DISKUSI 8 ADMINISTRASI PERPAJAKAN (ADBI4330)

 

DISKUSI 8 :

Rina adalah seorang wajib pajak yang bekerja sebagai profesional di sebuah perusahaan besar. Dia baru saja menerima Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) untuk tahun pajak terbaru. Rina merasa perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak agar bisa mematuhi peraturan perpajakan dengan baik. Menurut pendapat Anda, kewajiban utama apa saja yang harus dipatuhi oleh Rina sebagai wajib pajak, dan mengapa penting bagi mereka untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)?

PENDAPAT DISKUSI :

Kewajiban Utama Wajib Pajak :

Sebagai wajib pajak, Rina memiliki beberapa kewajiban utama yang harus dipatuhi. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1.  Membayar Pajak :

Wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak yang harus dibayarkan dapat berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sebagainya.

 

2.  Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) :

Wajib pajak harus menyampaikan SPT kepada otoritas pajak setiap tahun. SPT berisi informasi tentang penghasilan, pengeluaran, dan aset wajib pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan.

 

3.  Menghitung dan Melaporkan Pajak :

Wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan informasi yang tercantum dalam SPT. Setelah itu, wajib pajak harus melaporkan jumlah pajak yang telah dihitung kepada otoritas pajak.

 

4.  Mengikuti Ketentuan Perpajakan:

Wajib pajak harus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini termasuk mengikuti aturan mengenai pemotongan pajak, pelaporan transaksi, dan penyimpanan dokumen perpajakan.

 

 

 

Pentingnya Menyampaikan SPT :

Menyampaikan SPT secara tepat waktu dan akurat sangat penting bagi wajib pajak. Berikut adalah alasan mengapa penting untuk menyampaikan SPT:

1.  Kepatuhan Hukum :

Menyampaikan SPT adalah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan mematuhi kewajiban ini, wajib pajak dapat menjaga kepatuhan hukum dan menghindari sanksi atau denda yang mungkin dikenakan oleh otoritas pajak.

2.  Perhitungan Pajak yang Akurat :

SPT digunakan oleh otoritas pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dengan menyampaikan SPT yang akurat, wajib pajak dapat memastikan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.  Mendapatkan Potensi Pengembalian Pajak :

Bagi wajib pajak yang memiliki hak atas pengembalian pajak, menyampaikan SPT adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memperoleh pengembalian pajak yang seharusnya. Tanpa SPT yang lengkap dan akurat, wajib pajak mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengembalian pajak yang seharusnya.

4.  Membangun Reputasi Baik :

Menyampaikan SPT dengan tepat waktu dan akurat dapat membantu membangun reputasi baik sebagai wajib pajak yang patuh. Hal ini dapat memberikan manfaat dalam hubungan dengan otoritas pajak dan juga dalam hal kredibilitas keuangan pribadi atau bisnis.

 

SUMBER BERPENDAPAT :

Wahyuningsih dkk, Tiesnawati, November 2023, Administrasi Perpajakan, Jakarta, Universitas Terbuka.

Sumber dasar hukum terkait kewajiban wajib pajak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan peraturan perpajakan yang terkait.

DISKUSI 8 RISET OPERASI (ADBI4530)

 

DISKUSI 8 :

Diskusikan terkait perbedaan Metode PERT dan CPM, serta kegunaan metode PERT dan CPM pada pengambilan keputusan suatu bisnis!

Selamat berdiskus!

PENDAPAT DISKUSI :

Perbedaan Metode PERT dan CPM

Metode PERT (Program Evaluation and Review Technique) dan CPM (Critical Path Method) adalah dua metode yang digunakan dalam manajemen proyek untuk mengatur dan mengendalikan jadwal proyek. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengidentifikasi jalur kritis dan mengestimasi waktu penyelesaian proyek, ada beberapa perbedaan antara Metode PERT dan CPM:

1.  Asal Usul :

Metode PERT dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mengelola proyek-proyek penelitian dan pengembangan yang kompleks. Sementara itu, CPM dikembangkan oleh DuPont dan Remington Rand untuk mengelola proyek-proyek konstruksi.

2.  Fokus :

PERT lebih fokus pada estimasi waktu proyek yang tidak pasti dan menggabungkan probabilitas dalam analisis jadwal. CPM lebih fokus pada mengidentifikasi jalur kritis dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

3.  Representasi Grafis :

PERT menggunakan jaringan kegiatan dalam bentuk diagram PERT, yang terdiri dari simpul (kegiatan) dan panah (hubungan antara kegiatan). CPM menggunakan diagram jaringan kegiatan dalam bentuk diagram CPM, yang terdiri dari simpul (kegiatan) dan panah (hubungan antara kegiatan), serta waktu penyelesaian dan waktu mulai terdahulu/terlambat.

4.  Estimasi Waktu :

PERT menggunakan tiga estimasi waktu untuk setiap kegiatan, yaitu waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu yang paling mungkin. CPM menggunakan satu estimasi waktu yang paling mungkin untuk setiap kegiatan.

 

 

Kegunaan Metode PERT dan CPM dalam Pengambilan Keputusan Bisnis

Metode PERT dan CPM memiliki kegunaan yang sama dalam pengambilan keputusan bisnis, yaitu:

1.  Perencanaan dan Pengendalian Proyek :

Metode PERT dan CPM membantu dalam merencanakan dan mengendalikan proyek dengan mengidentifikasi kegiatan kritis, mengestimasi waktu penyelesaian, dan mengatur urutan kegiatan.

2.  Penjadwalan dan Pengalokasian Sumber Daya :

Metode PERT dan CPM membantu dalam menentukan jadwal proyek yang efisien dan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana untuk mencapai tujuan proyek.

3.  Identifikasi Jalur Kritis :

Metode PERT dan CPM membantu dalam mengidentifikasi jalur kritis, yaitu urutan kegiatan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap waktu penyelesaian proyek. Dengan mengetahui jalur kritis, manajer proyek dapat fokus pada kegiatan yang kritis untuk menghindari keterlambatan proyek.

4.  Evaluasi Risiko :

Metode PERT dan CPM memungkinkan manajer proyek untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan waktu penyelesaian proyek. Dengan mengetahui risiko yang mungkin terjadi, manajer proyek dapat mengambil tindakan pencegahan atau mitigasi yang diperlukan.

 

Dalam kesimpulannya, Metode PERT dan CPM adalah alat yang berguna dalam manajemen proyek dan pengambilan keputusan bisnis. Meskipun memiliki perbedaan dalam asal usul, fokus, representasi grafis, dan estimasi waktu, keduanya memiliki kegunaan yang sama dalam perencanaan, pengendalian, penjadwalan, pengalokasian sumber daya, identifikasi jalur kritis, dan evaluasi risiko proyek.

 

Sumber Menjawab :

- Riset Operasi; Vicentius Rachmadi Permono-Romanus Kristiawan Sunardi-Hotma Antoni Hutahaean; ADBI4530; Universitas Terbuka; Edisi Kedua –

- Materi Inisiasi VIII Tutorial Online Riset Operasi

DISKUSI 8 ADMINISTRASI BIAYA (ADBI4435)

 

DISKUSI 8 :

Setelah mahasiswa membaca Buku Materi Pokok (BMP) ADBI4435 Modul 9 dan materi pada laman tutorial online ini, diharapkan mahasiswa dapat mengerjakan Diskusi Sesi 8 berikut. 

1. Jelaskan pengertian sistem penilaian kinerja !

2. Jelaskan pengertian dan implementasi dari balanced scorecard!

Selamat mengerjakan. 
Semoga PENDAPAT DISKUSI :

PEMBAHASAN SOAL DISKUSI NOMOR 1 :

Sistem Penilaian Kerja :

Kinerja Organisasi merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan, selain itu kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang telah diterapkan. Untuk mengetahui kinerja yang dicapai maka dilakukan penilaian kinerj aorganisasi.

 

Sistem Penilaian Kinerja organisasi mengandung makna suatu proses atau sistem penilaian mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu organisasi, berdasarkan standar tertentu yang telah ditentukan. Tujuan dari sitem penilaian Kinerja adalah untuk mengimplementasikan strategi.Dalam menetapkan sistem tersebut, manajemen puncak memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan.

 

Ukuran-ukuran itu dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting (critical success factors) masa kini dan masa depan; jika ukuran-ukuran ini membaik, berarti perusahaan telah mengimplementasikan starteginya. Keberhasilan strategi bergantung pada kekuatannya. Sistem penilaian kinerja hanyalah merupakan suatu mekanisme yang mengindikasikan kemungkinan bahwa organisasi tersebut telah mengimplementasikan strateginya dengan berhasil.

 

 

PEMBAHASAN SOAL DISKUSI NOMOR 2 :

Pengertian dan Implementasi dari balanced scorecard :

Balance scorecard adalah suatu contoh dari sistem ukuran kerja. Balance scorecard digunakan untuk menyeimbangkan usaha dan perhatian eksekutif ke kinerja keuangan dan nonkeuangan, serta kinerja jangka pendek dan kinerja jangka panjang. Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja eksekutif masa depan, diperlukan ukuran yang komprehensif yang mencakup empat perspektif (Keuangan, Pelanggan, Bisnis Internal, dan Inovasi dan Pembelajaran).

Balance scorecard memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berbeda dalam suatu usaha mencapai keselarasan tujuan, sehingga dengan demikian mendorong kayawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik organisasi.

Balance scorecard merupakan alat yang membantu fokus perusahaan, memperbaiki komunikasi, menetapkan tujuan organisasi, dan menyediakan umpan balik atas strategi.

 

 

Implementasi dari balance scorecard melibatkan empat langkah umum, masing-masing langkah memerlukan partisipasi dari manajemen puncak dan para karyawan di seluruh organisasi. Meskipun kontroler bertanggungjawab untuk mengawasi pengembangannya, ini merupakan tugas bagi seluruh tim manajemen :

1. Mendefinisikan Strategi

Membangun suatu ikatan antara strategi dengan tindakan operasional. Oleh karena itu, proses mendefinisikan score card dimulai dengan mendefinisikan strategi organisasi. Adalah penting bahwa cita-cita organisasi dinyatakan secara eksplisit dan target telah dikembangkan.

2. Mendefinisikan Ukuran dari Strategi

Organisasi tersebut harus fokus pada sedikit ukuran-ukuran penting pada titik ini atau manajemen akan dibanjiri dengan ukuran. Demikian pula adalah penting bahwa masing-masing ukuran individual dapat dikaitkan satu sama lain dalam hubungan sebab akibat.

3. Mengintegrasikan Ukuran ke dalam Sistem Manajemen

Harus diintegrasikan baik dengan struktur formal maupun informaldari organisasi, budaya, serta praktik sumber daya manusia. Misalnya saja, efektivitas scorecard akan dikompromikan jika kompensasi manajer didasarkan hanya pada kinerja keuangan.

4. Meninjau Ukuran dan Hasilnya secara Berkala.

Ketika score card dijalankan, score card tersebut harus ditinjau secara konsisten dan terus menerus oleh manajemen senior.

 

Sumber Menjawab :

- Administrasi Biaya; Dede Abdul Hasyir-Devianti Yunita; ADBI4435; Universitas Terbuka; Edisi Ketiga; 2023

- Materi Inisiasi VIII Tutorial Online Administrasi Biaya 

TUGAS 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN (ADBI4330)

 

TUGAS 3 :

1.  Axel mengelola sebuah perusahaan textil “Famous” dan sudah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 15 Maret 2005. Ia menggunakan merek dagang “YSL” milik perusahaan textil di Yordania. Hasil produksinya kebanyakan diekspork e negara-negara timur tengah, dan sebagiannya lagi dijual di dalam daerah pabean.

     Dalam bulan Maret 2022 dapat di catat beberapa kegiatan sebaga berikut :

     a.  Transfer royalti Rp. 65.000.000 kepada perusahaan textil pemilik merek dagang di Yordania

     b.  Salah satu unit gedung tempa tkegiatan usaha yang dibangun sendiri dijual dengan harga

          Rp. 4.500.000.000 gedung tersebut dibangun di tahun 2007 seluas 420 m2 dengan biaya

          Rp. 3.000.000.000 termasuk PPN atas pembelian material Rp. 24.000.000 yang pada waktu

          itu tidak memenuhi syarat untuk dikenakan PPN membangun sendiri sesuai pasal 16 C UU

          No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga UU PPN 1984 dan PMK Nomor 163 Tahun

          2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan

          Membangun Sendiri.

     c.  Mobil boks mini yang dibeli ditahun 2012 dijual dengan harga jual Rp. 127.000.000,

          penyerahan dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022 kepada Anto pedagang baju yang belum

          memiliki NPWP, sedangkan pembayaran akan diterima pada tanggal 8 April 2022.

     Hitunglah : berapa PPN yang terutang dan wajib disetor atas setiap transaksi di atas dalam

     bulan Maret 2022!

 

2.  Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp.400.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 tahun.

     Hitunglah besarnya biaya penyusutan setiap tahunnya jika menggunakan metode :

1.      Garis lurus

2.      Saldo menurun

PENYELESAIAN SOAL TUGAS :

SOAL NOMOR 1 :

Besarnya PPN yang terutang dan wajib di setor atas setiap transaksi dalam bulan maret 2022 :

 

a.    Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dasar

       Pengenaan Pajak   = Rp. 65.000.000 PPN

                                           = 10% x Rp. 65.000.000

                                           = Rp. 6.500.000

 

b.    Penyerahan Aktiva Pasal 16D

Dasar pengenaan pajaknya adalah harga pasar wajar sebesar Rp. 4.500.000.000 PPN

                                    = 10% x Rp.4.500.000.000

                                    = Rp. 450.000.000

 

c.    Penyerahan Aktiva Pasal 16D

Dasar pengenaan pajaknya adalah harga pasar wajar sebesar Rp. 127.000.000 PPN

                                    = 10% x Rp.127.000.000

                                    = Rp. 12.700.000

 

Total PPN Terutang       = Rp. 6.500.000 + Rp. 450.000.000 + Rp. 12.700.000

                                           = Rp. 469.200.000

 

Jadi, PPN Terutang untuk perusahaan Textile Famous adalah sebesar Rp. 469.200.000,-

 

 

 

SOAL NOMOR 2 :

a. Metode Garis Lurus :

Untuk menghitung biaya penyusutan menggunakan metode garis lurus, kita dapat menggunakan rumus berikut :

 

Biaya Penyusutan   

 

Dalam hal ini, kita memiliki:

·                     Harga Perolehan (HP)     = Rp.400.000.000,00

·                     Nilai Residu (NR)             = 0 (karena tidak disebutkan, diasumsikan 0)

·                     Masa Manfaat (MM)         = 20 tahun

 

Maka, biaya penyusutan setiap tahunnya adalah :

Biaya Penyusutan   

 

                                      = 20.000.000

Jadi Biaya penyusutan setiap tahunnya menggunakan metode garis lurus adalah Rp. 20.000.000,-

Tahun	Nilai Buku Awal	Biaya Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Akhir Tahun
1	400.000.000	20.000.000	20.000.000	380.000.000
2	380.000.000	20.000.000	40.000.000	360.000.000
3	360.000.000	20.000.000	60.000.000	340.000.000
4	340.000.000	20.000.000	80.000.000	320.000.000
5	320.000.000	20.000.000	100.000.000	300.000.000
6	300.000.000	20.000.000	120.000.000	280.000.000
7	280.000.000	20.000.000	140.000.000	260.000.000
8	260.000.000	20.000.000	160.000.000	240.000.000
9	240.000.000	20.000.000	180.000.000	220.000.000
10	220.000.000	20.000.000	200.000.000	200.000.000
11	200.000.000	20.000.000	220.000.000	180.000.000
12	180.000.000	20.000.000	240.000.000	160.000.000
13	160.000.000	20.000.000	260.000.000	140.000.000
14	140.000.000	20.000.000	280.000.000	120.000.000
15	120.000.000	20.000.000	300.000.000	100.000.000
16	100.000.000	20.000.000	320.000.000	80.000.000
17	80.000.000	20.000.000	340.000.000	60.000.000
18	60.000.000	20.000.000	360.000.000	40.000.000
19	40.000.000	20.000.000	380.000.000	20.000.000
20	20.000.000	20.000.000	400.000.000

 

 

 

b. Metode Saldo Menurun :

Harga Perolehan       = Rp. 400.000.000

Masa Manfaat            = n = 20 Tahun

Asumsi Nilai Sisa      = Rp. 1.000.000

 

                                              _n

Biaya Penyusutan    = 1 - √

 

                                              ₂₀

                                      = 1 - √

 

                                      = 1 – 0,741

 

                                      = 0,259

 

                                      = 25,9 %

 

 

Tahun	Nilai Buku Awal	Biaya Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Akhir Tahun
1	400.000.000	103.600.000	103.600.000	296.400.000
2	296.400.000	76.767.600	180.367.600	219.632.400
3	219.632.400	56.884.792	237.252.392	162.747.608
4	162.747.608	42.151.630	279.404.022	120.595.978
5	120.595.978	31.234.358	310.638.380	89.361.620
6	89.361.620	23.144.660	333.783.040	66.216.960
7	66.216.960	17.150.193	350.933.232	49.066.767
8	49.066.767	12.708.293	363.641.524	36.358.474
9	36.358.474	9.416.845	373.058.369	26.941.629
10	26.941.629	6.977.882	380.036.251	19.963.747
11	19.963.747	5.170.610	385.206.861	14.793.137
12	14.793.137	3.831.422	389.038.283	10.961.715
13	10.961.715	2.839.084	391.877.367	8.122.631
14	8.122.631	2.103.761	393.981.128	6.018.870
15	6.018.870	1.558.887	395.540.015	4.459.983
16	4.459.983	1.155.136	396.695.151	3.304.847
17	3.304.847	855.955	397.551.106	2.448.892
18	2.448.892	634.263	398.185.369	1.814.629
19	1.814.629	469.989	398.655.357	1.344.640
20	1.344.640	348.262	399.003.619	996.378

 

 

 

 

SUMBER BERPENDAPAT :

Wahyuningsih dkk, Tiesnawati, November 2023, Administrasi Perpajakan, Jakarta, Universitas Terbuka.