, tetapi juga langsung memahami konsep dasarnya kemudian menganalisisnya secara nalar.

Setelah belajar PIH seseorang tidak akan langsung dapat membuat suart gugatan, membuat pelbagai macam perjanjian, memahami aspek-aspek hukum surat-surat beharga, hukum acara, dan lain-lain. Tetapisetelah mempelajari PIH seseorang menjadi tahu tentang apa sesungguhnya hukum, apa tujuannya, apa yang dilakukannya, bagaimana sistematikanya dari pengertian hukum itu, kedudukan hukum dalam masyarakat dan sebagainya, maka maksud dari mata kuliah ini sudah cukup tercapai.

PIH menurut Achmad Sanusia hanya berfungsi sebagai " Basic Leervak " atau mata kuliah dasar sebagai pendukung pada mata kuliah lainnya. PIH bukan merupakan suatu mata kuliah latihan berpraktek, sehingga jarang sekali di perlukan dalam praktek, dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta. Namun, sebagai mata kuliah PIH harus dikuasai bagi seorang yang ingin mengetahui cara-cara beracara di pengadilan, memahami Hukum Tanah, Hukum Udara, Hukum Laut, dan lain-lain secara spesifik.

Selain itu PIH memperkenalkan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi, dan teori-teori hukum secara umum yang diperlukan untuk aplikasinya. PIH juga memberi pandangan umum mengenai seluruh ilmu Pengetahuan Hukum, kedudukan Ilmu Hukum disamping ilmu-ilmu lainnya, serta memberikan pengertian tentang dasar, asas dan penggolongan cabang Ilmu Hukum.

PIH sebagai cabang dari ilmu pengetahuan harus memperhatikan prasyarat pokok, yaitu logis, sistematis dan metodis sehingga dapat diuji kebenarannya. Hal ini disebabkan dalam Ilmu Hukum terdapat "ratio scripta", yaitu suatu penggambaran terhadap sesuatu gejala hukum melalui alur berpikir secara :
1. Rasional (Logis)
2. Suatu pemaparan yang runtut (Sistematis)
3. Melalui teknik pendekatan tertentu (Metodis)

PIH memberikan landasan guna mendukung mata kuliah lain sehingga dapat membantu memudahkan dan melancarkan studi mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi. Ruang lingkup pembahasan PIH antara lain :
1. Mempelajari dasar-dasar huku, termasuk PIH dalam arti sempit, dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI)
2. Mempelajari Ilmu Hukum secara keseluruhan dalam garis besar
3. Memperkenalkan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi dan teori hukum umum
4. Memperkenalkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum.

Sebelum mengetahui asas-asas hukum, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari asas itu sendiri. Asas adalah dasar atau latar belakang berpikir, Menurut etimologi asas adalah dasar, alas, fundamen dari segala sesuatu yangakan kita pelajari. Asas bentuknya abstrak, bersifat dasar, dan tidak terdapat sanksi.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta; PIH bermaksud memberikan pengantar pertama ke dalam ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep -konsep dasar tentang hukum pada umumnya yang tidak hanya berlaku bagi keadaan di Indonesia saja, tetapi berlaku pula bagi masyarakat hukum lainnya. PIH jadinya merupakan suatu ajaran hukum umum (allgemeine rechtslehre), suatu pengertian yang untuk sebagian, banyak persamaannya dengan teori hukum.

PIH dalam arti luas bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum ke arah hukum yang sebenarnya. Dengan PIH dalam arti luas adalah PIH dalam arti sempit ditambah Pengantar Hukum Indonesia (PHI). PHI biasa dikenal dengan sebuah Pengantar Tatat Hukum Indonesia (PTHI). PIH dalam arti sempit yang biasa disebut General Theory of Law. Sedangkan PTHI atau biasa disebut Ius Positivus, Ius Constitutum, Stelligrecht.

Secara singkat PIH dan PHI memiliki persamaan dan perbedaan. PIH mempelajari azas, teori, pengertian hukum  secara mendasar. Sedangkan PHI mempelajari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. PIH dan PHI sama-sama merupakan mata kuliah dasar untuk mempelajari hukum. Hubungan antarara PIH dan PHI yaitu, PIH menjadi dasar PHI. Jika mempelajari PHI berarti harus mempelajari PIH terlebih dahulu, karena pengertian-pengertian dasar dalam hukum diberikan dalam PIH.

Seperti cabang ilmu lainnya, Ilmu Hukum juga mempunyai objek, yaitu hukum. Satjipto Rahardjo telah menyusun suatu daftar maslah yang bisa dimasukkan kedalam tujuan untuk mempelajarinya, yaitu :
1. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok
2. Mempelajari sistem hukum formal
3. Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat
4. Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum
5. Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang atau muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara atau saran-saran apa ia melakukan hal itu.
6. Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan dalam hukum
7. Mempelajari tentang perkembangan hukum: apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini? Bagaimana sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa?
8. Mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa
9. Mempelajari bagaimana kedudukan hukum itu sesungguhnya dalam masyarakat. Bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi dan sebagainya.
10. Apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik keilmuannya itu?

Daftar diatas menunjukkan betapa luasnya permasalahan yang bisa dibicarakan dalam ilmu hukum itu. Dari gambaran tersebut tentuntya adalah suatu hal yang picik, apabila kita berpendapat, bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan belaka. Ia ternyata juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan falsafi, seperti tercermin pada usahanya untuk menukik ke dalam pembicaraan mengenai hakikat dan asal-usul hukum, pada pembicaraannya mengenai hubungan antara hukum dengan kekuasaan, hukum dengan keadilan dan sebagainya.

Selanjutnya bagi seseorang yang berhasrat untuk mengetahui tentang hukum secara mendalam, tak dapat diabaikan pula perlunya pengetahuan tentang bagaimana perkembangan hukum itu dari masa-masa yang lalu sampai sekarang. 
Pengetahuan kesejarahan yang demikian menjelaskan kepada kita tentang fungsi-fungsi apa yang dilakukan oleh hukum pada masa atau tingkat peradaban tertentu dari umat manusia.

PIH dalam kajiannya berkonsentrasi pada ilmu hukum namun tetap bersinggungan dengan teori hukum dan filsafat hukum. Ruang lingkup PIH sangat luas, oleh karena itu pengkajian terhadap hukum dalam berbagai aspeknya perlu dipelajari secara interdisipliner, universal dan fenomenal.
Maksud dari interdisipliner adalah karena yang ingin dipelajari dalam hukum itu sangat luas, maka agar hasilnya baik membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu yang lain. Selanjutnya, maksud dari universal adalah karena hukum melampaui batas-batas suatu negara. Sedangkan maksud dari fenomenal adalah karena hukum mempelajari fenomena-fenomena nyata dalam kehidupan masyarakat,

Berdsarkan maksud dari PIH yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sendi-sendi dasar yang menjadi fokus kajian PIH yaitu :
1. Pengertian
Istilah ilmu berasal dari kata science. Ilmu memiliki tiga dimensi, yaitu :
a. Sebagai masyarakat; ilmu menampakkan diri sebagai kehidupan yang didasarkan norma-norma keilmuan.
b. Proses atau kegiatan; ilmu terlihat pada kegiatan penelitian.
c. Produk; ilmu terlihat pada ditemukannya teori, hukum dalil, dan lain-lain
2. Kerangka
3. Asas-Asasnya.

Jika ilmu diartikan sebagai produk, yang berupa teori, dan teori itu berasal dari hasil penalaran/pemikiran intelek, maka ilmu hukum dapat disebut disiplin hukum. Disiplin adalah sistem ajaran tentang kenyataan yang mencakup disiplin preskriptif dan disiplin analitis.

Disiplin preskriptif adalah menyoroti sesuatu (objek) yang dicita-citakan atau yang seharusnya, sedangkan disiplin analitis menyoroti sesuatu (objek) sebagai kenyataan. atas dasar itulah maka terdapat dua disiplin hukum yaitu disiplin preskriptif dan disiplin analitis
Hukum yang dirumuskan dalam undang-undang merupakan hukum dalam norma atau kaedah yang didalamnya memuat sesuatu yang di cita-citakan, sebaliknya hukum adat merupakan bentuk kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, merupakan kenyataan atau realitas hukum.

Sering disebutkan bahwa PIH merupakan dasar dari Ilmu Hukum. Tetapi penjelasan Ilmu Hukum itu sendiri belum dijelaskan secara garis besar. Pengertian Ilmu Hukum terbagi dalam 2 yaitu :
1. Ilmu Hukum dalam arti luas; yaitu ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk beluk mengenai hukum (Satjipto Rahardjo).
2. Ilmu Hukum dalam arti sempit; yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dogmatik hukum (ajaran hukum) (Radbruch).

Secara singkat, Otje Salman menyatakan apabila dilihat dari kenyataan sehari-hari di lingkungan masyarakat mengartikan atau memberi arti pada hukum terlepas dari apakah itu benar atau keliru, sebagai berikut :
a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
b. Hukum sebagai disiplin
c. Hukum sebagai kaidah
d. Hukum sebagai Lembaga Sosial
e. Hukum sebagai tata hukum
f. Hukum sebagai petugas
g. Hukum sebagai keputusan penguasa
h. Hukum sebagai proses pemerintah
i. Hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial
j. Hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan ajeg
k. Hukum sebagai nilai-nilai
l. Hukum sebagai seni

Selanjutnya Ruang lingkup PIH mencakup seluruh ilmu penegetahuan hukum, mempelajari kedudukan ilmu hukum disamping ilmu-ilmu yang lain, dan pengertian dasar tentang hukum.
Ilmu Hukum terdiri atas dogmatik (kaidah hukum) dan ilmu kenyataan hukum :
1. Dogmatik (Kaidah Hukum)
Ilmu tentang kaidah hukum. Ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum.
2. Ilmu kenyataan hukum.
Sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum.

Para filsuf menjadikan tujuan hukum sebagai objek dalam filsafat hukum. Filsafat Hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi, yang dikaji secara luas, mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan Hakikat. Dapat juga berarti memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dan menumbuhkan sifat kritis sehingga menimbulkan penerapan-penerapan kaidah hukum.

Filsafat Hukum menurut para ahli :
1. Gustaff Radbruch (Jerman)
Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar
2. Lang Meyer (Belanda)
Filsafat Hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum

Menurut Utrecht; Filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti : Apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan: adanya dan tujuan hukum). Apakah sebabnya maka kita mentaati hukum? (persoalan: berlakunya hukum). Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan: keadilan hukum).
Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh Ilmu Hukum. Akan tetapi bagi orang banyak tidak memuaskan. Ilmu Hukum sebagai suatu ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai suatu gejala saja yaitu menerima hukum sebagai suatu "gegebenheit" belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai suatu kaidah dalam arti kata "ethisch wardeoodeel".

Objek pembahasan filsafat hukum bukan hanya tujuan hukum, melainkan maslah hukum yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan. Filsafat hukum saat ini merupakan hasil pemikiran dari para ahli hukum yang dalam tugas kesehariannya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat.
Masalah-masalah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut :
1. Hubungan hukum dengan kekuasaan
2. Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya
3. Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang
4. Apa sebabnya orang menaati hukum
5. Pertanggungjawaban
6. Hak milik
7. Kontrak
8. Peran hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat
9. Hukum sebagai sosial kontrol dalam masyarakat
10. Sejarah Hukum.

Ruang lingkup Filsafat Hukum antara lain dapat ditilik dari perumusan pengertian tentang Filsafat Hukum. Mencermati adanya berbagai perumusan yang variatif maka tidaklah dapat dikatakan bahwa ruang lingkup filsafat hukum bersifat baku atau stagnant, namun sebaliknya luwes dan berkembang. Namun demikian titik pangkalnya tetap sama yakni tentang hakikat hukum yang paling mendalam atau hakiki.

Pada masa kini objek kajian atau ruang lingkup kajian filsafat hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang berkaitan dengan masalah hukum. Dengan kata lain bahwa filsafat hukum sekarang tidak lagi filsafat hukumnya para ahli filsafat seperti di masa-masa lampau, melainkan merupakan hasil pemikiran pula para ahli hukum (teoritis maupun praktis) yang dalam tugas sehari-harinya banyak mengahdapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di dalam masyarakat.

Berikut ini adalah sistematika dari pengertian-pengertian dasar ilmu hukum yang harus diketahui dan dipahami sebelum mempelajari Ilmu Hukum lebih lanjut :

1. Masyarakat Hukum
Sistem hubungan teratur dengan hukumnya sendiri. Hukumnya sendiri maksudnya hukum yang tercipta di dalam, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri dalam sistem hubungan tadi. Hubungan dapat berupa relasi (abstrak) atau komunikasi (konkrit)

2. Subjek Hukum
Setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan sifat subjek hukum yaitu : mandiri, terlindungi (miderjarig, onbekwaam heid), perantara.

Hakikat Subjek Hukum dibedakan antara :
a. Pribadi kodrati (natuurlijke persoon)
Pribadi hukum menurut teori fiksi: merupakan suatu abstraksi (bukan hal yang konkret) di mana suatu hubungan hukum hak-hak dan kewajiban yang timbul memberi kehendak berkuasa (wilsmacht) kepada orang-orang yang menjadi pengurus.
Teori harta bertujauan mengatakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lainnya, yaitu terlepas dari wewenang yang memegangnya (onpersoonlijk subjekloos). Intinya tidak kepada siapakah subjek hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan apa.

b. Pribadi hukum (rechts persoon)
Pribadi hukum menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum merupakan suatu realitas sosial, konkret, riel, meskipun tidak bisa diraba.
Teori harta kekayaan bersama, menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu kumpulan yang mempunyai harta bersama dari pengurusnya, oleh karena itu mereka harus bertanggungjawab bersama-sama.
Badan Hukum menurut Teori Organ, yaitu suatu organisme yang riel yang hidup dan bekerja seperti manusia (bukan merupakan kekayaan/hak)

c. Tokoh / Pejabat (logemaan; ambt)


3. Hak dan Kewajiban
Diartikan sebagai peranan, hak dan kewajiban dibedakan menjadi dua yaitu hak dan kewajiban searah dan hak dan kewajiban jamak arah (banyak arah)

4. Peristiwa Hukum
Peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum, atau setiap peristiwa yang mempunyai akibat hukum. 
Peristiwa Hukum dapat berupa :
a. Keadaan (omstandigheid), seperti :
1). Alamiah; siang malam
2). Kejiwaan; NOrmal-Abnormal
3). Sosial; Keadaan darurat, perang
b. Kejadian (geburtenis), seperti kelahiran-kematian
c. Sikap tindak / perilaku (gedraging)

5. Hubungan Hukum (Rechtsbetrekking)
Setiap hubungan yang terjadi dalam masyarakat yang diberi kualitatif oleh hukum sebagai hubungan hukum sebagai ikatan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukan.Hubungan hukum lebih mudah diidentifikasikan sebagai hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum.
a. Hubungan sederajat (nebeinander) dan hubungan beda derajat (nacheinander)
b. Hubungan timbal balik dan timpang 

6. Objek Hukum
Segala sesuatu yang menjadi objek dari hubungan hukum

7. Perbuatan Hukum
Perbuatan manusia yang mempunyai akibat hukum, dan akibatnya dikehendaki.
a. Perbuatan bersegi satu
b. Perbuatan bersegi dua

Disiplin hukum pada dasarnya ialah suatu sistem ajaran tentang hukum. Ilmu Hukum merupakan bagian dari disiplin hukum. Ilmu Kaidah Hukum ialah suatu cabang atau bagian dari ilmu hukum yang khusus mengajarkan pada kita perihal kaidah hukum dan segala seluk beluk yang bertalian didalamnya, misalkan perumusan, pembagian menurut macam, wujud, sifat, esensi, tujuan dan sebagainya.

Bagian disiplin hukum sedikitnya ada tiga antara lain :
a. Kaidah Hukum (validitas sebuah hukum)
b. Kenyataan Hukum (sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, perbandingan hukum)
c. Pengertian Hukum

Selanjutnya yang dimaksud dengan disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Secara umum disiplin dapat dibedakan antara disiplin analistis (deskriftif) dan disiplin preskriptif. Disiplin analistis (deskriptif) adalah merupakan suatu sistem ajaran yang titik beratnya menganalisis, memahami serta menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi. contongya antara lain adalah sosiologi, psikologi, ekonomi dan seterusnya.
Disiplin preskriptif adalah sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan didalam menghadapi kenyataan tertentu. Dari pernyataan tersebut nampak dengan jelas bahwa, dalam disiplin preskriptif terkandung adanya nilai-nilai tertentu yang akan dikejar dan bersifat normatif (memberi pedoman patokan). Beberapa bidang studi yang termasuk dalam kelompok disiplin preskriptif  adalah Hukum Filsafat.

Apabila pembicaraan dibatsi pada disiplin hukum, maka mencakup tentang :

1. Ilmu - Ilmu Hukum.
Ilmu-ilmu hukum sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan antara lain meliputi :
a. Ilmu tentang kaidah atau normwisseschaft atau sollenwissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah.
b. Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti : subjek hukum hak dan kewajiban, peristiwa, hukum dan objek hukum.
c. Ilmu tentang kenyataan atau tatsachenwissenchaft atau seinwissenchaft yang menyoroti hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan yang antara lain mencakup :
1). sosiologi hukum yakni suatu cabang ilmu pengethauan yang secara impiris dan analistis mempelajari hubungan timbal-balik antar hukum sebagai gejala-gejala sosial dengan gejala sosial yang lain.
2). Anthropologi Hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi.
3). Psikologi Hukum, yakni suatu cabang ilmu pengethauan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia.
4). Perbandingan Hukum yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat
5). Sejarah Hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul daripada sistem hukum suatumasyarakat tertentu.


2. Poltik Hukum
Politik Hukum yang merupakan bagian dari disiplin hukum adalah mencakup kegiatan nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.


3. Filsafat Hukum
Filsafat Hukum yang juga merupakan bagian dari disiplin hukum, adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, yang mencakup juga penyersian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaharuan.

Ilmu Hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan undang-undang saja melainkan juga filsafatnya. Jadi ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara. Dapat disingkat bahwa subjek hukum dari ilmu hukum adalah hukum. Jadi hukum sebagai suatu fenomena dalam kehdiupan manusia dimana saja dan kapan saja. Dengan demikian hukumitu dapat dilihat sebagai suatu fenomena universal dan bukan lokal atau regional.

Demikian pula ada yang mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan. Ditinjau dari segi ilmu sosial pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu Hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya, oleh karen a itu , kedudukan pengantar ilmu hukum sejajr dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.